Category: Antaranews.com Ekonomi

  • DJP Kepri optimistis pelaporan SPT lampaui tahun lalu capai 202.583

    DJP Kepri optimistis pelaporan SPT lampaui tahun lalu capai 202.583

    Batam (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau (Kanwil DJP Kepri) optimis untuk melampaui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dari tahun sebelumnya dengan capaian hingga 11 April 2025 ini sebanyak 202.583 pelaporan.

    Kepala Kanwil DJP Kepri Imanul Hakim mengatakan bahwa angka ini menurun sekitar 2,75 persen dibandingkan pelaporan pada tahun 2024 yang mencapai 208.592 SPT.

    “Secara akumulatif terjadi penurunan, tetapi untuk pelayanan di beberapa kantor pajak kami juga melihat ada peningkatan. KPP Pratama Tanjungpinang mencatat kenaikan pelaporan sebesar 1,06 persen, dan KPP Pratama Tanjung Balai Karimun naik 10,15 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya saat dihubungi di Batam, Jumat.

    Hari ini merupakan batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Namun untuk wajib pajak badan, pelaporan SPT Tahunan masih dapat dilakukan hingga 30 April 2025, baik untuk SPT Tahunan 1771 maupun 1771 USD.

    Imanul optimistis target pelaporan akan tercapai menjelang akhir bulan, mengingat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memudahkan pelayanan, termasuk pembukaan layanan pada akhir pekan.

    “Banyak upaya kami di seluruh Kepri untuk mendekatkan masyarakat kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Seperti membuka dua pojok pajak di Kota Batam dalam pusat perbelanjaan seperti Grand Batam Mall,” katanya.

    Di luar Batam, DJP Kepri juga memiliki KPP Pratama di Tanjungpinang, Bintan, Tanjung Balai Karimun, serta KP2KP Dabo Singkep Lingga, Tanjung Batu Karimun dan Ranai Natuna.

    Melalui layanan yang tersedia, DJP Kepri berharap wajib pajak bisa melaporkan SPT Tahunan tepat waktu dan menghindari sanksi administrasi berupa denda akibat keterlambatan.

    DJP Kepri terus mengajak masyarakat untuk tertib administrasi pajak dan memanfaatkan berbagai saluran pelaporan yang telah disediakan, baik secara daring melalui e-Filing maupun secara langsung di kantor pelayanan terdekat.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom: Kegiatan ekonomi desa buat Kopdes Merah Putih berkelanjutan

    Ekonom: Kegiatan ekonomi desa buat Kopdes Merah Putih berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengatakan kegiatan ekonomi harus menjadi basis utama dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih agar program ini bisa menjadi program yang berkelanjutan.

    “Basisnya itu harus ada kegiatan ekonominya dulu. Karena menurut saya akan lebih organik dan lebih sustainable kalau ada kegiatannya (perekonomian desa),” kata Hendri saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Kopdes Merah Putih yang berkelanjutan ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ekonomi lokal di tengah tantangan dunia yang kian kompleks.

    “Menghidupkan koperasi adalah sesuatu yang sangat mulia karena penting untuk mendorong ekonomi yang lebih inklusif. Namun, basis utamanya adalah ada kegiatan ekonomi terlebih dahulu yang kemudian berhimpun di dalam koperasi, bukan sebaliknya,” ujar Hendri.

    Ia mencontohkan, misalnya satu desa memiliki kegiatan ekonomi yang kuat di sektor pertanian. Maka yang perlu didorong adalah pembuatan koperasi produksi atau produsen.

    “Jadi, misalnya di daerah situ banyak sekali petani cabai misalnya. Maka, di situ akan dibuat Kopdes Merah Putih yang kegiatan utamanya adalah (produksi) cabai. Nah, jadi kan anggotanya bisa petani cabai, bisa pedagang cabai, bisa mereka yang mendistribusikan cabai,” jelas Hendri.

    “Lalu, nantinya koperasi ini akan bisa berkembang untuk membuat bisnis hilirisasi dari cabai tadi dengan memiliki manajemen yang bagus,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Hendri mengatakan dengan kegiatan ekonomi desa yang sudah jelas dan dipadukan dengan tata kelola yang baik, diharapkan Kopdes Merah Putih bisa membentuk sebuah ekosistem yang sehat dan inklusif.

    “Sehingga tidak hanya sekadar membentuk koperasi saja, tapi koperasi dengan kegiatan ekonomi yang sustainable, memberikan manfaat, dan koperasi bergerak dengan stimulus pemerintah,” kata Hendri.

    “Lalu, percepatan pembentukannya ditambah lagi sehingga ada anggota yang bisa masuk lagi ke situ. Anak muda bisa jadi anggota yang nantinya akan bisa membantu bikin platformnya, dan lainnya. Itu akan ada ekosistem yang terbentuk di situ, berhimpun di dalam koperasi,” imbuhnya.

    Sementara itu, akselerasi pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri ditargetkan selesai akhir Juni 2025.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPPN ingatkan pemda di Papua Barat soal batas waktu salur DAK fisik 

    KPPN ingatkan pemda di Papua Barat soal batas waktu salur DAK fisik 

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mengingatkan enam pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua Barat soal batas waktu penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahap I 2025.

    Keenam pemerintah daerah itu yaitu, Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari, Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Pegunungan Arfak, Pemkab Teluk Bintuni, dan Pemkab Teluk Wondama.

    “Sampai sekarang belum ada pengajuan penyaluran. Kalau lewati batas waktu (22 Juli 2025), maka gagal salur. Dananya dihentikan,” kata Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Agus Hartono di Manokwari, Papua Barat, Jumat.

    KPPN, kata dia, dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta inspektorat.

    Hal tersebut dimaksudkan supaya proses pengadaan barang dan jasa, pelelangan, hingga pendatangan kontrak kerja pelaksanaan program fisik yang dibiayai oleh APBN dapat berjalan maksimal.

    “Konsekuensinya jika gagal salur, proyek tersebut tidak didanai APBN. Pemda bisa lanjutkan, tapi dengan pendanaan dari APBD,” jelas Agus.

    Dia menduga keterlambatan pengajuan syarat penyaluran DAK fisik tahap I dipengaruhi masa transisi kepala daerah, dan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Semua dokumen yang dimaksud diunggah melalui aplikasi OMPSPAN TKD untuk dilakukan verifikasi oleh KPPN Manokwari sebelum DAK fisik tahap I disalurkan kepada setiap pemerintah daerah.

    “Misalnya, ada lima item kegiatan, tapi setelah adanya kebijakan efisiensi, maka hanya bisa dua item kegiatan. Mungkin hal itu yang memengaruhi,” katanya.

    Agus merinci total DAK fisik tahun 2025 yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Pemprov Papua Barat sebanyak Rp50,605 miliar dan Pemkab Manokwari mencapai Rp58,075 miliar.

    Berikutnya, Pemkab Manokwari Selatan sebanyak Rp87,402 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp35,673 miliar, Pemkab Teluk Bintuni Rp39,726 miliar, dan Pemkab Teluk Wondama Rp59,818 miliar.

    “Dibanding tahun-tahun sebelumnya, April itu sudah ada penyaluran DAK fisik tahap I. Tahun ini saja yang belum sama sekali,” kata Agus.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: ARB 15 persen seimbangkan perlindungan investor & efisiensi pasar

    OJK: ARB 15 persen seimbangkan perlindungan investor & efisiensi pasar

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyampaikan, keputusan untuk menyesuaikan batasan persentase auto rejection bawah (ARB) menjadi 15 persen merupakan langkah pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan investor dan efisiensi pasar.

    “Perlu saya jelaskan bahwasanya kebijakan ARB di level 15 persen ini sudah melalui kajian yang mendalam. Dan ini sudah merupakan pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan investor dan efisiensi pasar,” kata Inarno dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Batasan persentase ARB kali ini tidak sama seperti saat situasi pandemi COVID-19 yang terjadi pembatasan-pembatasan ekonomi. Saat ini, ujar Inarno, OJK melihat pasar lebih stabil dan lebih matang sehingga diperlukan ruang yang lebih luas untuk menjaga stabilitas harga dan likuiditas.

    Inarno mengatakan, OJK dan self-regulatory organization (SRO) bersama pelaku pasar akan terus memantau secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.

    Apabila volatilitas dan tekanan di pasar saham sudah mulai berkurang serta didukung oleh data fundamental yang baik, OJK akan mempertimbangkan dengan seksama sebelum dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut.

    Sebelumnya pada Selasa (8/4), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dukungan OJK melakukan penyesuaian ketentuan pelaksanaan penghentian sementara perdagangan efek (trading halt) dan batasan persentase ARB.

    Batasan persentase ARB disesuaikan menjadi 15 persen bagi efek berupa saham pada Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Ekonomi Baru, kemudian Exchange-Traded Fund (ETF), serta Dana Investasi Real Estat (DIRE) untuk seluruh rentang harga.

    Sementara terkait ketentuan trading halt, apabila Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan hingga lebih dari 8 persen maka dapat dilakukan trading halt selama 30 menit.

    Apabila terjadi penurunan lanjutan hingga lebih dari 15 persen, maka diterapkan trading halt tambahan 30 menit. Kemudian, trading suspend apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20 persen sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah OJK.

    Dalam merespon tekanan di pasar modal yang terjadi belakangan ini, OJK bersama BEI juga telah memutuskan untuk menunda implementasi short selling dan menerbitkan kebijakan buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    Sesuai Peraturan OJK (POJK) No. 13 Tahun 2023, perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian buyback tanpa RUPS dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku enam bulan sejak 18 Maret 2025.

    Terkait perkembangan buyback tanpa RUPS, Inarno mencatat bahwa hingga 9 April 2025 terdapat 21 emiten yang berencana untuk melakukan buyback tanpa RUPS dengan total nilai anggaran dana buyback sebesar Rp14,97 triliun.

    Dari 21 emiten tersebut, sebanyak 15 emiten di antaranya telah melakukan buyback tanpa RUPS dengan nilai realisasi sebesar Rp429,72 miliar.

    “Jadi room-nya itu masih besar. Dan tentunya kita melihat perkembangan, volatilitas ke depan juga masih harus kita antisipasi dan room untuk buyback tersebut masih cukup banyak,” kata Inarno.

    Ia menegaskan, OJK juga terus melakukan monitoring atas perkembangan pasar serta tentunya untuk mengambil respon kebijakan yang cepat dan tepat dalam memitigasi volatilitas pasar.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sambut musim tanam, Petrokimia sediakan 437.900 ton pupuk subsidi

    Sambut musim tanam, Petrokimia sediakan 437.900 ton pupuk subsidi

    Dengan stok ini petani dapat menyambut musim tanam dengan aman

    Gresik (ANTARA) – Petrokimia Gresik yang merupakan anggota holding Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 437.900 ton per 8 April 2025 agar petani dapat menyambut musim tanam pada April dengan aman.

    “Dengan stok ini petani dapat menyambut musim tanam dengan aman. Tidak perlu lagi kepikiran pupuk karena stoknya ada dan siap ditebus oleh petani yang memenuhi syarat,” kata Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo di Gresik, Jawa Timur, Jumat.

    Dwi menuturkan stok pupuk bersubsidi yang saat ini disiapkan Petrokimia Gresik terdiri dari Urea sebanyak 65.525 ton atau setara 272 persen atau hampir tiga kali lipat dari ketentuan minimum yang diatur pemerintah.

    Selain itu juga meliputi NPK 357.887 ton yang setara 397 persen dari ketentuan dan pupuk organik sebanyak 14.489 ton atau 174 persen dari syarat minimal pemerintah.

    Dwi meminta petani mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi dalam rangka mendongkrak hasil panen padi untuk mendukung tercapainya swasembada pangan nasional.

    “Pupuk merupakan salah satu Agro input yang menjadi kunci sukses hasil panen melimpah,” ujarnya.

    Terlebih, pemerintah juga memberikan banyak kemudahan bagi petani yakni penebusan pupuk bisa dilakukan oleh petani terdaftar hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke kios resmi.

    Sementara itu, ketersediaan pupuk sesuai regulasi dan distribusi yang lancar ini mendapat apresiasi dari Wakil Bupati (Wabup) Gresik Asluchul Alif.

    Asluchul menyatakan pupuk bersubsidi tersalurkan kepada petani dengan mudah dan lancar sehingga akan menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi peningkatan produktivitas padi untuk mendukung swasembada pangan nasional.

    “Di Desa Mulung Gresik kurang lebih ada 20 hektare lahan padi yang akan dipanen. Terima kasih Pak Dwi. Laporan dari Pak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik pupuknya lancar,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen nasional pada April 2025 mencapai 1.595.583 hektare dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 4,97 juta ton beras.

    Secara kumulatif, produksi Januari sampai April 2025 tercatat 13.948.785 ton GKG dengan angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPD: Kopdes Merah Putih jadi momentum kebangkitan ekonomi

    Anggota DPD: Kopdes Merah Putih jadi momentum kebangkitan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyampaikan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi momentum kebangkitan ekonomi kerakyatan, sehingga desa tidak hanya mendapat bantuan, tetapi juga bisa mandiri secara ekonomi melalui koperasi.

    “Terbitnya Inpres No 9/2025 tersebut merupakan langkah konkrit dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian desa/Nagari sekaligus mengakselerasi pusat pertumbuhan ekonomi yang bermula dari desa yang di Sumatera Barat dikenal dengan Nagari,” ucap Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Bahkan, lanjut dia, presiden sudah menginstruksikan 18 kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam pembentukan koperasi ini.

    Nagari (desa) di Sumatera Barat, tutur Irman, harus menjadi provinsi inisiator menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Koperasi itu ruhnya ekonomi Sumbar, koperasi itu dilahirkan oleh bulir pikir sang Proklamator Bangsa Bung Hatta yang dinobatkan menjadi Bapak Koperasi Indonesia,” ujar Irman.

    Irman pun mengajak kepala daerah di Sumatera Barat segera menindaklanjuti inpres tersebut dengan berkoordinasi dengan kepala dinas, forkopimda, camat, sampai Wali Nagari Se-Sumatera Barat.

    “Harus gotong royong sesuai dengan prinsip dasar koperasi sendiri menyukseskan Inpres 9 tahun 2005 ini,” ujar Irman.

    Kopdes Merah Putih, kata dia, sejalan dengan Astacita Prabowo karena menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

    “Artinya, Koperasi Merah Putih mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat,” ucap Irman.

    Ia optimis pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih akan mampu menjawab permasalahan yang ada di desa, khususnya menghadapi rantai distribusi panjang, keterbatasan permodalan, dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen.

    Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa, meliputi penyediaan sembako murah, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, hingga distribusi logistik yang disesuaikan dengan keunggulan dan kearifan lokal masing-masing Desa.

    Adapun pendanaan dan dukungan koperasi berasal dari berbagai sumber, yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan Bank Himbara (melalui KUR).

    “Oleh karena itu, dengan dukungan dari berbagai pihak, Kopdes Merah Putih bisa menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekonomi lokal dan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional,” ujar Irman.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Manokwari Papua Barat  beri bantuan dana stimulan kepada 178 UMKM

    Manokwari Papua Barat beri bantuan dana stimulan kepada 178 UMKM

    Manokwari (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat memberikan bantuan berupa dana stimulan kepada 178 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut.

    Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari Herman Rona di Manokwari, Jumat, mengatakan bahwa bantuan dana stimulan yang disalurkan kepada pelaku UMKM mencapai Rp984 juta.

    “Bantuan dana stimulan diberikan bervariasi sesuai dengan jenis usaha pelaku UMKM. Sebanyak 50 orang mendapatkan Rp10 juta, 50 orang mendapatkan Rp5 juta dan sisanya sebanyak 78 orang mendapatkan Rp3 juta,” katanya.

    Bantuan dana stimulan tersebut merupakan bagian dari program prioritas untuk 100 hari kerja Bupati Manokwari 2025-2030 Hermus Indou dan Wakil Bupati H. Mugiyono untuk pengembangan ekonomi kerakyatan di daerahnya.

    Bantuan tersebut diberikan kepada pelaku-pelaku UMKM yang benar-benar aktif menjalankan usahanya.

    Pihaknya telah melakukan seleksi dan verifikasi terhadap lebih dari 1.700 pelaku UMKM di Manokwari untuk pemberian bantuan dana stimulan tersebut.

    Keaktifan pelaku UMKM diverifikasi dengan melihat langsung kondisi usaha di lapangan dan mereka yang bisa membuat laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban siap diberikan bantuan.

    Setelah diberi bantuan, Pemkab Manokwari juga melakukan evaluasi hingga tahun depan untuk melihat apakah usahanya sudah berkembang atau tidak.

    “Kita harus membuat target pengembangan skala. Kalau UMKM mengalami peningkatan dan berkembang dia akan kembali mendapatkan bantuan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan Bank Papua untuk menyalurkan bantuan tersebut.

    Bantuan dana stimulan dari rekening pemda langsung ditransfer kepada pelaku UMKM dan tidak melewati dinas.

    Jika ada peningkatan saldo di rekening menandakan pelaku UMKM tersebut aktif menjalankan usahanya.

    Menurutnya bahwa pemberian dana stimulan dilakukan pemerintah agar pelaku UMKM di Manokwari bisa terus mengembangkan usahanya.

    Diharapkan dengan tumbuhnya pelaku UMKM di Manokwari maka perekonomian masyarakat juga meningkat.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wagub NTT sebut PLBN Napan gerbang pertumbuhan ekonomi

    Wagub NTT sebut PLBN Napan gerbang pertumbuhan ekonomi

    Kupang, NTT (ANTARA) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma menyebutkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, yang berlokasi di Kabupaten Kupang, NTT, dan baru beroperasi, menjadi pintu gerbang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “PLBN Napan selain sebagai simbol kedaulatan negara, juga pintu gerbang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya di Kupang, NTT, Jumat.

    PLBN Napan menjadi pos batas keempat yang ada di NTT dan berbatasan dengan Timor Leste, setelah Mota Ain di Kabupaten Belu, Motamasin di Kabupaten Malaka, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

    Napan merupakan PLBN yang menghubungkan Indonesia dengan kawasan Enclave Timor Leste yakni Distrik Oeccusi.

    Dia menambahkan dengan adanya PLBN Napan menunjukkan NTT punya tanggung jawab besar, untuk kejayaan bangsa dan kebangkitan ekonomi Indonesia di kawasan timur.

    “Provinsi NTT sebagai salah satu garda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan negara, bukan hanya benteng kedaulatan, tetapi juga ujung tombak ekonomi, penghubung antarbangsa dan wajah persahabatan Indonesia,” ujar dia.

    Pembangunan infrastruktur perbatasan seperti PLBN, diyakini Johni, mendukung konektivitas antarwilayah untuk peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas antardaerah maupun negara.

    Hal ini, ujar dia, akan berdampak positif dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

    “Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, PLBN juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara,” tegasnya.

    Mantan Kapolda NTT itu juga mengatakan bahwa keberadaan PLBN yang memadai akan memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara lainnya,

    Johni berharap dengan beroperasinya Napan, maka pembangunan PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, PLBN Haumeniana di Kabupaten TTU dan PLBN Turiskain di Kabupaten Belu dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat untuk segera dibangun, sehingga dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerahnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BSI fokus optimalkan ekosistem pasar dengan garap transaksi ritel UMKM

    BSI fokus optimalkan ekosistem pasar dengan garap transaksi ritel UMKM

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) fokus mengoptimalkan transaksi ritel pada pasar tradisional dengan menggarap klaster atau ekosistem pasar untuk memperkuat inklusi keuangan syariah pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).

    Direktur Distribution & Sales BSI Anton Sukarna dalam siaran pers perusahaan di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pasar adalah salah satu pusat ekonomi masyarakat pada tataran akar rumput.

    Penguatan melalui pemberdayaan ekosistem pasar dinilai akan semakin memperkokoh ketahanan ekonomi masyarakat dengan instrumen keuangan syariah.

    “Saat ini BSI menyasar pasar untuk membangun ekosistem halal yang nantinya akan terhubung dari hulu hingga hilir mulai produksi hingga penjualan di pasar,” ujarnya.

    Pasar menjadi salah satu pusat ekonomi daerah untuk mendorong peningkatan ekonomi. Pasar Beringharjo Yogyakarta menjadi yang pertama sebagai wujud ekosistem pasar, mengingat Yogyakarta sebagai kota wisata dan menjadi destinasi wisata nasional.

    Anton menjelaskan, ada beberapa potensi layanan perbankan syariah dari BSI yang akan terus dikembangkan di pasar, di antaranya BSI Agen, QRIS dan EDC.

    Hal itu bertujuan pula mendorong transaksi keuangan syariah digital agar masyarakat lebih aman, cepat dan mudah dalam bertransaksi.

    Dengan demikian, kata Anton, inklusi pun akan meningkat seiring dengan semakin luasnya akses layanan yang bisa digunakan seluruh segmen nasabah.

    Ditambah lagi minat dan preferensi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan dan perbankan syariah.

    “Kami akan optimalkan potensi transaksi melalui BSI Agen, QRIS dan EDC untuk digitalisasi transaksi di pasar,” katanya.

    Selain itu juga BSI terus mengedukasi investasi emas bagi pedagang dan wirausaha, serta pembiayaan untuk perputaran modal usaha sesuai segmen yakni mikro, maupun kecil dan menengah.

    Total merchant QRIS BSI di area Yogyakarta sudah sekitar 21.000. Dengan total transaksi hingga Maret Rp16,3 miliar dan jumlah transaksi lebih dari 3.500 per merchant, sedangkan total number of account (NOA) wirausaha di sana 4.545 nasabah.

    “Segmen usaha didominasi oleh pedagang besar dan eceran, wirausaha makanan dan minuman, sosial budaya dan kerajinan,” katanya.

    Melalui pemberdayaan klaster pasar ia berharap agar inklusi jasa keuangan dan perbankan syariah di tataran pelaku ekonomi akar rumput semakin tumbuh dan kian kuat.

    Hal tersebut sejalan dengan upaya BSI menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu katalis pembangunan ekonomi nasional.

    Terlebih pelaku UMKM memiliki peran besar terhadap perekonomian nasional. Mengutip data Kemenko Perekonomian, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia terlihat dari kontribusinya yang mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menyerap hampir 97 persen total tenaga kerja di seluruh Indonesia.

    BSI selama ini terus memacu pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM. Hingga Februari 2025 BSI mencatat penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM sebesar Rp52,09 triliun, meningkat 12,69 persen secara tahunan.

    Angka tersebut disalurkan kepada lebih dari 360 ribu nasabah yang tersebar di Tanah Air. Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) BSI sebesar Rp97,45 triliun atau 34,58 persen, dimana angka ini melampaui target yang ditetapkan oleh regulator.

    “Kita semua tahu bahwa pelaku UMKM termasuk yang masuk ekosistem pasar itu adalah tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu harus dijaga secara berkelanjutan, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi syariah,” katanya.

    Selain itu, untuk mendorong transaksi ritel secara digital perseroan juga memacu pertumbuhan EDC, dan QRIS BSI.

    Hingga 2024, total merchant QRIS BSI di seluruh Indonesia mencapai 448.000 dengan jumlah transaksi mencapai 42,9 juta transaksi dan nilai transaksi Rp3,5 triliun.

    Sedangkan merchant EDC BSI mencapai 13.000 dengan jumlah transaksi pada periode tersebut mencapai 1,3 juta transaksi. Adapun nilai atau volume transaksinya Rp551 miliar.

    Pewarta: Ahmad Buchori
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • 21 emiten antusias gelar buyback tanpa RUPS senilai Rp14,97 triliun

    21 emiten antusias gelar buyback tanpa RUPS senilai Rp14,97 triliun

    Jakarta (ANTARA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan terdapat sebanyak 21 perusahaan tercatat (emiten) yang antusias melaksanakan buyback (pembelian kembali) tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di tengah volatilitas pasar saham domestik maupun global saat ini.

    Sebanyak 21 emiten itu diperkirakan akan mengalokasikan total anggaran untuk melangsungkan buyback tanpa RUPS senilai Rp14,97 triliun.

    “Hingga 9 April 2025, terdapat 21 emiten yang berencana untuk melakukan relaksasi kebijakan buyback tanpa RUPS, dengan total nilai anggaran perkiraan alokasi dana buyback sebesar Rp14,97 triliun,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di Jakarta, Jumat.

    Dari 21 emiten itu, Ia mengungkapkan sebanyak 15 emiten telah melangsungkan buyback tanpa RUPS dengan realisasi anggaran buyback senilai Rp429,72 miliar, atau baru sebesar 2,87 persen dari total perkiraan anggaran yang senilai Rp14,97 triliun.

    “Terdapat 15 dari 21 emiten yang telah melakukan pelaksanaan buyback tanpa RUPS dengan nilai realisasi sebesar Rp429,72 miliar (2,87 persen),” ujar Nyoman.

    Nyoman memastikan BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus melakukan monitoring terkait perkembangan pasar untuk mengambil respon kebijakan yang cepat dan tepat dalam memitigasi volatilitas pasar.

    “OJK dan BEI terus melakukan monitoring atas perkembangan pasar untuk mengambil respon kebijakan yang cepat dan tepat dalam memitigasi volatilitas pasar,” ujar Nyoman.

    Sebelumnya, OJK bersama BEI telah menerbitkan kebijakan pelaksanaan buyback tanpa RUPS pada 17 Maret 2025 lalu, di tengah volatilitas yang terjadi di pasar saham Indonesia.

    Sesuai Pasal 7 Peraturan OJK (POJK) 13/2023, dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham (buyback) tanpa memperoleh persetujuan RUPS.

    Pelaksanaan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025