Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Antusias, BEI ungkap 32 perusahaan siap IPO di tengah gejolak pasar

    Antusias, BEI ungkap 32 perusahaan siap IPO di tengah gejolak pasar

    Hingga saat ini, terdapat 32 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan terdapat 32 perusahaan berada dalam antrean (pipeline) akan melangsungkan Initial Public Offering (IPO) di tengah volatilitas pasar saham domestik maupun global.

    Sampai 10 April 2025, sebanyak sebelas perusahaan telah melangsungkan IPO di pasar modal Indonesia, dengan dana dihimpun mencapai Rp5,92 triliun.

    “Hingga saat ini, terdapat 32 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, di Jakarta, Jumat.

    Dari 32 perusahaan itu, Nyoman merincikan sebanyak 17 perusahaan masuk kategori beraset skala menengah antara Rp50 miliar sampai Rp250 miliar, merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK.04/2017.

    Kemudian, sebanyak 12 perusahaan beraset skala besar dengan aset di atas Rp250 miliar, serta sebanyak tiga perusahaan beraset skala kecil dengan aset di bawah Rp50 miliar.

    Dari 32 perusahaan itu, dari sisi sektor, terdapat sebanyak tujuh perusahaan sektor barang konsumen primer, lima perusahaan sektor kesehatan, dan empat perusahaan sektor barang konsumen non primer.

    Lalu, empat perusahaan sektor industri, tiga perusahaan sektor energi, tiga perusahaan sektor keuangan, dan tiga perusahaan sektor transportasi dan logistik,

    Kemudian, satu perusahaan sektor teknologi. satu perusahaan sektor infrastruktur, dan satu perusahaan sektor barang baku,

    Sampai periode 10 April 2025, telah diterbitkan sebanyak 37 emisi dari 27 penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dengan dana yang dihimpun senilai Rp50,1 triliun.

    Di sisi lain, terdapat 47 emisi dari 36 penerbit EBUS yang sedang berada dalam antrean (pipeline) untuk menerbitkan emisi EBUS.

    Sementara itu, untuk aksi rights issue, sampai periode ini telah terdapat dua perusahaan yang telah melakukan aksi rights issue dengan total nilai Rp470 miliar.

    Dalam antrean, terdapat sebanyak empat perusahaan yang akan melangsungkan aksi rights issue, yang terdiri dari dua perusahaan sektor barang baku, satu perusahaan sektor energi, serta satu perusahaan sektor kesehatan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pinsar soroti harga ayam hidup alami penurunan sejak awal Ramadhan

    Pinsar soroti harga ayam hidup alami penurunan sejak awal Ramadhan

    Dengan perhatian serius dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan, industri peternakan ayam di Indonesia diharapkan dapat segera pulih….

    Jakarta (ANTARA) – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) menyoroti bahwa industri peternakan ayam Indonesia tengah menghadapi tekanan akibat anjloknya harga ayam hidup (livebird) di tingkat kandang sejak awal Ramadhan hingga pasca-Lebaran.

    “Dalam sepekan terakhir, harga ayam hidup untuk ukuran 1,8 kilogram ke atas hanya berkisar Rp15.000-Rp18.000 per kilogram, bahkan sempat menyentuh Rp14.000 per kilogram pada 8 April 2025 di wilayah Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah,” kata Ketua Umum DPP Pinsar Singgih Januratmoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Singgih mengatakan kondisi yang masih berlangsung itu dapat mengancam keberlangsungan usaha para peternak, khususnya di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.

    Hal itu disebabkan karena harga yang ditetapkan saat ini berada jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) yang diperkirakan mencapai Rp19.000-Rp19.500 per kilogram, berdasarkan harga bibit ayam dan pakan yang masih tinggi.

    “Kondisi ini menyebabkan peternak merugi besar. Ironinya, bahkan saat permintaan pasar naik saat Lebaran dan serapan mencapai 100 persen, harga ayam hidup hanya mencapai Rp19.000 per kilogram, masih belum mampu menutupi biaya produksi,” ujarnya yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

    Di sisi lain, Singgih menilai harga karkas ayam di pasar konsumen tetap tinggi yaitu antara Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilogram, namun tidak berdampak positif terhadap harga di tingkat peternak.

    Maka dari itu, pihaknya meminta agar pemerintah menegakkan harga acuan pembelian ayam hidup di tingkat produsen minimal Rp23.000 dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp25.000 per kilogram untuk menjamin stabilitas harga dan melindungi peternak dari kerugian berkepanjangan.

    Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan serapan pasar domestik dan ekspor dan memperkuat koordinasi dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas saluran distribusi ayam, termasuk peluang ekspor dan program pangan nasional.

    Sedangkan untuk menjamin keberlangsungan hidup peternak rakyat, Singgih meminta pengawasan ketat terhadap praktik broker dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang merugikan peternak, termasuk langkah hukum bagi pelanggaran pasar.

    Peternak juga mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk menciptakan regulasi yang lebih berpihak pada keberlanjutan sektor peternakan.

    Singgih berharap pemerintah bisa mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung peternakan untuk menurunkan HPP dan mendorong efisiensi produksi,

    “Dengan perhatian serius dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan, industri peternakan ayam di Indonesia diharapkan dapat segera pulih dan kembali mencapai keseimbangan harga yang adil bagi semua pihak,” ujar dia.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah menguat dipengaruhi inflasi AS yang melemah

    Rupiah menguat dipengaruhi inflasi AS yang melemah

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi data inflasi bulanan Amerika Serikat (AS) yang menurun.

    Tercatat, inflasi bulanan AS melemah dari sebelumnya 0,2 persen month to month (mtm) menjadi minus 0,1 persen (mtm). Begitu pula dengan inflasi tahunan yang turun dari sebelumnya 2,8 persen year on year (yoy) menjadi 2.4 persen (yoy).

    “(Ini) mendorong (ekspektasi) Federal Reserve akan memangkas suku bunga lebih cepat, terutama di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dari perang dagang,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan polling CME FedWatch, lebih dari 50 persen menduga The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 75-100 basis points (bps).

    Di samping itu, dolar AS terpukul sentimen kekhawatiran atas resesi AS karena AS dan China saling memberlakukan tarif sangat besar.

    Presiden AS Donald Trump telah menegaskan tarif impor AS terhadap China menjadi 145 persen dari sebelumnya 125 persen.

    Pada awalnya, Trump menaikkan tarif impor ke China menjadi sebesar 104 persen, yang dibalas oleh Presiden China Xi Jinping dengan total penetapan tarif impor sebesar 84 persen terhadap produk AS.

    Kemudian, pada Rabu (10/4/2025), AS kembali menaikkan tarif impor dari China menjadi sebesar 125 persen di tengah penundaan tarif resiprokal terhadap berbagai negara.

    Memasuki Kamis (11/4/2025), Trump merevisi tarif impor ke China menjadi 145 persen, yang merupakan batas bawah atau masih berpotensi meningkat ke depan.

    Adanya perang tarif meningkatkan kekhawatiran resesi di AS dengan perkiraan 65 persen dari Goldman Sachs dan JP Morgan 60 persen.

    Menurut Ibrahim, para investor khawatir atas dampak dari perang tarif mengingat Negeri Paman Sam masih mengimpor beberapa bahan yang sulit digantikan dari China.

    “Meskipun Trump menunda rencana tarif perdagangan timbal balik terhadap negara lain selama 90 hari, perang dagang dengan Tiongkok masih berpotensi menimbulkan implikasi yang mengerikan bagi importir dan eksportir Amerika,” ungkap dia.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 28 poin atau 0,16 persen menjadi Rp16.796 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.823 per dolar AS.

    Adapun kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru melemah ke level Rp16.805 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.779 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom tekankan pentingnya tata kelola bagi Kopdes Merah Putih

    Ekonom tekankan pentingnya tata kelola bagi Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menekankan pentingnya tata kelola dan manajemen yang jelas agar program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bisa berjalan sesuai mandat Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Apakah bisa Kopdes Merah Putih menjadi penggerak desa? Bisa, asal manajemennya ditata,” kata Esther saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Esther menilai sosialisasi dan pelatihan terkait manajemen agar kopdes diperlukan agar nantinya bisa berjalan dengan akuntabel dan prudent.

    “Mereka butuh manajemen yang baik. Jadi, (anggota kopdes) butuh pembimbingan teknis, dan butuh audit,” ujar Esther.

    “Namun, tak hanya itu, semuanya juga harus diperhatikan. Mulai dari pertimbangan modal, dari sisi kegiatan usaha, dan kemudian governance (tata kelola),” imbuh dia.

    Menurut Esther, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi jika hal-hal fundamental tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga membuat koperasi dan para anggotanya berkembang.

    Di sisi lain, pakar perkoperasian, Suroto mengatakan pemerintah juga harus fokus pada peningkatan kualitas layanan dan anggota, tidak hanya sekadar menambah jumlah koperasi melalui Kopdes Merah Putih yang seragam.

    Hal ini pun menjadi penting agar sistem perkoperasian Indonesia tetap bisa relevan seiring dengan tren koperasi dunia yang kuantitasnya cenderung menurun.

    “Tren koperasi dunia hari ini, jumlah koperasi itu menurun secara kuantitas, tapi layanan dan kualitasnya meningkat. Merger, konsolidasi ini yang seharusnya didorong oleh pemerintah,” kata Suroto kepada ANTARA.

    “Pengembangan kopdes yang diseragamkan ini juga perlu menjadi perhatian, karena entrepreneurship-nya bisa menjadi lemah, dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat langsung,” ujarnya menambahkan.

    Sementara itu, akselerasi pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan selesai akhir Juni 2025.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Posko RAFI sektor ESDM ditutup, catat penyaluran BBM naik 7 persen

    Posko RAFI sektor ESDM ditutup, catat penyaluran BBM naik 7 persen

    ini paling signifikan terlihat pada gasolin (bensin), jadi kenaikan sebesar 7 persen

    Jakarta (ANTARA) – Posko Hari Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2025 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ditutup, dan mencatat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) naik sebesar 7 persen dibandingkan dengan hari biasa.

    “Peningkatan konsumsi harian BBM selama RAFI dibandingkan kondisi penyaluran normal, ini paling signifikan terlihat pada gasolin (bensin), jadi kenaikan sebesar 7 persen,” ucap Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Sentot Harijady dalam penutupan posko nasional di BPH Migas Jakarta, Jumat.

    Berbeda dengan bensin, gasoil atau produk solar dan turunannya mengalami penurunan sebesar 19 persen dibandingkan dengan penyaluran pada hari normal.

    Penyaluran BBM tertinggi secara nasional pada produk bensin untuk arus mudik terjadi pada tanggal 29 Maret 2025, dengan kenaikan 25,68 persen dari penyaluran normal.

    Sedangkan, untuk arus balik, terjadi pada tanggal 5 April 2025 dengan kenaikan 19,17 persen dari penyaluran normal.

    Kemudian, penyaluran BBM tertinggi pada produk avtur untuk arus mudik terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 dengan kenaikan 11,96 persen dari penyaluran normal.

    Sementara itu, untuk arus balik terjadi pada tanggal 7 April 2025 dengan kenaikan 14,41 persen dari penyaluran normal.

    Akan tetapi, penyaluran BBM pada periode 2025 lebih rendah apabila dibandingkan dengan 2024. Penyaluran bensin mengalami penurunan sebesar 6 persen apabila dibandingkan dengan tahun lalu, penyaluran avtur turun 4 persen, kerosene turun 9 persen, sedangkan penyaluran gasoil mengalami kenaikan sebesar 11 persen apabila dibandingkan dengan tahun lalu.

    “Secara umum, kondisi ketahanan stok untuk BBM aman, baik gasoline, gasoil, kerosine, maupun avtur. Ketahanan stok berhasil terjaga pada kisaran 19–21 hari,” ucap Sentot.

    Apabila dibandingkan dengan data dari Pertamina, terdapat perbedaan ihwal tingkat konsumsi gasoil pada 2025 dengan 2024. Sementara BPH menyatakan terdapat peningkatan, Pertamina justru mencatatkan penurunan.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi memaparkan, tahun 2025, konsumsi gasoil sebesar 38.757 KL per hari, sedangkan pada tahun lalu sebesar 40.155 KL per hari.

    Terlepas dari perbedaan tersebut, Pertamina mencatatkan hal yang serupa dengan BPH Migas.

    Eduward memaparkan realisasi konsumsi BBM pada periode Lebaran 2025 mencapai 103.843 KL per hari, sedangkan tahun lalu berada di angka 105.081 KL per hari.

    Di sisi lain, konsumsi avtur juga mengalami penurunan secara nasional, dari 12.501 KL per hari pada 2024, menjadi 12.160 KL per hari pada 2025.

    “Kalau LPG mengalami kenaikan, berbeda dengan BBM. Tahun ini naiknya sekitar 4,2 persen, ya. Terdiri dari PSO dan yang non-PSO,” ucap Eduward.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom Unand perkirakan daya beli naik setelah pencabutan kuota impor

    Ekonom Unand perkirakan daya beli naik setelah pencabutan kuota impor

    konsumen dalam negeri bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau bersaing sehingga bisa memicu daya beli masyarakat

    Padang (ANTARA) – Ekonom Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar), Efa Yonnedi memperkirakan daya beli masyarakat akan meningkat menyusul kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis.

    “Dengan pencabutan kuota impor ini artinya konsumen dalam negeri bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau bersaing sehingga bisa memicu daya beli masyarakat,” kata dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unand itu di Padang, Jumat.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo meminta Kabinet Merah Putih untuk menghapus kuota produk-produk impor dengan tujuan memperlancar para pengusaha Indonesia terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Jadi, kalau konsumen diuntungkan maka daya beli di masyarakat akan lebih meningkat,” ujar eks Konsultan Bank Dunia tersebut.

    Meskipun demikian, Efa mengingatkan kebijakan penghapusan kuota impor bisa saja berdampak langsung terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tanah air, terutama produk yang hampir sama dengan barang impor.

    Untuk mengantisipasi dampak atau kemungkinan terburuk terhadap pelaku UMKM, Efa yang juga Rektor Unand tersebut menyarankan Presiden atau pengambil kebijakan terus memantau serta melakukan evaluasi berkala.

    Namun demikian, ia tetap optimistis kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menguntungkan konsumen di tanah air karena bisa mendapatkan harga yang baik atau bisa bersaing.

    Terpisah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis merupakan bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyatakan langkah Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah yang serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK catat aset industri asuransi Rp1.141,71 triliun pada Februari 2025

    OJK catat aset industri asuransi Rp1.141,71 triliun pada Februari 2025

    Industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi menunjukkan Risk-Based Capital (RBC) yang secara agregat masih baik, masing masing 466,40 persen dan 317,88 persen, masih di atas threshold (ketentuan ambang batas) sebesar 120 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa aset industri asuransi meningkat 1,03 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi Rp1.141,71 triliun pada Februari 2025.

    “Aset industri asuransi di bulan Februari 2025 mencapai Rp1.141,71 triliun, naik sebesar 1,03 persen year-on-year dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.130,05 triliun,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan aset asuransi komersil sebesar 1,15 persen yoy menjadi Rp920,25 triliun.
    Meskipun demikian, angka tersebut menurun dari pencapaian pada Januari 2025 sebesar Rp925,91 triliun.

    Ia menuturkan bahwa pendapatan premi asuransi komersil pada periode Januari-Februari 2025 sebesar Rp60,27 triliun, atau menurun 0,94 persen yoy.

    Pendapatan tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 5,16 persen yoy menjadi Rp32,35 triliun serta premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi sebesar 7,17 persen yoy menjadi Rp27,91 triliun.

    Walaupun terdapat penurunan pendapatan secara tahunan, Ogi menyatakan bahwa secara umum permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid.

    “Industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi menunjukkan Risk-Based Capital (RBC) yang secara agregat masih baik, masing masing 466,40 persen dan 317,88 persen, masih di atas threshold (ketentuan ambang batas) sebesar 120 persen,” ujarnya.

    Terkait asuransi nonkomersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri, ia menyampaikan bahwa terdapat pertumbuhan total aset sebesar 0,54 persen yoy menjadi Rp221,45 triliun.

    Ogi menuturkan bahwa industri dana pensiun juga mengalami peningkatan total aset sebesar 5,94 persen yoy menjadi Rp1.511,71 triliun.

    Ia mengatakan bahwa jumlah tersebut terdiri dari aset program pensiun sukarela senilai Rp381,13 triliun, naik 2,36 persen yoy, dan aset program pensiun wajib sejumlah Rp1.130,58 triliun, tumbuh 7,20 persen yoy.

    “Sementara pada perusahaan penjaminan, di akhir Februari 2025, nilai aset masih terkontraksi 0,30 persen year-on-year menjadi Rp46,59 triliun,” ucapnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom ingatkan RI agar tidak tawarkan tarif 0 “sensitive list” ke AS

    Ekonom ingatkan RI agar tidak tawarkan tarif 0 “sensitive list” ke AS

    Yang perlu dicatat, ketika kita negosiasi tarif, itu ada produk namanya sensitive list. Kalau sensitive list jangan dinolkan

    Jakarta (ANTARA) – Research Associate CORE Indonesia Sahara mengingatkan Pemerintah Indonesia agar tidak menawarkan tarif impor nol persen dalam negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) khusus untuk produk-produk yang masuk dalam kategori sensitive list.

    “Yang perlu dicatat, ketika kita negosiasi tarif, itu ada produk namanya sensitive list. Kalau sensitive list jangan dinolkan,” kata Sahara saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Ia mencontohkan produk dalam sensitive list di antaranya beras, minuman beralkohol, senjata dan seterusnya. Apabila tarif impor nol persen berlaku untuk komoditas beras, misalnya, maka dikhawatirkan dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan tidak memberi perlindungan bagi petani Indonesia.

    “Jadi, ada produk yang kita tawarkan tetap jadi sensitive list buat Indonesia, tetapi ada produk yang bisa kita negosiasi,” ujar Sahara.

    Terkait dengan tantangan non-tariff measures (NTMs), sebelumnya Presiden AS Donald Trump menganggap ada perlakuan yang tidak adil di dalam NTMs.

    Dalam hal ini, ujar Sahara, Indonesia harus memetakan setiap komoditas dan memetakan regulasi apa saja yang dianggap AS menghambat ketika produk mereka akan masuk ke Indonesia.

    “Regulasi tersebut perlu diharmonisasi untuk masing-masing komoditas. Dan ini tidak mudah untuk masing-masing komoditas yang kita impor. Akan beda-beda kebijakannya, regulasinya, itu harus dilihat,” kata Sahara.

    Selanjutnya, dalam berbagai kesempatan, Trump juga sering menyebutkan bahwa AS telah mengalami defisit perdagangan barang.

    Merespons hal ini, Sahara meminta pemerintah Indonesia untuk memeriksa kembali data perdagangan jasa antara Indonesia dan AS, sehingga negosiasi yang dilakukan tidak hanya mencakup perhitungan perdagangan barang saja.

    Ia mencontohkan berbagai perdagangan jasa AS yang selama ini sudah masuk ke Indonesia, terutama dalam konteks digital seperti Adobe, Google termasuk Cloud, hingga berbagai layanan hiburan dan game digital, serta jasa logistik dari AS.

    Oleh sebab itu, ia mendorong agar tim Indonesia yang akan melakukan negosiasi tarif dengan AS harus bisa menggali data perdagangan sektor jasa antara Indonesia dengan AS sehingga mengetahui posisi Indonesia apakah surplus atau defisit.

    “Saya tidak tahu datanya seperti apa, Indonesia harus punya data perdagangan jasa antara Indonesia dengan Amerika. Jangan-jangan, kalau digabungkan perdagangan barang dengan jasa, jangan-jangan Indonesia itu defisit. Cuma memang tidak ada datanya saya sudah berusaha untuk mencari,” kata Sahara.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington D.C.

    Beberapa di antaranya termasuk revitalisasi revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), deregulasi NTMs melalui relaksasi TKDN sektor informasi dan komunikasi dari AS, menyeimbangkan neraca perdagangan barang, serta insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS.

    Pemerintah Indonesia juga mengajak negara-negara ASEAN dalam ASEAN Economic Ministers (AEM) Special Meeting pada 10 April 2025 untuk melakukan negosiasi bersama guna menghadapi tarif resiprokal AS.

    Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan kenaikan tarif ke banyak negara. Indonesia berada di urutan kedelapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

    Pada Rabu (9/4) waktu setempat, Trump mengumumkan penundaan kebijakan tarif impor hingga 90 hari ke berbagai mitra dagang, kecuali untuk China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium dan mobil akan sama.

    Namun memasuki Kamis (10/4) waktu setempat, Trump merevisi tarif impor ke China menjadi 145 persen, yang merupakan batas bawah atau masih berpotensi meningkat ke depan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapal cepat Banyuwangi-Denpasar Bali bakal beroperasi Juni 2025

    Kapal cepat Banyuwangi-Denpasar Bali bakal beroperasi Juni 2025

    Kapal ini akan berangkat dari Marina Boom di Banyuwangi dan bersandar di Pelabuhan Pulau Serangan, Denpasar. Rute ini sangat potensial karena menghubungkan dua daerah tujuan wisata nasional bahkan internasional

    Banyuwangi (ANTARA) – Kapal cepat rute Pelabuhan Marina Boom Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ke Pelabuhan Pulau Serangan, Denpasar, Bali, direncanakan beroperasi pada Juni 2025 dengan tarif tiket Rp200.000 per orang.

    Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi Mujiono mengaku telah menindaklanjuti rapat koordinasi bersama Plt Kepala UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Marina Boom setelah Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan dermaga kapal cepat beberapa waktu lalu.

    “Sebagaimana arahan Ibu Bupati Ipuk, kami siap mendukung penuh program ini sebagai bagian dari kerja sama daerah dan provinsi, untuk memastikan semua aspek teknis dan administratif siap,” katanya di Banyuwangi, Jumat.

    Kapal cepat yang akan digunakan, lanjut Mujiono, memiliki panjang sekitar 40 meter dan lebar enam meter dengan kapasitas antara 350 hingga 400 orang penumpang.

    “Kapal ini akan berangkat dari Marina Boom di Banyuwangi dan bersandar di Pelabuhan Pulau Serangan, Denpasar. Rute ini sangat potensial karena menghubungkan dua daerah tujuan wisata nasional bahkan internasional,” kata Wabup Mujiono.

    Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Marina Boom Banyuwangi Hari Yulianto mengemukakan sejumlah tahapan teknis telah dijalankan, salah satunya adalah survei jalur laut dari Banyuwangi menuju Bali telah dilakukan.

    “Dari sisi legalitas, dokumen-dokumen yang diperlukan juga sudah kami siapkan dan sebagian besar sudah tuntas. Pihak swasta yang menjadi operator kapal cepat ini juga telah melakukan penjajakan awal,” ujarnya.

    Menurut Hari, Pemprov Jatim juga berencana merenovasi terminal penumpang di Pelabuhan Marina Boom, dan renovasi ini akan mengakomodasi desain yang mencerminkan kearifan lokal, selaras dengan visi Pemkab Banyuwangi dalam menonjolkan identitas arsitektur daerah.

    “Renovasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran, kami juga meminta masukan dari pemkab terkait desain agar identitas lokal Banyuwangi tetap terlihat kuat,” katanya.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

  • DJP Kepri optimistis pelaporan SPT lampaui tahun lalu capai 202.583

    DJP Kepri optimistis pelaporan SPT lampaui tahun lalu capai 202.583

    Batam (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau (Kanwil DJP Kepri) optimis untuk melampaui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dari tahun sebelumnya dengan capaian hingga 11 April 2025 ini sebanyak 202.583 pelaporan.

    Kepala Kanwil DJP Kepri Imanul Hakim mengatakan bahwa angka ini menurun sekitar 2,75 persen dibandingkan pelaporan pada tahun 2024 yang mencapai 208.592 SPT.

    “Secara akumulatif terjadi penurunan, tetapi untuk pelayanan di beberapa kantor pajak kami juga melihat ada peningkatan. KPP Pratama Tanjungpinang mencatat kenaikan pelaporan sebesar 1,06 persen, dan KPP Pratama Tanjung Balai Karimun naik 10,15 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya saat dihubungi di Batam, Jumat.

    Hari ini merupakan batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Namun untuk wajib pajak badan, pelaporan SPT Tahunan masih dapat dilakukan hingga 30 April 2025, baik untuk SPT Tahunan 1771 maupun 1771 USD.

    Imanul optimistis target pelaporan akan tercapai menjelang akhir bulan, mengingat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memudahkan pelayanan, termasuk pembukaan layanan pada akhir pekan.

    “Banyak upaya kami di seluruh Kepri untuk mendekatkan masyarakat kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Seperti membuka dua pojok pajak di Kota Batam dalam pusat perbelanjaan seperti Grand Batam Mall,” katanya.

    Di luar Batam, DJP Kepri juga memiliki KPP Pratama di Tanjungpinang, Bintan, Tanjung Balai Karimun, serta KP2KP Dabo Singkep Lingga, Tanjung Batu Karimun dan Ranai Natuna.

    Melalui layanan yang tersedia, DJP Kepri berharap wajib pajak bisa melaporkan SPT Tahunan tepat waktu dan menghindari sanksi administrasi berupa denda akibat keterlambatan.

    DJP Kepri terus mengajak masyarakat untuk tertib administrasi pajak dan memanfaatkan berbagai saluran pelaporan yang telah disediakan, baik secara daring melalui e-Filing maupun secara langsung di kantor pelayanan terdekat.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025