Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BPSDMP latih 300 sopir angkutan barang soal ketaatan berlalu lintas

    BPSDMP latih 300 sopir angkutan barang soal ketaatan berlalu lintas

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melatih 300 sopir angkutan barang untuk meningkatkan ketaatan berlalu lintas, menekan angka kecelakaan, serta memperkuat keselamatan pengemudi di jalan raya.

    “Keselamatan transportasi tidak hanya berbicara soal infrastruktur atau kendaraan, tapi juga manusianya. Pengemudi yang memahami aturan dan disiplin berkendara adalah kunci utama mencegah kecelakaan,” kata Kepala BPSDMP Kemenhub Subagiyo dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kualitas pengemudi angkutan barang di Indonesia, BPSDMP Kemenhub menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Pengemudi Angkutan Barang Berkeselamatan Angkatan V hingga XVI.

    Kegiatan itu berlangsung selama tiga hari 9–11 April 2025 dan digelar secara serentak di Madiun, Solo, dan Bandung.

    Sebanyak 300 peserta mengikuti pelatihan intensif itu yang terdiri dari 20 jam pelajaran, mencakup teori dan praktik berkendara aman seperti teknik safety and defensive driving, inspeksi pra-perjalanan, serta penggunaan simulator dan kendaraan truk sungguhan.

    Subagiyo menyatakan pelatihan itu merupakan implementasi nyata dari Pilar ke-4 dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas, yang menekankan pentingnya peran pengemudi dalam menciptakan transportasi yang aman.

    Ia juga menegaskan pendidikan dan pelatihan menjadi investasi jangka panjang dalam menekan kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan kendaraan angkutan barang.

    “Kami ingin menjadikan diklat ini sebagai tradisi yang berkelanjutan. Tidak hanya selesai di sini, tapi menjadi kebiasaan baru bagi pengemudi untuk mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan,”ujarnya.

    Dia berharap, melalui pelatihan itu, para pengemudi tidak hanya menjadi lebih terampil dan disiplin, namun juga menjadi agen perubahan keselamatan transportasi darat di lingkungan masing-masing.

    Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hananto Prakoso menekankan pentingnya penyelenggaraan diklat itu sebagai bagian dari mandat regulasi untuk memastikan seluruh SDM di bidang perhubungan memiliki kompetensi sesuai standar nasional.

    “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012, setiap insan transportasi wajib memiliki kompetensi. Diklat ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mewujudkannya,” kata Hananto.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelaku industri: Daya saing baja nasional perlu dijaga

    Pelaku industri: Daya saing baja nasional perlu dijaga

    Jakarta (ANTARA) – Pelaku industri dalam negeri menilai daya saing baja nasional perlu dijaga di tengah arus proteksionisme perdagangan global pasca pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap sejumlah komoditas strategis.

    Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP), Fedaus menyatakan kondisi tersebut berpotensi dapat memberikan dampak serius terhadap industri baja dalam negeri.

    Kebijakan Presiden AS Donald Trump, lanjutnya, dapat memicu pergeseran signifikan dalam arus perdagangan global, yang akhirnya memberi tekanan baru pada pasar dalam negeri, apalagi potensi membanjirnya produk baja impor dengan harga murah ke pasar Indonesia bukan sekadar ancaman jangka pendek.

    “Ini soal dampak jangka panjang terhadap kapasitas industri nasional yang sedang membangun daya saing. Kalangan industri seperti kami sangat berharap, kita semua tidak membiarkan pasar domestik dibanjiri produk impor tanpa kendali,” ujar Fedaus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Oleh karena itu, tambahnya, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, kebijakan perlindungan industri strategis menjadi semakin relevan.

    Menurut dia, keberlangsungan industri baja, yang menjadi tulang punggung berbagai sektor pembangunan nasional perlu dijaga melalui kebijakan terukur dan berbasis bukti.

    Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta ketentuan dalam program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), lanjutnya, bukan hanya soal administratif.

    “Ketiganya adalah instrumen penting untuk memastikan produk yang digunakan di berbagai proyek sesuai standar kualitas dan melibatkan kapasitas industri lokal,” ujarnya.

    Ia menyatakan proyek-proyek yang menggunakan baja sesuai SNI dan memiliki nilai TKDN yang sesuai peraturan, secara langsung berkontribusi terhadap keberlanjutan industri baja nasional.

    Di tengah ketatnya persaingan global, menurut dia, perlindungan berbasis regulasi ini menciptakan ruang tumbuh bagi produsen lokal untuk terus meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan inovasi.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI: AFMGM jadi momentum perkuat kerja sama ASEAN hadapi kondisi global

    BI: AFMGM jadi momentum perkuat kerja sama ASEAN hadapi kondisi global

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyampaikan, Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) ke-12 menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama negara-negara ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin meningkat.

    Upaya mendorong stabilitas, inklusivitas dan ketahanan ekonomi serta integrasi dibahas dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) ke-12 tersebut yang diselenggarakan pada Kamis (10/4) di Kuala Lumpur, Malaysia.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa perkembangan kebijakan tarif oleh AS dan potensi dampaknya terhadap perekonomian kawasan menjadi perhatian penting bagi ASEAN.

    Perhatian yang ditunjukkan bersama ini mengingat keterbukaan ekonomi dan keterkaitan negara ASEAN dalam rantai pasok perdagangan global. Untuk itu, ASEAN terus memantau kondisi ini secara cermat dan siap merespons bila diperlukan.

    Dalam situasi ini, para Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN menegaskan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan.

    Mereka juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama secara konstruktif dengan seluruh mitra dalam mencari solusi seimbang dan berwawasan ke depan demi mendukung perekonomian global yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

    ASEAN juga menegaskan komitmen dan sinergi untuk memperkuat ketahanan keuangan serta mempercepat integrasi keuangan kawasan guna mendukung peningkatan perdagangan dan investasi intra-ASEAN.

    Adapun pertemuan AFGM Ke-12 telah menyepakati joint statement yang sejalan dengan tema Keketuaan Malaysia pada ASEAN 2025 yaitu “inclusivity and sustainability” dengan tiga agenda utama pada jalur keuangan dan bank sentral.

    Ketiga agenda antara lain mendorong akses pembiayaan untuk transisi iklim yang tangguh dan berkeadilan di kawasan ASEAN; mempercepat pertumbuhan pasar modal ASEAN yang lebih berkelanjutan, terhubung, dan inklusif; serta mendorong konektivitas pembayaran instan yang inklusif di kawasan ASEAN.

    Pertemuan juga menyambut inisiasi Project Revive untuk reformasi tata kelola, struktur pertemuan dan proses kerja sama jalur keuangan ASEAN guna meningkatkan efektivitas kelembagaan dalam rangka implementasi ASEAN Strategic Plan 2026-2030 menuju ASEAN Community Vision (ACV) 2045.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina jatuhkan sanksi kepada SPBU diduga curang di Denpasar

    Pertamina jatuhkan sanksi kepada SPBU diduga curang di Denpasar

    Denpasar (ANTARA) –

    PT Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi berupa penghentian pengiriman sementara seluruh produk bahan bakar minyak (BBM) kepada salah satu pengelola SPBU di Denpasar, Bali, karena diduga melakukan kecurangan.

    “Kami apresiasi kepolisian terkait penindakan pelaku kriminal yang melakukan kecurangan dalam penyaluran BBM,” kata Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Jumat.

    SPBU tersebut memiliki nomor identitas/registrasi 54.801.32 yang berlokasi di Jalan Gunung Soputan Nomor 29, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat yang mendapat hukuman sementara itu terhitung mulai Jumat ini hingga 10 Mei 2025.

    Menurut dia, penghentian pengiriman tersebut untuk memudahkan petugas kepolisian melakukan penyelidikan.

    Aparat kepolisian sebelumnya telah memasang garis polisi pada salah satu dispenser pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax.

    Pihaknya melalui tim penjualan ritel area Bali telah memeriksa kamera pengawas (CCTV) di SPBU tersebut dan ditemukan pada Kamis (3/4) pukul 06.50 WITA, mobil tangki BBM membawa 16 kiloliter pertalite.

    Ia menjelaskan dari kamera pengawas itu terlihat oknum awak mobil tangki melakukan pembongkaran BBM tanpa pengawas dari SPBU terkait.

    BUMN minyak dan gas bumi itu juga memasang spanduk informasi bahwa SPBU itu dalam pembinaan, sembari menunggu hasil penyidikan lebih lanjut dari kepolisian.

    Ahad menambahkan SPBU juga wajib melakukan beberapa perbaikan dalam aspek operasional dan pelayanan BBM kepada konsumen.

    “Kami mendukung sepenuhnya upaya serta langkah kepolisian dalam mengawal pendistribusian BBM khususnya BBM bersubsidi,” ucap Ahad.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penumpang kereta arus balik Lebaran 2025 Daop 9 Jember naik 6 persen

    Penumpang kereta arus balik Lebaran 2025 Daop 9 Jember naik 6 persen

    ANTARA – PT KAI Daop 9 Jember mencatat peningkatan sebesar 6 persen pada pengguna transportasi kereta api pada masa arus balik Idul Fitri 2025, dengan jumlah penumpang mencapai 11.720 per hari. Peningkatan ini terjadi seiring peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan PT KAI Daop 9. (Hamka Agung Balya/Arif Prada/Roy Rosa Bachtiar)

  • Kemenkop dukung kemandirian ekonomi pekerja migran lewat Koperasi MIMS

    Kemenkop dukung kemandirian ekonomi pekerja migran lewat Koperasi MIMS

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pihaknya mendukung penuh kemandirian para pekerja migran Indonesia (PMI) melalui pembentukan Koperasi Migran Indonesia Makmur Sejahtera (MIMS) yang menjunjung inovasi, pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi strategis.

    “PMI bukan hanya pahlawan devisa melalui remitansi, tetapi juga agen pembangunan ekonomi lokal dan nasional,” kata Wamenkop Ferry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia melanjutkan, tujuan Koperasi MIMS adalah untuk mengatasi masalah biaya-biaya yang dihadapi oleh calon pekerja migran, termasuk biaya pengurusan dokumen, pelatihan, dan biaya hidup selama pelatihan.

    “Koperasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang holistik bagi pekerja migran, baik pada saat penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air,” kata Ferry.

    Wamenkop menegaskan, dengan dukungan dari Kemenkop, diharapkan Koperasi MIMS dapat berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi pekerja migran.

    Terlebih, program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan peluang kerja yang besar di luar negeri bagi tenaga kerja produktif Indonesia.

    Kemenkop juga menyambut positif upaya Kementerian Pekerja Migran menghadirkan solusi baru untuk mendukung pekerja migran, terutama calon pekerja migran dalam mendapatkan bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI untuk pembiayaan mereka.

    Skema KUR mengharuskan pekerja migran untuk memiliki kontrak sebelum mendapatkan pembiayaan. Namun, masalah muncul ketika biaya-biaya awal seperti pengurusan dokumen, pelatihan, dan biaya hidup selama pelatihan harus ditanggung di awal.

    “Dalam rangka mengatasi hal ini, LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM) akan membantu dalam pembiayaan biaya-biaya awal yang muncul,” kata Wamenkop.

    Ferry menekankan, kehadiran Koperasi MIMS diharapkan menjadi wadah besar yang mendukung skema ini.

    “Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan pekerja migran Indonesia dapat mendapatkan solusi yang memadai untuk keberlangsungan karir mereka di luar negeri,” ujarnya.

    Selanjutnya, kehadiran Inkubator Bisnis Pekerja Migran Indonesia (INBIS PMI) sebagai inkubator bisnis dan Koperasi MIMS diharapkan mampu sebagai wadah usaha sekaligus jaringan ekonomi yang solid dan berkelanjutan.

    “Melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Wamenkop.

    “Kolaborasi yang kuat akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja yang produktif,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bulog serap 51 ribu ton gabah petani di Indramayu

    Bulog serap 51 ribu ton gabah petani di Indramayu

    Indramayu (ANTARA) – Perum Bulog Wilayah Jawa Barat (Jabar) sudah menyerap sebanyak 51 ribu ton gabah dari petani di Kabupaten Indramayu, Jabar, hingga awal April 2025 dan akan terus dilakukan hingga panen raya di daerah tersebut.

    Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Barat, Mohamad Alexander mengatakan percepatan penyerapan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah petani, agar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Kami komitmen menjaga agar gabah petani terserap optimal dengan harga yang menguntungkan, sekaligus menjaga stabilitas stok pangan nasional,” kata Alexander dalam keterangannya di Indramayu, Jumat.

    Ia menyebutkan, hingga saat ini total penyerapan gabah di wilayah Jabar telah mencapai 135 ribu ton. Sedangkan kebutuhan penyerapan khusus untuk Indramayu masih menyisakan kekurangan sekitar 786 ribu ton.

    Ia menegaskan Bulog siap membeli gabah petani, termasuk dengan sistem jemput langsung ke lokasi jika ditemukan harga jual di bawah HPP.

    Sementara itu Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan pihaknya menyambut baik langkah cepat Bulog tersebut, mengingat panen raya padi di daerahnya akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.

    Menurut dia, program jemput gabah menjadi solusi konkret untuk menghindarkan petani dari kerugian akibat fluktuasi harga.

    “Program jemput gabah ini sangat luar biasa sebagai proteksi terhadap harga petani sehingga mereka mendapatkan kepastian harga,” ujarnya.

    Pemkab Indramayu, lanjut Lucky, telah menyiapkan posko penyerapan di setiap desa dan menggandeng TNI dalam pelaksanaannya.

    Dia mengatakan hal tersebut bertujuan agar gabah petani tidak jatuh ke tangan tengkulak, yang biasanya membeli di bawah standar harga.

    Pihaknya menilai upaya percepatan penyerapan ini, merupakan bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan pangan serta mendukung kesejahteraan petani jelang puncak musim panen.

    “Kita berharap harga di atas HPP agar petani makin sejahtera. Namun jika di bawah HPP maka gabah tersebut siap dibeli Bulog,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR dukung hilirisasi sawit untuk pembangunan ekonomi

    Komisi VII DPR dukung hilirisasi sawit untuk pembangunan ekonomi

    Ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor pangan, perkebunan dan industri kelapa sawit

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendukung upaya PTPN IV PalmCo dalam melaksanakan transformasi pembangunan ekonomi nasional melalui hilirisasi sawit.

    Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, PTPN IV PalmCo memiliki peran penting dalam menopang sektor pangan nasional.

    Selain itu, ia menambahkan perusahaan pun diharapkan terus menciptakan inovasi dalam pengembangan industri sawit, termasuk melalui hilirisasi.

    “Ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor pangan, perkebunan dan industri kelapa sawit,” ujar Saleh.

    Sementara itu, Wakil Ketua Tim Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah dicapai PTPN IV PalmCo dalam upaya hilirisasi, antara lain berupa produk minyak goreng, biogas dan biodiesel.

    Tak hanya itu, PTPN IV PalmCo juga berhasil melakukan hilirisasi pada sektor pangan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta melalui program akselerasi pengembangan energi terbarukan.

    Selain turut mendukung program prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemerataan ekonomi serta dalam membangun lingkungan hidup, langkah-langkah PTPN IV PalmCo juga selaras Asta Cita Presiden RI untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Di sisi lain, Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk melalui hilirisasi.

    Sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara dan Proyek Strategis Nasional, PTPN IV PalmCo memiliki tiga program prioritas utama, yaitu peningkatan produktivitas kebun inti dan kebun petani sawit, penguatan hilirisasi berbasis inovasi teknologi serta pengembangan kemitraan ekonomi masyarakat.

    “Kami menyadari bahwa tantangan di sektor ini sangat kompleks. Mulai dari isu produktivitas, keberlanjutan lingkungan, nilai tambah produk, hingga distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Jatmiko.

    PalmCo saat ini telah memiliki produk downstream berupa RBDPO, PFAD, Olein, dan Stearin, dan kini sedang mengembangkan berbagai produk turunan lainnya mulai dari biodiesel hingga mengkaji sustainable aviation fuel untuk industri penerbangan.

    “Kondisi makro industri dan global tentu membuat tantangan untuk hilirisasi semakin besar, namun dengan dukungan dan kolaborasi yang efektif, kami yakin tantangan tersebut bisa kita atasi bersama,” ujar Jatmiko.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua nagari di Agam bentuk Koperasi Merah Putih

    Dua nagari di Agam bentuk Koperasi Merah Putih

    Lubuk Basung, Sumbar (ANTARA) – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyebutkan dua nagari atau desa di daerahnya telah membentuk Koperasi Merah Putih dan 90 nagari lainnya ditargetkan menyusul menjelang peluncuran pada 13 Juli 2025.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Agam Dandi Pribadi di Lubuk Basung, Jumat, mengatakan kedua nagari itu yakni Nagari Pasia Laweh dan Panampuang.

    “Dua nagari tersebut telah melakukan musyawarah nagari dalam membahas pembentukan koperasi dan struktur kepengurusan pada akhir Maret 2025. Saat ini tinggal anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan pendaftaran ke notaris,” katanya.

    Ia mengatakan dua nagari tersebut lebih progres dalam pembentukan Koperasi Merah Putih yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk 90 nagari lainnya, Pemkab Agam melakukan sosialisasi pembentukan dengan melibatkan asisten, organisasi perangkat daerah, camat dan wali nagari pada Jumat malam ini.

    Sementara narasumber sosialisasi melibatkan Kepala Dinas Koperasi Sumbar.

    “Sosialisasi kita lakukan melalui Zoom meeting menghadirkan Bupati Agam dan Sekda Agam. Ini bentuk percepatan pembentukan koperasi itu, sehingga seluruh nagari telah terbentuk Koperasi Merah Putih menjelang Hari koperasi pada 13 Juli, karena saat itu bakal diluncurkan,” katanya.

    Setelah melakukan sosialisasi, tambahnya, pemerintah nagari melakukan musyawarah nagari untuk pembentukan struktur koperasi baik pengurus dan pengawas.

    Lalu, pembuatan AD/ART dan pendaftaran koperasi ke notaris yang sesuai mekanisme pembentukan koperasi tersebut.

    Ia menambahkan hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam pembukaan inpres tersebut disebutkan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan upaya memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Emas 2045.

    Koperasi Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial bagi warga desa.

    Layanan yang disediakan mencakup sembako dengan harga terjangkau, fasilitas simpan pinjam, klinik dan apotek desa, penyimpanan hasil pertanian dan perikanan dalam cold storage, hingga sistem distribusi logistik.

    Pewarta: Altas Maulana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Giant Sea Wall dan desain legislatif IKN akan dibahas dengan Presiden

    Giant Sea Wall dan desain legislatif IKN akan dibahas dengan Presiden

    Kita akan diskusikan dengan seluruh kementerian terkait, kemudian baru disampaikan ke Pak Presiden RI setelah Beliau pulang dari lawatannya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan membahas terkait rencana proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall dan desain kawasan legislatif serta yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Presiden RI Prabowo Subianto setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri ke lima negara Timur Tengah.

    “Kita akan diskusikan dengan seluruh kementerian terkait, kemudian baru disampaikan ke Pak Presiden RI setelah Beliau pulang dari lawatannya,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

    Terkait pembahasan review desain kawasan legislatif dan yudikatif IKN dengan Presiden RI kemungkinan akan menjadi presentasi terakhir.

    “Harusnya iya, harusnya. Kemarin pada saat kita presentasi sudah cukup detail dibahas,” kata Dody.

    Dirinya mengatakan bahwa terkait pembahasan tersebut waktunya belum pasti karena menyesuaikan dengan jadwal Presiden RI

    “Waktu pastinya belum, Tapi yakinnya mesti begitu, karena kedua hal itu harus didiskusikan secara komprehensif dengan Beliau, Presiden RI,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.

    Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km.

    Untuk tahap selanjutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Rencana Induk Tahun 2016 dari Bappenas.

    Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

    Sedangkan terkait IKN, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur masih tetap berlanjut dengan memfokuskan pembangunan untuk kawasan legislatif dan yudikatif.

    Pembangunan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo, dengan perencanaan pembangunan selanjutnya dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025