Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kemenperin menerbitkan aturan baru pelaporan data industri nasional

    Kemenperin menerbitkan aturan baru pelaporan data industri nasional

    Dengan diberlakukannya peraturan baru ini diharapkan seluruh pelaku industri termasuk pengelola kawasan industri dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan aturan baru sebagai upaya memperkuat akurasi dan ketepatan data industri nasional melalui kewajiban pelaporan berkala oleh para pelaku industri.

    Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan untuk mendapatkan datanya akurat, mutakhir dan berkualitas yang dapat menggambarkan kondisi sektor industri secara aktual, maka diperlukan penyesuaian dan legalitas perundangan.

    “Maka Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN) pada tanggal 26 Maret 2025,” kata Adie dalam sosialisasi Permen No.13 Tahun 2025 secara daring, di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan, regulasi itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    “Dengan diberlakukannya peraturan baru ini diharapkan seluruh pelaku industri termasuk pengelola kawasan industri dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, dalam regulasi itu, pelaku industri diwajibkan melaporkan data kepada Kemenperin sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN). Sebelumnya dilakukan setiap semester atau dua kali setiap tahunnya.

    Dia menjelaskan, penyesuaian yang dilakukan berdasarkan peraturan menteri (permen) itu mempunyai tujuan, agar terjadinya relevansi secara bersamaan dalam rangka penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga yang membutuhkan data dalam frekuensi triwulan secara terperinci.

    Tangkapan layar – Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan dalam sosialisasi Permen No. 13 Tahun 2025 secara daring yang ditayangkan di akun youtube Kemenperin, di Jakarta, Jumat (11/4/2025). ANTARA/Harianto

    Poin-poin penting yang diatur dalam permen itu adalah terkait batas waktu pelaporan data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, yaitu pertama pelaporan triwulan 1 paling lambat disampaikan pada 10 April 2025.

    “Namun proses triwulan 1 tahun 2025 batas penyampaian laporan adalah tanggal 15 April 2025,” katanya lagi.

    Selanjutnya, pelaporan triwulan 2 paling lambat disampaikan pada 10 Juli 2025. Kemudian pelaporan triwulan 3 paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2025, hingga pelaporan triwulan 4 paling lambat disampaikan pada 10 Januari 2026.

    “Selain itu, juga terdapat perubahan beberapa data, seperti praktik kerja industri guna menyiapkan data kerja yang adaptif untuk mendukung kebutuhan industri yang dinamis, rencana produksi dan distribusi guna melihat suplai dan demand dan beberapa hal lainnya,” ujarnya pula.

    Dia menegaskan, batas waktu yang ditentukan agar dapat menjadi perhatian bersama karena merupakan hal penting bagi guna memastikan data yang disampaikan dapat segera diproses dan digunakan untuk berbagai keperluan

    “Dengan diberlakukan kewajiban ini, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,” kata Adie.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aceh berencana bentuk badan khusus ekonomi kreatif

    Aceh berencana bentuk badan khusus ekonomi kreatif

    Banda Aceh (ANTARA) – Pemerintah Aceh berencana untuk membentuk khusus badan ekonomi kreatif di Tanah Rencong itu sebagai langkah atau menjadi jembatan dalam pelaksanaan program pusat dan daerah.

    “Kehadiran lembaga tersebut diharapkan bisa menjadi jembatan antara program pusat dan kebutuhan lokal,” kata Plt Sekda Aceh M Nasir dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat.

    Hal itu disampaikan M Nasir saat mendampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menemui Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya membahas penguatan sektor ekonomi kreatif Aceh di Jakarta.

    Sejauh ini, Pemerintah Aceh sedang menyiapkan langkah-langkah awal untuk membentuk badan atau dinas yang secara khusus menangani sektor ekonomi kreatif di daerah tersebut.

    Sementara itu, Mualem menekankan perlunya dukungan konkret dari Pemerintah Pusat untuk membina potensi anak muda Aceh yang dinilai cukup besar tetapi belum tergarap secara maksimal.

    “Anak muda Aceh punya potensi luar biasa tapi mereka perlu ruang, pembinaan, dan dukungan untuk mandiri, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri,” kata Mualem.

    Menanggapi hal ini, Menekraf Teuku Riefky Harsya menyambut positif inisiatif tersebut, dan berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Aceh.

    “Kami siap bersinergi. Arahan Presiden Prabowo jelas, kementerian harus tanggap terhadap kebutuhan daerah, yang penting, programnya konkret dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Teuku Riefky.

    Dalam kesempatan ini, Staf Khusus Menteri Ekraf yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, Rian Firmansyah mengapresiasi inisiatif Gubernur Aceh yang dinilai aktif menjalin komunikasi lintas kementerian guna mempercepat pembangunan daerah.

    “Semangat Mualem untuk membuka ruang kerja sama seperti ini adalah contoh kepemimpinan daerah yang visioner. Kita perlu mendukung langkah-langkah strategis seperti ini,” demikian Rian Firmansyah.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian PU kaji land development untuk pembiayaan pembangunan tol

    Kementerian PU kaji land development untuk pembiayaan pembangunan tol

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang mengkaji potensi land development (pengembangan lahan) untuk dapat membiayai pembangunan jalan tol.

    “Karena sekarang dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu seminimal mungkin tidak menggunakan dana APBN. Jika saya harus melihat potensi-potensinya salah satunya yaitu dari land development,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kalau misalnya ada satu kawasan yang akan bangun jalan tol, apakah bisa pemerintah menguasai kawasan tersebut dan pemerintah bisa berperan sebagai pengembangnya untuk mengembangkan kawasan tersebut.

    “Hasil keuntungan dari sana untuk membiayai tol. Itu lagi coba kita upayakan. Ya, kita bisa bayangkan ada satu kawasan yang dikembangkan seperti Summarecon mengembangkan kawasan, kemudian Pantai Indah Kapuk (PIK) dikembangkan. Itu sebetulnya tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kenapa kita tidak bisa begitu?,” katanya.

    Terkait dengan rencana proyek Tol Puncak, Rachman Arief mengatakan bahwa pihaknya sedang memperdalam studi kelayakannya (feasibility study)

    “Masih dalam kajian kita. Kita sudah coba tawarkan, tapi kita lagi memperdalam studi kelayakannya. Cuma kita sekarang (juga) membuat prioritas karena banyak potensi-potensi tol yang akan ditangani,” ujarnya.

    Tugas Kementerian PU sekarang adalah memperdalam, memastikan supaya hasil kajian akurat, cukup untuk memastikan berapa kebutuhan konstruksinya, kemudian apa yang bisa mendukung untuk pembiayaan tol tersebut.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong investasi swasta dan asing untuk pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jateng gagas forum perbankan dan industri keuangan

    Gubernur Jateng gagas forum perbankan dan industri keuangan

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggagas pembentukan forum perbankan dan industri keuangan sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam membangun daerah tersebut.

    “Pemprov tidak bisa berjalan sendiri, butuh kolaborasi dari semua pihak untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” katanya saat beraudiensi dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng Hidayat Prabowo di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.

    Sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jateng, Luthfi selalu mengedepankan kolaborasi dari berbagai pihak dalam membangun daerah.

    Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota telah dilakukan untuk mengintegrasikan program-program agar sejalan.

    Selain itu, ia juga menggandeng 44 perguruan tinggi dengan membuat Forum Rektor, kemudian menggandeng anggota legislatif untuk bersama-sama membangun Jawa Tengah.

    Ada dua forum yang sudah digagas, yaitu Forum Berlian Ngopeni Nglakoni yang berisi anggota DPRD Jateng dan Forum Senayan yang berisi wakil rakyat asal Jateng yang duduk di DPR RI dan DPD RI.

    Sementara itu, Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo menyampaikan dukungan penuh terhadap Pemerintah Provinsi Jateng dalam pembangunan perekonomian daerah dan ketahanan pangan.

    “Tadi Pak Gubernur minta ada forum dengan perbankan dan industri keuangan, karena beliau semangatnya adalah kolaborasi. Itu sebenarnya sangat sejalan dengan OJK. Kita tidak bisa jalan sendiri, OJK tidak bisa jalan sendiri, tentu sinergi dan kolaborasi sangat bermanfaat,” katanya.

    Sinergi antara OJK dan Pemprov Jateng, kata dia, selama ini sudah berjalan baik, dan akan terus diperkuat.

    Ia menegaskan bahwa OJK akan mendukung penuh program pembangunan Pemprov Jateng sesuai dengan bidangnya, yaitu pengawasan lembaga keuangan.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPKS paparkan potensi Investasi strategis ke Komisi IV DPR

    BPKS paparkan potensi Investasi strategis ke Komisi IV DPR

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) di Provinsi Aceh memaparkan peluang investasi strategis yang dimiliki dan dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kepada Komisi IV DPR RI.

    “Komisi IV DPR memang bukan mitra kerja BPKS, tapi kami tetap memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan bahwa Sabang memiliki kekayaan sumber daya dan posisi geografis yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui kerja sama investasi yang tepat sasaran,” kata Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen di Banda Aceh, Jumat.

    Di sela mendampingi kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bersama anggota komisi dan Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni, ia menjelaskan Sabang bukan hanya gerbang barat Indonesia secara geografis, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk investasi yang menghubungkan potensi lokal dengan pasar global.

    Sabang, merupakan gerbang pelayaran dunia karena letaknya yang strategis di Selat Malaka dan kawasan itu dapat menjadi titik singgah kapal-kapal dari berbagai negara seperti India, China, dan Malaysia.

    Ia mengatakan dalam kesempatan tersebut pihaknya juga ikut membahas beberapa sektor untuk dapat dikembangkan yakni pengembangan pariwisata bahari berbasis konservasi, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dan pembangunan fasilitas shorebase untuk mendukung aktivitas logistik dan energi di wilayah Aceh dan sekitarnya.

    BPKS juga menyampaikan kesiapan untuk menjalin kemitraan strategis dengan investor dalam dan luar negeri dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

    Pihaknya berharap dengan potensi yang besar tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Komisi IV DPR RI sehingga Sabang dapat semakin memperkuat posisinya sebagai kawasan unggulan investasi di barat Indonesia.

    Ia menambahkan pemaparan berbagai potensi yang dimiliki Sabang kepada Komisi IV juga bagian agar kawasan tersebut mendapat perhatian semua pihak sehingga daerah itu benar-benar menjadi penopang ekonomi di ujung barat Indonesia

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLN siapkan infrastruktur listrik kegiatan keagamaan di Pura Besakih 

    PLN siapkan infrastruktur listrik kegiatan keagamaan di Pura Besakih 

    Kami melakukan pengamanan aset kelistrikan menyeluruh, mulai pengecekan kabel, perabasan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan

    Denpasar (ANTARA) – PT PLN (Persero) melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kelancaran acara tahunan di Pura Besakih, Kabupaten Karangasem, Bali menjelang puncak acara Pujawali Ida Bhatara Turun Kabeh yang akan berlangsung pada 12 April hingga 3 Mei 2025.

    General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho di Denpasar, Jumat, menjelaskan persiapan telah dimulai sejak awal April dengan berkoordinasi intensif bersama Forkompinda Kabupaten Karangasem.

    “Kami melakukan pengamanan aset kelistrikan secara menyeluruh, mulai dari pengecekan kondisi kabel, perabasan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan, hingga pemeriksaan lampu penerangan jalan untuk memastikan semua berfungsi optimal,” ujar Eric.

    Di area parkir Kedungdung, PLN menyiapkan posko pengamanan kelistrikan yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengawasan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai tempat istirahat bagi pemedek atau umat Hindu yang melakukan persembahyangan di Pura terbesar di Bali tersebut.

    Posko ini sekaligus melayani kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik baik roda dua maupun empat.

    Untuk mendukung mobilitas pengunjung, PLN menyediakan fasilitas pengisian daya yang tersebar di beberapa titik strategis.

    Di area parkir Kedungdung tersedia satu unit SPKLU AC berkapasitas 22 kilowatt dan SPKLU khusus roda dua dengan enam nozzle berdaya 1,3 kilowatt masing-masing. Sementara di parkir utama Manik Mas, pengunjung dapat menemukan dua unit SPKLU berkapasitas 7 kilowatt.

    Bagi pengendara motor, disediakan satu unit SPLU khusus roda dua berdaya 7,7 kilowatt.

    Kepedulian PLN terhadap aksesibilitas terlihat dari penyediaan charging khusus untuk buggy EV yang akan melayani pemedek peranda, manula, dan anak-anak. Layanan ini merupakan hasil kolaborasi dengan instalasi pelanggan setempat.

    “Kami tidak hanya fokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga keselamatan dengan pengawalan K3 aset PLN selama acara berlangsung,” kata Eric.

    PLN juga siap memberikan masukan terkait pengamanan aset pelanggan selama masa pelaksanaan pujawali.

    Jero Mangku Gede Sutama selaku Pengempon Pura Besakih menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan PLN.

    “Terima kasih pihak PLN yang sudah sangat membantu kelancaran karya Ida Bhatara Turun Kabeh 2025. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat berkah dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa,” ungkapnya.

    Puncak acara Pujawali Ida Bhatara Turun Kabeh yang dilaksanakan setiap tahun pada Purnama Kedasa ini diharapkan dapat berlangsung lancar berkat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk kesiapan infrastruktur kelistrikan dari PLN.

    Pada 2025, puncak upacara Pujawali akan berlangsung pada Sabtu, 12 April 2025 dan berlanjut selama 21 hari hingga Panyineban Karya pada Sabtu 3 Mei 2025.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Disparbud Jabar: Tak ada laporan pungli selama periode Lebaran 2025

    Disparbud Jabar: Tak ada laporan pungli selama periode Lebaran 2025

    Bandung (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat menyebut selama periode libur Lebaran 2025 tidak ada laporan terkait tindak pungutan liar di kawasan wisata atau jalur menuju ke kawasan wisata.

    “Periode libur Lebaran 2025 ini, laporan secara khusus kasus pungli tidak ada. Dan secara bertahap (memang) praktik pungli saat ini sudah mulai berkurang,” kata Kepala Disparbud Jawa Barat Iendra Sofyan pada ANTARA di Bandung, Jumat.

    Hal ini, kata Iendra, tidak terlepas dari antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov Jabar dalam persoalan pungutan liar yang sempat mencuat di Jabar beberapa waktu lalu hingga memunculkan stigma dari masyarakat untuk jangan berwisata ke Jawa Barat saking banyaknya pungli.

    “Upaya yang kita lakukan, adalah kolaborasi dengan berbagai pihak,” tutur Iendra.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas meminta jajarannya dan pengelola pariwisata untuk melarang adanya praktik percaloan tiket sampai pungutan liar yang berpotensi terjadi saat masa libur lebaran di Jabar.

    “Tidak boleh ada percaloan tiket. Tidak boleh ada duplikasi parkir. Tidak boleh ada pungutan parkir liar. Tidak boleh ada pemandu wisata abal-abal yang orang tersesat dibawa lebih tersesat,” katanya di Gedung Pakuan Bandung, Senin (31/3).

    Ia menegaskan dirinya memonitor secara langsung tempat wisata di Jawa Barat saat masa libur lebaran. Hal itu dilakukan agar mencegah adanya pungutan liar dan memastikan keamanan tempat wisata dalam melayani pelanggan.

    “Saya akan monitor seluruh kegiatan-kegiatan ini. Dan saya ingin memastikan orang jauh barat itu punya sikap yang baik dan care terhadap pariwisata,” tuturnya menambahkan.

    Diketahui, Disparbud Jawa Barat mencatatkan secara total ada 1.611.404 wisatawan yang mengunjungi Jawa Barat selama periode pantauan libur Lebaran 2025 yakni pada H-3 sampai H+7 lebaran, dari total 126 daya tarik wisata (DTW) di 27 kabupaten/kota di Jabar.

    Puncak kunjungan terjadi pada tanggal 2 April 2025 atau H+1 Lebaran dengan 357.638 jiwa dalam sehari.

    Lima tempat wisata di Jabar dengan total kunjungan tertinggi selama periode Lebaran 2025, terdapat di Masjid Al Jabbar Bandung dengan 229.097 orang, yang disusul oleh Pantai Pangandaran dengan 194.813 orang, lalu Kebun Raya Bogor (64.700), Taman Safari (64.299), dan Pantai Batukaras (55.917).

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkes sebut hampir dua juta warga sudah manfaatkan CKG

    Menkes sebut hampir dua juta warga sudah manfaatkan CKG

    ANTARA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hampir dua juta orang sudah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak Februari lalu. Sejauh ini sudah mulai terlihat penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia di antaranya masalah gigi, kadar gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi. (Denik Apriyani/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

  • Gubernur Jabar susun insentif industri antisipasi Tarif Trump

    Gubernur Jabar susun insentif industri antisipasi Tarif Trump

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan tengah menyusun langkah-langkah pemberian insentif untuk industri berbasis ekspor di Jabar, guna mengantisipasi tarif resiprokal dari AS (Tarif Trump) yang kini tengah ditangguhkan.

    Dedi mengatakan berbagai langkah strategis yang disiapkan untuk menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk dampak kebijakan Tarif Trump itu akan diumumkan pada pekan depan.

    “Kita menyiapkan strategi, salah satunya dengan mengkonsolidasikan seluruh industri di Jawa Barat, terutama yang mengekspor produksinya ke Amerika,” ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat.

    Sejumlah insentif itu, lanjut dia, dirancang untuk meringankan beban biaya produksi industri, yang bertujuan menjaga daya saing sektor manufaktur dan mendorong stabilitas ekonomi daerah.

    “Pemerintah harus membuka berbagai insentif untuk meringankan beban produksi. Banyak opsi yang akan kita umumkan minggu depan,” ujarnya.

    Salah satu yang tengah dirancang, disebut Dedi, adalah insentif fiskal. Namun selain itu, dia juga mendorong perluasan pasar ekspor non-tradisional sebagai alternatif dari pasar AS.

    Pasalnya, menurut Dedi, potensi pasar Indonesia sangat luas dan terbuka, hanya perlu penguatan diplomasi dan negosiasi dagang yang lebih agresif.

    “Pasar kita ini terbuka dan luas. Negosiasinya harus dilakukan agar produk-produk kita tetap bisa bersaing,” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengungkapkan kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan Amerika Serikat (Tarif Trump) berpotensi mengganggu kinerja ekspor Jabar meski sampai saat ini belum terlihat efek dari pengenaan bea masuk baru tersebut.

    Plt Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus, menyampaikan pengenaan tarif impor sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat terhadap produk dari negara lain termasuk Indonesia, bisa berdampak pada berbagai lini termasuk ketenagakerjaan di Jabar, mengingat sejauh ini AS merupakan tujuan ekspor Jabar, bahkan neraca perdagangan dengan AS kerap surplus di mana per Maret 2025 terjadi surplus sekitar 478,67 juta dolar AS.

    “Kebijakan ini jika diterapkan, dampaknya bisa sangat besar bagi Jawa Barat, mengingat produk ekspor yang berasal dari Jabar itu salah satu yang tertinggi adalah ke AS, seperti rajutan, alas kaki, dan bahan karet. Kita bisa bayangkan jutaan warga Jabar sebagian besar pada sektor industri yang terkait ekspor ke AS,” kata Darwis, Selasa (8/4).

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Pelemahan nilai tukar rupiah tak banyak pengaruhi neraca bank

    OJK: Pelemahan nilai tukar rupiah tak banyak pengaruhi neraca bank

    Jadi kalau ada terjadi perubahan kondisi global maupun domestik, kita tentu saja selalu melakukan konsultasi, kita juga selalu memberikan arahan kepada bank

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa eksposur perbankan secara langsung terhadap risiko nilai tukar relatif kecil, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, hal tersebut tercermin dari posisi devisa neto (PDN) bank yang tercatat sebesar 1,55 persen per Februari 2025 atau masih jauh di bawah ambang batas (threshold) yang sebesar 20 persen. Dengan demikian, risiko pasar terkait dengan nilai tukar dinilai tergolong masih sangat rendah.

    “Selanjutnya bisa dikatakan bahwa posisi devisa neto bank juga berada dalam posisi yang long. Ini artinya bahwa eksposur bank dalam bentuk valuta asing di sisi kredit dan surat berharga yang dimiliki justru meningkatkan nilai aset bank saat terjadi depresiasi rupiah, sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas bank,” kata Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Dari sisi kredit valas, jelas Dian, umumnya kredit yang diberikan dalam valas merupakan produk atau kegiatan berbasis ekspor yang memiliki basis penerimaan dalam bentuk valas atau disebut sebagai naturally hedged. Sehingga, ujar dia, sebetulnya tidak menimbulkan volatilitas yang berarti.

    Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ia mencatat bahwa pertumbuhan kredit valas lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) valas masing-masing sebesar 16,30 persen year on year (yoy) dan 7,09 persen yoy.

    Dengan perkembangan kredit dan DPK valas tersebut, tercatat loan to deposit ratio (LDR) valas meningkat menjadi 81,43 persen dari sebelumnya 74,98 persen pada tahun lalu.

    Dalam situasi yang volatile, Dian mengatakan bahwa pendekatan close consultation antara pengawas atau OJK dengan individual bank menjadi sangat penting. Pengawasan yang lebih intens secara individual terhadap bank juga dilakukan OJK selama ini.

    “Jadi kalau ada terjadi perubahan kondisi global maupun domestik, kita tentu saja selalu melakukan konsultasi, kita juga selalu memberikan arahan kepada bank,” kata Dian.

    Terkait volatilitas nilai tukar, OJK senantiasa mendorong bank untuk menerapkan manajemen risiko yang kuat antara lain melalui pelaksanaan stress test.

    “Stress test sekarang itu sudah lebih reguler yang dilakukan oleh teman-teman perbankan, tentu dengan berbagai skenario dan menyiapkan mitigasi risiko yang lebih tepat,” ujar dia.

    Sesuai ketentuan OJK, Dian juga menambahkan bahwa bank diwajibkan membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga atau buffer apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak volatilitas nilai tukar.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025