Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BI: Modal asing keluar bersih capai Rp24,04 triliun pada 8-10 April

    BI: Modal asing keluar bersih capai Rp24,04 triliun pada 8-10 April

    Sedangkan modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp32,48 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik secara agregat mencapai sebesar Rp24,04 triliun pada pekan kedua bulan ini, yakni periode transaksi 8-10 April 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat, merinci bahwa akumulasi jual neto tersebut didorong jual neto di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Surat Berharga Negara (SBN), dan saham masing-masing sebesar Rp10,47 triliun, Rp7,84 triliun dan Rp5,73 triliun.

    Aliran neto asing sepanjang tahun 2025 (year to date/ytd), berdasarkan data setelmen hingga 10 April 2025, modal asing masuk bersih di pasar SRBI dan SBN masing-masing tercatat sebesar Rp7,11 triliun dan Rp13,05 triliun.

    Sedangkan modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp32,48 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 105,75 basis point (bps) per 4 April 2025 menjadi 113,35 bps per 10 April 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka sedikit menguat di level Rp16.780 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (11/4), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (10/4) di level Rp16.795 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 100,87 pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun naik ke level 7,06 persen pada Jumat (11/4) pagi, dari sebelumnya 7,026 persen pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,425 persen pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur BI lantik pemimpin satuan kerja kantor pusat dan perwakilan

    Gubernur BI lantik pemimpin satuan kerja kantor pusat dan perwakilan

    merupakan upaya transformasi organisasi dan sumber daya manusia yang bertujuan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas BI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melantik tiga pemimpin satuan kerja yang bertugas di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada Jumat di Jakarta.

    Melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, Perry menyampaikan pelantikan pemimpin di Bank Indonesia merupakan bagian dari upaya transformasi organisasi dan sumber daya manusia yang bertujuan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas BI.

    Selain itu, juga bertujuan untuk mencapai visi misi untuk menjadi bank sentral digital terdepan, dengan tata kelola kuat, yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets.

    Sebagai informasi, dari tiga pemimpin baru pada satuan kerja tersebut, dua orang di antaranya mengisi jabatan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas serta Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan yang sebelumnya kosong usai penunjukan pejabat BI terkait sebagai anggota dewan komisaris pada beberapa bank BUMN.

    Mereka yang baru dilantik pada 11 April 2025 antara lain Erwin Gunawan Hutapea yang kini resmi menjadi Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas. Erwin aktif menjabat secepatnya 27 Maret 2025 dan selambatnya 15 April 2025. Sebelumnya, ia mengisi jabatan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur.

    Adapun posisi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur kini dipegang oleh Ibrahim yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibrahim efektif memegang jabatan baru secepatnya 27 Maret 2025 dan selambatnya 27 April 2025.

    Selanjutnya, jabatan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan dipegang oleh Agustina Dharmayanti yang sebelumnya mengisi posisi sebagai Kepala Grup Pengembangan Pelaku dan Infrastruktur PUVA Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Jabatan baru Agustina efektif 27 Maret 2025.

    Sebagai tambahan informasi, posisi Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas sebelumnya dipegang oleh Edi Susianto, serta Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan sebelumnya dipegang oleh Donny Hutabarat.

    Edi ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 24 Maret 2025.

    Sedangkan Donny ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berdasarkan RUPST pada 26 Maret 2025.

    Selain Edi dan Donny, ada Ida Nuryanti yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam RUPST pada 26 Maret 2025.

    Pada 27 Maret 2025, BI resmi menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap tiga pejabat setingkat asisten gubernur tersebut yang ditunjuk sebagai anggota dewan komisaris bank BUMN.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom: Situasi krisis kali ini berbeda dengan era moneter 1998

    Ekonom: Situasi krisis kali ini berbeda dengan era moneter 1998

    Kalau kita mengandaikan yang akan terjadi ke depan adalah skenario krisis 1998, ada banyak perbedaan.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat situasi ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini berbeda dengan era krisis moneter pada 1998.

    Pernyataan itu merespons spekulasi publik mengenai pelemahan rupiah dan pasar saham akibat kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) oleh Presiden Donald Trump.

    “Kalau kita mengandaikan yang akan terjadi ke depan adalah skenario krisis 1998, ada banyak perbedaan,” kata Wijayanto dalam diskusi bertajuk Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia, di Jakarta, Jumat.

    Perbedaan pertama terkait sumber masalah. Dia menjelaskan masalah kali ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal, alih-alih internal.

    Persoalan itu berlanjut ke perbedaan berikutnya, dengan problem kali ini berasal dari kebijakan AS yang berdampak kepada seluruh dunia. Bila pada 1998 masyarakat memiliki pilihan untuk menyelamatkan diri ke negara lain, kali ini negara-negara lainnya mengalami kondisi yang serupa.

    Perbedaan selanjutnya yaitu kondisi politik dalam negeri yang dianggap relatif lebih baik dibandingkan dengan akhir pemerintahan Presiden Soeharto.

    Sektor keuangan dan perbankan saat ini pun masih dalam kondisi yang cukup solid.

    Wijayanto juga menilai krisis kali ini juga berbeda dengan pandemi COVID-19. Saat itu, insentif ekonomi kurang efektif akibat keterbatasan orang untuk saling bertemu.

    Sementara, krisis yang mungkin terjadi, menurut Wijayanto, yaitu krisis subprime mortgage atau kredit macet perumahan, di mana ekonomi masih tumbuh namun dengan pertumbuhan yang cenderung lambat.

    Dia menyarankan pemerintah untuk segera mengambil langkah kebijakan yang mengarah pada perbaikan ekonomi, yakni dengan mengkalibrasi program-program besar pemerintah yang penting untuk dilakukan.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington DC.

    Pada 2 April lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif ke banyak negara.

    Indonesia berada pada urutan kedelapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

    Pada Rabu (10/4), Trump mengumumkan penundaan kebijakan tarif impor hingga 90 hari ke berbagai mitra dagang, kecuali untuk China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi, hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

    Namun memasuki Kamis (11/4), Trump merevisi tarif impor ke China menjadi 145 persen, yang merupakan batas bawah atau masih berpotensi meningkat ke depan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkop: Perjuangan HOS Tjokroaminoto ajarkan kemandirian ekonomi

    Wamenkop: Perjuangan HOS Tjokroaminoto ajarkan kemandirian ekonomi

    apabila direplikasi dalam kehidupan saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan masyarakat dapat meneladani perjuangan sosok Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yakni salah satunya melalui koperasi.

    “Kemandirian ekonomi yang diperjuangkan oleh HOS Tjokroaminoto apabila direplikasi dalam kehidupan saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi,” kata Ferry Juliantono saat mengunjungi rumah HOS Tjokroaminoto di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Ferry menuturkan berkat pemikiran besar HOS Tjokroaminoto untuk menciptakan kemandirian ekonomi melalui gerakan Sarekat Islam yang sebelumnya Serikat Dagang Islam maka ideologi tentang gerakan serikat buruh Indonesia masih diaplikasikan hingga saat ini.

    Ia menilai kemandirian ekonomi yang diperjuangkan oleh HOS Tjokroaminoto tersebut apabila direplikasi dalam kehidupan saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

    Hal itu lantaran koperasi juga menganut sistem kemandirian yang diperjuangkan bersama-sama oleh seluruh anggota koperasi.

    Melalui gerakan bersama diharapkan koperasi dapat menjadi wadah yang ideal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan anggota tanpa intervensi dari berbagai pihak.

    “Kita harus melanjutkan perjuangan dan cita-citanya untuk mewujudkan kedaulatan sebuah negara dengan prinsip-prinsip yang dimilikinya,” ujar Ferry.

    Dalam kunjungan Wamenkop ke rumah HOS Tjokroaminoto di Jalan Peneleh Gang VII Nomor 29-31 Kota Surabaya yang kini menjadi museum tersebut, ia terkesan dengan jejak-jejak peninggalan sejarah masa lalu.

    Jejak peninggalan sejarah tersebut menggambarkan solidnya tekad para pahlawan dan pendiri bangsa dalam upaya mewujudkan Kemerdekaan Indonesia.

    Berawal dari rumah yang tidak terlalu luas ini, HOS Tjokroaminoto konsisten mengajar dan berdiskusi dengan para aktivis muda yang salah satunya adalah Proklamator Kemerdekaan Ir. Soekarno.

    Sementara gerakan Sarekat Islam yang dipimpin Tjokroaminoto bersama Samanhudi sebagai ketua menjadi sebuah organisasi besar yang sangat disegani oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

    Bahkan karena dianggap menjadi sebuah ancaman terhadap stabilitas politik dan ekonomi penjajah pada akhirnya organisasi itu dibatasi anggotanya.

    “Dari rumah itu muncul pikiran-pikiran besar untuk membangun pemerintahan sendiri dan keinginan untuk menciptakan kemandirian secara ekonomi,“ kata Ferry.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK batasi usaha asuransi Brilliant Insurance Brokers selama 3 bulan

    OJK batasi usaha asuransi Brilliant Insurance Brokers selama 3 bulan

    Perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan keperantaraan asuransi hingga penyebab pengenaan sanksi tersebut diselesaikan.

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) selama tiga bulan kepada perusahaan asuransi PT Brilliant Insurance Brokers, sebagai upaya untuk menegakkan peraturan dan perlindungan konsumen di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun.

    “OJK telah mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU dengan jangka waktu 3 bulan kepada PT Brilliant Insurance Brokers, dikarenakan perusahaan belum melaporkan penambahan modal disetor,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono, di Jakarta, Jumat.

    Dengan begitu, ia mengatakan bahwa perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan keperantaraan asuransi hingga penyebab pengenaan sanksi tersebut diselesaikan.

    Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa OJK tetap mewajibkan PT Brilliant Insurance Brokers untuk menyelesaikan kewajiban yang telah jatuh tempo.

    Selain memberikan sanksi kepada perusahaan asuransi tersebut, Ogi menuturkan bahwa pihaknya juga menegakkan ketentuan peraturan perlindungan konsumen dengan mengawasi pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas tahap pertama.

    Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, ketentuan tersebut harus dipenuhi paling lambat tahun depan.

    “Per Februari 2025, tercatat 106 perusahaan asuransi dan reasuransi dari total 144 perusahaan telah memenuhi jumlah minimum ekuitas sebagaimana disyaratkan POJK untuk posisi akhir tahun 2026,” ujarnya.

    Ogi menyampaikan bahwa pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap kewajiban seluruh perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris.

    Ia mengatakan bahwa masih terdapat enam perusahaan yang belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan hingga 24 Maret 2025.

    Pihaknya juga mengambil sejumlah tindakan tegas terhadap pelaku jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun yang melanggar ketentuan.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan 79 sanksi administratif selama periode 1-24 Maret 2025 yang terdiri dari 62 sanksi peringatan/teguran dan 17 sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan/teguran.

    OJK juga mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus.

    “Sampai dengan 24 Maret 2025, terdapat enam perusahaan asuransi dan reasuransi (yang mendapatkan pengawasan khusus) dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangan untuk kepentingan pemegang polis serta melakukan pengawasan khusus terhadap 11 lembaga dana pensiun,” kata Ogi Prastomiyono.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • 31.293 kendaraan menuju Jakarta via Jalan MBZ H+9 Idul Fitri

    31.293 kendaraan menuju Jakarta via Jalan MBZ H+9 Idul Fitri

    Volume kendaraan masih terpantau meningkat sebesar 49,46 persen jika dibanding lalu lintas normal yakni 20.938 kendaraan

    Bekasi (ANTARA) – PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat sebanyak 31.293 kendaraan terpantau datang dari arah Cikampek menuju Jakarta melalui Ruas Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) pada H+9 Idul Fitri 1446 Hijriah atau Kamis (10/4).

    General Manager Operasi dan Pemeliharaan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek Desti Anggraeni menyatakan hingga H+9 Lebaran 2025 masih terjadi peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta melalui Ruas Jalan Layang MBZ.

    “Volume kendaraan masih terpantau meningkat dengan persentase sebesar 49,46 persen jika dibandingkan lalu lintas normal yakni 20.938 kendaraan,” kata Desti di Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Ia juga menyatakan total kendaraan yang telah melintasi Jalan Layang MBZ dari arah Cikampek menuju Jakarta berjumlah 777.042 kendaraan terhitung sejak H-10 hingga H+9 Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Secara keseluruhan pada periode ini tercatat ada peningkatan sebesar 45,05 persen dibandingkan lalu lintas normal yaitu 535.710 kendaraan,” katanya.

    Pada arah sebaliknya, sebanyak 25.156 kendaraan terpantau meninggalkan Jakarta menuju Cikampek pada H+9 Lebaran 2025, meningkat 11,7 persen dari lalu lintas normal yaitu 22.522 kendaraan.

    Sementara sebanyak 779.552 kendaraan terpantau meninggalkan Jakarta menuju Cikampek melalui ruas jalan yang sama pada periode H-10 sampai H+9 Idul Fitri 1446 Hijriah atau meningkat 49,24 persen dibandingkan lalu lintas normal 552.360 kendaraan.

    Desti mengimbau pengguna jalan tol yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ agar selalu mengutamakan keselamatan dengan mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan.

    Persiapan dimaksud dengan memastikan keadaan kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, memperhatikan kecukupan bahan bakar minyak atau daya listrik kendaraan serta mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas bila terjadi kepadatan lalu lintas.

    Pengguna jalan juga dapat mengakses informasi seputar lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan jalan tol melalui One Call Center 24 jam Jasa Marga Group di nomor 14080, Twitter @PTJASAMARGA serta aplikasi Travoy 4.4 untuk pengguna iOS dan Android.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom mendukung Danantara jadi pemasok likuiditas pasar modal RI

    Ekonom mendukung Danantara jadi pemasok likuiditas pasar modal RI

    Inisiatif Danantara tersebut bagus sekali, perlu didukung.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mendukung langkah Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi pemasok likuiditas (liquidity provider) di pasar modal Indonesia.

    “Inisiatif Danantara tersebut bagus sekali, perlu didukung,” kata Wijayanto, di Jakarta, Jumat.

    Wijayanto berpendapat transformasi pasar modal perlu untuk lebih digalakkan, mengingat segmen ini kerap ‘dianaktirikan’ meski memiliki banyak potensi strategis.

    “Insentif perlu digelontorkan, tata kelola diperbaiki, dan regulasi dimutakhirkan,” katanya lagi.

    Dia menekankan pasar modal merupakan etalase ekonomi Indonesia, dengan orang masuk dan berbelanja di toko setelah tertarik melihat barang yang dipajang di etalase.

    Bila pasar modal sehat, kata Wijayanto, investor akan bersemangat dan ekonomi menggeliat.

    “Pasar modal bukan mainan para elite, di negara maju ia menjadi platform untuk menyebarkan kesejahteraan. Masyarakat kebanyakan ikut menikmati berkah, melalui dana pensiun, asuransi dan reksadana yang berinvestasi di bursa efek,” ujar Wijayanto.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk mendorong kemungkinan lebih besar lagi bagi lembaga jasa keuangan milik pemerintah untuk melakukan investasi di pasar modal sebagai investor institusional.

    Mahendra mengatakan langkah itu akan membuahkan hasil yang lebih konkret serta kemungkinan penguatan sektor riil yang lebih tangguh. Pendalaman sektor keuangan pun bisa dikejar untuk sesuai yang ditargetkan.

    “Juga yang kami ingin dorong ke depan adalah penguatan dari investasi domestik di pasar modal kita, khususnya oleh investor institusional, termasuk di dalamnya adalah dari lembaga jasa keuangan milik pemerintah atau BUMN,” ujar Mahendra.

    Di samping itu, terkait dengan kondisi pasar modal yang terpengaruh sentimen global, Mahendra mengatakan bahwa OJK juga telah mengambil beberapa langkah kebijakan.

    Salah satunya yaitu buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta penyesuaian trading halt dan batasan persentase auto rejection bawah (ARB).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Jatim siap bentuk 8.501 Kopdes Merah Putih

    Pemprov Jatim siap bentuk 8.501 Kopdes Merah Putih

    Mungkin di kelurahan itu punya usaha batik atau apa, itu bisa dikolaborasikan ke dalam koperasi kelurahan

    Surabaya (ANTARA) – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa menyatakan sebanyak 8.501 desa/kelurahan di Jawa Timur siap membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada Juli 2025 sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Endy mengatakan adanya kelurahan yang terlibat lantaran di beberapa kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya bukan berbentuk desa melainkan kelurahan.

    “Kita itu kan yang di perkotaan bentuknya bukan desa tapi kelurahan. Di Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 berbunyi Koperasi Desa/Kelurahan,” kata Endy Alim Abdi Nusa di Surabaya, Jumat.

    Endy menuturkan nantinya koperasi ini tidak hanya akan bergerak di sektor riil seperti pertanian atau perikanan melainkan juga akan menyasar bidang jasa.

    Hal tersebut lantaran di perkotaan seperti Surabaya tidak mungkin terdapat sektor riil seperti pertanian sehingga untuk di perkotaan akan menyasar bidang jasa termasuk UMKM.

    “Mungkin di kelurahan itu punya usaha batik atau apa, itu bisa dikolaborasikan ke dalam koperasi kelurahan,” ujarnya.

    Sementara itu, Endy mengatakan skema pembentukan Kopdes Merah Putih di Jatim akan melihat kondisi yakni apabila di sebuah desa atau kelurahan telah terdapat sebuah koperasi maka koperasi tersebut akan didorong menjadi Kopdes Merah Putih.

    Di sisi lain, apabila di sebuah desa/kelurahan belum memiliki koperasi maka pemerintah daerah akan membentuk koperasi baru yaitu Kopdes Merah Putih.

    Nantinya, pemerintah daerah melibatkan pemerintah desa yakni kepala desa setempat sebagai ex-officio pengawas koperasi.

    “Tentunya akan melibatkan pemerintah desa karena nanti kepala desa itu ex-officio pengawas koperasi desa. Jadi koperasi ini bukan punya pemerintah desa tapi milik warga desa,” tegas Endy.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia perkuat peran dalam diplomasi maritim di kancah global

    Indonesia perkuat peran dalam diplomasi maritim di kancah global

    Technical Group ini memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi teknis terkait penetapan wilayah laut yang sensitif

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia memperkuat peran dalam diplomasi maritim global lewat penunjukan Atase Perhubungan KBRI London sebagai Chair Technical Group dalam sidang International Maritime Organization (IMO) Marine Environment Protection Committee (MEPC) Ke-83 yang berlangsung di London, Inggris.

    Atase Perhubungan KBRI London Barkah Bayu Mirajaya mengatakan dengan kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia menjadi Chair Technical Group, merupakan salah satu pencapaian penting bagi diplomasi maritim Indonesia.

    Menurut dia, hal itu merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kompetensi dan peran aktif Indonesia dalam isu-isu perlindungan lingkungan maritim.

    “Technical Group ini memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi teknis terkait penetapan wilayah laut yang sensitif dan memerlukan perlindungan khusus dari dampak kegiatan pelayaran internasional,” kata Barkah dalam keterangan sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Kementerian Perhubungan melalui Atase Perhubungan KBRI London dipercaya sebagai Chair Technical Group on the Designation of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) and Special Areas dalam sidang IMO MEPC ke-83 yang berlangsung 7-11 April 2025, di London.

    Technical Group itu bertugas untuk mempertimbangkan proposal penetapan Emission Control Area (ECA), wilayah khusus bebas emisi SOx, PM dan NOx di the North-East Atlantic Ocean (Samudra Atlantik Timur Laut), serta usulan penetapan the Nasca Ridge National Reserve dan the Grau Tropical Sea National Reserve di Peru sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), sesuai dengan panduan penetapan PSSA IMO.

    Indonesia dipilih untuk memimpin Technical Group ini, lanjut Barkah, juga merupakan pengakuan dari komunitas maritim internasional atas pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam mengajukan Selat Lombok sebagai PSSA pada tahun 2024.

    Pengajuan tersebut menjadi salah satu contoh nyata kontribusi Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut, serta menunjukkan kemampuan teknis dan diplomatik Indonesia di panggung global.

    “Penunjukan ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah diplomasi maritim global,” ucap Barkah.

    Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan profil Indonesia di sektor maritim, sekaligus mendukung kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Council IMO untuk periode 2026–2027.

    Sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis strategis, keterlibatan aktif Indonesia dalam forum-forum IMO sangat penting untuk memastikan kepentingan nasional maritim dapat terus diperjuangkan.

    “Dengan terus berperan aktif di level teknis maupun kebijakan internasional, Indonesia dapat menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan keamanan pelayaran dunia,” kata Barkah.

    Adapun terkait usulan penetapan ECA di Samudra Atlantik Timur Laut, Barkah menjelaskan, Technical Group telah meninjaunya berdasarkan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran III MARPOL Annex VI dan menganggap bahwa usulan tersebut telah memenuhi kriteria.

    Selain itu, terang Barkah, Technical Group juga membahas dan menyetujui rancangan amandemen yang diusulkan untuk Peraturan 13.5, 13.6, 14.3 dan Lampiran VII MARPOL Annex VI tentang penetapan ECA, wilayah khusus bebas emisi SOx, PM dan NOx di Samudra Atlantik Timur Laut.

    Rancangan amandemen tersebut mencakup tanggal konstruksi 1 Januari 2027 untuk kapal-kapal yang beroperasi di ECA Samudra Atlantik Timur Laut, sesuai dengan Peraturan 13.5.1.3 MARPOL Annex VI, dan juga “kriteria tiga tanggal” untuk konstruksi, peletakan lunas, dan pengiriman kapal.

    “Rancangan amandemen ini tentunya perlu diteruskan untuk diadopsi pada Sidang MEPC Luar Biasa yang akan digelan bulan Oktober tahun ini sebagai bagian dari MARPOL Annex VI yang direvisi, sehingga dapat diberlakukan secepat mungkin di tahun 2027,” kata Barkah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkop: Kopdes Merah Putih dorong pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Wamenkop: Kopdes Merah Putih dorong pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Kalau Koperasi Desa bisa berdiri dan melakukan aktivitas secara baik Insya Allah pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen bisa tercapai

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan menyatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mampu mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

    “Kalau Koperasi Desa bisa berdiri dan melakukan aktivitas secara baik Insya Allah pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen bisa tercapai,” kata Wamenkop Ferry Juliantono di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Ferry menuturkan target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen akan tercapai lantaran Kopdes Merah Putih dinilai mampu mendukung terjadinya aktivitas ekonomi yang masif di pedesaan.

    Hal tersebut lantaran pendirian Kopdes Merah Putih merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memastikan keberpihakan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat desa.

    Melalui Kopdes Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar sumber daya potensial tidak hanya dimiliki segelintir orang atau kelompok dan hanya orang-orang yang berada di kota.

    Melainkan, harus ada distribusi aset maupun pekerjaan-pekerjaan produktif yang sampai ke masyarakat desa sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi di desa yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan secara nasional.

    “Tapi sekarang harus ada distribusi aset, distribusi apapun bentuk kerja-kerja produktif yang bisa di desa-desa sehingga muncul pertumbuhan ekonomi di sana,” kata Ferry.

    Ia menyebutkan Kopdes Merah Putih akan diluncurkan pada Juli 2025 dengan melibatkan 80.000 desa/kelurahan yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Meski terdapat kelurahan yang terlibat lantaran di beberapa kota besar tidak terdapat desa, ia memastikan pemerintah tetap memprioritaskan desa-desa.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025