Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menteri ATR ajak pemda kolaborasi guna pengadaan tanah di Sulteng

    Menteri ATR ajak pemda kolaborasi guna pengadaan tanah di Sulteng

    Ada tiga prinsip Kementerian ATR/BPN dalam penataan ulang sistem pertanahan itu yakni keadilan, pemerataan dan kesinambungan ekonomi,

    Palu (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan arahan kepada semua kepala-kepala daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk berkolaborasi dalam pengadaan tanah di daerah itu.

    “Hari ini saya bertemu dengan pimpinan daerah di Sulawesi Tengah untuk menjelaskan kolaborasi dengan pemerintah daerah tentang empat hal yakni kebijakan layanan pertanahan, layanan tata ruang, reforma agraria dan pengadaan tanah,” kata Nusron Wahid di Kantor Gubernur Sulteng, Jumat.

    Ia menuturkan, kolaborasi itu merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan penataan kembali sistem pertanahan di Indonesia.

    “Ada tiga prinsip Kementerian ATR/BPN dalam penataan ulang sistem pertanahan itu yakni keadilan, pemerataan dan kesinambungan ekonomi,” ucapnya.

    Ia mengemukakan, sejak tahun 1960 hingga saat ini penataan tanah di Indonesia masih kerap kali melahirkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan di tengah masyarakat.

    “Datanya itu sebanyak 46 persen tanah di Indonesia masih dikuasai oleh 60 keluarga baik dalam bentuk HGU maupun HGB,” sebutnya.

    Nusron menjelaskan untuk di Sulawesi Tengah masih terdapat 1,1 juta hektare tanah belum terdaftar.

    “Ini masih banyak peluang HGU dan HGB di Sulteng sehingga hal itu harus ditata ulang serta diberdayakan agar bisa dinikmati masyarakat manfaatnya, makanya kami harus sinergi dan kolaborasi dengan bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah,” katanya.

    Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr Reny A Lamadjido mengapresiasi kunjungan kerja Menteri ATR/BPN ke Sulteng membahas reforma agraria.

    “Kunjungan Menteri ATR/BPN ini salah satunya memberikan bimbingan dan arahan tentang agraria serta bagaimana pengelolaan tanah baik untuk masyarakat maupun Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada semua kepala daerah di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

    Ia pun memastikan segera menindaklanjuti semua arahan dari Menteri ATR/BPN sehingga bisa segera direalisasikan di daerah itu.

    “Semua sudah jelas bahwa arahan bapak menteri akan segera kami laksanakan termasuk mendaftarkan 1,1 juta hektare tanah di Sulteng,” jelasnya.

    Pewarta: Moh Salam
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin optimalkan SIINas perkuat industri non-migas

    Kemenperin optimalkan SIINas perkuat industri non-migas

    Pembangunan sistem informasi ini tidaklah mudah mengingat melibatkan ekosistem industri nasional secara keseluruhan yang besar dan kompleks,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya sistem informasi industri nasional (SIINas) untuk memperkuat sektor industri pengolahan non-migas sebagai tulang punggung perekonomian nasional hingga tahun 2029.

    “Untuk mendukung kebutuhan data industri nasional Kementerian Perindustrian telah membangun sistem informasi industri nasional atau SIINas yang telah berjalan selama lima tahun,” kata Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan dalam sosialisasi Permen No.13 Tahun 2025 secara daring, di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan, industri pengolahan non-migas yang ditargetkan menyumbang 21,9 persen terhadap PDB nasional, serta menjadi motor penciptaan lapangan kerja, investasi, dan ekspor Indonesia secara berkelanjutan.

    Pada 2024, industri itu tumbuh sebesar 4,75 persen dan menyumbang 17,16 persen terhadap PDB nasional, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi Indonesia.

    Nilai investasi industri non-migas mencapai Rp697,50 triliun pada 2024, meningkat 23,4 persen dari tahun sebelumnya dan menyumbang 40,69 persen dari total investasi nasional.

    Kenaikan investasi sejalan dengan peningkatan serapan tenaga kerja dari 19,29 juta pada 2023 menjadi 19,96 juta orang di tahun 2024 yang menegaskan peran vital sektor ini.

    Kontribusi ekspor industri non-migas meningkat dari 186,59 miliar dolar AS menjadi 196,54 miliar dolar AS pada 2024 atau naik sebesar 5,11 persen dari tahun sebelumnya.

    Kemenperin menyatakan penguatan sektor itu membutuhkan data yang kuat, akurat, dan real-time untuk mendukung kebijakan dan mendorong daya saing industri di tingkat global.

    Oleh karena itu, SIINas dibangun untuk menghimpun data industri nasional secara digital, terintegrasi, dan berkelanjutan agar semua pihak memiliki gambaran kinerja sektor.

    Melalui pelaporan yang konsisten, Kemenperin berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika industri di dalam dan luar negeri.

    “Pembangunan sistem informasi ini tidaklah mudah mengingat melibatkan ekosistem industri nasional secara keseluruhan yang besar dan kompleks,” ucapnya.

    Dengan dukungan semua pihak, sektor industri pengolahan nonmigas dapat terus menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target pembangunan jangka menengah.

    “Namun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian berharap SIINas dapat menjawab kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir dan berkualitas, serta memberikan gambaran kinerja masing-masing sektor industri secara real time,” kata Adie.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Intermediasi SJK syariah masih tumbuh positif per Februari 2025

    OJK: Intermediasi SJK syariah masih tumbuh positif per Februari 2025

    Ke depan, industri asuransi syariah diharapkan dapat meningkatkan perannya pada sustainable finance, didukung dengan kapasitas dan kapabilitas industri yang memadai,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mencatat bahwa kinerja intermediasi sektor jasa keuangan (SJK) syariah per Februari 2025 masih tumbuh positif secara tahunannya (year on year/yoy).

    “Kinerja intermediasi SJK syariah masih tumbuh positif secara yoy, dengan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,17 persen, kontribusi asuransi syariah tumbuh 7,91 persen, dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 9,98 persen,” kata Mirza dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Dari sisi pengembangan dan penguatan SJK syariah, Mirza juga menyampaikan bahwa 41 perusahaan asuransi/reasuransi telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) pada Desember 2023, di mana 29 unit usaha syariah menyatakan akan melakukan spin-off.

    Hal ini sebagaimana Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

    Adapun pada 2025, sebanyak 18 unit usaha syariah (UUS) direncanakan melakukan spin off dan delapan UUS akan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi yang telah ada.

    Mirza menambahkan, OJK juga terus melakukan penguatan kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan keuangan syariah, termasuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui beberapa langkah.

    Pertama, rencana penyusunan buku khutbah di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) syariah yang dapat digunakan oleh para pemuka agama maupun tenaga pengajar untuk memberikan literasi terkait asuransi syariah kepada masyarakat.

    Kedua, pelaksanaan kajian pengembangan asuransi karbon syariah, yang antara lain memuat potensi dukungan asuransi syariah pada perdagangan karbon.

    “Ke depan, industri asuransi syariah diharapkan dapat meningkatkan perannya pada sustainable finance, didukung dengan kapasitas dan kapabilitas industri yang memadai,” kata Mirza.

    Selanjutnya yang ketiga, peluncuran program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di wilayah pedesaan melalui pembentukan Unit Layanan Keuangan Syariah.

    Program ini merupakan kerja sama OJK bersama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Agama.

    Program EPIKS merupakan salah satu upaya peningkatan inklusi keuangan syariah hingga masyarakat pelosok melalui optimalisasi peran strategis penyuluh agama di desa dalam memberikan edukasi mengenai keuangan syariah kepada masyarakat.

    Masyarakat desa dapat mengakses produk atau layanan keuangan syariah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikukuhkan sebagai agen laku pandai syariah oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) syariah.

    Adapun implementasi EPIKS di wilayah pedesaan akan diawali dengan pilot project yang menyasar kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin terapkan sanksi bagi industri tak laporkan data

    Kemenperin terapkan sanksi bagi industri tak laporkan data

    Dengan berlakunya kewajiban itu, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pelaku industri dan pengelola kawasan industri yang tidak menyampaikan laporan data secara berkala yang telah ditentukan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pelaporan data bagi pelaku industri bersifat wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

    “Dengan berlakunya kewajiban itu, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,” kata Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan dalam sosialisasi Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan, sanksi berupa pembatasan hak untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan dari Kemenperin serta kemungkinan dikenai sanksi administratif sesuai Undang-Undang yang berlaku.

    Ia mengatakan, bila industri patuh dalam pelaporan data melalui SIINas akan memperoleh prioritas pelayanan dan akses terhadap berbagai fasilitas pendukung sektor industri dari pemerintah.

    “Sebaliknya bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang tidak tertib menyampaikan data secara berkala, maka tidak dapat mengajukan fasilitas dan layanan yang diberikan oleh Kementerian Perusahaan serta mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan,” tuturnya.

    Kemenperin menilai kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan itu sebagai indikator penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas data sektor industri nasional secara keseluruhan.

    Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan data yang menjadi dasar kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dengan keterlibatan aktif perusahaan dan kawasan industri, ekosistem industri nasional dapat lebih tertata, efisien, dan selaras dengan visi pembangunan ekonomi jangka panjang.

    Kemenperin juga mengajak pemerintah daerah dan asosiasi industri untuk menjadi mitra strategis dalam mengingatkan dan mendorong pelaku industri agar tertib menyampaikan data.

    Langkah itu penting untuk memastikan bahwa pelaporan data tidak hanya menjadi beban administratif, tetapi bagian dari kontribusi strategis terhadap pembangunan nasional.

    “Kepatuhan terhadap pelaporan data ini tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan tapi juga bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga kualitas dan akurasi data yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” kata Adie.

    Diketahui, Kemenperin telah menerbitkan aturan baru yakni Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat akurasi dan ketepatan data industri nasional melalui kewajiban pelaporan berkala oleh para pelaku industri.

    Regulasi itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    Dalam regulasi itu, pelaku industri diwajibkan melaporkan data kepada Kemenperin sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

    Batas waktu pelaporan data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, yaitu pertama pelaporan triwulan 1 paling lambat disampaikan pada 10 April 2025. Namun proses triwulan 1 diberi kelonggaran hingga tanggal 15 April 2025.

    Selanjutnya, pelaporan triwulan 2 paling lambat disampaikan pada 10 Juli 2025. Kemudian pelaporan triwulan 3 paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2025, hingga pelaporan triwulan 4 paling lambat disampaikan pada 10 Januari 2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin: Industri non-migas pilar ekonomi dan lapangan kerja

    Kemenperin: Industri non-migas pilar ekonomi dan lapangan kerja

    Sektor industri pengelolaan non-migas hingga saat ini terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, sektor industri pengolahan non-migas menjadi pilar ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

    “Sektor industri pengelolaan non-migas hingga saat ini terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan dalam sosialisasi Permenperin No.13 Tahun 2025 secara daring, di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan, industri pengolahan non-migas terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025–2029.

    Industri non-migas tidak hanya diharapkan tumbuh dan berkembang, tetapi juga menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta mendongkrak ekspor nasional secara berkelanjutan di tengah persaingan global.

    Untuk mencapainya, diperlukan penguatan sektor industri nasional dengan optimalisasi bahan baku dan sumber daya manusia (SDM), pemetaan potensi baru, serta mendorong inovasi dan daya saing industri di pasar internasional.

    “Kita harus bekerja keras memperkuat sektor industri nasional, mengoptimalkan sumber daya bahan baku dan manusia, mengidentifikasi potensi baru, dan mendorong sektor industri ini agar mampu berinovasi dan berdaya saing di pasar global,” ucapnya.

    Dia menyebutkan, pada tahun 2024, industri pengolahan non-migas mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,75 persen dan memberikan kontribusi 17,16 persen terhadap PDB nasional, yang merupakan porsi terbesar di antara seluruh sektor ekonomi lainnya.

    Pertumbuhan itu juga tercermin dari peningkatan nilai investasi sektor industri non-migas yang mencapai Rp697,50 triliun, naik 23,4 persen dibandingkan tahun 2023 dan menyumbang 40,69 persen dari total investasi nasional.

    Besarnya investasi tersebut turut berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, dari 19,29 juta orang di tahun 2023 menjadi 19,96 juta orang pada tahun 2024, menunjukkan peran vital sektor ini dalam membuka lapangan kerja.

    “Dari sisi ekspor sektor industri pengelolaan non-migas memberikan kontribusi sebesar 74,35 persen dari total nilai ekspor nasional dan nilainya meningkat dari 186,59 miliar dolar AS pada tahun 2023 menjadi 196,54 miliar dolar AS pada tahun 2024 atau naik sebesar 5,11 persen,” jelasnya.

    Kemenperin menilai untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, sektor industri harus diperkuat tidak hanya dalam skala, tetapi juga dalam struktur, dan keberlanjutan industrialisasi nasional.

    “Untuk mencapai hal tersebut memerlukan landasan yang kokoh berupa data yang kuat dan akurat melalui pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data terutama yang berkaitan dengan kinerja sektor industri,” kata Adie.

    Diketahui, Kemenperin telah menerbitkan aturan baru yakni Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat akurasi dan ketepatan data industri nasional melalui kewajiban pelaporan berkala oleh para pelaku industri.

    Regulasi itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    Dalam regulasi itu, pelaku industri diwajibkan melaporkan data kepada Kemenperin sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Group layani 115,39 juta pelanggan selama Triwulan I 2025

    KAI Group layani 115,39 juta pelanggan selama Triwulan I 2025

    Capaian ini adalah bentuk nyata dari kepercayaan publik terhadap layanan kami yang terus berkembang…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group mencatatkan capaian positif dengan melayani 115.398.623 pelanggan pada moda transportasi yang nyaman dan aman, selama Triwulan I 2025.

    “Periode Januari hingga Maret 2025, KAI Group mencatat total 115.398.623 pelanggan, atau meningkat sebesar 8,21 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 dengan jumlah 106.639.544 pelanggan,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan peningkatan itu menunjukkan antusiasme masyarakat yang semakin besar terhadap moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama perjalanan yang ramah lingkungan.

    “Capaian ini adalah bentuk nyata dari kepercayaan publik terhadap layanan kami yang terus berkembang. Masyarakat kini semakin sadar pentingnya menggunakan transportasi publik sebagai solusi mobilitas yang efisien sekaligus peduli lingkungan,” ujarnya.

    Dari total pelanggan tersebut, rincian jumlah penumpang terdiri dari 12.261.634 pelanggan layanan KA Jarak Jauh dan Lokal KAI, 92.644.826 pelanggan KAI Commuter, 1.694.921 pelanggan KA Bandara di Medan dan Yogyakarta, 1.353.760 pelanggan Whoosh yang dikelola KCIC.

    Selanjutnya, 1.009.737 pelanggan LRT Sumatera Selatan, 6.351.283 pelanggan LRT Jabodebek, 45.317 pelanggan KA Makassar–Parepare; dan 37.145 pelanggan dari layanan KAI Wisata.

    “Tren kenaikan jumlah pelanggan terjadi di hampir seluruh lini layanan KAI Group. LRT Jabodebek mencatat lonjakan signifikan sebesar 65,33 persen dibandingkan periode sebelumnya,” tambah Anne.

    KA Bandara juga mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 25 persen, disusul layanan Whoosh dengan peningkatan sebesar 12,57 persen. Pelanggan LRT Sumsel meningkat 11,13 persen, sementara pelanggan kereta api jarak jauh dan lokal KAI naik sebesar 7,8 persen. KAI Commuter mencatatkan kenaikan 5,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sebagai bagian dari visi menuju ekosistem transportasi berkelanjutan, KAI terus mengembangkan konektivitas antarmoda. Integrasi layanan kereta dengan moda transportasi lainnya seperti bus, angkutan kota, dan layanan berbasis daring menjadi perhatian utama untuk memastikan mobilitas yang lancar dan efisien dari titik awal hingga tujuan akhir pelanggan.

    “Tujuan kami bukan hanya melayani perjalanan antar kota, tetapi juga menghubungkan seluruh jaringan transportasi dalam satu kesatuan sistem yang berkelanjutan. Inilah langkah konkret dalam membangun ekosistem transportasi masa depan,” tutur Anne.

    Sejak Desember 2024, KAI telah meluncurkan fitur Carbon Footprint pada aplikasi Access by KAI. Fitur itu memungkinkan pelanggan menghitung emisi karbon dari perjalanan mereka, serta memberikan kesadaran lebih akan dampak positif menggunakan kereta api.

    Selain itu, KAI turut menyediakan fasilitas water station di berbagai stasiun untuk mendorong pelanggan membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

    Di dalam kereta, KAI juga mengganti alat makan plastik dengan peralatan berbahan kayu atau wooden cutlery yang lebih ramah lingkungan.

    Dalam hal infrastruktur, KAI turut serta dalam konservasi lingkungan dengan mengganti 15.864 bantalan kayu di jembatan baja menjadi bantalan sintetis. Inovasi ini tidak hanya memperpanjang umur infrastruktur, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap kayu alami yang berdampak pada deforestasi.

    “Bagi kami, keberlanjutan bukan sekadar program, melainkan prinsip dasar dalam menjalankan operasional. Inovasi pada infrastruktur dan layanan menjadi bagian penting dari upaya kami menjaga bumi tetap lestari,” beber Anne.

    Dari sisi operasional, KAI terus menjaga ketepatan waktu, keamanan, dan kenyamanan sebagai pilar utama pelayanan. Ketiga aspek tersebut menjadi faktor penentu loyalitas pelanggan dan penguatan citra KAI sebagai transportasi publik yang dapat diandalkan.

    KAI juga senantiasa melakukan peningkatan layanan melalui peremajaan sarana, pembaruan sistem digital seperti upgrade system Access by KAI, dan berbagai promosi yang menarik demi meningkatkan pengalaman pelanggan.

    “KAI Group akan terus berkomitmen menjadi mitra perjalanan terbaik, tidak hanya dalam hal efisiensi, tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi,” demikian Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Klawas Waterpark bukti komitmen MIND ID lakukan perbaikan pascatambang

    Klawas Waterpark bukti komitmen MIND ID lakukan perbaikan pascatambang

    Tentu nilai manfaat ini yang terus kami upayakan peningkatannya. Dan kami harap dapat memberikan dampak yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Klawas Waterpark menjadi salah satu contoh komitmen Holding industri pertambangan Indonesia MIND ID menjalankan program perbaikan pasca-tambang untuk mewujudkan lingkungan dan sosial berkualitas sekitar area operasional.

    Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin dalam peresmian pembangunan Klawas Waterpark Tahap II milik Bukit Asam, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa perbaikan lingkungan pasca operasional tambang merupakan kewajiban bagi seluruh pelaku industri tambang di Indonesia.

    Klawas Waterpark didirikan di lahan bekas stockpile batu bara seluas 3.200 meter persegi. Taman Air ini menjadi destinasi wisata unggulan baru bagi masyarakat Tanjung Enim dan sekitarnya.

    Sepanjang tahun 2024, lebih dari 58 ribu pengunjung dan menjadi pusat bagi terciptanya lapangan kerja dan kesempatan bisnis bagi UMK.

    Klawas Waterpark juga melengkapi ekosistem fasilitas publik yang dimiliki oleh Bukit Asam di samping Museum Batu Bara, Taman Sriwijaya, Mini Zoo & Jogging Track Tanjung Enim, Plaza Saringan, Botanical Garden, dan Berangau Park.

    Maroef menekankan, program yang dijalankan selalu mengutamakan terbukanya kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

    Tidak hanya lapangan kerja yang langsung terkait dengan operasional program perbaikan pasca-tambang, tetapi juga kesempatan usaha yang terbuka seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar area publik kelolaan Grup MIND ID.

    “Tentu nilai manfaat ini yang terus kami upayakan peningkatannya. Dan kami harap dapat memberikan dampak yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

    Hingga 2024, Grup MIND ID yang terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Freeport Indonesia, PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk secara total telah melakukan reklamasi tambang seluas lebih dari 7.200 ha.

    Akumulasi penanaman pohon mencapai lebih dari enam juta pohon dan telah membantu penyerapan emisi karbon di setiap wilayah operasional dan kawasan kelolaan Grup MIND ID.

    Sebagian lahan reklamasi dioptimalkan nilai manfaatnya sebagai area fasilitas publik seperti fasilitas pembibitan, area wisata penginapan, hingga taman rekreasi masyarakat, dan edukasi sejarah bagi generasi muda.

    Sebagai perpanjangan tangan negara yang proaktif mendukung Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Grup MIND ID konsisten menggerakkan program perbaikan lingkungan pascatambang dengan dibarengi serangkaian program inovatif.

    Program yang dihadirkan memberi nilai dari sisi budaya, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu menghadirkan lingkungan hidup layak bagi generasi masa depan.

    “Kami sadar bahwa kami tidak selamanya menambang. Akan ada masa di mana area tambang ini kembali dimanfaatkan masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin meninggalkan warisan peradaban, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan, dan lingkungan yang layak bagi masyarakat,” ujar dia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin: Data industri andal dukung target ekonomi tumbuh 8 persen

    Kemenperin: Data industri andal dukung target ekonomi tumbuh 8 persen

    Untuk mencapai hal tersebut (pertumbuhan ekonomi 8 persen) memerlukan landasan yang kokoh berupa data yang kuat dan akurat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya data industri yang andal dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan menyatakan struktur dan pendataan industri harus diperkuat agar sektor industri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.

    Menurut Adie, pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen memerlukan fondasi kokoh berupa data industri yang lengkap, valid dan akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan secara cepat, tepat dan terukur.

    “Untuk mencapai hal tersebut (pertumbuhan ekonomi 8 persen) memerlukan landasan yang kokoh berupa data yang kuat dan akurat,” kata Adie dalam sosialisasi Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Jumat.

    Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN) merupakan aturan baru yang diterbitkan pada 26 Maret 2025, yang mengatur kewajiban pelaporan data bagi pelaku industri.

    Sosialisasi Permen itu menurut Adie penting dilakukan karena merupakan langkah strategis dalam membangun sistem data industri yang solid sebagai penopang kebijakan industri nasional.

    Langkah itu juga bertujuan untuk memperkuat pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan data akurat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan secara efektif, cepat, dan tepat sasaran di sektor industri.

    Adie menuturkan pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2025–2029 sebagai bagian dari upaya keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap yang membayangi negara berkembang.

    Penyesuaian yang dilakukan berdasarkan peraturan menteri (permen) itu mempunyai tujuan, agar terjadi relevansi secara bersamaan dalam rangka penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga yang membutuhkan data dalam frekuensi triwulan secara terperinci.

    “Sebagai bagian dari strategi ini kita berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang semakin kuat, berdaya saing dan mandiri,” ucapnya.

    Kemenperin telah menerbitkan aturan baru yakni Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat akurasi dan ketepatan data industri nasional melalui kewajiban pelaporan berkala oleh para pelaku industri.

    Regulasi itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    Dalam regulasi itu, pelaku industri diwajibkan melaporkan data kepada Kemenperin sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI: Modal asing keluar bersih capai Rp24,04 triliun pada 8-10 April

    BI: Modal asing keluar bersih capai Rp24,04 triliun pada 8-10 April

    Sedangkan modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp32,48 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik secara agregat mencapai sebesar Rp24,04 triliun pada pekan kedua bulan ini, yakni periode transaksi 8-10 April 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat, merinci bahwa akumulasi jual neto tersebut didorong jual neto di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Surat Berharga Negara (SBN), dan saham masing-masing sebesar Rp10,47 triliun, Rp7,84 triliun dan Rp5,73 triliun.

    Aliran neto asing sepanjang tahun 2025 (year to date/ytd), berdasarkan data setelmen hingga 10 April 2025, modal asing masuk bersih di pasar SRBI dan SBN masing-masing tercatat sebesar Rp7,11 triliun dan Rp13,05 triliun.

    Sedangkan modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp32,48 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 105,75 basis point (bps) per 4 April 2025 menjadi 113,35 bps per 10 April 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka sedikit menguat di level Rp16.780 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (11/4), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (10/4) di level Rp16.795 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 100,87 pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun naik ke level 7,06 persen pada Jumat (11/4) pagi, dari sebelumnya 7,026 persen pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,425 persen pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur BI lantik pemimpin satuan kerja kantor pusat dan perwakilan

    Gubernur BI lantik pemimpin satuan kerja kantor pusat dan perwakilan

    merupakan upaya transformasi organisasi dan sumber daya manusia yang bertujuan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas BI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melantik tiga pemimpin satuan kerja yang bertugas di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada Jumat di Jakarta.

    Melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, Perry menyampaikan pelantikan pemimpin di Bank Indonesia merupakan bagian dari upaya transformasi organisasi dan sumber daya manusia yang bertujuan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas BI.

    Selain itu, juga bertujuan untuk mencapai visi misi untuk menjadi bank sentral digital terdepan, dengan tata kelola kuat, yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets.

    Sebagai informasi, dari tiga pemimpin baru pada satuan kerja tersebut, dua orang di antaranya mengisi jabatan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas serta Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan yang sebelumnya kosong usai penunjukan pejabat BI terkait sebagai anggota dewan komisaris pada beberapa bank BUMN.

    Mereka yang baru dilantik pada 11 April 2025 antara lain Erwin Gunawan Hutapea yang kini resmi menjadi Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas. Erwin aktif menjabat secepatnya 27 Maret 2025 dan selambatnya 15 April 2025. Sebelumnya, ia mengisi jabatan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur.

    Adapun posisi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur kini dipegang oleh Ibrahim yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibrahim efektif memegang jabatan baru secepatnya 27 Maret 2025 dan selambatnya 27 April 2025.

    Selanjutnya, jabatan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan dipegang oleh Agustina Dharmayanti yang sebelumnya mengisi posisi sebagai Kepala Grup Pengembangan Pelaku dan Infrastruktur PUVA Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Jabatan baru Agustina efektif 27 Maret 2025.

    Sebagai tambahan informasi, posisi Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas sebelumnya dipegang oleh Edi Susianto, serta Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan sebelumnya dipegang oleh Donny Hutabarat.

    Edi ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 24 Maret 2025.

    Sedangkan Donny ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berdasarkan RUPST pada 26 Maret 2025.

    Selain Edi dan Donny, ada Ida Nuryanti yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam RUPST pada 26 Maret 2025.

    Pada 27 Maret 2025, BI resmi menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap tiga pejabat setingkat asisten gubernur tersebut yang ditunjuk sebagai anggota dewan komisaris bank BUMN.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025