Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Madiun (ANTARA) – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri meluncurkan “Sekolah Peduli Inflasi” di wilayah setempat sebagai upaya mengedukasi dan menggerakkan partisipasi generasi muda dalam pengendalian inflasi.

    Wali Kota Madiun Maidi mengatakan untuk mengendalikan inflasi dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat sekaligus pelajar.

    “Jadi ini hebat. Saya terima kasih sekali kepada BI yang sampai turun ke anak sekolah untuk mengantisipasi inflasi. Pelajar juga harus diberikan edukasi untuk mengendalikan inflasi. Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi daerah,” ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi di Gedung Diklat Kota Madiun, Rabu.

    Menurutnya, kegiatan Sekolah Peduli Inflasi dari BI tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, salah satunya dengan melakukan urban farming. Apalagi Kota Madiun adalah daerah yang memiliki lahan pertanian terbatas.

    “Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi, termasuk harus tahu bagaimana menanggulanginya. Kalau barang langka dan jadi mahal, maka keberadaan barang harus ditambah. Dengan menanam sendiri, maka bisa ikut mengurangi permintaan pasar sehingga bisa menekan inflasi,” katanya.

    Adapun, sekolah peduli inflasi merupakan program yang memadukan dua aspek yakni partisipasi aktif dan edukasi siswa dengan tujuan untuk mendorong pengendalian inflasi dari sisi bahan komoditas pangan, salah satunya dengan budi daya urban farming.

    Melalui Sekolah Peduli Inflasi, BI menyasar sekolah tingkat SMP sederajat untuk menanam bibit tanaman yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi, salah satunya bibit tanaman cabai serta tomat.

    Bibit tersebut nantinya harus dirawat di masing-masing sekolah. Penilaian akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Terdapat juga pendampingan secara berkala dan penilaian yang dilakukan adalah dari aspek perawatan tanaman, inovasi, dan kreativitas.

    Dengan begitu, diharapkan pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, melalui komoditas tanaman yang ditanam di masing-masing sekolah.

    Kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi dihadiri Wali Kota Madiun Maidi, pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Kepala BPS Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, kepala OPD, jajaran Dinas Pendidikan Kota Madiun, perwakilan siswa SMP, dan undangan.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin perkuat layanan jasa lewat kerja sama dengan Rheinland

    Kemenperin perkuat layanan jasa lewat kerja sama dengan Rheinland

    Kami menyakini kolaborasi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku industri nasional, terutama dalam hal peningkatan kualitas produk kepatuhan terhadap standar internasional dan akses pasar global

    Jakarta (ANTARA) – Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan kerja sama dengan TÜV Rheinland Indonesia, perusahaan di bidang jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi guna meningkatkan pelayanan jasa industri.

    “Kami menyakini kolaborasi ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku industri nasional, terutama dalam hal peningkatan kualitas produk kepatuhan terhadap standar internasional dan akses pasar global,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan, bentuk kerja sama yang disepakati kedua pihak adalah pelaksanaan pendampingan dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Sejak 2023, BSPJI menjadi salah satu unit verifikator TKDN sebagai bagian dari verifikator BSKJI Kemenperin. TÜV Rheinland Indonesia mengapresiasi terhadap komitmen BSPJI Jakarta atas upayanya mewujudkan kemajuan TKDN.

    Direktur Utama TÜV Rheinland Indonesia, I Nyoman Susila menyambut baik sinergi ini dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh agenda pengembangan industri nasional.

    “Kami bangga dapat bekerja sama dengan Kemenperin dalam memperluas akses layanan yang andal, profesional, dan sesuai standar global bagi industri di Indonesia. Kerja sama ini adalah bentuk kontribusi nyata kami dalam pembangunan industri yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.

    Kepala BSPJI Jakarta, Marzuki Marnala Sinambela menambahkan, kolaborasi ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih efektif dan lebih semangat dalam memberikan layanan yang unggul dan berkualitas kepada para pelaku industri di tanah air.

    “Melalui kolaborasi ini, kami berharap terciptanya sinergi di antara sektor pemerintah dan lembaga internasional dalam menciptakan layanan industri yang efisien, transparan, dan berstandar tinggi, demi mendukung pertumbuhan industri nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

    Saat ini, BSPJI Jakarta memiliki layanan jasa industri, antara lain berupa layanan sertifikasi, layanan jasa konsultansi dan pelatihan, serta jasa laboratorium kalibrasi dan verifikasi TKDN.

    Layanan sertifikasi yang dimiliki antara lain sertifikasi produk SNI, sistem manajemen mutu, industri hijau, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, sertifikasi hemat energi, dan sertifikasi halal.

    “Untuk 2025, BSPJI Jakarta memiliki rencana melakukan penambahan layanan yang dimiliki dengan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Inspeksi,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP: Masalah Meikarta harus selesai dalam waktu tiga bulan

    Menteri PKP: Masalah Meikarta harus selesai dalam waktu tiga bulan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pengembang harus menyelesaikan masalah konsumen apartemen Meikarta dalam waktu tiga bulan, yakni paling lambat pada 23 Juli 2025.

    “Bapak James Riady dan John Riady boleh sekali ini ikut saya, kalian bayarkan. Boleh tidak saya minta waktunya tiga bulan,” ujar Ara dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta di Jakarta, Rabu.

    Dengan demikian pengembang harus menyelesaikan masalah yang dialami konsumen Meikarta paling lambat pada 23 Juli 2025.

    “Mungkin saya rasa ini pencapaian yang luar biasa,” kata Ara.

    Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta.

    BENAR atau “Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan” merupakan layanan pengaduan masalah perumahan yang digagas Kementerian PKP dan telah diluncurkan pada Rabu (26/3/2025).

    Pertemuan itu dihadiri pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady dengan para konsumen apartemen Meikarta.

    Ara meminta agar James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

    Kementerian PKP menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu tiga bulan, yakni 23 Juli 2025.

    Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 sehingga diketahui tentang jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

    Dalam kesempatan sama, James Riady menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP dan jajaran kementeriannya yang telah mengambil inisiatif.

    “Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri PKP, ikut saja arahan Pak Menteri PKP, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri PKP tidak selesai,” kata James.

    Sementara itu, konsumen Meikarta bernama Su Fen dari Tangerang menyambut baik mediasi yang digelar oleh Menteri PKP tersebut.

    Dirinya berharap agar tuntutannya meminta refund secara penuh dipenuhi oleh pengembang Meikarta.

    “Puji Tuhan baik untuk semuanya, semoga saja benar-benar terealisasi. Saya minta refund full,” kata Su Fen.

    Berdasarkan data layanan pengaduan BENAR-PKP sejak diluncurkan pada 26 Maret 2025 sampai 23 April 2025 tercatat yang ada sekitar 118 masyarakat yang mengadukan masalah Meikarta dan ingin mendapatkan penyelesaian masalah yang dihadapi.

    Dari 118 tersebut ada 102 masyarakat yang telah melengkapi berkas dan dokumen yang dibutuhkan dan sisanya 16 orang belum melengkapi.

    Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP sebagai operator layanan pengaduan BENAR-PKP tercatat jumlah total dana 102 konsumen berjumlah Rp26,85 miliar.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden luncurkan Gerina untuk perkuat ketahanan pangan nasional

    Presiden luncurkan Gerina untuk perkuat ketahanan pangan nasional

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4). Gerakan tersebut merupakan salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. (Suci Nurhaliza/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

  • Menhub: Kemacetan Priok bukan akibat pembatasan angkutan Lebaran

    Menhub: Kemacetan Priok bukan akibat pembatasan angkutan Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, bukan disebabkan oleh kebijakan pembatasan angkutan barang selama periode Lebaran 2025.

    “Kalau kita lihat kan setelah kemarin saya meninjau, jadi tidak ada kaitannya antara kemacetan yang terjadi di Priok dengan pembatasan kendaraan (selama angkutan Lebaran),” kata Menhub ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan pembatasan kendaraan angkutan barang telah berakhir pada tanggal 8 April 2025, bahkan relaksasi aturan tersebut sudah mulai dilakukan sejak tanggal 7 April.

    Menurutnya, rentang waktu antara berakhirnya pembatasan kendaraan dan terjadinya kemacetan di pelabuhan sudah cukup jauh untuk dikaitkan sebagai penyebab langsung dari penumpukan kendaraan tersebut.

    “Karena pembatasan kendaraan kan selesai tanggal 8 April, malah di lapangan kita sudah ada relaksasi sebenarnya dari tanggal 7 April. Jadi dari tanggal 7 atau tanggal 8 ke tanggal kejadian berlangsung, rentang harinya sudah terlalu jauh,” ucapnya.

    Dari hasil pengecekan di lapangan, Menhub menyebut kemacetan hanya terjadi di salah satu terminal, bukan secara keseluruhan di semua terminal yang ada dalam wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Dan ketika kami melakukan pengecekan di lapangan, tidak di seluruh terminal pelabuhan yang terjadi. Itu hanya di salah satu terminal. Sehingga kami lihat bahwa itu bukan merupakan akibat dari pembatasan,” tuturnya.

    Menurut dia, kemacetan lebih disebabkan oleh pelanggaran kapasitas terminal oleh pengelola pelabuhan, karena kapasitas operasional salah satu terminal saat itu sudah melebihi batas maksimal.

    Dari informasi yang diterima, kapasitas terminal yang seharusnya hanya sekitar 65 persen ternyata telah terlampaui, sehingga memicu penumpukan kendaraan di area pelabuhan Tanjung Priok secara signifikan.

    “Jadi di sana ada kapasitas yang dilanggar oleh pengelola terminal yang ada di pelabuhan. Nah, itu nanti kalau saya tidak salah kapasitasnya itu sekitar 65 persen. Pada saat kejadian itu kapasitasnya sudah melebih dari salah satu terminal di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata dia.

    Kementerian Perhubungan menyerahkan sepenuhnya kepada Pelindo untuk menindaklanjuti masalah tersebut sebagai pemegang konsesi.

    Menhub berharap kejadian serupa tidak terulang, dan meminta agar pengelola pelabuhan menghentikan operasi bila kapasitas sudah melebihi batas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan.

    “Kalau dari kami berharap bahwa itu tidak terjadi lagi. Dan kami juga minta supaya apabila sudah melampaui kapasitas, maka tidak boleh dipaksakan (sehingga tidak) terjadi penumpukan,” kata Menhub.

    Sebelumnya diberitakan ribuan truk mengantre mengular di Jalan Raya Yos Sudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok sejak Rabu (16/4) malam akibat aktivitas bongkar muat yang menumpuk di dalam pelabuhan.

    PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memberikan sejumlah kompensasi biaya masuk hingga biaya tol untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Kompensasi yang diberikan adalah menambah waktu pembatasan bagi truk yang masuk kawasan pelabuhan, kami juga tidak tarik biaya lagi bagi akses gate (pintu) yang kedaluwarsa,” kata Executive Director Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia Drajat Sulistyo didampingi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan M Takwin di Jakarta, Jumat (18/4).

    Ia mengatakan pembebasan biaya Surat Penarikan Peti Kemas atau Surat Penarikan Peti Kemas Impor (SP2/TILA) ini sangat membantu pengendara kargo.

    Pihaknya melepas gate agar pengendara truk angkutan peti kemas bisa melakukan tapping dan di waktu kendaraan terjebak (stuck) diarahkan ke jalan tol.

    “Biaya tol juga kami bantu agar kendaraan bisa masuk jalur tol,” kata dia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prudential Indonesia dukung keberlanjutan dengan tanam 5.000 mangrove

    Prudential Indonesia dukung keberlanjutan dengan tanam 5.000 mangrove

    Kami berharap ribuan pohon mangrove yang kami tanam dapat membantu mengurangi emisi karbon dan menjaga ekosistem pesisir pantai agar tetap lestari.

    Jakarta (ANTARA) – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mempertegas komitmennya dalam mendukung keberlanjutan khususnya terhadap lingkungan melalui penanaman 5.000 bibit mangrove, di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, Jakarta.

    Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan prinsip keberlanjutan merupakan bagian dari kegiatan bisnis, tetapi juga dilakukan melalui program-program yang nyata dan dapat menciptakan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat.

    “Kami berharap ribuan pohon mangrove yang kami tanam dapat membantu mengurangi emisi karbon dan menjaga ekosistem pesisir pantai agar tetap lestari, sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar,” ujar Karin dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, upaya tersebut telah dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun, di mana perusahaan telah melakukan penanaman 20.000 pohon mangrove sejak 2022.

    Aksi nyata dalam rangka memperingati Hari Bumi 2025, katanya lagi, merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan yang berlandaskan pada tiga pilar utama perlindungan Kesehatan dan finansial yang inklusif dan mudah dijangkau, investasi yang bertanggung jawab, dan bisnis yang berkelanjutan.

    Penanaman mangrove dilakukan oleh PRUVolunteers, yaitu relawan yang terdiri dari karyawan dan tenaga pemasar Prudential Indonesia.

    Kegiatan tersebut juga merupakan kelanjutan dari program PRUActive Virtual 2025, yang mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup yang aktif, sehat dan berkontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan.

    Selain penanaman mangrove, kata Karin lagi, perusahaan juga telah mengambil langkah-langkah konkret dalam melestarikan lingkungan dan menekan emisi karbon di antaranya mengurangi konsumsi energi, yang terdiri dari listrik dan BBM sebanyak 326 gigajoule yang mampu menurunkan emisi karbon dari perjalanan bisnis sebanyak 282 ton ekuivalen karbondioksida dari tahun sebelumnya

    Mendaur ulang limbah perusahaan sebesar 14 ton, menghemat penggunaan air sebesar 21 persen dari tahun sebelumnya.

    Pada 2024, katanya pula, menggantikan emisi terkait listrik melalui 2.323 Unit Sertifikasi Energi Terbarukan (REC), sehingga menggantikan emisi Scope 2 berbasis pasar sebesar 1.820 ton ekuivalen karbondioksida serta penggantian kendaraan operasional berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik atau hybrid, dan berpotensi mengurangi emisi hingga 1,98 ton ekuivalen karbondioksida

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • BCA cetak laba Rp14,1 triliun di kuartal I, tumbuh 9,8 persen

    BCA cetak laba Rp14,1 triliun di kuartal I, tumbuh 9,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Central Asia Tbk (IDX: BBCA) dan entitas anak usaha membukukan laba bersih senilai Rp14,1 triliun pada kuartal I 2025, tumbuh 9,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu, mengatakan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) BCA tumbuh 7,1 persen (yoy) menjadi Rp21,1 triliun, sementara pendapatan selain bunga naik 8,1 persen (yoy) menjadi Rp6,8 triliun.

    Dengan demikian, total pendapatan operasional bank mencapai Rp27,9 triliun atau tumbuh 7,4 persen (yoy).

    Selanjutnya, rasio cost to income terkelola dengan baik pada level 28,5 persen. Rasio loan at risk (LAR) dan non-performing loan (NPL) juga berada pada tingkat yang terjaga, masing-masing 6 persen dan 2 persen. Sementara rasio pencadangan NPL berada pada level 180,5 persen dan LAR 66,5 persen, masing-masing di posisi yang cukup solid.

    Dari sisi intermediasi, total kredit BCA tumbuh 12,6 persen (yoy) mencapai Rp941 triliun. Pertumbuhan kredit ini ditopang oleh ekspansi pembiayaan di berbagai sektor serta pertumbuhan pendanaan berkelanjutan.

    Pendanaan inti giro dan tabungan (CASA) tumbuh 8,3 persen (yoy) mencapai Rp979 triliun, atau sekitar 82 persen total dana pihak ketiga (DPK).

    Menurut Jahja, momentum Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini berdampak positif bagi penyaluran kredit BCA hingga Maret 2025. Pelaksanaan BCA Expoversary 2025 juga turut menopang pertumbuhan kredit perusahaan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Buka tanam raya, Presiden sebar benih padi pakai drone

    Buka tanam raya, Presiden sebar benih padi pakai drone

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto memimpin agenda tanam raya di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu (23/4). Pada kesempatan tersebut, Presiden menerbangkan drone untuk menebarkan benih padi. (Suci Nurhaliza/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

  • Program Desa Emas diperkenalkan pada ajang One Earth Summit 2025

    Program Desa Emas diperkenalkan pada ajang One Earth Summit 2025

    Saya merasa terhormat dan bersyukur dapat mewakili Indonesia dalam forum internasional ini.

    Jakarta (ANTARA) – Program Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera (Desa Emas) yang diinisiasi Sandiaga Uno diperkenalkan dalam One Earth Next Generation Leaders Programme 2025 serta One Earth Summit 2025 oleh agripreneur muda Rifki Habibi.

    Rifki yang aktif sebagai Pengurus Bidang Pertanian di Koperasi Gerakan Relawan Nasional (Gernas) mewakili Indonesia, hadir dalam kegiatan yang digelar di Hong Kong pada 26-30 Maret 2025.

    “Saya merasa terhormat dan bersyukur dapat mewakili Indonesia dalam forum internasional ini,” ujar Habibi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi global, menggali inovasi berkelanjutan, serta menjajaki kerja sama di bidang pertanian, pendidikan, dan perdagangan agar pertanian Indonesia semakin maju dan kompetitif.

    Bersama 100 peserta terpilih dari Asia Tenggara, Hong Kong, dan Tiongkok, Habibi mendalami berbagai aspek terkait inovasi hijau, kewirausahaan sosial, serta strategi pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian dan lingkungan.

    Keterlibatan pemuda Indonesia dalam forum semacam ini, katanya lagi, menjadi semakin penting di tengah tantangan global, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan.

    “Partisipasi aktif dalam inisiatif internasional memungkinkan generasi muda untuk berkontribusi dalam pencarian solusi inovatif, memperluas jejaring, serta membawa wawasan baru yang dapat diterapkan di dalam negeri,” kata dia.

    Keikutsertaan Indonesia dalam One Earth NextGen Leaders & One Earth Summit 2025, katanya lagi, diharapkan tidak hanya membuka peluang baru bagi pengembangan sektor pertanian nasional, tetapi juga memperkuat peran pemuda dalam membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan di tingkat global.

    “Lewat wadah ini saya berharap para pengusaha muda dan inovator dari berbagai negara dapat membangun masa depan yang berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian dan lingkungan,” ujar Habibi.

    Pada kesempatan tersebut, Habibi mengapresiasi Inotek Foundation dan Yayasan Indonesia Setara (YIS) yang telah memberikan kesempatan kepada pemuda desa sekaligus UMKM untuk menjalani program inkubasi di Karawang, Jawa Barat.

    Selaku Ketua Taruna Tani Muda Siliwangi Batujaya (TTM-SB), dia berharap program inkubasi dapat meningkatkan pengembangan usaha kelompok desa, terlebih TTM-SB telah terpilih dalam program Desa Emas.

    “Saya berharap setelah menjalani inkubasi, produk unggulan desa bisa berdaya saing, sehingga menggerakkan roda perekonomian dan mensejahterakan warga desa,” ujarnya pula.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perhutani siapkan sanksi tegas bagi pengelola wisata yang melanggar

    Perhutani siapkan sanksi tegas bagi pengelola wisata yang melanggar

    Bandung (ANTARA) – Perum Perhutani melalui anak perusahannya Econique Perhutani Alam Wisata (Palawi Risorsis) menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi pengelola wisata yang melanggar ketentuan dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pariwisata.

    Direktur Utama Palawi Risorsis Tedy Sumarto, mengatakan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan diperbolehkan selama sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

    “Itu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan dari Kementerian Kehutanan tidak dipatuhi, maka akan ada konsekuensi. Misalnya, jika mitra kerja sama tidak memenuhi aturan, maka pelaksanaan kerja samanya bisa dihentikan,” kata Tedy di Bandung, Rabu.

    Tedy menyebut hingga saat ini, terdapat 58 lokasi wisata di Jawa Barat yang bekerja sama dengan Perhutani, dan 110 lokasi di seluruh Pulau Jawa. Seluruh kegiatan tersebut akan terus dipantau agar sesuai dengan izin yang telah diberikan.

    “Kami pastikan bahwa setiap mitra yang akan melakukan kerja sama wajib memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Jika ketentuan tersebut belum dipenuhi, maka kerja sama belum bisa dilaksanakan,” kata dia.

    Dia mengatakan Palawi juga secara rutin melakukan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan wisata hutan setiap tiga bulan. Evaluasi ini dilakukan sejak awal kerja sama untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang luput dari pengawasan.

    “Ada aturan yang mengatur tentang apa saja yang boleh dilakukan atau dibangun di kawasan hutan. Semua itu harus dipenuhi. Jadi kami berpedoman pada ketentuan dari kementerian,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Kehutanan, Hardianto, menambahkan bahwa pihaknya terus memantau pengelolaan kawasan hutan yang digunakan untuk wisata.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025