Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Angkutan Lebaran capai 54,89 persen penduduk Indonesia

    Angkutan Lebaran capai 54,89 persen penduduk Indonesia

    Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan, total pergerakan angkutan Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah mencapai 154,62 juta atau 54,89 persen dari populasi penduduk Indonesia.

    “Tercatat selama masa angkutan Lebaran 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89 persen dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta,” kata Menhub saat menyampaikan hasil penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi pada Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025, di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. Adapun rinciannya moda kereta api 8.301.274 penumpang, moda udara 5.698.887 penumpang, moda laut 2.248.646 penumpang, moda penyeberangan 5.823.967 penumpang, serta moda angkutan jalan 5.554.296 penumpang.

    Menhub mengatakan, kelancaran angkutan Lebaran 2025 dapat diraih berkat dukungan dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepeningan terkait, serta operator transportasi terkait.

    Menhub menegaskan, koordinasi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025.

    “Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Menhub.

    Dudy menambahkan, berdasarkan survei Litbang Kompas, total kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sebesar 90,9 persen dengan penilaian mayoritas responden merasa sangat puas dan puas.

    Adapun survei lanjutan Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan, secara umum kepuasan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 93,6 persen.

    Menurut Menhub, tingkat kepuasan tersebut tercapai berkat sejumlah kebijakan pemerintah yang diambil untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, di antaranya work from anywhere (WFA) mulai 24-27 Maret 2024 dan 8 April 2025.

    Selain itu, pelaksanaan posko angkutan Lebaran, transport demand management, diskon tarif, pembatasan operasional angkutan barang, pengaturan rekayasa lalu lintas, serta mudik gratis.

    “Kemenhub telah menerbitkan setidaknya 10 landasan kebijakan berupa Keputusan Menteri dan/atau Kesepakatan Lintas K/L dan/atau Keputusan/Instruksi Dirjen serta didukung dengan dua kebijakan K/L terkait sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 yang aman, tertib, dan lancar,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Xi sebut perang dagang rusak hak-kepentingan sah semua negara

    Xi sebut perang dagang rusak hak-kepentingan sah semua negara

    Beijing (ANTARA) – Presiden China Xi Jinping pada Rabu mengatakan bahwa perang tarif dan dagang merusak hak dan kepentingan sah semua negara, merugikan sistem perdagangan multilateral, dan berdampak pada tatanan ekonomi dunia.

    Saat menggelar pembicaraan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang sedang berkunjung, Xi menuturkan bahwa China siap bekerja sama dengan Azerbaijan untuk mempertahankan sistem internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai inti dan tatanan internasional yang didasarkan pada hukum internasional, dengan secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah negara masing-masing, serta membela kesetaraan dan keadilan internasional.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelindo ungkap penyebab kemacetan Priok usai evaluasi internal

    Pelindo ungkap penyebab kemacetan Priok usai evaluasi internal

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelindo menemukan penyebab utama kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara usai melakukan evaluasi internal menyusul penumpukan kendaraan.

    Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono di Jakarta, Rabu menyatakan bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan Terminal NPCT1 di Tanjung Priok melayani pelanggan melebihi kapasitas ideal operasional sehingga menyebabkan kemacetan.

    “Berdasarkan hasil investigasi yang cukup detail, disimpulkan bahwa permasalahan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah akibat kecerobohan dan ketidakcermatan NPCT1 dalam melakukan perencanaan operasi,” kata Arif.

    Dia juga menegaskan jika kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan pembatasan angkutan pada saat Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    Arif menambahkan bahwa lonjakan aktivitas tersebut sebagai kombinasi dari adanya tiga kapal yang sandar bersama-sama di NPCT1, peningkatan kepadatan lapangan (Yard Occupancy Ratio/YOR) melebihi ambang normal.

    Pada saat yang sama, alat bongkar muat di lapangan juga harus melayani receiving dan delivery truk peti kemas melebihi kapasitas peralatan.

    Untuk terminal peti kemas internasional yang lain, seperti Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja (KOJA), Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3, tidak ada permasalahan apapun.

    Untuk menurunkan kepadatan di NPCT1, Pelindo bersama otoritas terkait melakukan pemindahan sandaran ke terminal lain untuk kapal yang akan melakukan kegiatan bongkar sehingga tingkat kepadatan lapangan peti kemas lebih cepat turun.

    “Selain itu, kami meningkatkan pengawasan terhadap proses keluar masuk barang untuk memastikan situasi normal terus terjaga,” lanjut Arif.

    Ia menuturkan bahwa pada Jumat (18/4) malam secara perlahan kemacetan sudah dapat dikendalikan dan kembali normal sepenuhnya pada Sabtu(19/4) dini hari.

    “Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat kejadian tersebut, dan kami terus melakukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Arif.

    Arif melanjutkan bahwa karena penyebab permasalahan sudah diketahui dengan detail maka solusi penyelesaiannya pun dapat diambil dengan baik. Langkah pertama adalah saat kejadian memindahkan kapal sebagian ke terminal lain.

    Selanjutnya ke depan NPCT1 diminta untuk mengurangi jumlah kapal yang ada. Di samping, itu ada inisiatif lain untuk melakukan pembatasan truk atau pengendalian truk, yaitu dengan penerapan TBS dan juga akan mendorong penerapan dual move operation untuk angkutan pelabuhan.

    Sistem tersebut dinilai dapat mengurangi trafik karena truk akan membawa peti kemas saat datang maupun meninggalkan terminal di Tanjung Priok, sehingga konsep dual move itu lebih efisien termasuk mengurangi biaya karena ada penghematan bahan bakar.

    Sedangkan untuk solusi jangka panjang, pihaknya telah menyiapkan pembangunan jalan baru, yaitu New Priok Eastern Access (NPEA) yang menghubungkan secara langsung New Priok Terminal ke jalan tol pelabuhan.

    “Jalan ini akan mendukung kelancaran pergerakan barang dari dan menuju kawasan industri, termasuk kawasan industri Cikarang, Cibitung, dan kawasan lainnya, ke Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Arif.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • QRIS dipersoalkan AS, Hippindo: Konsumen punya pilihan pembayaran

    QRIS dipersoalkan AS, Hippindo: Konsumen punya pilihan pembayaran

    Kalau dari pihak luar negeri mengatakan soal QRIS, itu kan pilihan konsumen, ya. Dia mau pakai apa, saya tidak bisa larang.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan konsumen memiliki hak untuk memilih metode pembayaran yang disukai, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang belakangan disebut dipermasalahkan oleh Amerika Serikat (AS).

    “Kalau dari pihak luar negeri mengatakan soal QRIS, itu kan pilihan konsumen, ya. Dia mau pakai apa, saya tidak bisa larang,” kata Budihardjo saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Namun, Budihardjo mengatakan penyedia layanan produk dan jasa juga harus menyiapkan berbagai opsi pembayaran konsumen seperti pembayaran uang tunai, kartu debit, kartu kredit, hingga QRIS.

    Menurut dia, tak hanya memudahkan konsumen, metode pembayaran utamanya dengan sistem nontunai (cashless) dan digital juga menguntungkan pemilik usaha karena tergolong lebih aman.

    “Retail itu ada (menyediakan opsi) kartu kredit, debit, dan sekarang sudah zaman digital. Yang jelas, mau QRIS mau apa pun, itu prinsipnya selama bisa membantu retailer untuk memudahkan penjualan dan mengamankan (transaksi dan penghitungan),” ujar Budihardjo.

    “Pembayaran digital itu pasti aman. Termasuk kami lihat QRIS itu sangat mudah (digunakan). Setiap orang ada handphone, handphone itu bisa scan, jadi sekarang tidak usah bawa dompet lagi,” katanya lagi.

    Sebelumnya, AS melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyampaikan keluhan terhadap QRIS. Mereka menilai pihak asing, termasuk penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS, tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

    Keluhan itu tertuang dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis USTR pada 31 Maret 2025.

    Di dalamnya disebutkan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) internasional tidak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan atau menjelaskan cara sistem pembayaran mereka dapat diintegrasikan dengan kebijakan QRIS yang berlaku di Indonesia.

    Adapun Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah menanggapi kritik dari AS tersebut. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut, kerja sama dengan negara lain, termasuk dalam sistem pembayaran cepat lintas batas seperti QRIS, sepenuhnya tergantung pada kesiapan masing-masing negara.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Misi Dagang Jatim di Maluku bukukan transaksi Rp460,7 miliar

    Misi Dagang Jatim di Maluku bukukan transaksi Rp460,7 miliar

    Surabaya (ANTARA) – Misi Dagang Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Provinsi Maluku yang digelar di The Natsepa Resort & Conference Center, Maluku Tengah, Rabu, membukukan nilai transaksi sebesar Rp460,75 miliar.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyatakan bahwa capaian ini menunjukkan ketahanan dan kekuatan sektor perdagangan Jatim di tengah perlambatan ekonomi global.

    “Kami memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dari Jatim dan Maluku, baik trader maupun buyer. Tujuannya memperluas potensi perdagangan, perikanan, agribisnis, hingga peluang investasi secara terintegrasi,” kata Gubernur Khofifah.

    Ia menambahkan, Misi Dagang ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menjadi ajang pertemuan budaya dan tradisi antardaerah.

    Sejumlah komoditas yang menopang capaian transaksi antara lain hasil perikanan, produk tembakau, telur dan olahan ayam, beras, karkas unggas, pakan ternak, kelapa bulat, kayu log, makanan ringan, serta hasil hutan.

    Khofifah menyebutkan, nilai transaksi kali ini meningkat dua kali lipat dibandingkan misi dagang pada Desember 2021 dan diperkirakan akan terus bertambah seiring ditutupnya kegiatan secara resmi.

    Dari sisi makroekonomi, Provinsi Jatim merupakan kontributor ekonomi tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, dengan kontribusi 14,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 25,23 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa.

    Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y) dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp802,45 triliun.

    Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa perdagangan antardaerah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Jatim. Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Indonesia 2023, Jatim mencatatkan surplus perdagangan tertinggi mencapai Rp209 triliun.

    “Ini berkat kolaborasi yang baik antara Jatim dan provinsi mitra, termasuk Maluku,” katanya.

    Tercatat, total nilai perdagangan Jatim dengan Maluku pada 2023 mencapai Rp3,01 triliun, terdiri atas nilai bongkar (pembelian dari Maluku) sebesar Rp1,66 triliun dan muat (penjualan ke Maluku) sebesar Rp1,35 triliun. Dengan demikian, neraca perdagangan Jatim-Maluku mengalami defisit Rp310 miliar.

    Khofifah menyebutkan, Maluku menyuplai sejumlah komoditas penting seperti pelat tembaga, CPO, kayu gelondongan, rempah-rempah, karet, alkohol, buah, dan ikan beku. Sebaliknya, Jatim banyak memasok truk, beras, obat-obatan, daging beku, tepung, gula, kendaraan bermotor, dan produk olahan lainnya ke Maluku.

    Ia berharap Misi Dagang ini mampu mempererat kerja sama ekonomi dan budaya kedua provinsi serta meningkatkan kualitas SDM melalui kerja sama bidang pendidikan.

    “Kami ingin memperluas akses pendidikan dengan membuka kesempatan bagi siswa-siswi Maluku menimba ilmu di enam SMA Taruna Jatim yang berbasis boarding school dan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta IPDN,” ujarnya.

    Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya membangun generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan dan kenusantaraan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut baik pelaksanaan Misi Dagang tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja sama jangka panjang.

    “Satu komoditas bisa memberi nilai, tapi kolaborasi dapat menciptakan masa depan,” ujar Hendrik.

    Kegiatan ini turut diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Jatim dan Gubernur Maluku serta Perjanjian Kerja Sama antara perangkat daerah, BUMD, dan pelaku usaha dari kedua provinsi.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo ajak perang lawan sampah lewat Gerakan Indonesia Asri

    Presiden Prabowo ajak perang lawan sampah lewat Gerakan Indonesia Asri

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4), mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperang melawan sampah melalui Gerakan Indonesia Asri. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan demi mengubah wajah Indonesia menjadi lebih baik. (Suci Nurhaliza/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Rosan: Realisasi investasi Triwulan I/2025 capai Rp465,2 triliun, naik 15,9 persen

    Rosan: Realisasi investasi Triwulan I/2025 capai Rp465,2 triliun, naik 15,9 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengumumkan realisasi investasi Triwulan I/2025 mencapai Rp465,2 triliun, naik 15,9 persen year-on-year dibandingkan dengan realisasi Triwulan I/2024 sebesar Rp401,5 triliun.

    Rosan menyebut realisasi investasi Triwulan I/2025 itu sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI.

    “Alhamdulilah investasi pada triwulan pertama ini sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Bappenas yang diberikan kepada kami, dari total target investasi di tahun 2025 ini sebesar Rp1.905,6 triliun. Pada triwulan pertama ini investasi yang sudah masuk dan direalisasikan dan dikeluarkan adalah Rp465,2 triliun, atau kurang lebih 24,4 persen,” kata Rosan saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam.

    Dalam paparannya yang juga disampaikan di hadapan wartawan, realisasi sebesar Rp465,2 triliun itu terdiri atas penanaman modal asing (PMA) Rp230,4 triliun, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp234,8 triliun.

    Dari dalam negeri, investasi terbesar diperoleh dari luar Pulau Jawa sebesar Rp235,9 triliun atau setara 50,9 persen dari total realisasi investasi Triwulan I/2025, sementara dari Pulau Jawa sebesar Rp229,3 triliun, atau 49,3 persen.

    “Ini angka yang sangat menggembirakan. Ini menunjukkan juga keyakinan, juga confidence dari baik dunia internasional maupun dalam negeri dalam rangka berinvestasi ke Indonesia ini tetap terjaga karena kita ketahui bersama investasi itu long term commitment, komitmen jangka panjang,” kata Menteri Investasi.

    Rosan melanjutkan komitmen jangka panjang para penanam modal itu tumbuh karena mereka percaya kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Mereka melihat di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo ini kestabilan (terjaga, red.),” sambung Rosan.

    Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga menekankan pencapaian penting lainnya dari realisasi investasi Triwulan I/2025 ialah penyerapan tenaga kerja dalam periode 3 bulan terakhir.

    “Yang paling penting penyerapan dari tenaga kerjanya. Jadi dari triwulan pertama ini penyerapan untuk tenaga kerja yang dihasilkan dari investasi yang Rp465,2 triliun itu adalah 594.104 orang, atau peningkatan 8,5 persen dari tahun sebelumnya,” kata Rosan.

    Rosan mengumumkan realisasi investasi Triwulan I/2025 setelah melaporkan pencapaian itu kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana, Rabu sore.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI: Rupiah yang stabil beri kepercayaan investor untuk masuk ke RI

    BI: Rupiah yang stabil beri kepercayaan investor untuk masuk ke RI

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah yang stabil akan memberikan kepercayaan (confidence) bagi investor asing untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia.

    “Setidaknya, mereka (investor asing) masuk dulu di portfolio investment,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025 di Jakarta, Rabu.

    Data BI bahwa aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio sejak awal tahun 2025 hingga akhir Maret 2025 mencatat net inflows 1,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Pada April 2025 (hingga 21 April 2025), investasi portofolio mencatat net outflows 2,8 miliar dolar AS akibat kuatnya dampak ketidakpastian global pascapengumuman tarif resiprokal AS.

    Namun, perkembangan terkini menunjukkan tekanan outflows mulai berkurang terutama pada Surat Berharga Negara (SBN), sejalan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan eksternal yang terjaga baik.

    “Sampai di akhir Maret ini, SBN dan SRBI itu kami sudah melihat inflow. Dan bahkan lelang kemarin, SBN hari Selasa kemarin dan hari Kamis lalu, SRBI hari Rabu lalu, kami juga melihat inflow dari asing sudah masuk, sehingga ini tentunya akan menjadi penguat untuk rupiah dengan suplai dolar yang bertambah,” kata Destry.

    BI kini memiliki kombinasi instrumen untuk intervensi yang lebih lengkap.

    Tidak hanya triple intervention pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder tetapi juga intervensi di pasar off-shore non delivery forward (NDF).

    “Di mana kami (di pasar off-shore) akan standby 24 jam karena market-nya juga 24 jam di Hong Kong, kemudian di Eropa, dan juga di Amerika,” ujar Destry.

    BI memastikan tetap berada di market untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah serta menjaga kecukupan likuiditas melalui pembelian dari SBN di pasar sekunder.

    Adapun sejak awal 2025 hingga 22 April 2025, BI telah membeli SBN dengan total Rp80,98 triliun sejak awal 2025 hingga 22 April 2025.

    Pembelian SBN dilakukan melalui pasar sekunder Rp54,98 triliun serta pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah Rp26,00 triliun.

    Nilai tukar rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau menguat 0,12 persen point to point (ptp) ketimbang dengan level akhir Februari 2025.

    BI mencatat bahwa tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar off-shore pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 H, akibat kebijakan tarif resiprokal AS.

    Pada 7 April 2025, BI pun melakukan intervensi di pasar off-shore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global.

    Respons kebijakan ini memberikan hasil positif, tercermin dari perkembangan rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibandingkan dengan level Rp16.865 per dolar AS pada hari pertama pembukaan pasar domestik pascalibur 8 April 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Maruarar berikan gajinya selama jadi advisor untuk bantu soal Meikarta

    Maruarar berikan gajinya selama jadi advisor untuk bantu soal Meikarta

    Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan seluruh gajinya selama menjadi advisor untuk Siloam guna membantu penyelesaian masalah Meikarta.

    Ara mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

    “Izinkan saya untuk memberikan seluruh gaji yang saya terima selama bekerja untuk membantu Lippo dalam menyelesaikan masalah Meikarta ini,” kata Ara dalam Mediasi Pengaduan Konsumen Melalui Benar-PKP dengan Meikarta, di Jakarta, Rabu.

    Menteri PKP Maruarar Sirait langsung mengajak Pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady datang langsung ke Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, untuk menemui masyarakat yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Ara meminta James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

    Dirinya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu 3 bulan, yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang, sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

    Ara juga juga meminta wartawan untuk mengawal proses penyelesaian masalah Meikarta ini.

    Mediasi yang digelar Kementerian PKP tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen yang menjadi pembeli apartemen Meikarta yang menghadapi masalah selama bertahun-tahun.

    Kementerian PKP menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

    Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), beberapa waktu lalu.

    Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud, sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Madiun (ANTARA) – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri meluncurkan “Sekolah Peduli Inflasi” di wilayah setempat sebagai upaya mengedukasi dan menggerakkan partisipasi generasi muda dalam pengendalian inflasi.

    Wali Kota Madiun Maidi mengatakan untuk mengendalikan inflasi dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat sekaligus pelajar.

    “Jadi ini hebat. Saya terima kasih sekali kepada BI yang sampai turun ke anak sekolah untuk mengantisipasi inflasi. Pelajar juga harus diberikan edukasi untuk mengendalikan inflasi. Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi daerah,” ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi di Gedung Diklat Kota Madiun, Rabu.

    Menurutnya, kegiatan Sekolah Peduli Inflasi dari BI tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, salah satunya dengan melakukan urban farming. Apalagi Kota Madiun adalah daerah yang memiliki lahan pertanian terbatas.

    “Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi, termasuk harus tahu bagaimana menanggulanginya. Kalau barang langka dan jadi mahal, maka keberadaan barang harus ditambah. Dengan menanam sendiri, maka bisa ikut mengurangi permintaan pasar sehingga bisa menekan inflasi,” katanya.

    Adapun, sekolah peduli inflasi merupakan program yang memadukan dua aspek yakni partisipasi aktif dan edukasi siswa dengan tujuan untuk mendorong pengendalian inflasi dari sisi bahan komoditas pangan, salah satunya dengan budi daya urban farming.

    Melalui Sekolah Peduli Inflasi, BI menyasar sekolah tingkat SMP sederajat untuk menanam bibit tanaman yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi, salah satunya bibit tanaman cabai serta tomat.

    Bibit tersebut nantinya harus dirawat di masing-masing sekolah. Penilaian akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Terdapat juga pendampingan secara berkala dan penilaian yang dilakukan adalah dari aspek perawatan tanaman, inovasi, dan kreativitas.

    Dengan begitu, diharapkan pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, melalui komoditas tanaman yang ditanam di masing-masing sekolah.

    Kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi dihadiri Wali Kota Madiun Maidi, pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Kepala BPS Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, kepala OPD, jajaran Dinas Pendidikan Kota Madiun, perwakilan siswa SMP, dan undangan.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025