Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BI turunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi akibat kekhawatiran tarif AS

    BI turunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi akibat kekhawatiran tarif AS

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) pada Rabu (23/4) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan melambat hingga sedikit di bawah titik tengah kisaran proyeksi sebelumnya, yaitu 4,7 persen hingga 5,5 persen, mengingat adanya kekhawatiran terkait tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS).

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan revisi proyeksi tersebut dalam sebuah konferensi pers, dengan mengatakan bahwa kebijakan tarif AS dapat mengurangi permintaan luar negeri untuk ekspor Indonesia dan melemahkan perdagangan dengan negara-negara mitra.

    Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, ujar Perry, BI sedang memperkuat langkah-langkah kebijakan moneter dan makroprudensialnya.

    Selain itu, BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di 5,75 persen, yang bertujuan untuk menjaga perekonomian dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dihadiri Prabowo, May Day 2025 di Jakarta soroti enam isu buruh

    Dihadiri Prabowo, May Day 2025 di Jakarta soroti enam isu buruh

    Hampir bisa dipastikan Presiden Prabowo akan hadir langsung dalam perayaan May Day, atau Hari Buruh Internasional 2025 pada 1 Mei nanti.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5), membawa enam isu penting terkait buruh, dan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    “Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah (tuntutan untuk) menghapus outsourcing, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), upah yang laik, dan perlindungan buruh dengan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru,” kata Said dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

    “Selanjutnya adalah melindungi pekerja rumah tangga dengan sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan memberantas korupsi dengan sahkan RUU Perampasan Aset,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Said mengatakan kemungkinan sebanyak 200 ribu orang buruh dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon akan hadir dalam Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas nanti.

    Sementara, para buruh di setidaknya 30 provinsi juga akan melakukan peringatan yang sama di masing-masing daerah. Peringatan tersebut diisi dengan panggung orasi hingga aksi terkait perjuangan isu-isu buruh.

    “Jumlah buruh yang terlibat di seluruh Indonesia adalah melebihi angka 1,2 juta orang, berdasarkan laporan dari daerah-daerah,” ujar Said.

    Di sisi lain, Said mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar akan menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Jakarta.

    “Hampir bisa dipastikan Presiden Prabowo akan hadir langsung dalam perayaan May Day, atau Hari Buruh Internasional 2025 pada 1 Mei nanti,” kata Said.

    “Beliau adalah presiden kedua setelah Soekarno yang bertemu dan hadir langsung dalam perayaan May Day, dengan Prabowo di tahun 2025, sedangkan Soekarno 1965 di Gelora Bung Karno (GBK),” ujar dia menambahkan.

    Adapun kehadiran presiden dalam perayaan Hari Buruh Internasional, menurut Said, merupakan hal yang lazim di berbagai negara.

    “Perayaan May Day dihadiri oleh presiden atau perdana menteri (PM) adalah hal yang lazim, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan peran buruh di suatu negara dan bangsa,” kata dia pula.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal tarif Trump, OJK optimis dapat kurangi risiko pembiayaan industri

    Soal tarif Trump, OJK optimis dapat kurangi risiko pembiayaan industri

    Nanti jika negosiasi telah mencapai hasil, justru akan jadilah bertambah tinggi daya saing dan kemampuan dari industri kita

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar optimistis dapat mengurangi atau meniadakan risiko terhadap kondisi pembiayaan yang dihadapi perusahaan-perusahaan akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kami optimis dapat mengurangi atau meniadakan risiko terhadap kondisi pembiayaan yang mereka (perusahaan) hadapi,” katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK): Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 yang diadakan secara virtual di Jakarta, Kamis.

    Pemerintah Indonesia telah mengutus jajaran pemangku kepentingan yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan negosiasi dengan AS dalam rangka meminimalisir dampak langsung dari persoalan peningkatan tarif sebesar 32 persen.

    Kedua negara tersebut sepakat menyelesaikan negosiasi tarif impor resiprokal dalam waktu 60 hari atau dua bulan sejak Jumat (18/4/2025).

    Dalam negosiasi yang berlangsung, juga telah disepakati kerangka acuan dan cakupan pembahasan, yang meliputi kemitraan perdagangan dan investasi, kemitraan mineral kritis, serta kemitraan terkait reliabilitas atau ketangguhan rantai pasok.

    Hasil-hasil dalam pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan sebanyak satu hingga tiga putaran.

    Selain melakukan negosiasi, Mahendra menerangkan bahwa ketahanan industri yang memiliki risiko terdampak langsung kebijakan tarif tidak kalah penting, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, furnitur, toys (mainan), hingga makanan dan minuman.

    Secara terkoordinir, pemerintah disebut berupaya menjaga iklim berusaha di dalam negeri, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang paling terdampak tarif AS, terus dapat diperbaiki. Selain itu juga mengurangi segala macam bentuk ekonomi biaya tinggi yang mengganggu, serta melindungi pasar domestik dari risiko banjir produk-produk ilegal.

    Apabila berbagai langkah tersebut dilakukan dengan terpadu, Ketua DK OJK menilai kondisi pembiayaan perusahaan bisa berkurang atau hilang sepenuhnya.

    “Walaupun ekspor dan pangsa pasar Amerika itu penting, tapi pasar dalam negeri dan juga pasar di negara-negara lain akan tetap bisa menjadi substitusi dari saat kita melakukan proses negosiasi,” ujar dia.

    “Pada gilirannya, nanti jika negosiasi telah mencapai hasil, justru akan jadilah bertambah tinggi daya saing dan kemampuan dari industri kita itu untuk masuk kembali ke pasar Amerika Serikat,” ucap Mahendra.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Usai LG mundur, BKPM: Huayou akan bekerja sama dengan partner lain

    Usai LG mundur, BKPM: Huayou akan bekerja sama dengan partner lain

    Yang jelas, Huayou very clear, dia akan punya kontribusi di hampir sebagian besar ekosistem ini

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan Huayou, perusahaan asal China yang menggantikan LG dalam proyek kendaraan listrik (electric vehicle/EV), bakal bekerja sama dengan partner lain dalam penyelesaian proyek tersebut.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan secara menyeluruh proyek yang sebelumnya dibangun oleh LG memiliki nilai sebesar 9,8 miliar dolar AS atau Rp165,5 triliun (kurs Rp16.885) dan Huayou nantinya bakal mengisi sisa investasi yang sebesar 8,6 miliar dolar AS atau Rp145,2 triliun.

    “Pastinya, 8,6 miliar dolar (AS),” kata Rosan saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BPKM Nurul Ichwan setelah dikonfirmasi menjelaskan, proyek baterai EV yang dinamai Indonesia Grand Package tersebut sudah terealisasi sebesar 1,2 miliar dolar AS atau Rp20,2 triliun, dan nantinya Huayou akan mengisi sebagian besar sisa investasi yang mencapai 8,6 miliar dolar AS.

    “Pasti ini Huayou tidak akan sendirian, pasti akan bekerja sama nanti dengan partner-partner lainnya yang akan kita coba approach juga,” katanya.

    “Tapi yang jelas, Huayou very clear, dia akan punya kontribusi di hampir sebagian besar ekosistem ini,” lanjut dia.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani memastikan LG Energy Solution masih berinvestasi di Indonesia dan bahkan LG telah merealisasikan investasinya di salah satu proyek joint venture-nya senilai 1,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp18,56 triliun.

    Rosan menjelaskan LG berinvestasi dalam satu ekosistem baterai yang besar, yang terbagi atas empat joint venture (JV).

    Total investasinya mencapai 9,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp165,3 triliun.

    Empat joint venture yang disebut Rosan itu merujuk pada investasi di tambang nikel, pembuatan prekursor, katoda, anoda, cell battery, battery pack, dan daur ulang baterai.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPH Migas sebut penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dorong sektor produktif

    BPH Migas sebut penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dorong sektor produktif

    BBM subsidi dan kompensasi diharapkan dapat menggerakkan sektor-sektor produktif dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi secara tepat sasaran turut mendorong pengembangan sektor produktif.

    Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, penerbitan surat rekomendasi melalui aplikasi XStar BPH Migas bertujuan agar penyaluran pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran bagi konsumen pengguna.

    “BBM subsidi dan kompensasi diharapkan dapat menggerakkan sektor-sektor produktif dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya dalam acara “Sosialisasi Penggunaan Aplikasi XStar BPH Migas”, di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (23/4).

    Kegiatan tersebut dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD) serta kepala desa di Lombok Barat.

    Saleh menyampaikan sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Untuk menggerakkan kekuatan ini menjadi sektor yang produktif, pemerintah memberikan berbagai dukungan, seperti BBM subsidi dan khusus penugasan.

    “Dalam sektor produktif, peran BBM itu sangat penting yaitu menggerakkan roda-roda produksi. Program BBM subsidi atau solar dan BBM khusus penugasan atau pertalite ini menjadi program pemerintah yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya pula.

    Saleh melanjutkan sejalan dengan menggeliatnya sektor-sektor produktif, maka taraf hidup masyarakat diharapkan dapat meningkat.

    Saat ini, kesadaran masyarakat untuk maju dan berkembang semakin tinggi, antara lain terlihat dari semakin banyaknya petani, nelayan dan UMKM yang mengajukan surat rekomendasi BBM.

    “Perkembangan kesadaran masyarakat ini menjadi perhatian dari seluruh OPD. Di beberapa tempat termasuk nelayan, sekarang, banyak yang mengajukan permintaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN). Mereka melihat potensi ekonomi di sektor produktif nelayan itu sangat besar, termasuk juga sektor pertanian dan lainnya,” kata Saleh.

    Aplikasi XStar BPH Migas juga memberikan kemudahan, baik bagi OPD selaku penerbit surat rekomendasi maupun konsumen pengguna.

    “Pemanfaatan aplikasi XStar terus disosialisasikan karena memberikan kemudahan dalam penerbitan surat rekomendasi. Kalau dulu nelayan atau petani ketika mengajukan permintaan surat rekomendasi harus datang langsung ke dinas terkait atau kepala desa, padahal lokasi tempat tinggalnya jauh dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendapatkannya. Sekarang dengan sistem online ini, surat rekomendasi dapat langsung dikerjakan langsung saat itu juga. Yang penting, petani atau nelayan bersangkutan membawa semua dokumen-dokumen untuk diserahkan ke kepala desa atau dinas terkait dan akan segera diproses,” katanya menegaskan.

    Jangka waktu pemberlakuan surat rekomendasi yang semula satu bulan, kini telah diubah menjadi tiga bulan untuk mempermudah OPD melakukan evaluasi pemanfaatan BBM subsidi dan khusus penugasan tersebut apakah sudah tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume.

    “Sekarang, kami berikan jangka waktu tiga bulan. Untuk memudahkan sekaligus untuk mengevaluasi benar tidak petani atau nelayan kita ini menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Pada saat misalnya tidak melaut, tentu saja kebutuhan BBM turun. Kami sudah membuat tabel yang sangat mudah bagi OPD untuk mengevaluasi usulan para pemohon ini. Kami berikan panduannya, pedomannya,” katanya lagi.

    Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Lalu Najamudin menyampaikan, ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global.

    Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendukung penggunaan aplikasi XStar dan QR code untuk pembelian BBM jenis solar dan pertalite agar subsidi pemerintah tepat sasaran, sekaligus mendukung sektor pertanian, perikanan dan konsumen lainnya.

    “Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan penggunaan energi oleh masyarakat kita ini tepat sasaran.Tidak terjadi penyelewengan penggunaan, tidak terjadi penimbunan segala macam. Karena kalau terjadi penimbunan, kasihan masyarakat kita yang sangat membutuhkan,” katanya lagi.

    Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman (kiri) saat monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi, di SPBU Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Selasa (22/4/2025). ANTARA/HO-BPH Migas

    Monitoring SPBU

    Selain melakukan sosialisasi aplikasi XStar kepada OPD dan kepala desa, Saleh juga melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi ke sejumlah SPBU,, di Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (22/4).

    Dalam kunjungan di salah satu SPBU di Kecamatan Praya Timur, didapati sebagian besar konsumen merupakan petani yang menggunakan surat rekomendasi untuk membeli BBM subsidi dan kompensasi.

    “Alhamdulillah, banyak kegiatan ekonomi masyarakat di daerah ini yang membutuhkan BBM solar maupun pertalite. Kami sampaikan ke pihak SPBU agar melayani masyarakat sesuai prosedur, harus menggunakan surat rekomendasi. Volumenya juga harus tepat, dan betul-betul diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya,” katanya lagi.

    Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah NTB Tommy Wisnu Ramdan menyampaikan pihaknya akan terus memberi edukasi kepada konsumen pengguna dan pihak SPBU ketentuan penggunaan surat rekomendasi.

    Di samping itu, ujarnya, berkoordinasi dengan OPD dan kepala desa agar menerbitkan surat rekomendasi sesuai dengan panduan dari BPH Migas.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSSK: Sistem keuangan kuartal I 2025 stabil di tengah ketidakpastian

    KSSK: Sistem keuangan kuartal I 2025 stabil di tengah ketidakpastian

    ANTARA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengatakan, sistem keuangan indonesia pada Kuartal I 2025 tetap stabil, meski di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump. Dalam konferensi pers daring, Kamis (24/4), Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, memasuki kuartal 2 2025, risiko pelemahan ekonomi global terpantau masih tinggi sehingga perlu terus diantisipasi. (Sanya Dinda Susanti/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • OJk sambut baik rencana pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih

    OJk sambut baik rencana pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih

    Harapannya, tentu dengan adanya Koperasi Merah Putih itu akses pada pembiayaan bagi UMKM di berbagai wilayah atau di seluruh wilayah Indonesia dapat ditingkatkan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyambut baik gagasan dan rencana terkait pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Kami menyambut dengan baik gagasan dan rencana untuk Koperasi Merah Putih itu. Harapannya, tentu dengan adanya Koperasi Merah Putih itu akses pada pembiayaan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di berbagai wilayah atau di seluruh wilayah Indonesia dapat ditingkatkan,” ujar Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK): Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 yang diadakan secara virtual, di Jakarta, Kamis.

    Dia mengharapkan pula program ini dapat memperkuat ekosistem yang sangat dibutuhkan bagi UMKM untuk selalu bertumbuh secara berkelanjutan.

    Mengenai wacana pendanaan pembentukan 80 ribu koperasi melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), OJK disebut akan terus memantau langkah-langkah dan pelaksanaan yang dilakukan oleh bank-bank dimaksud dengan mengupayakan hal terbaik dengan menjamin prinsip manajemen risiko dan tata kelola.

    “Karena dengan itulah, maka penyaluran pembiayaan tadi akan benar-benar dapat mencapai sasarannya. Tentu kami juga siap memberikan dan mendukung program itu untuk hal-hal lain yang diperlukan,” ujar Mahendra pula.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun.

    Budi menyebutkan setiap desa akan mendapat dana untuk koperasi sebesar Rp5 miliar, dengan pengelolaannya akan berada di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Kopdes Merah Putih juga disebut memiliki potensi perputaran uang hingga mencapai Rp2 ribu triliun, yang diyakini dapat memperkuat ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat desa.

    Angka perputaran uang itu baru mencakup sektor konsumsi, dan jika desa tersebut bergerak di sektor produksi, potensi perputaran uang bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat, mencapai Rp1.500 triliun hingga Rp2 ribu triliun.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Unilever Indonesia menerapkan strategi hadapi pelemahan rupiah

    Unilever Indonesia menerapkan strategi hadapi pelemahan rupiah

    Dampak dari fluktuasi nilai tukar tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya, dan kuncinya adalah mengelola waktu serta biaya dengan cara yang bijak.

    Jakarta (ANTARA) – PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menerapkan beberapa strategi bisnis dalam menghadapi tekanan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    Perseroan mengandalkan strategi lindung nilai (hedging), pemanfaatan ekspor sebagai bentuk lindung nilai alami (natural hedge), serta kerja sama kontraktual dengan pemasok, agar mendapatkan kepastian dalam aspek biaya. Selain itu, perusahaan juga menjalankan program efisiensi biaya serta penyesuaian harga produk pada tingkat merek dan kategori tertentu.

    “Dampak dari fluktuasi nilai tukar tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya, dan kuncinya adalah mengelola waktu serta biaya dengan cara yang bijak. Beberapa strategi yang kami terapkan baik itu hedging, kerja sama kontraktual, ekspor, maupun natural hedge merupakan langkah-langkah yang kami jalankan untuk menghadapi tantangan tersebut.” ujar Direktur Keuangan Unilever Indonesia Neeraj Lal dalam paparan kinerja keuangan kuartal I-2025, di Jakarta, Kamis.

    Neeraj mengungkapkan bahwa perusahaan menghadapi dua bentuk dampak dari pelemahan nilai tukar, yakni eksposur langsung dari impor bahan baku, serta eksposur tidak langsung dari harga komoditas dan bahan kemasan.

    “Dampak langsung yang kami alami relatif kecil, sementara dampak yang lebih besar justru berasal dari eksposur tidak langsung dalam bisnis kami,” ujarnya pula.

    Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap menambahkan, progres penerapan strategi mitigasi sejauh ini tercermin dalam kinerja marjin kotor (gross margin) Perseroan yang mengalami peningkatan menjadi 48,2 persen pada kuartal I-2025, naik dari 44,5 persen pada kuartal sebelumnya, dan 45,5 persen pada kuartal III-2024.

    Menurutnya, kenaikan ini menandakan keberhasilan kombinasi strategi efisiensi dan penyesuaian harga dalam menjaga profitabilitas perusahaan di tengah gejolak perekonomian global.

    Sebagaimana diketahui, pelemahan rupiah tercatat mencapai Rp16.882 per dolar AS pada Kamis (24/4), seiring pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menenangkan pasar terkait kepemimpinan The Fed dan peluang pelonggaran tarif terhadap China.

    Adapun Unilever Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,2 triliun pada kuartal I-2025, terkoreksi 14,6 persen (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Meski demikian, laba bersih Perseroan meningkat signifikan sebesar 244,7 persen (qtq) dibandingkan kuartal IV-2024.

    Dalam laporan kinerja keuangannya, Unilever Indonesia membukukan penjualan bersih sebesar Rp9,5 triliun, dengan penjualan domestik tumbuh 21,6 persen dibandingkan kuartal IV-2024, meski masih terkoreksi 6,6 persen secara tahunan.

    Marjin laba sebelum pajak juga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 1.054 basis poin dibandingkan kuartal sebelumnya, mencapai 16,8 persen.

    Marjin kotor naik menjadi 48,2 persen, sementara porsi belanja iklan dan promosi meningkat menjadi 9,2 persen dari total penjualan bersih.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara KPI awasi tayangan (1)

    Cara KPI awasi tayangan (1)

    ANTARA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) jadi lembaga yang berperan mengawasi berbagai tayangan TV dan radio. Tak jarang, ada tayangan yang melanggar aturan perlu ditindak hingga diberi sanksi. Bagaimana sebetulnya tugas KPI ini dijalankan?
    (Suwanti/Aloysius Puspandono/Ibnu Zaki/Soni Namura/Nabila Anisya Charisty)

  • Revisi RUU Penyiaran dari sisi KPI (2)

    Revisi RUU Penyiaran dari sisi KPI (2)

    ANTARA – Teknologi terus maju, jangan sampai regulasi masih jalan di tempat. Itulah garis besar pendapat KPI terkait revisi RUU Penyiaran. Menurut Ketua KPI Ubaidillah, penyesuaian regulasi diperlukan agar kewenangan lembaga itu juga menyasar tayangan digital.
    (Suwanti/Aloysius Puspandono/Ibnu Zaki/Soni Namura/Nabila Anisya Charisty)