Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Subsidi angkutan kurangi disparitas harga di pedalaman Kaltim

    Subsidi angkutan kurangi disparitas harga di pedalaman Kaltim

    ANTARA – Subsidi angkutan untuk bahan kebutuhan pokok di Kalimantan Timur menjadi upaya menekan disparitas harga barang di desa dan kampung pedalaman. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Kaltim ini mengurangi beban biaya transportasi yang menyebabkan potensi perbedaan harga bahan pokok antar daerah. (Hanifan Ma’ruf/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Anggaran penanganan bencana Sumatera tak ganggu laju ekonomi

    Menkeu: Anggaran penanganan bencana Sumatera tak ganggu laju ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran yang digunakan untuk penanganan bencana di Pulau Sumatera tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menurut ia, penanganan bencana justru memberikan efek yang cenderung netral hingga positif, meski menimbulkan kerugian di daerah yang terdampak.

    “Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang kan lost di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

    Purbaya menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan kembali, seperti perumahan dan berbagai infrastruktur akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

    Dalam pembangunan kembali pascabencana, kata Purbaya, ada uang tambahan yang dibelanjakan di setiap daerah, sehingga dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu negatif.

    Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pemanfaatan skema yang sudah ada, seperti pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, seperti jembatan dan jalan.

    Purbaya menekankan bahwa pemerintah siap memberikan keringanan hingga pembebasan kewajiban apabila infrastruktur tersebut hilang atau hancur akibat bencana.

    “Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya kita bebasin. Tetapi, kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh, masa dibebasin. Kita akan lihat kondisinya, tetapi kita siap untuk mengenolkan,” jelasnya.

    Purbaya juga memastikan bahwa anggaran penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara dan permanen bagi warga terdampak telah tersedia.

    Anggaran tersebut disediakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masih mencukupi apabila diperlukan tambahan.

    BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun, dengan sisa anggaran sekitar Rp1,3 triliun yang masih dapat digunakan.

    “Kalau dari BNPB anggarannya ada karena kan dipersiapkan BNPB. Masih ada (anggaran), sudah ngajuin Rp1,6 triliun tambahan, masih ada Rp1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, sudah ada tinggal mereka buat program,” kata Purbaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala Bappenas lantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

    Kepala Bappenas lantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

    Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

    Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Inspektur Utama Oktorika dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pungkas Bahjuri Ali.

    “Pembangunan adalah proses maraton yang menuntut ketekunan, integritas, dan kolaborasi. Maraton pembangunan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat berperan sebagai pusat kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan konsisten dan berkelanjutan,” ucapnya dalam agenda pelantikan, dari keterangan resmi Jakarta, Senin.

    Rachmat Pambudy mengharapkan, Inspektorat Utama dapat memperkuat fungsi pengawasan, memastikan akuntabilitas, menjaga seluruh rencana dan anggaran berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan, serta mempertahankan koordinasi yang sudah terjalin dengan Wakil Ketua BPK untuk menghadirkan tata kelola semakin kredibel dan transparan.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disebut turut memegang amanah strategis dalam agenda pembangunan modal manusia, termasuk program-program prioritas nasional seperti peningkatan gizi masyarakat.

    Program makan bergizi dinilai menjadi salah satu prioritas utama yang harus dikelola secara terukur dan bertanggung jawab melalui kerja sama erat antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kesehatan.

    Pelantikan ini pun dianggap menjadi bagian dari penguatan kolaborasi untuk mengatasi tantangan gizi nasional.

    Selain itu, Kepala Bappenas menyatakan bahwa Pejabat Fungsional Ahli Utama sebagai garda intelektual Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas menghadirkan analisis mendalam, rekomendasi berbasis bukti, dan inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika global, sekaligus membimbing para perencana muda.

    Pihaknya juga melantik empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan disaksikan oleh Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Budi Prijono dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.

    PPPK dipandang sebagai energi baru organisasi yang diharapkan bekerja adaptif, lincah, dan berorientasi hasil, serta menunjukkan kinerja dan integritas adalah ukuran utama kontribusi aparatur.

    “Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar di pundak kita, mari melangkah bersama dengan semangat yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” kata dia

    “Komitmen ini tidak menunggu hingga 2045, tetapi dimulai hari ini, melalui kerja yang terukur, integritas yang dijaga, dan tekad kolektif bahwa Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyatnya,” ungkap Menteri PPN.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP siapkan revitalisasi awal 20.000 hektare tambak Pantura

    KKP siapkan revitalisasi awal 20.000 hektare tambak Pantura

    Kami mencatat luas tambak di Pantura sekitar 78.550 hektare. Untuk tahap awal, revitalisasi akan dimulai di sekitar 20.000 hektare,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan revitalisasi awal sekitar 20.000 hektare tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura) untuk meningkatkan produktivitas perikanan budi daya.

    “Kami mencatat luas tambak di Pantura sekitar 78.550 hektare. Untuk tahap awal, revitalisasi akan dimulai di sekitar 20.000 hektare,” kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan, tahap awal revitalisasi akan dilakukan pada empat kabupaten, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Menurut Haeru, produktivitas tambak di kawasan tersebut saat ini masih rendah.

    “Produktivitas maksimal hanya 0,6 ton per hektare per tahun,” ujarnya.

    Ia mengatakan, KKP menyiapkan revitalisasi agar tambak menjadi lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

    Upaya itu, lanjut Haeru, dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, serta melibatkan peran media.

    Ia menambahkan, KKP juga menyiapkan percontohan sebagai bagian dari penguatan program revitalisasi, salah satunya melalui modeling budi daya nila salin di Karawang, Jawa Barat.

    Dalam proyek tersebut, KKP telah menyelesaikan 84 hektare pada fase pertama dan menambah 230 hektare sehingga total mencapai 315 hektare dari potensi 400 hektare.

    Ia mengatakan, proyek itu disiapkan sebagai pusat pembelajaran atau center of excellence budi daya nila salin skala industri.

    “Kami ingin produksi meningkat, tetapi ekologi tetap terjaga,” kata Haeru.

    Ia menegaskan, revitalisasi tambak Pantura sejalan dengan kebijakan ekonomi biru KKP, yang menempatkan keseimbangan ekologi dan keekonomian sebagai acuan pengembangan budi daya.

    Lebih lanjut, ia menyebut KKP saat ini masih melakukan tahapan persiapan dan penyiapan lahan, sementara pelaksanaan revitalisasi akan dilakukan setelah seluruh proses tersebut dan dukungan anggaran tersedia.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN Banten siagakan ratusan SPKLU untuk mobilitas libur akhir tahun

    PLN Banten siagakan ratusan SPKLU untuk mobilitas libur akhir tahun

    ANTARA – PT PLN Persero Unit Induk Distribusi (UID) Banten mengoperasikan sebanyak 225 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan 1 unit SPKLU mobile yang tersebar di titik-titik strategis. Hal itu disampaikan Senior Spesialis Niaga dan Pemasaran PT PLN, Paris El Hakim, pada Senin (15/12), saat  peninjauan SPKLU di Dermaga Eksekutif, Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten.
    (Susmiatun Hayati/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASDP perkuat layanan di 15 lintasan hadapi angkutan Natal-tahun baru

    ASDP perkuat layanan di 15 lintasan hadapi angkutan Natal-tahun baru

    Jakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat layanan di 15 lintasan strategis guna memastikan penyeberangan aman, tertib, dan nyaman, sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Dengan meningkatnya intensitas perjalanan akhir tahun, ASDP memperkuat pengelolaan operasional di 15 lintasan pantauan nasional yang menjadi urat nadi konektivitas antardaerah,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan pihaknya juga menyiapkan langkah antisipatif menghadapi dinamika cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.

    “Adapun sebanyak 15 lintasan prioritas yang berada di bawah koordinasi 15 cabang di 33 pelabuhan dipastikan dalam kondisi siap layanan,” ujarnya.

    Lintasan tersebut adalah Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Jangkar-Lembar, Kayangan-Pototano, Tanjung Api-Api-Tanjung Kelian, Telaga Punggur-Tanjung Uban, Ajibata-Ambarita, Nias-Sibolga, Padangbai-Lembar, Kariangau-Penajam, Bajoe-Kolaka, Bira-Pamatata, Bitung-Ternate, Hunimua-Waipirit, serta Bolok-RoteZ

    Ia menuturkan jalur-jalur itu menjadi fokus utama karena perannya yang strategis dalam mendukung arus mudik lokal, pariwisata, dan distribusi logistik selama Natal dan tahun baru.

    Ia menegaskan kesiapan itu bukan hanya soal armada dan fasilitas, tetapi juga tentang kehadiran negara dalam menjaga rasa aman masyarakat.

    “ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang andal dengan menempatkan keselamatan, empati, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama pelayanan, terutama di tengah meningkatnya mobilitas dan potensi cuaca ekstrem,” ucap Heru.

    Secara nasional, ASDP menyiapkan 222 kapal yang terdiri atas 135 kapal komersial dan 87 kapal perintis, untuk melayani 318 lintasan penyeberangan, termasuk 91 lintasan komersial dan 227 lintasan perintis.

    Berdasarkan proyeksi, pergerakan penumpang di 15 lintasan pantauan nasional diperkirakan mencapai sekitar 547 ribu orang, tumbuh 4,3 persen dibandingkan Natal dan tahun baru sebelumnya, sementara kendaraan diprediksi mencapai 868 ribu unit atau meningkat 8,9 persen.

    Puncak kepadatan diperkirakan terjadi pada 23-24 Desember 2025.

    Untuk mengantisipasi kepadatan, ASDP mengoptimalkan sistem digital Ferizy yang memungkinkan masyarakat mengatur jadwal perjalanan secara lebih tertib.

    Tiket penyeberangan hanya dapat dibeli melalui aplikasi atau situs resmi Ferizy serta mitra resmi, dengan pembayaran yang dapat dilakukan melalui ATM, mobile dan internet banking, dompet digital, serta gerai ritel.

    ASDP menegaskan tidak ada penjualan tiket di area pelabuhan, dan pengguna jasa wajib memiliki tiket paling lambat satu hari sebelum keberangkatan serta datang sesuai jadwal yang tertera.

    Di sisi layanan, ASDP memperkuat dukungan fasilitas melalui customer service 24 jam dalam satu minggu, pengoperasian layanan Express II di lintasan Merak-Bakauheni, penambahan toilet portable, serta optimalisasi penerangan dan kelistrikan pelabuhan.

    ASDP juga terus berkoordinasi dengan KSOP, BPTD, TNI-Polri, INFA, Gapasdap, dan BMKG untuk memastikan kesiapan kapal, pengaturan lalu lintas kendaraan, serta respons cepat terhadap perubahan cuaca.

    “Seiring prakiraan BMKG yang menunjukkan potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah, ASDP mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca, mengikuti arahan petugas, dan memantau informasi resmi sebelum melakukan perjalanan,” tutur Heru.

    Dengan kesiapan menyeluruh ini, tambah Heru, ASDP berkomitmen menjaga ritme libur akhir tahun agar tetap lancar, aman, dan mendukung aktivitas masyarakat serta perekonomian nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom: Biaya rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Rp50-Rp70 triliun

    Ekonom: Biaya rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Rp50-Rp70 triliun

    Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, perkiraan biaya rekonstruksi untuk penanganan bencana di Sumatera berkisar Rp50-Rp70 triliun.

    “Jadi kalau bencana itu angkanya itu antara Rp50-Rp70 triliun biaya rekonstruksi. Ini kan kemungkinan bisa lebih tinggi karena ini tiga provinsi (Sumatera Barat/Sumbar, Sumatera Utara/Sumut, dan Aceh), dan sampai sekarang masih hujan deras terus. Jadi, masih ada kemungkinan ada masalah logistik lagi,” ucapnya dalam agenda Bincang Bareng BCA – Proyeksi Ekonomi 2026 di Jakarta, Senin.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III-2025 sebesar 4,9 persen dengan rincian di daerah terdampak bencana yaitu Aceh 4,5 persen, Sumbar 3,4 persen, dan Sumut 4,6 persen.

    Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada kuartal I-2026 diprediksi masih rendah seiring jalur logistik banyak yang terputus di tiga daerah terdampak bencana, sehingga produksi takkan optimal.

    Namun, mulai kuartal II-2026, diharapkan akan tergenjot oleh karena adanya rekonstruksi dari pemerintah.

    Dalam kesempatan tersebut, David menyampaikan pula bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berpotensi turun 0,32 persen akibat bencana Sumatera dengan pertimbangan efek konsumsi.

    Menurut olahan dan data internal tim riset ekonomi BCA, efek bencana alam Sumatera menurunkan belanja masyarakat Sumbar 25,53 persen atau Rp3,8 triliun, 22,31 persen atau Rp11,8 triliun di Sumut, dan 23,92 persen atau Rp2,8 triliun di Aceh.

    Dengan asumsi belanja masyarakat terus terpuruk hingga Desember 2025, serta belanja Aceh mengalami tren serupa, maka diperhitungkan bahwa efek konsumsi pasca bencana berpotensi menurunkan 0,31 persen atau Rp18,58 triliun PDB nominal nasional pada kuartal IV-2025.

    “Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” ungkap Kepala Ekonom BCA.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkop bentuk command center untuk pantau koperasi eksisting

    Kemenkop bentuk command center untuk pantau koperasi eksisting

    Supaya dari sejak awal kami sudah bisa membuat langkah-langkah preventif agar koperasi-koperasi yang punya potensi bermasalah bisa kita atasi sedini mungkin,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi membentuk command center yang berfungsi sebagai pusat kendali data koperasi secara real-time, termasuk untuk monitoring, evaluasi, dan kategorisasi koperasi eksisting di seluruh Indonesia.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam peresmian command center di kantornya di Jakarta, Senin mengatakan, data koperasi yang tersedia sebelumnya bersifat pasif dan bergantung pada laporan manual dari koperasi eksisting.

    Namun, persentase penyampaian laporan dari koperasi relatif rendah sehingga data yang masuk tidak maksimal.

    “Dengan adanya command center, kami berharap dapat langsung melakukan monitoring dan evaluasi laporan keuangan dan profil koperasi secara lebih detail, sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan,” katanya.

    Ferry menjelaskan, pusat kendali tersebut juga akan berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini terhadap koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.

    Melalui sistem ini, Kemenkop dapat membuat kategorisasi koperasi yang sehat maupun yang bermasalah yang membutuhkan penanganan khusus.

    Dengan demikian, menurutnya, sistem ini memungkinkan Kemenkop untuk menelusuri laporan keuangan dan profil koperasi secara lebih detail, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran.

    “Supaya dari sejak awal kami sudah bisa membuat langkah-langkah preventif agar koperasi-koperasi yang punya potensi bermasalah bisa kita atasi sedini mungkin,” ucapnya.

    Ferry menyampaikan, command center juga mengintegrasikan Sistem Informasi dan Manajemen Kopdes Merah Putih, yang saat ini telah mencapai lebih dari 80 ribu koperasi berbadan hukum. Program ini memasuki tahap operasional pembangunan fisik, pelatihan, serta pengembangan model bisnis.

    Melalui command center, data Kopdes Merah Putih akan tersinkronisasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik Kopdes Merah Putih, Kejaksaan Agung, Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih hingga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

    “Command center juga akan menampilkan data secara real-time berbagai proses pembangunan koperasi, mulai dari pembangunan gudang dan gerai beserta kelengkapannya, pelaksanaan pelatihan pengurus, hingga aktivitas usaha yang dijalankan koperasi,” ucap Ferry.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK catat aset PPDP syariah naik 6,21 persen yoy pada Oktober 2025

    OJK catat aset PPDP syariah naik 6,21 persen yoy pada Oktober 2025

    Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam sektor industri keuangan syariah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa total aset industri PPDP syariah nasional tumbuh 6,21 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp70,8 triliun pada Oktober 2025.

    Ia menuturkan saat ini terdapat 28 perusahaan PPDP syariah full pledge, yang mayoritas berasal dari sektor perasuransian, serta 55 unit usaha syariah.

    “Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam sektor industri keuangan syariah,” kata Ogi Prastomiyono dalam Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta, Senin.

    Meskipun demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, baik syariah maupun konvensional, terutama mengenai rendahnya tingkat literasi dan inklusi produk PPDP.

    Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, tingkat literasi produk asuransi mencapai 45,45 persen, sementara tingkat inklusinya sebesar 28,5 persen.

    Sedangkan tingkat literasi produk dana pensiun tercatat sebesar 27,79 persen dengan tingkat inklusi hanya 5,37 persen.

    Terkait produk penjaminan, yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya, memiliki tingkat literasi dan inklusi masing-masing 42,77 persen dan 14,71 persen.

    “Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat edukasi masyarakat melalui pendekatan yang komunikatif, mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Rendahnya literasi ini berdampak langsung pada pemahaman masyarakat akan pentingnya proteksi dan perencanaan masa depan,” ucap Ogi.

    Demi meningkatkan literasi masyarakat mengenai produk PPDP, pihaknya berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk mendiseminasikan informasi mengenai keuangan syariah melalui khutbah di masjid-masjid.

    Untuk itu, OJK bersama Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Asosiasi DPLK), serta Dewan Masjid Indonesia (DMI) meluncurkan buku khotbah bermuatan syariah muamalah bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

    Ogi berharap upaya tersebut dapat menjadikan masjid sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan ekonomi, di mana para ulama dapat memberikan pemahaman yang benar agar masyarakat terhindar dari transaksi merugikan dan memilih proteksi yang sesuai prinsip syariah.

    Ia juga menegaskan pentingnya penguatan ekosistem keuangan syariah melalui produk unggulan berbasis zakat dan wakaf, serta sinergi antarpelaku industri untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko yang lebih besar.

    “Dengan sinergi antara pelaku industri PPDP, diharapkan (industri PPDP) dapat memiliki kapasitas yang memadai untuk menyediakan produk yang dapat memitigasi risiko yang lebih besar,” ujar Ogi.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Angkasa Pura BIM prediksi jumlah penumpang turun dampak bencana banjir

    Angkasa Pura BIM prediksi jumlah penumpang turun dampak bencana banjir

    Tapi tahun ini saya memperkirakan jumlah penumpang itu hanya sampai 7.000 saja per hari

    Padang Pariaman (ANTARA) – Angkasa Pura (AP) Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) memprediksi penurunan jumlah penumpang dari dan tujuan ke bandara setempat pascabanjir bandang dan tanah longsor melanda provinsi itu.

    “Sebelum Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dibuka, jumlah penumpang tiga minggu terakhir sudah mengalami penurunan,” kata General Manager Angkasa Pura II Kantor Cabang BIM Dony Subardono di Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Senin.

    Oleh karena itu, AP Kantor Cabang BIM memproyeksikan jumlah penumpang dari dan tujuan Sumbar juga mengalami penurunan saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2026. Meskipun demikian, pihaknya memastikan kondisi itu tidak akan menurunkan semangat tim untuk melayani masyarakat.

    Dony mengatakan pada libur Natal dan Tahun Baru 2025 AP Indonesia Kantor Cabang BIM mencatat total jumlah penumpang pesawat udara sebanyak 45 ribu dengan kondisi paling sibuk sebanyak 8.700 per hari.

    “Tapi tahun ini saya memperkirakan jumlah penumpang itu hanya sampai 7.000 saja per hari,” kata dia.

    Meskipun demikian, Dony mengatakan perkiraan itu belum bisa dipastikan karena kondisi saat ini masih berfluktuasi. Apalagi, Pemerintah Provinsi Sumbar masih dalam masa tanggap masa darurat hingga 22 Desember 2025.

    Ia menyebutkan saat bencana hidrometeorologi melanda Pulau Sumatra terutama Provinsi Sumbar, AP Indonesia Kantor Cabang BIM mencatat penurunan jumlah penumpang hingga 20 persen.

    Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau Padang Pariaman, Hari mengatakan Ranah Minang masih berada dalam masa puncak musim hujan hingga Desember 2025.

    “Perkiraan BMKG puncak musim hujan itu terjadi pada November dan Desember 2025,” kata Hari.

    Ia mengatakan dalam perkiraan BMKG setempat intensitas curah hujan hingga akhir tahun berada pada tahap sedang hingga lebat.

    Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat terutama yang bermukim di daerah rawan seperti perbukitan dan daerah aliran sungai untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.