Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • SKK Migas sebut investor baru akan tanda tangani kontrak di IPA 2025

    SKK Migas sebut investor baru akan tanda tangani kontrak di IPA 2025

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa terdapat investor baru dari Inggris, yaitu Enquest, yang akan menandatangani kontrak bagi hasil (Production Cost Sharing/PSC) pada IPA 2025.

    “Wajah-wajah baru, seperti Enquest, perusahaan dari Inggris, saat ini sudah memenangkan 2 WK baru. Insyaallah Mei nanti akan tandatangani PSC,” ujar Kepala Divisi Prospektivitas Migas & Manajemen Data Wilayah Kerja SKK Migas Asnidar di Jakarta, Kamis.

    Selain Enquest, Asnidar juga menyampaikan Posco, perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak dalam berbagai sektor bisnis, termasuk migas (minyak dan gas), juga akan menambah wilayah kerja (WK) migas pada tahun ini, setelah tahun lalu menandatangani kontrak.

    Pendatang baru lainnya adalah SK Earthon yang akan bermitra dengan perusahaan lain untuk menggarap WK di Indonesia.

    “Insyaallah akan tanda tangan WK juga di Mei 2025 ini,” ucap Asnidar.

    Ia menyampaikan kira-kira terdapat 5 WK yang akan ditandatangani dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition (Convex) 2025.

    Berbagai investor baru yang akan menandatangani WK tersebut termasuk ke dalam 40 investor baru yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    Asnidar berusaha untuk memanfaatkan momentum tersebut dalam menggenjot industri hulu migas Indonesia, sehingga Indonesia dapat masuk ke peta migas global. Terlebih, Indonesia memiliki 128 cekungan yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi (migas).

    Saat ini, lanjut dia, hanya 20 cekungan yang sudah berproduksi dan 27 cekungan berada di tahap discovery atau penemuan.

    “Kalau kita jumlah secara angka, 20 dan 27, berarti 47 cekungan dari 128 cekungan. Hanya 37 persen. Dalam satu dekade, angka tersebut tidak berubah. Belum berubah,” ucapnya.

    Asnidar melihat para investor baru tersebut dapat menggenjot aktivitas di hulu migas dengan memanfaatkan lebih dari 50 persen cekungan yang belum dieksplorasi.

    Selain berupaya untuk menarik investor baru di industri hulu migas Indonesia, Asnidar juga menyampaikan bahwa Indonesia berupaya untuk mempertahankan investor yang saat ini sudah beraktivitas di hulu migas Indonesia.

    Terdapat lima besar investor yang menuai perhatian dari SKK Migas, seperti Petronas, Pertamina, BP, Exxon, dan Eni.

    “Indonesia yang selama ini disampaikan sunset (migas) dan lain-lain, dengan adanya momentum ini, kami ingin masuk lagi ke peta migas global. Inilah momentum yang ingin kami kejar,” ucap Asnidar.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menpar komit perkuat pengembangan wisata Mandalika

    Menpar komit perkuat pengembangan wisata Mandalika

    Lombok Tengah (ANTARA) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan tetap komitmen untuk memperkuat pengembangan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    “Promosi pariwisata di NTB ini harus tetap diperkuat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan,” kata Menpar Widiyanti di Lombok Tengah, Kamis.

    Ia mengatakan ajang balap motor sport baik itu MotoGP maupun event lainnya yang digelar di Sirkuit Mandalika bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

    Oleh karena itu, diharapkan kolaborasi semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat dalam meningkatkan promosi, sehingga wisatawan yang datang semakin banyak.

    “Destinasi wisata di lingkar Sirkuit Mandalika ini sangat indah. Tadi saya juga mencoba berkeliling di Sirkuit Mandalika,” katanya.

    Ia mengatakan sektor pariwisata di Lombok telah menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, dengan pencapaian wisatawan sebesar 1,2 juta kunjungan atau hampir setengah dari total kunjungan di NTB yang mencapai 2,5 juta wisatawan pada 2024.

    “Dalam waktu dekat akan digelar ajang balap mobil Internasional dan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Semua harus mendukung event tersebut untuk peningkatan kunjungan wisatawan di NTB,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Komersil ITDC Troy Reza Warokka mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai dukungan luar biasa Kemenpar dalam berbagai event besar yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika.

    Mulai dari Mandalika Street Food Festival, Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP), hingga event-event Internasional di kawasan Danau Toba seperti Aquabike dan F1 Powerboat.

    “Dukungan ini tidak hanya memperkuat citra destinasi pariwisata Indonesia, tetapi juga menciptakan multiplier effect yang signifika baik dari sisi ekonomi, promosi UMKM, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.

    ITDC berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan para stakeholders lainnya, dalam mendorong terciptanya destinasi-destinasi unggulan yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga lestari secara lingkungan dan inklusif secara sosial.

    “Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan destinasi wisata,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur BI yakin kurs Rupiah stabil di tengah kebijakan tarif AS

    Gubernur BI yakin kurs Rupiah stabil di tengah kebijakan tarif AS

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini nilai tukar (kurs) Rupiah tetap stabil kendati ada kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS).

    “Kami meyakini ke depan nilai tukar Rupiah diperkirakan akan tetap stabil didukung komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” kata dia dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK): Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 yang diadakan secara virtual, di Jakarta, Kamis.

    Perry berkomitmen tinggi untuk terus memperkuat respon kebijakan dalam rangka menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah.

    Pada kesempatan tersebut, ia menerangkan bahwa kebijakan tarif AS meningkatkan risk appetite dan mendorong aliran portofolio asing keluar dari pasar domestik, sehingga tekanan terhadap kurs mata uang negara-negara emerging market, termasuk Rupiah, juga tinggi.

    Setelah pengumuman terkait kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump, tekanan besar menerpa pasar offshore non delivery forward (NDF) di luar negeri mengingat di Indonesia masih libur Idul Fitri

    Sebagai ilustrasi, pada 7 April 2025, NDF di offshore di Hong Kong atau Asia mencapai Rp17.300 per dolar AS dan Eropa pernah mencapai Rp17.400 per dolar AS. Karena itu, dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal yang sama, diputuskan ada intervensi di pasar NDF melalui counterparty, juga kantor-kantor BI di Singapura, London (Inggris), dan New York (AS).

    “Kami intervensi secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York around the world, around the clock. Alhamdulillah, dengan komitmen yang tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar offshore NDF maupun di pasar spot maupun domestic non delivery forward di dalam negeri pada pembukaan perdagangan,” ucap Perry.

    Berkat intervensi dari BI hingga saat ini, nilai tukar rupiah per 8 April 2025 menurun hingga di bawah Rp17 ribu per dolar AS, bahkan mencapai Rp16.865 per dolar AS.

    “Pada hari ini diperdagangkan di sekitar Rp16.800. Kami meyakini bahwa gerakan Rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamentalnya,” ujar Gubernur BI.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Erick Thohir siapkan gudang BUMN antisipasi peningkatan produksi beras

    Erick Thohir siapkan gudang BUMN antisipasi peningkatan produksi beras

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto guna menghadapi peningkatan produksi beras nasional tahun ini.

    Erick telah menugaskan beberapa BUMN, seperti Perum BULOG, ID FOOD, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan Perkebunan Nusantara (PTPN), serta BUMN yang memiliki fungsi distribusi dan logistik untuk menyiapkan gudang-gudang yang akan digunakan untuk menampung beras produksi nasional.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk menyiapkan gudang-gudang sementara guna mengantisipasi peningkatan produksi beras nasional, kami langsung berkoordinasi dengan BUMN-BUMN yang terlibat dalam program ketahanan pangan nasional untuk mengambil peran dan memastikan kelancaran proses penyimpanan dan distribusi beras,” ujar Erick dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Arahan ini, kata Erick sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor pangan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

    Erick juga menambahkan bahwa BUMN akan mengoptimalkan sumber daya dan teknologi untuk membangun gudang tambahan yang efisien dan efektif sehingga bisa dibangun dalam waktu singkat dan tidak membutuhkan biaya besar.

    Lebih lanjut, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Perum BULOG memiliki target penyerapan sebanyak 3 juta ton setara beras ke petani.

    Saat ini, hal tersebut sudah terealisasi sebanyak 1,5 juta ton setara beras dan target penyerapan tersebut optimis akan dicapai tahun ini. Sementara itu, total stok beras yang dikuasai BULOG telah mencapai 3 juta ton.

    Ia juga memastikan, BUMN akan melakukan sinergi dengan sektor pemerintahan lainnya untuk memastikan keberhasilan program ini, khususnya melakukan kajian terkait lokasi strategis pembangunan gudang, tata kelola, serta inovasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan produksi beras nasional.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Unilever sebut kebijakan tarif AS tak terlalu berdampak pada bisnis

    Unilever sebut kebijakan tarif AS tak terlalu berdampak pada bisnis

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. (Kode emiten: UNVR) Benjie Yap memastikan kebijakan tarif resiprokal Amerika (AS) tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaannya.

    Hal ini disebabkan oleh dominasi pasar domestik dalam struktur bisnis Unilever Indonesia.

    “95 persen dari produk yang kami jual di Indonesia diproduksi di dalam negeri. Jadi, meskipun kami tidak sepenuhnya terlindungi dari tarif AS, hal ini memberikan dasar yang kuat untuk setidaknya membatasi dampaknya (tarif AS),” ujar Benjie Yap dalam paparan kinerja keuangan di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan struktur penjualan produk, sepanjang kuartal I 2025, Perseroan mencatat penjualan domestik sebesar Rp9,14 triliun, sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9,79 triliun.

    “Penjualan domestik meningkat sebesar 21,6 persen (qtq) dari kuartal IV 2024, terkoreksi sebesar 6,6 persen (yoy) dari tahun ke tahun,” kata dia.

    Sementara, segmen ekspor justru mencatatkan kenaikan dari Rp286,45 miliar menjadi Rp322 miliar.

    Di sisi lain, laba bersih tercatat Rp1,2 triliun, turun 14,6 persen (yoy), namun melonjak 244,7 persen secara kuartalan (qtq), seiring penyesuaian strategi operasional termasuk pengurangan stok dan penyesuaian harga.

    Meski dampak kebijakan tarif AS dinilai minim, Benjie mengakui bahwa ketidakpastian global tetap menjadi tantangan tersendiri.

    Ia menekankan pentingnya kesiapan perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan skenario perubahan iklim usaha global.

    “Ada banyak skenario yang sedang saya dan Neeraj (Direktur Keuangan Neeraj Lal) siapkan. Kami menyusun langkah-langkah kontinjensi untuk masing-masing skenario tersebut. Namun sekali lagi, seperti yang dikatakan Neeraj, kita tidak pernah tahu skenario mana yang benar-benar akan terjadi karena situasinya sangat fluktuatif,” jelasnya.

    Benjie juga berharap agar belanja pemerintah meningkat dan kebijakan tarif dagang AS dapat kembali stabil, demi mendorong iklim usaha yang lebih baik, terutama pada paruh kedua 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Lombok Barat tertibkan vila dan penginapan tak berizin

    Pemkab Lombok Barat tertibkan vila dan penginapan tak berizin

    Lombok Barat (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen untuk menertibkan vila maupun penginapan yang tidak memiliki izin dan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP.

    Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha mengatakan pihaknya melakukan pendataan dan penginapan yang berizin maupun tidak berizin sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Lombok Barat.

    “Pendataan itu agar kami memiliki database yang valid dan jelas terkait vila dan penginapan agar kami dapat menghitung potensi PAD secara jelas untuk mencegah kebocoran PAD,” ujarnya di Lombok Barat, Kamis.

    Nurul menuturkan bangunan vila atau penginapan yang dibangun di Lombok Barat harus memiliki izin agar penanggung jawab dan pengelolaannya jelas. Hal itu juga sebagai bentuk antisipasi terhadap keberadaan vila tak berizin yang berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan kegiatan negatif.

    Menurutnya, selama ini data perizinan vila dan homestay cenderung berbeda jumlahnya di setiap kecamatan dan lebih terpusat di Kecamatan Batulayar.

    Wakil Bupati Nurul lantas meminta organisasi perangkat daerah untuk turun langsung ke lapangan melakukan pendataan secara menyeluruh agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Saya mengharapkan baik dari Dinas Perizinan, Bapenda, dan camat harus turun lapangan untuk mencari data mengenai bangunan vila maupun lainnya yang sudah memiliki izin maupun belum berizin untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat mencatat ada 351 vila dan hotel yang tersebar di seluruh kecamatan di Lombok Barat.

    Jumlah penginapan di Kecamatan Batulayar tercatat sebanyak 162 penginapan yang meliputi vila, hotel, hotel melati, apartemen, penginapan backpacker, pondok wisata, dan akomodasi lainnya. Namun, jumlah vila tercatat ada 46 vila yang terdiri dari 20 vila berizin dan 26 vila tidak memiliki izin.

    Badan Pendapatan Daerah segera memeriksa tempat penginapan yang sudah tidak digunakan atau ditutup agar bisa ditagih wajib pajak sesuai dengan kondisi masing-masing.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dirut ASDP: Kolaborasi wujudkan Angkutan Lebaran 2025 aman dan lancar

    Dirut ASDP: Kolaborasi wujudkan Angkutan Lebaran 2025 aman dan lancar

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan berkat kolaborasi lintas sektor sehingga bisa mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 yang aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

    “ASDP berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan layanan Angkutan Lebaran 2025 yang aman, lancar, dan tertib,” kata Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Heru menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan angkutan Lebaran 2025 di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI-Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah.

    Selain itu, kontribusi dari dinas perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan.

    “Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujarnya.

    Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5 persen ketimbang tahun sebelumnya.

    Jumlah kapal meningkat 3,81 persen menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2 persen menjadi 21.973 perjalanan.

    Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2 persen yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.

    Heru menegaskan bahwa pencapaian positif tahun itu akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan layanan di masa depan.

    Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan angkutan Lebaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9 persen. Ia mengutip hasil survei yang dilakukan bersama Litbang Kompas.

    “Sebanyak 92,1 persen masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” imbuh Menhub.

    Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31 persen angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.

    Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.

    Sementara itu, Ketua Komisi V (membidangi infrastruktur dan perhubungan) DPR RI Lasarus turut mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mulai Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian RI, BMKG, Basarnas, serta BUMN.

    “Dan swasta yang berkontribusi aktif menjamin kelancaran dan keselamatan Angkutan Lebaran,” ujarnya.

    Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady juga menyoroti peran ASDP yang semakin strategis dalam menghadirkan pelayanan prima.

    Menurutnya, ASDP berhasil menyediakan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan, penerapan tarif satu harga, dan manajemen tiket daring Ferizy yang kini semakin baik.

    “ASDP telah melakukan perubahan total dalam pelayanannya untuk menekan kepadatan. Walau terjadi antrean namun dapat terurai dengan baik,” kata Hamka.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah buka skema bantuan kepemilikan rumah bagi awak media

    Pemerintah buka skema bantuan kepemilikan rumah bagi awak media

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka skema bantuan kepemilikan rumah bagi berbagai kelompok pekerja, termasuk awak media.

    Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal ini sejalan dengan tantangan yang hadir di tengah keinginan masyarakat untuk memiliki rumah.

    “Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid Herdikusuma.

    Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.

    “Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” ujarnya.

    Adapun pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.

    Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF).

    Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5 persen per tahun. Harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, menjadikannya sangat kompetitif.

    “Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujar Heri.

    Adapun program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

    “KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita,” kata Heri.

    Program ini selaras dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan pembangunan sektor perumahan nasional. Tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi pemerintah juga memastikan prosesnya lebih sederhana, cepat, dan bebas dari hambatan birokratis yang kerap menjadi kendala.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendag siap bantu pelaku usaha lakukan diversifikasi pasar

    Kemendag siap bantu pelaku usaha lakukan diversifikasi pasar

    Kami siap membantu untuk pengusaha ekspor yang akan melakukan diversifikasi pasar. Kita siap membantu untuk mencarikan pasar-pasar baru tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap membantu pengusaha ekspor untuk melakukan diversifikasi pasar guna menghadapi dampak dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan perang dagang.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan Pemerintah akan mencarikan pasar-pasar baru bagi pelaku usaha yang terdampak langsung dengan tarif resiprokal.

    “Kami siap membantu untuk pengusaha ekspor yang akan melakukan diversifikasi pasar. Kita siap membantu untuk mencarikan pasar-pasar baru tersebut,” ujar Puntodewi di Jakarta, Kamis.

    Puntodewi mengatakan saat ini Pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan AS untuk mencari solusi dari pengenaan tarif sebesar 32 persen terhadap produk-produk yang akan masuk ke dalam negara tersebut.

    Kemendag juga telah berkoordinasi dengan seluruh asosiasi untuk mengantisipasi diversifikasi pasar, serta mengakomodir pasar apa saja yang dibutuhkan oleh para eksportir.

    Di sisi lain, kata Puntodewi, ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan diversifikasi pasar, agar Indonesia tak selalu ketergantungan terhadap AS, meski ada beberapa sektor yang memang tidak bisa dihindari.

    “Ini harus dilakukan meskipun mungkin untuk beberapa sektor agak susah, karena kan untuk beberapa sektor, pasarnya memang di situ. Kemudian, mekanisme-nya sudah di-set, jadi kalau langsung pindah jadi homework sendiri untuk kita mempersiapkan para eksportir untuk bisa memindahkan pasarnya,” kata Puntodewi.

    Lebih lanjut, Puntodewi mengatakan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia, setelah China. Ekspor ke Amerika diperkirakan akan mengalami penurunan akibat harga barang yang naik pada negara tersebut.

    Menurut Puntodewi, hal ini juga akan terjadi pada 75 negara yang melakukan perdagangan dengan Amerika. Oleh karenanya, Pemerintah melakukan langkah negosiasi untuk mendapatkan relaksasi tarif.

    “Pasar AS cukup besar dan pemerintah juga melakukan pengamanan dengan negosiasi dan lain-lain. Market-nya memang besar, ketergantungan dunia juga besar, lebih dari 75 negara juga melakukan negosiasi supaya bisa direlaksasi lah,” imbuh Puntodewi.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perbankan “prudent” jaga pertumbuhan kredit di tengah tantangan global

    Perbankan “prudent” jaga pertumbuhan kredit di tengah tantangan global

    Khususnya untuk sektor-sektor tertentu yang dinilai akan sangat terdampak dengan adanya kebijakan tarif dari Trump, saya yakin akan lebih dijaga, tidak seagresif waktu-waktu sebelum adanya trade war ini

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum I Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Alexandra Askandar meyakini, bank-bank nasional tetap mengedepankan sikap yang prudent untuk menjaga pertumbuhan kreditnya di tengah tantangan ekonomi global yang berlangsung.

    “Khususnya untuk sektor-sektor tertentu yang dinilai akan sangat terdampak dengan adanya kebijakan tarif dari Trump, saya yakin akan lebih dijaga, tidak seagresif waktu-waktu sebelum adanya trade war ini,” kata Alexandra saat dijumpai usai mengikuti program siniar (podcast) ANTARA TV di Grha BNI, Jakarta, Kamis.

    Dari sisi likuiditas, Alexandra menyebutkan bahwa rata-rata loan to deposit (LDR) industri perbankan saat ini sudah berada di sekitar 90 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Likuiditas yang tidak se-ample dibandingkan periode-periode sebelumnya akan menjadi faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan kredit. Namun di sisi lain, Alexandra juga mengingatkan bahwa dalam hal asset quality, bank-bank akan lebih berhati-hati menjaga pertumbuhan kreditnya.

    Dalam mengantisipasi risiko dan dampak rambatan global, Alexandra mengatakan bahwa industri perbankan juga melakukan stress test untuk mengetahui tingkat ketahanan debitur, khususnya debitur yang berada di sektor-sektor terdampak akibat tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    “Jadi saya yakin, ini semua sudah dilakukan dari sisi manajemen risiko dengan baik oleh masing-masing bank,” kata dia.

    Selain itu, perbankan juga tetap mengantisipasi kemungkinan risiko peningkatan kredit macet (non-performing loan/NPL). Dalam hal ini, dibutuhkan pula dukungan regulator kepada industri untuk menghindari risiko tersebut. Menurut Alexandra, komunikasi antara industri dan regulator juga perlu dilakukan secara kontinu.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan kredit perbankan pada Februari 2025 tercatat sebesar 10,30 persen year on year (yoy) menjadi Rp7.825 triliun. Sementara dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh 5,75 persen yoy menjadi Rp8.926 triliun.

    Pertumbuhan DPK ini masih berada di bawah pertumbuhan kredit. Namun menurut OJK, likuiditas industri perbankan pada Februari 2025 tetap memadai.

    Loan to deposit ratio (LDR) perbankan berada pada level 87,67 persen per Februari 2025. Sementara liquidity coverage ratio (LCR) berada pada level 210,14 persen pada periode yang sama.

    Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) juga masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. AL/NCD dan AL/DPK per Februari 2025 masing-masing tercatat 116,76 persen dan 26,35 persen.

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat minat penyaluran kredit (lending standard) dan kondisi likuiditas masih memadai, meskipun sejumlah bank mulai menghadapi kendala dalam meningkatkan pendanaan baik DPK maupun sumber lainnya untuk penyaluran kredit.

    Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025, Rabu (23/4).

    BI melaporkan pertumbuhan kredit pada Maret 2025 sebesar 9,16 persen yoy atau lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 10,30 persen yoy.

    Adapun pada tahun ini, bank sentral Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan akan menuju ke batas bawah kisaran 11-13 persen.

    Ke depan, menurut BI, berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek permintaan kredit dan preferensi penempatan aset likuid perbankan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025