Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BPOM lepas ekspor 170 ton rempah bebas Cs-137 ke Amerika Serikat

    BPOM lepas ekspor 170 ton rempah bebas Cs-137 ke Amerika Serikat

    ANTARA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan sejumlah sertifikat bebas isotop radioaktif sesium (Cs-137) bagi produk rempah-rempah yang hendak diekspor. Sebanyak 170 ton produk rempah-rempah di antaranya diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (15/12). (Hanif Nasrullah/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Barantin siapkan Palembang jadi hub ekspor komoditas perkebunan

    Barantin siapkan Palembang jadi hub ekspor komoditas perkebunan

    Palembang, Sumsel (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyiapkan Kota Palembang, Sumsel, menjadi pusat atau hub ekspor komoditas perkebunan dari Sumsel, yang selama ini melalui Lampung.

    “Berdasarkan data komoditas perkebunan Sumsel seperti kopi tercatat diekspor melalui Lampung. Dengan menjadikan Palembang sebagai hub, bisa tercatat sebagai ekspor daerah ini,” kata Kepala Barantin Sahat M Panggabean seusai peluncuran aplikasi Go Ekspor di Palembang, Senin.

    Dia menjelaskan dengan menjadikan Palembang sebagai hub ekspor, diharapkan bisa lebih mempercepat distribusi barang dan menekan biaya logistik dari kawasan Sumsel.

    Selain itu, dapat mengoptimalkan sistem ketelusuran untuk memastikan asal usul komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan produk wajib karantina lainnya yang akan diekspor.

    “Palembang memungkinkan menjadi hub ekspor karena memiliki banyak komoditas unggulan dan didukung infrastruktur pelabuhan yang memadai,” ujar Sahat.

    Sementara, Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Sumsel Sri Endah Ekandari mengatakan pada 2025 ini pihaknya telah memfasilitasi ekspor langsung sejumlah komoditas perkebunan dan produk olahannya dari Pelabuhan Boom Baru, Palembang.

    “Kami telah memfasilitasi ekspor kopi dari Kabupaten Lahat dan Muara Enim, serta minyak kelapa mentah (CNO) dari Kabupaten Banyuasin ke Malaysia, serta serat nanas asal Kota Prabumulih ke Spanyol,” ujarnya.

    Menurut dia, peran penting BKHIT Sumsel dalam memastikan produk perkebunan yang akan diekspor memenuhi standar keamanan dari mikroorganisme pengganggu tumbuhan dan persyaratan teknis dari negara tujuan.

    Rangkaian tindakan karantina dilakukan secara ketat, mulai dari pemeriksaan fisik, ketelusuran asal usul komoditas, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat fitosanitari.

    Fitosanitari adalah serangkaian tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan sebelum mengekspor komoditas pertanian dan perkebunan.

    Dengan melalui pendampingan tim BKHIT Sumsel, diharapkan produk yang akan diekspor itu benar-benar memenuhi standar dan persyaratan, sehingga ketika sampai di negara tujuan ekspor tidak mengalami masalah atau penolakan, kata Sri Endah.

    Pewarta: Yudi Abdullah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gelar operasi pasar, Pertamina pastikan LPG masyarakat terpenuhi

    Gelar operasi pasar, Pertamina pastikan LPG masyarakat terpenuhi

    ANTARA – PT Pertamina Patra Niaga regional Sumbagut, melakukan operasi pasar LPG subsidi, di delapan kecamatan, Aceh Besar, (15/12).Region Manager Retail Pertamina Sumbagut I Gusti Bagus, meminta masyarakat tak perlu khawatir terhadap kelangkaan elpiji, sebab kebutuhan masyarakat akan terus dipenuhi. (Aprizal Rachmad/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemulihan energi pascabencana dipercepat, stok BBM dan LPG aman

    Pemulihan energi pascabencana dipercepat, stok BBM dan LPG aman

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai progres perbaikan kerusakan di lokasi bencana saat ini, termasuk ketersediaan stok bahan bakar minyak dan LPG (liquefied petroleum gas).

    “Semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Jadi, kalau kita untuk Nataru, insyaallah aman Bapak, sekalipun kita kena persoalan di bencana,” ucap Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam penanganan pascabencana, Bahlil melaporkan pemulihan pasokan listrik di sejumlah wilayah yang terdampak bencana.

    Dia menjelaskan pemulihan listrik di Sumatera Utara telah mencapai 99,9 persen, tersisa sekitar 50 desa di empat kabupaten yang belum teraliri listrik.

    “Ternyata itu bukan karena persoalan banjir saja, tapi memang jaringan listrik kita yang belum ada di sana,” kata Bahlil.

    Pada kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa penyaluran listrik tidak dapat dipaksakan sebelum kondisi dinyatakan aman guna mencegah risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan masyarakat.

    “Kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua ke desa-desa yang ada karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat,” kata Bahlil menjelaskan.

    Selain itu, Bahlil juga menyampaikan progres terkait mobilisasi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di daerah terdampak bencana Sumatra.

    Menurut Bahlil, pemerintah terus berupaya memaksimalkan penyaluran BBM dan LPG agar sampai ke seluruh wilayah terdampak.

    “Kemudian kalau Aceh, Bapak Presiden, jujur saya katakan di tiga kabupaten itu memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa karena akses darat belum bisa. Jadi, kami masih drop dengan Pertamina pakai heli, pakai pesawat Hercules,” ucap Bahlil.

    “Ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan. Apa pun yang bisa kita dorong untuk bisa melakukan percepatan, kita maksimalkan potensinya yang ada,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPOM lepas ekspor 174 ton rempah bebas Cs-137 ke Amerika Serikat

    BPOM lepas ekspor 174 ton rempah bebas Cs-137 ke Amerika Serikat

    Surabaya, Jatim (ANTARA) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melepas ekspor 174 ton produk rempah-rempah yang telah dinyatakan bebas isotop radioaktif sesium (Cs-137) tujuan Amerika Serikat.

    “Terdiri atas komoditas cengkeh dan kayu manis sebanyak 174 ton, nilainya mencapai Rp14 miliar,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar saat melepas ekspor di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jatim, Senin.

    Produk-produk rempah yang diekspor berasal dari sejumlah perusahaan di tanah air yang sebelumnya mendapatkan import alert dengan status “yellow” maupun “red list” dari otoritas Amerika Serikat terkait dugaan kontaminasi Cs-137.

    Saat itu, otoritas Amerika Serikat kemudian menyepakati BPOM sebagai otoritas Indonesia yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi bebas Cs-137 bagi produk rempah-rempah dalam negeri yang hendak diekspor.

    Ikrar memaparkan penerbitan sertifikat bebas Cs-137 dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang berwenang meneliti radioaktif.

    “Selain Bapeten, teknis ahlinya juga ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kita berkoordinasi dengan dua lembaga ini yang mengatur rutenya. Selanjutnya, BPOM mengesahkannya dengan menerbitkan sertifikat,” ujarnya.

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 dan Masyarakat Berisiko Terdampak Bara Krishna Hasibuan mengapresiasi langkah cepat BPOM bersama instansi terkait lainnya yang telah mengembalikan kepercayaan internasional terkait regulasi ekspor.

    “Kita telah menjamin produk-produk makanan, komoditas apapun itu bisa sesuai dengan standar internasional sehingga tidak membahayakan konsumen,” ucapnya.

    Terdata, Indonesia memiliki potensi ekspor berbagai produk makanan yang mengandung rempah-rempah senilai Rp500 triliun ke berbagai negara di dunia.

    BPOM menyatakan telah menerbitkan beberapa sertifikat bebas Cs-137 terhadap sejumlah produk makanan yang mengandung rempah-rempah lainnya yang dalam waktu dekat siap diberangkatkan ke Arab Saudi, China, Brasil dan juga Amerika Serikat.

    Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nashrullah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag resmi menerbitkan aturan baru Minyakita

    Mendag resmi menerbitkan aturan baru Minyakita

    Ketersediaan Minyakita di pasar rakyat adalah hal penting, mengingat pasar rakyat sebagai barometer pasokan dan harga, sekaligus tempat yang mudah dijangkau konsumen.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Revisi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola minyak goreng rakyat Minyakita, khususnya pada aspek distribusi, stabilisasi harga, serta pengawasan yang lebih menyeluruh.

    “Kami meyakini efisiensi dalam pendistribusian Minyakita akan lebih mendorong pembentukan harga sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita untuk mendukung stabilitas harga minyak goreng,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Ia menyebut pemerintah akan memperkuat distribusi Minyakita melalui badan usaha milik negara (BUMN) karena selama ini terbukti mampu menjaga harga jualnya sesuai HET. Permendag Nomor 43 Tahun 2025 akan membantu mewujudkan efisiensi distribusi tersebut.

    Penguatan peran BUMN sebagai distributor Minyakita tersebut merupakan salah satu poin penyempurnaan kebijakan minyak goreng rakyat yang tertuang dalam ketentuan pengaturan dalam permendag.

    Upaya itu untuk memastikan distribusi berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga harga Minyakita dapat terjaga sesuai HET di berbagai wilayah.

    Aturan ini juga memperkuat kembali pengaturan pengutamaan penyaluran Minyakita di pasar rakyat. Fokusnya ada pada penguatan pasar rakyat sebagai saluran distribusi utama.

    Mendag memastikan ketersediaan Minyakita di pasar rakyat adalah hal penting, mengingat pasar rakyat sebagai barometer pasokan dan harga, sekaligus tempat yang mudah dijangkau konsumen.

    “Pasar rakyat sendiri merupakan barometer ekonomi nasional. Pasar rakyat menjadi objek pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok,” katanya lagi.

    Dari sisi pengawasan, pemerintah memperketat penegakan hukum untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran serta upaya spekulatif yang dapat mengganggu pasokan dan stabilitas harga.

    Salah satu opsi penguatan pengaturan dalam revisi permendag ini, yaitu adanya pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan penerbitan persetujuan ekspor, pembekuan persetujuan ekspor, dan/atau pembekuan akun pada Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) Kementerian Perdagangan bagi yang terbukti melanggar ketentuan.

    Permendag 43/2025 disusun berdasarkan kajian komprehensif oleh Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag melalui analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) dan diperkuat kajian akademis yang bekerja sama dengan civitas academica.

    Budi kembali menegaskan bahwa Minyakita bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan minyak goreng rakyat yang diatur tata kelola dan distribusinya oleh pemerintah agar dapat dijual dengan harga terjangkau sesuai HET.

    Oleh karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan harga Minyakita dijaga melalui pengaturan distribusi, bukan melalui mekanisme subsidi anggaran negara.

    Permendag 43/2025 ditetapkan pada 9 Desember 2025 dan diundangkan pada 12 Desember 2025. Aturan ini merevisi Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Percepatan pemulihan distribusi BBM pascabencana banjir bandang di Sumatera

    Percepatan pemulihan distribusi BBM pascabencana banjir bandang di Sumatera

    Rabu, 3 Desember 2025 11:48 WIB

    Foto udara antrean warga mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Langsa, Aceh, Selasa (2/12/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan awak mobil tangki (AMT) BBM tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Suhendra/rwa.

    Foto udara antrean warga mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Langsa, Aceh, Selasa (2/12/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan awak mobil tangki (AMT) BBM tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Suhendra/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP mengintegrasikan budi daya ikan dengan Kopdes Merah Putih

    KKP mengintegrasikan budi daya ikan dengan Kopdes Merah Putih

    Kami mengoneksikan program perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar unit usaha budi daya bisa dikelola secara kelembagaan dan berkelanjutan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengintegrasikan pengembangan perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, integrasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis teknologi bioflok yang dikelola oleh koperasi desa.

    “Kami mengoneksikan program perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar unit usaha budi daya bisa dikelola secara kelembagaan dan berkelanjutan,” kata Haeru dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan, di Jakarta, Senin.

    Bioflok merupakan teknologi budi daya ikan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menjaga kualitas air sekaligus meningkatkan efisiensi pakan, sehingga cocok diterapkan pada skala usaha masyarakat.

    Pada tahap awal, KKP menjalankan 100 titik kampung perikanan budi daya tematik bioflok yang tersebar di sejumlah daerah, yakni 2 titik di Jawa Barat, 45 titik di Jawa Tengah, 8 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 45 titik di Jawa Timur.

    Menurut Haeru, setiap unit bioflok terdiri atas 24 lubang atau kolam budi daya, dengan potensi produksi mendekati 5 ton ikan dalam satu siklus.

    “Kalau 1 lubang saja sekitar 200 kilogram (kg), dikalikan 24 lubang, maka satu siklus itu hampir mencapai 5 ton,” ujarnya.

    Ia menjelaskan koperasi desa memperoleh margin usaha sekitar Rp1.000 per kg, sehingga dalam satu siklus produksi koperasi berpotensi meraih margin sekitar Rp5 juta.

    “Kalau marginnya per kilogram koperasi dapat seribu saja, maka setiap satu kali siklus bisa sekitar Rp5 juta,” ujar Haeru.

    Dengan asumsi 3 hingga 3,5 siklus budi daya per tahun, Haeru menilai skema tersebut cukup untuk menggerakkan unit usaha koperasi di tingkat desa.

    KKP menargetkan pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis bioflok tersebut diperluas menjadi 500 titik pada 2026, seiring penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pengelola usaha produktif di desa.

    “Tahun depan kami rencanakan pengembangan di 500 titik lagi. Ini bagian dari sinergi program pemerintah,” kata dia lagi.

    Ia menegaskan pendekatan koperasi penting agar usaha budi daya tidak berjalan secara individual, melainkan terorganisasi dalam kelembagaan ekonomi yang mampu mengelola produksi, pemasaran, dan pembiayaan secara kolektif.

    Dengan koperasi, kata dia pula, usaha budi daya tidak lagi bergerak sendiri, tetapi terorganisasi, sehingga lebih efisien dan berkelanjutan.

    Haeru menambahkan integrasi perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang menempatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi sebagai prinsip utama.

    “Produksi bisa meningkat, koperasi bergerak, kesejahteraan naik, tetapi lingkungan tetap terjaga,” ujarnya pula.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sesmenko: Penyelenggaraan sistem INSW pada 2025 sudah penuhi target

    Sesmenko: Penyelenggaraan sistem INSW pada 2025 sudah penuhi target

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan penyelenggaraan sistem Indonesia National Single Window (INSW) sepanjang 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan.

    Capaian tersebut tecermin dari percepatan layanan ekspor, impor, dan logistik berbasis elektronik serta peningkatan integrasi antarkementerian dan lembaga (K/L).

    Saat memimpin Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW di Jakarta, Senin​​​​​, Susiwijono menjelaskan Dewan Pengarah INSW saat ini sudah melibatkan 21 kementerian/lembaga (K/L) yang terkait langsung dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik, atau meningkat dibandingkan sebelumnya yang berjumlah 18 K/L.

    Penambahan tersebut dinilai memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan sistem nasional.

    “Tugas Rakor Dewan Pengarah INSW selama ini untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antarkementerian/lembaga. Evaluasi berbagai kegiatan juga dilakukan bersama-sama,” kata dia.

    Dalam rakor tersebut, diusulkan lima isu strategis untuk dikejar pada 2026, yakni penyesuaian regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), serta mekanisme pengawasan Strategic Trade Management.

    Sesmenko menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah mengamanatkan agar perizinan kegiatan ekspor, impor, serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor (lartas) dan neraca komoditas (NK) diajukan melalui Sistem INSW.

    “Seluruh K/L agar menyesuaikan regulasinya sejalan dengan PP 28/2025,” pesan Sesmenko.

    Selain itu, Susiwijono menyebutkan bahwa Indonesia akan menerapkan Strategic Trade Management (STM) dalam rangka pengawasan ekspor.

    Sebab, STM menjadi salah satu persyaratan dalam negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

    Lebih lanjut, Susiwijono turut mengapresiasi capaian INSW setahun belakangan yang sudah memenuhi target.

    Dia berharap seluruh anggota Dewan Pengarah INSW dapat menyampaikan masukan atas isu-isu strategis yang diusulkan serta menindaklanjuti melalui pembahasan teknis.

    Dalam rapat tersebut juga dibahas tindak lanjut isu-isu strategis yang telah disepakati pada rapat semester I 2025, antara lain penguatan manajemen risiko melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM), penyesuaian kebijakan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, layanan perizinan dalam satu aplikasi, serta rencana perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW.

    Sementara itu, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Oza Olavia melaporkan sejumlah capaian kinerja INSW sepanjang 2025.

    Ia menyebutkan sistem INSW kini menjadi satu pintu utama interaksi pelaku usaha dengan pemerintah melalui prinsip single submission, single processing, dan single decision making.

    Sebelumnya, pelaku usaha harus berhubungan dengan seluruh K/L. Namun, dengan adanya sistem INSW, interaksi pelaku usaha dengan pemerintah cukup diwakili melalui satu aplikasi sebagai pintu masuk yang telah terintegrasi dengan sistem K/L terkait.

    “Proses yang selama ini kita lakukan manual, kita integrasikan secara elektronik melalui sistem, sehingga prinsip single submission data & information, single & synchronous processing data & information, dan single decision making, bisa berjalan dengan baik,” jelas Oza.

    Adapun LNSW mencatat, hingga November 2025 rata-rata service level agreement (SLA) layanan INSW mencapai 1,24 hari.

    Implementasi integrasi perizinan ekspor dan impor juga menghasilkan efisiensi waktu sebesar 66,55 persen dan efisiensi biaya 63,39 persen berdasarkan survei 2024.

    Selain itu, pengembangan sistem sepanjang 2025 melampaui target, dengan 549 ruang lingkup perubahan yang telah diselesaikan dari target awal 249 perubahan.

    Di sisi lain, INSW juga berperan sebagai hub pertukaran data elektronik dengan negara mitra, baik di tingkat regional melalui ASEAN Single Window maupun secara bilateral dengan sejumlah negara.

    Rata-rata waktu pengiriman dokumen perdagangan ASEAN pada 2025 tercatat hanya 12,1 menit, jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman fisik sebelumnya yang dapat memakan waktu hingga belasan jam.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPKS OJK dan DSN MUI inisiasi pembahasan fatwa usaha bulion syariah

    KPKS OJK dan DSN MUI inisiasi pembahasan fatwa usaha bulion syariah

    inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mulai membahas fatwa terkait usaha bulion atau bank emas.

    “Pada tanggal 3-4 Desember 2025 yang lalu, KPKS telah melakukan FGD atau Focus Group Discussion bersama DSN MUI membahas usulan fatwa terkait kegiatan usaha bulion syariah,” ujar Dian Ediana Rae, yang juga Ketua KPKS, di Jakarta, Senin.

    Selain kegiatan bulion, ia menyampaikan bahwa kedua lembaga tersebut juga telah melakukan sejumlah pertemuan selama Juni-Desember 2025.

    Beberapa hal yang dibahas di antaranya terkait daftar efek syariah, kripto syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, pengembangan kebijakan dan produk perbankan syariah, serta Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) Produk Investasi Perbankan Syariah.

    Dian menuturkan, kolaborasi dengan DSN MUI tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya untuk memperluas ragam instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Ia mengatakan, inovasi produk syariah diperlukan untuk mempertahankan tren positif industri keuangan syariah di tanah air.

    Berdasarkan Islamic Finance Development Report 2024, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat dunia dalam Islamic Finance Development Indicator (IFDI).

    “Peringkat ini didukung oleh performa kuat di berbagai indikator utama, seperti pendidikan dan penelitian, di mana Indonesia mencatatkan jumlah institusi pendidikan serta publikasi ilmiah yang tinggi di bidang keuangan syariah,” kata Dian.

    Ia menilai, pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan keuangan syariah global.

    “Selain itu, Indonesia juga menempati posisi yang sangat kompetitif dalam hal regulasi dan penyelenggaraan kegiatan terkait industri (keuangan syariah) ini. Ini menandakan bahwa dukungan ekosistem, baik dari sisi kebijakan maupun aktivitas industri, terus diperkuat,” ujarnya lagi.

    Tidak hanya pengembangan dan pengaturan produk keuangan syariah, OJK juga menekankan pentingnya meningkatkan literasi dan inklusi terkait industri keuangan syariah di tengah masyarakat.

    Pihaknya pun menggandeng Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Asosiasi DPLK), dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk meluncurkan buku khutbah syariah muamalah bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

    Dian menyatakan, peluncuran buku khutbah tematik tersebut merupakan upaya kultural untuk memberikan pemahaman mengenai layanan keuangan syariah kepada masyarakat luas melalui masjid dan lembaga pendidikan.

    “Kami percaya bahwa dengan dukungan ekosistem pengetahuan yang kuat, termasuk melalui penerbitan buku seperti ini, industri keuangan syariah Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, inklusif, dan kompetitif baik di tingkat nasional maupun global,” ujarnya pula.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.