Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Airlangga pastikan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi bukan anggota TNI aktif

    Airlangga pastikan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi bukan anggota TNI aktif

    Purnawirawan, jadi enggak ada masalah (menjabat),

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru dilantik, Djaka Budhi Utama bukan anggota TNI aktif atau berstatus purnawirawan.

    “Purnawirawan, jadi enggak ada masalah (menjabat),” ujar Airlangga usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

    Sebagaimana diketahui, Djaka sebelumnya merupakan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Angkatan Darat (AD). Namun, saat ini telah berstatus purnawirawan.

    Sebelum menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai, Djaka merupakan Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

    Adapun pada Jumat (23/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pacu daya saing minyak atsiri, Kemenperin gelar Aromatika Indofest

    Pacu daya saing minyak atsiri, Kemenperin gelar Aromatika Indofest

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siap menggelar ajang Aromatika Indofest 2025 bersama para pemangku kepentingan strategis sebagai upaya memacu daya saing minyak atsiri Indonesia.

    “Semoga program ini dapat menjadi momentum penting dalam memperkenalkan dan memajukan produk unggulan dari industri minyak atsiri ke pasar dunia,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat praacara Aromatika Indofest 2025 di Kantor Kemenperin RI Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, Faisol mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan industri minyak atsiri termasuk mendorong pengembangan industri hilir hingga promosi yang lebih luas.

    “Tahun ini, Kemenperin hadir dalam program inisiatif strategis yang mampu mengintegrasikan promosi, edukasi, kolaborasi, dan inovasi dalam satu rangkaian kegiatan terpadu melalui penyelenggaraan Aromatika Indofest 2025,” ujar Faisol.

    Ia pun berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk melahirkan gagasan baru, penguatan ekosistem minyak atsiri, perluasan akses dan pangsa pasar minyak atsiri, serta menumbuhkan apresiasi terhadap karya, inovasi, dan kontribusi dalam bidang minyak atsiri.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, ajang eksplorasi minyak atsiri Indonesia dengan tema “Aroma Nusantara, Wangi Alami, Karya Anak Negeri” ini akan digelar di Plaza Industri Kemenperin, Jakarta, 9-11 Juli 2025.

    Pada kegiatan tersebut, nantinya akan dihadirkan pameran yang melibatkan industri pengolahan dan mesin, bahan penolong, asosiasi, hingga lembaga riset dan inovasi.

    Lebih lanjut, ada juga kompetisi meracik parfum dan aroma terapi, serta lokakarya dan bincang-bincang bersama para pelaku industri minyak atsiri Indonesia.

    “Harapannya, ajang ini bisa memperkuat ekosistem industri minyak atsiri Indonesia agar inovatif dan berkelanjutan, serta menjadi wadah kolaborasi stakeholder agar berdaya saing,” ujar Putu.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani lantik tiga dirjen baru untuk direktorat tambahan Kemenkeu

    Sri Mulyani lantik tiga dirjen baru untuk direktorat tambahan Kemenkeu

    Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik tiga pejabat eselon I untuk menempati posisi di tiga direktorat jenderal (dirjen) yang baru dibentuk.

    Ketiga direktorat baru itu yakni Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal yang kini dipimpin Febrio Nathan Kacaribu, Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang dipimpin Masyita Crystallin, serta Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan yang dipimpin oleh Suryo Utomo.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya saat Pelantikan Pejabat Eselon I di Gedung Djuanda I, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Febrio sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, sedangkan Masyita merupakan Staf Khusus Menteri Keuangan.

    Sementara, Suryo Utomo, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pajak, dipercaya memimpin badan baru yang berfokus pada transformasi digital dan intelijen keuangan.

    Penambahan direktorat ini merupakan bagian dari langkah penguatan peran Kemenkeu dalam ekosistem tata kelola negara.

    Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Shell alihkan kepemilikan bisnis SPBU ke Citadel Pacific dan Sefas

    Shell alihkan kepemilikan bisnis SPBU ke Citadel Pacific dan Sefas

    Jakarta (ANTARA) – PT Shell Indonesia, anak perusahaan Shell plc (Shell), menyetujui pengalihan kepemilikan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) miliknya di Indonesia ke perusahaan patungan baru antara Citadel Pacific Limited dan Sefas Group.

    “Kegiatan operasional bisnis SPBU Shell akan tetap berlangsung seperti biasa, hingga penyelesaian proses pengalihan kepemilikan ini diharapkan terjadi pada tahun depan,” ujar Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Setelah proses pengalihan kepemilikan ini selesai, tutur dia, merek Shell akan tetap ada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek.

    Perjanjian lisensi mengizinkan penerima lisensi hak untuk menggunakan merek Shell sesuai dengan standar Shell di wilayah tersebut.

    Hal ini memungkinkan penerima lisensi untuk mendapatkan keuntungan dari nilai merek.

    Produk bahan bakar minyak (BBM) pun akan dipasok melalui Shell, sehingga masyarakat tetap memiliki akses untuk menggunakan produk tersebut.

    “Pengalihan kepemilikan bisnis tidak mencakup bisnis pelumas Shell yang berkembang di Indonesia,” ucapnya.

    Susi menjamin pengalihan kepemilikan bisnis SPBU tersebut tidak akan berubah sebagai akibat dari pengumuman pengalihan kepemilikan ini.

    “Tim yang melayani para pelanggan di jaringan SPBU Shell tidak akan berubah dan kegiatan bisnis jaringan SPBU Shell akan terus berjalan seperti biasa. Shell tetap berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasional yang aman dan andal,” kata Susi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenperin: Danantara bantu stabilkan iklim investasi ekosistem EV

    Wamenperin: Danantara bantu stabilkan iklim investasi ekosistem EV

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat membantu menstabilkan iklim investasi Indonesia pada sektor pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV).

    “Salah satunya itu (stabilkan iklim investasi ekosistem EV),” kata Wamenperin saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat.

    Hal ini menyusul pemerintah yang berupaya menaikkan porsi saham untuk joint venture (JV) proyek hilirisasi baterai melalui BPI Danantara, sebesar lebih dari 30 persen, sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Faisol, kehadiran Danantara dapat memastikan investasi hingga produksi bahan baku dan baterai bisa berjalan di tengah dinamika yang terjadi belakangan ini di industri kendaraan listrik.

    “Kita beruntung karena dinamika di sektor ini tidak mudah untuk dinavigasi setelah misalnya LG dari Korea (Selatan) tidak terlibat, lalu ada pihak lain yang ingin terlibat,” kata Faisol.

    “Sehingga, untuk memastikan itu semua, Danantara menjadi salah satu unsur atau faktor yang penting dalam memastikan investasi maupun produksi bahan baku baterai dan bahan baterai-nya, battery pack-nya itu berjalan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

    mengungkapkan Presiden Prabowo menyetujui konsorsium Huayou menggantikan LG pada proyek baterai kendaraan listrik.

    Bahlil menjelaskan Kepala Negara telah memberikan persetujuan atas kelanjutan proyek hilirisasi baterai senilai 9,8 miliar dolar AS, yang sebelumnya dikelola LG kini dilanjutkan oleh Huayou.

    Diketahui, proyek ini menargetkan pembangunan baterai kendaraan listrik dengan kapasitas 30 GWh.

    Dalam perjalanannya, LG sudah membangun 10 GWh pertama dan kini tersisa 20 GWh yang akan dilanjutkan oleh Huayou.

    Investasi dari proyek tersebut sudah terealisasi sebesar 1,2 miliar dolar AS atau Rp20,2 triliun, dan nantinya Huayou akan mengisi sebagian besar sisa investasi yang mencapai 8,6 miliar dolar AS atau Rp145,2 triliun.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI: Uang beredar M2 tetap tumbuh capai Rp9.390 triliun pada April

    BI: Uang beredar M2 tetap tumbuh capai Rp9.390 triliun pada April

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada April 2025 tetap tumbuh mencapai Rp9.390 triliun.

    “Pertumbuhan M2 pada April 2025 sebesar 5,2 persen year on year (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 6,1 persen (yoy), sehingga tercatat Rp9.390,0 triliun,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat.

    Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 6,0 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 2,4 persen (yoy).

    Perkembangan M2 pada April 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

    Penyaluran kredit pada April 2025 tumbuh sebesar 8,5 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy).

    Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker’s acceptances), dan tagihan repo.

    Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

    Selanjutnya, tagihan bersih kepada pemerintah pusat terkontraksi sebesar 21,0 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 8,7 persen (yoy).

    Sementara aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 3,6 persen (yoy), setelah pada Maret 2025 tumbuh sebesar 6,0 persen (yoy).

    Adapun uang primer (M0) adjusted pada April 2025 tumbuh 13,0 persen (yoy) setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 21,8 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp1.952,3 triliun.

    Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan uang kartal yang diedarkan sebesar 7,3 persen (yoy) dan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 9,9 persen (yoy).

    Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted dipengaruhi oleh pengendalian moneter yang sudah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI tegaskan pentingnya transformasi IsDB agar berdampak nyata

    BI tegaskan pentingnya transformasi IsDB agar berdampak nyata

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan dari Islamic Development Bank (IsDB) agar lebih inklusif, inovatif, dan berdampak nyata, sebagai bagian dari upaya memperkuat resiliensi dan peran strategis negara-negara anggota dalam arsitektur keuangan global.

    Menurut Perry, sebagaimana keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat, di tengah dunia yang berubah, maka IsDB juga perlu berubah.

    Ia juga menyampaikan dukungan penuhnya terhadap Strategic Framework 2026-2035.

    Perry, saat memimpin delegasi Indonesia pada Pertemuan Tahunan IsDB ke-50 yang diselenggarakan pada 19-22 Mei 2025 di Aljir, Aljazair, mengatakan kerangka tersebut memiliki relevansi dengan visi Astacita yang menjadi fondasi dari arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Kepada seluruh anggota Board of Governor IsDB, Perry turut menyampaikan lima strategi Indonesia dalam Astacita, salah satunya yaitu mendorong hilirisasi sumber daya alam menuju industrialisasi bernilai tambah.

    Yang kedua, mempromosikan perdagangan bebas dan investasi dengan memastikan iklim bisnis yang sederhana serta mengembangkan kerja sama serta jaringan rantai pasok kawasan dan global.

    Ketiga, merestrukturisasi dan mengkonsolidasi badan usaha milik negara menjadi satu national holding yaitu Danantara.

    Keempat, mempercepat transformasi digital ekonomi dan keuangan termasuk penggunaan QR, dan fast payment, yang juga diperluas secara lintas batas dengan negara ASEAN, Jepang, Tiongkok dan Timur Tengah.

    Terakhir, memperluas program sosial melalui program peningkatan gizi dan pendidikan gratis, serta pengembangan koperasi pedesaan.

    Dalam kaitannya dengan IsDB, sebagai lembaga pembangunan multilateral utama, Perry menegaskan peran unik dan strategis IsDB dalam mendukung upaya memulihkan kepercayaan terhadap globalisasi.

    Secara konkret, Perry menegaskan bahwa IsDB memainkan peran signifikan dalam mempromosikan Kerjasama Selatan-Selatan, terutama melalui perdagangan intra OKI, mekanisme investasi lintas batas, dan jaringan keuangan Islam.

    Indonesia mendukung penguatan representasi dari anggota IsDB dalam platform pengambilan keputusan global, termasuk G20, Bank pembangunan multilateral lain, serta lembaga penyusun standar internasional.

    Selain itu, Perry juga menegaskan bahwa Indonesia mendukung reformasi berkelanjutan dari IsDB termasuk tata kelola, keuangan, dan operasional seperti yang tertuang pada Strategic Framework 2026-2035.

    Adapun kehadiran BI sebagai bagian dari Board of Governors (BoG) IsDB menandai kesinambungan kontribusi Indonesia dalam mendorong agenda pembangunan berbasis nilai dan solidaritas antarnegara anggota IsDB.

    Sebagai negara pemegang saham ketiga terbesar di IsDB, Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam transformasi sistem keuangan global agar lebih kokoh, adil, dan berkelanjutan, guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para anggota IsDB dan dunia secara keseluruhan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • SKK Migas petakan sumur rakyat sesuai wilayah perusahaan migas

    SKK Migas petakan sumur rakyat sesuai wilayah perusahaan migas

    Tangerang, Banten (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan pihaknya akan memetakan sumur minyak rakyat sesuai dengan wilayah perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di sana.

    “Kami inventarisasi sumur-sumur mana yang berada di dalam wilayah kerja KKKS,” ucap Djoko ketika ditemui setelah penutupan IPA Convention & Exhibition, Tangerang, Banten, dikutip Jumat.

    Nantinya, sumur-sumur rakyat yang berada di dalam wilayah kerja KKKS, akan didorong untuk bekerja sama dengan KKKS.

    Kerja sama bisa dalam bentuk pembinaan oleh KKKS kepada masyarakat yang mengelola sumur minyak rakyat.

    Apabila sumur minyak rakyat berlokasi di luar wilayah kerja KKKS, maka SKK Migas akan memperluas koordinat untuk mencari KKKS yang mengelola wilayah kerja tersebut.

    “Kebanyakan (sumur minyak rakyat) ada di dalam (wilayah kerja) Pertamina,” ucap Djoko.

    Saat ini, SKK Migas sedang menggarap petunjuk teknis terkait operasional pengelolaan sumur minyak rakyat, termasuk memuat pemanfaatan hasil dari sumur minyak rakyat.

    Petunjuk tersebut akan mengikuti peraturan menteri yang akan diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Kami sudah siapkan drafnya,” kata Djoko.

    Pernyataan tersebut terkait dengan rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan meminta kepada KKKS untuk membina masyarakat dalam mengelola sumur minyak rakyat.

    Hingga saat ini, regulasi yang akan mengatur soal penertiban sumur ilegal dan sumur minyak rakyat masih dalam tahap penggodokan.

    Pemerintah pun belum menentukan nama untuk regulasi tersebut, namun Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan pembahasan sudah berjalan.

    “Judulnya belum, tetapi kalau pembahasan sudah,” katanya.

    Pengelolaan sumur minyak rakyat akan diberi payung hukum untuk meningkatkan produksi migas nasional dan perbaikan pengelolaan sumber daya migas, termasuk penanganan sumur minyak rakyat yang ilegal dan menimbulkan dampak negatif lingkungan dan keselamatan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah menguat seiring kekhawatiran atas kesehatan fiskal AS

    Rupiah menguat seiring kekhawatiran atas kesehatan fiskal AS

    Pelemahan dolar pagi ini membalikkan semua kenaikan semalam yang dipicu oleh data ekonomi AS yang lebih kuat

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menganggap penguatan nilai tukar (kurs) rupiah seiring kekhawatiran investor atas kesehatan fiskal Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah dan mata uang Asia pada umumnya menguat terhadap dolar AS yang dimana indeks dolar AS terpantau turun cukup besar pagi ini oleh kekhawatiran akan kesehatan fiskal AS,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Xinhua, penurunan peringkat utang pemerintah AS dari Aaa menjadi Aa1 oleh Moody’s akan meningkatkan tekanan ekonomi AS yang tengah menghadapi risiko resesi di tengah peningkatan tarif dan ekspektasi inflasi.

    Moody’s menjadikan utang pemerintah dan pembayaran bunga AS sebagai alasan penurunan peringkat tersebut.

    Pemerintah dan Kongres AS dinilai gagal untuk membalikkan tren defisit fiskal tahunan yang besar dan kenaikan biaya bunga.

    Moody’s memprediksi defisit federal AS akan melebar hingga hampir 9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2035, naik dari 6,4 persen pada 2024.

    Adapun beban utang Federal akan meningkat menjadi 134 persen dari PDB pada 2035, dibandingkan dengan 98 persen pada 2024.

    Kekhawatiran atas kondisi fiskal itu semakin membuat prospek ekonomi jangka panjang negara tersebut menjadi kabur.

    Federal Reserve Bank of Philadelphia mengungkapkan prospek ekonomi AS tampak lebih suram sekarang dibandingkan tiga bulan lalu.

    Menurut 36 forecasters yang disurvei oleh bank tersebut, mereka memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh pada tingkat 1,4 persen pada 2025, turun tajam dari perkiraan pertumbuhan 2,4 persen sebelum perang dagang berkobar.

    MarketWatch menilai angka tersebut merupakan kemungkinan capaian paling lambat dalam 16 tahun jika era pandemi COVID-19 dikecualikan.

    “Pelemahan dolar pagi ini membalikkan semua kenaikan semalam yang dipicu oleh data ekonomi AS yang lebih kuat seperti klaim pengangguran dan PMI (Purchasing Managers Index). Rupiah berpotensi kembali menguat, namun mungkin terbatas mengingat penguatan yang cukup besar pada rupiah dan kenaikan di pasar saham rentan aksi ambil untung,” ucap Lukman.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dia memprediksi kurs rupiah berkisar Rp16.300-Rp16.400 per dolar AS.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat pagi di Jakarta menguat sebesar 8 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.320 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.328 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani lantik Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai baru

    Sri Mulyani lantik Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai baru

    Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo, dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani.

    Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Dirjen Pajak yang baru, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA).

    Sementara, Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama memiliki latar belakang seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

    Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025