Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Perlu waktu melihat potensi PHK seiring naiknya investasi

    Perlu waktu melihat potensi PHK seiring naiknya investasi

    Saya nggak tahu dasarnya perkiraan atau potensi PHK itu, ya. Jadi kalau melihat pelan-pelan di beberapa minggu terakhir ini minat investasi ke Indonesia lalu kemudian bergeraknya beberapa sektor lebih cepat…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, memerlukan waktu untuk melihat potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), menyusul tingginya minat investasi di Indonesia.

    Wamenperin menyebut, saat ini salah satu sektor stratetegis seperti pertambangan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.

    “Saya nggak tahu dasarnya perkiraan atau potensi PHK itu, ya. Jadi kalau melihat pelan-pelan di beberapa minggu terakhir ini minat investasi ke Indonesia lalu kemudian bergeraknya beberapa sektor lebih cepat, termasuk salah satunya di sektor pertambangan,” jelas Faisol di Kantor Kemenperin RI Jakarta, Jumat.

    Adapun sebelumnya Ketua Dewan BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR pada Selasa (20/5) mengeluarkan prediksi bahwa angka PHK bisa menembus 280 ribu orang tahun ini.

    Ia memaparkan bahwa berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), terdapat 77.960 korban PHK sepanjang tahun 2024.

    Sementara itu, Kemnaker mencatatkan jumlah korban PHK telah mencapai 26.455 kasus per Selasa (20/5/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Wamenperin Faisol mengaku masih belum yakin dengan prediksi BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

    “Saya tidak terlalu yakin dengan proyeksi itu, sih. Tapi kita lihat nanti ke depan,” ujar Faisol.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • IKN gaet investasi Rp3,65 triliun, tujuh proyek segera dimulai

    IKN gaet investasi Rp3,65 triliun, tujuh proyek segera dimulai

    Jumat, 23 Mei 2025 13:58 WIB

    ANTARA – Sebanyak tujuh proyek baru segera dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) menambah suntikkan investasi swasta senilai Rp 3,65 triliun. Proyek tersebut berasal dari enam investor yang bergerak di bidang ritel, kuliner, properti hingga pendidikan.
    (Hanifan Ma’ruf/Satrio Giri Marwanto/I Gusti Agung Ayu N)

  • Sri Mulyani rombak jajaran Dirjen di Kementerian Keuangan

    Sri Mulyani rombak jajaran Dirjen di Kementerian Keuangan

    ANTARA – Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak jajaran direktur jenderal di Kementerian Keuangan, di Kantor Kemenkeu Jakarta, Kamis (23/5). Perombakan ini menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani.
    (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan sektor properti memainkan peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Jumat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor real estate berkontribusi Rp520,7 triliun terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan 2,5 persen year on year sepanjang 2024.

    Pemerintah mendorong sektor ini untuk terus tumbuh antara lain melalui target pembangunan 3 juta rumah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti sejak 2023.

    Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan, sektor properti, khususnya subsektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, telah menyumbangkan Rp122,9 triliun atau 7,2 persen dari total realisasi investasi nasional tahun lalu.

    Menurut Rakhmat, properti menempati peringkat keempat besar sektor yang berkontribusi paling signifikan sepanjang 2024.

    Selain properti, empat subsektor yang masuk dalam lima besar realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun lalu adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (13,9 persen atau Rp238,4 triliun); transportasi, gudang dan telekomunikasi (11,1 persen atau Rp189,9 triliun); pertambangan (10,8 persen atau Rp184,7 triliun); dan jasa lainnya (7 persen atau Rp120,8 triliun).

    Adapun realisasi investasi Januari-Desember 2024 secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.714,2 triliun, meningkat 20,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Selain itu, Rakhmat mengatakan, sektor properti termasuk perumahan, kawasan industri dan perkantoran, juga berkontribusi sebesar 9,33 persen terhadap realisasi investasi nasional selama lima tahun terakhir.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menggerakkan konsumsi untuk penguatan ekonomi

    Menggerakkan konsumsi untuk penguatan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,98 persen pada triwulan pertama 2025 secara kuartalan. Pertumbuhan tahunan memang masih positif sebesar 4,87 persen, namun angka itu tidak cukup untuk menutupi kenyataan bahwa fondasi utama pertumbuhan adalah konsumsi rumah tangga, mulai melemah.

    Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan I-2025 masih yang terbesar, yakni 54,53 persen. Namun pertumbuhannya hanya 0,55 persen secara kuartalan dan 4,89 persen secara tahunan. Padahal, periode ini bertepatan dengan momentum Ramadhan, yang biasanya mendorong belanja masyarakat.

    Bahkan, bila Ramadhan tidak mampu menggerakkan konsumsi, maka alarm ekonomi telah berbunyi. Ini bukan sekadar perlambatan musiman, melainkan sinyal bahwa masyarakat mulai mengerem dengan sadar, memilih menunda belanja demi menjaga cadangan yang kian menipis.

    Pelemahan ini bukan semata akibat tekanan harga. Kelas menengah pun mulai merasionalisasi pengeluaran. Ada kekhawatiran tentang penghasilan, pekerjaan, dan masa depan ekonomi keluarga.

    Deflasi year on year (y-on-y) sebesar 0,09 persen pada Februari 2025, dapat dikatakan mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Ketika harga turun, tapi daya beli tidak bangkit, masalahnya bukan di harga, melainkan pada isi kantong dan menurunnya kepercayaan.

    Pemerintah sejatinya memiliki ruang untuk memperkuat konsumsi melalui belanja negara, namun yang terjadi justru sebaliknya, belanja pemerintah pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi tajam sebesar 39,89 persen. Sektor jasa, pendidikan, dan kesehatan juga ikut menyusut. Ini memperlihatkan bahwa upaya menggerakkan ekonomi dari sisi pengeluaran belum berjalan maksimal.

    Di sisi lain, investasi pun belum bisa diandalkan. Pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh 2,12 persen secara tahunan. Dunia usaha tampaknya masih menahan ekspansi karena prospek permintaan yang belum meyakinkan. Sementara itu, ekspor justru ikut terkontraksi 6,11 persen dibanding kuartal sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa hampir semua komponen penggerak ekonomi sedang mengalami tekanan.

    Jika konsumsi sebagai penopang utama melemah, dan ekspor-investasi tidak segera mengambil alih, maka perekonomian akan kehilangan momentum. Dalam konteks ini, yang tersisa kemudian adalah kebijakan fiskal dan moneter yang harus lebih sigap dan tepat sasaran.

    Oleh karena itu, percepatan realisasi belanja pemerintah sudah seharusnya menjadi prioritas. Distribusi anggaran juga perlu lebih merata sepanjang tahun, bukan menumpuk di akhir. Sementara sektor usaha kecil dan konsumsi rumah tangga perlu mendapatkan insentif dan perlindungan nyata. Stabilitas harga dan jaminan pekerjaan akan jauh lebih berdampak dari pada stimulus yang bersifat simbolik.

    Karenanya, untuk itu semua diperlukan kejelasan arah dan keberanian mengambil keputusan. Kebijakan yang mengandalkan daya tarik jangka pendek tidak akan cukup ketika yang dihadapi adalah krisis kepercayaan masyarakat.

    Kita sedang melihat kondisi di mana masyarakat enggan belanja bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak mampu atau tidak yakin besok pendapatannya akan tetap sama. Ketika konsumsi ditahan, roda ekonomi ikut melambat, lapangan kerja menyempit, dan siklus kekhawatiran terus berulang. Tanpa kehadiran negara yang aktif menyuntikkan kepercayaan, ekonomi akan berjalan di tempat, meskipun pertumbuhan masih positif di atas kertas.

    Bahkan, kekhawatiran ini bisa berkembang menjadi keresahan sosial jika tidak ditangani dengan serius. Ketimpangan antara optimisme elite dan kegelisahan akar rumput menjadi jurang yang makin lebar. Retorika tentang pemulihan ekonomi tidak akan menyentuh hati jika realitas di pasar dan dapur rakyat berkata sebaliknya. Maka, komunikasi kebijakan pun perlu diubah, dari sekadar menjelaskan angka, menjadi membangun rasa aman.

    Di sisi produksi, jika kita cermati lebih dalam, problem struktural juga semakin mencuat. Pertanian mencatat pertumbuhan tinggi, namun kontribusinya terhadap PDB masih kalah dibanding sektor industri pengolahan yang justru tumbuh lebih lambat.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Nilai ekspor minyak atsiri tahun 2024 capai Rp4,2 T

    Nilai ekspor minyak atsiri tahun 2024 capai Rp4,2 T

    Ini menjadikan minyak atsiri sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai strategis…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, nilai ekspor dari produk industri minyak atsiri pada tahun 2024 mencapai Rp4,2 triliun (259,54 juta dolar AS) .

    “Saat ini, Indonesia menempati posisi sebagai eksportir minyak atsiri terbesar kedelapan di dunia, dengan nilai ekspor mencapai 259,54 juta dolar AS pada tahun 2024,” kata Wamenperin Faisol di Kantor Kemenperin RI Jakarta, Jumat.

    Pencapaian di tahun lalu merupakan nilai ekspor tertinggi Indonesia selama periode lima tahun terakhir. Jika dilihat dalam periode tersebut, kinerja ekspor-impor Indonesia untuk komoditas tersebut cenderung fluktuatif.

    Lebih lanjut, terkait tujuan utama ekspor minyak atsiri Indonesia selama periode tahun 2019-2024 antara lain adalah India, Amerika Serikat, China, Singapura, dan Prancis.

    Faisol menambahkan, industri minyak atsiri merupakan subsektor strategis yang berbasis pada Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan tanaman aromatik yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor pertanian, perkebunan, hingga kesehatan dan kecantikan.

    “Ini menjadikan minyak atsiri sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi maupun sebagai bahan dasar pengembangan industri berbasis sumber daya alam,” ujar dia.

    Faisol memaparkan, beberapa tantangan industri yang tengah dihadapi Indonesia antara lain keterbatasan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, terbatasnya akses ke pasar global, kurangnya diversifikasi produk hilir, serta keterbatasan teknologi produksi dan pengolahan.

    Untuk itu, lanjut dia, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dunia pendidikan, dan masyarakat, guna membangun industri atsiri yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global.

    “Sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong implementasi kebijakan yang mencakup peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku; peningkatan kemampuan produksi dan mutu minyak atsiri nasional,” kata Faisol.

    Lebih lanjut, penguatan posisi dagang minyak atsiri nasional di pasar domestik dan global; penguatan pasar dan investasi dengan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan inklusif.

    “Serta penguatan diversifikasi produk hilir minyak atsiri melalui inovasi dan pengembangan nilai tambah, guna mendorong munculnya produk-produk kreatif dan berdaya saing tinggi yang berbasis kekayaan hayati Indonesia,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan industri minyak atsiri.

    “Salah satunya melalui pembentukan Pusat Flavor and Fragrance (PFF) di Bali dan Sumatera Barat sebagai upaya mendorong pengembangan industri hilir,” kata Putu.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM nilai bisnis SPBU Shell tak pengaruhi investasi migas RI

    Menteri ESDM nilai bisnis SPBU Shell tak pengaruhi investasi migas RI

    Kami harus menghargai setiap perusahaan swasta yang melakukan aksi korporasi,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai pengalihan kepemilikan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell tidak akan mempengaruhi investasi hilir minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

    “Dia kan menjual, bukan berarti menutup bisnisnya. Itu perpindahan kepemilikan perusahaan aja. Jadi, apanya yang pengaruh (ke investasi hilir)? Dia kan tetap jalan terus,” kata Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Bahlil memandang pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell sebagai aksi korporasi biasa yang tidak mengusik ketersediaan maupun distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke masyarakat.

    Terlebih, Shell merupakan entitas swasta, sehingga pemerintah tidak memiliki hak untuk membatasi perusahaan tersebut melakukan aksi korporasi.

    “Kami harus menghargai setiap perusahaan swasta yang melakukan aksi korporasi,” ucapnya.

    PT Shell Indonesia, anak perusahaan Shell plc (Shell), menyetujui pengalihan kepemilikan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) miliknya di Indonesia ke perusahaan patungan baru antara Citadel Pacific Limited dan Sefas Group.

    “Kegiatan operasional bisnis SPBU Shell akan tetap berlangsung seperti biasa, hingga penyelesaian proses pengalihan kepemilikan ini diharapkan terjadi pada tahun depan,” ujar Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Setelah proses pengalihan kepemilikan ini selesai, tutur dia, merek Shell akan tetap ada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek.

    Produk bahan bakar minyak (BBM) pun akan dipasok melalui Shell, sehingga masyarakat tetap memiliki akses untuk menggunakan produk tersebut.

    “Pengalihan kepemilikan bisnis tidak mencakup bisnis pelumas Shell yang berkembang di Indonesia,” ucapnya.

    Susi menjamin pengalihan kepemilikan bisnis SPBU tersebut tidak akan mengubah jaringan maupun operasional SPBU Shell sebagai akibat dari pengumuman pengalihan kepemilikan ini.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Indonesia Re dorong kemandirian industri asuransi nasional

    Cara Indonesia Re dorong kemandirian industri asuransi nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menegaskan pentingnya penguatan fundamental industri perasuransian nasional guna menekan defisit neraca pembayaran sektor asuransi yang masih tinggi.

    “Setiap tahun, jutaan dolar AS premi yang dihimpun di dalam negeri justru dinikmati oleh entitas asing. Ini kerugian ekonomi nyata yang harus segera diatasi,” kata Direktur Teknik Operasi Indonesia Re Delil Khairat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sepanjang 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 40,2 persen premi dari aktivitas reasuransi mengalir ke luar negeri. Ketimpangan ini dinilai mencerminkan lemahnya kemandirian dan daya saing industri dalam negeri.

    Delil menegaskan Indonesia Re selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang reasuransi mendorong dua strategi utama untuk memperbaiki kondisi tersebut, yakni meningkatkan retensi agregat dalam negeri serta menjadikan Indonesia sebagai hub reasuransi regional.

    Ia menjelaskan peningkatan retensi nasional dapat dicapai dengan memperkuat modal, manajemen risiko, serta penerapan skema nasional wajib dan prioritas, agar risiko dapat dikelola di dalam negeri sebelum dialihkan ke luar.

    Sementara itu, inisiatif menjadikan Indonesia sebagai pusat reasuransi regional diharapkan dapat menarik risiko dari luar negeri dan menciptakan arus premi masuk ke dalam negeri.

    Sebagai langkah korektif atas implementasi POJK Nomor 14 Tahun 2015 yang dinilai belum efektif, Indonesia Re mengusulkan Skema Optimalisasi Kapasitas Nasional (SOKN).

    Skema ini dirancang untuk menjamin penyerapan risiko domestik secara proporsional dan adil.

    SOKN terdiri atas empat fitur utama, yaitu sesi wajib (compulsory cession), sesi prioritas (priority cession), quota share yang bersifat nondiskriminatif, serta mekanisme retrosesi yang adil bagi seluruh peserta.

    “Retensi bukan soal paksaan, tapi soal kesiapan. Dengan daya tahan yang kuat, perusahaan akan lebih percaya diri menahan risiko secara optimal,” ujar Delil.

    Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya optimalisasi sektor jasa keuangan, termasuk asuransi dan reasuransi.

    Indonesia Re berharap melalui strategi ini, industri perasuransian Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan kebutuhan proteksi risiko yang berkelanjutan.

    Pewarta: Ida Nurcahyani
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga harap Bimo sebagai dirjen pajak baru bisa kerek rasio pajak

    Airlangga harap Bimo sebagai dirjen pajak baru bisa kerek rasio pajak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru dapat mengerek rasio pajak (tax ratio).

    Hal ini selaras dengan target yang ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menaikkan tax ratio sebesar 23 persen pada 2029.

    “Dan tax ratio salah satunya adalah Coretax, jadi Coretax itu menjadi penting untuk bisa diimplementasikan secara baik,” katanya usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut Bimo telah memiliki cukup banyak pengalaman di sektor ekonomi, khususnya perpajakan.

    Sebagaimana diketahui, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA) di Direktorat Jenderal Pajak.

    Bimo merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 2000.

    Ia melanjutkan gelar MBA dari University of Queensland (2005) dan gelar doktor (Ph.D) di bidang ekonomi dari University of Canberra, Australia.

    “Dari segi pendidikan juga baik, dari Gajah Mada (UGM), kemudian juga dari Australia dan pernah ikut postdoc dan relatif berusia muda,” jelasnya.

    Adapun hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik hari ini:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenko Perekonomian: Prinsip berkelanjutan penting di sektor properti

    Kemenko Perekonomian: Prinsip berkelanjutan penting di sektor properti

    Sangat penting karena sektor properti berkontribusi terhadap PDB dan melibatkan banyak pihak sebagai rantai pasok (supply chain) untuk membangun perumahan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan prinsip-prinsip berkelanjutan atau green penting untuk sektor properti.

    “Sangat penting karena sektor properti berkontribusi terhadap PDB dan melibatkan banyak pihak sebagai rantai pasok (supply chain) untuk membangun perumahan,” ujar Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Jumat.

    Kalau misalnya sektor properti sudah melakukan prinsip-prinsip keberlanjutan, maka komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi akan semakin bisa terakselerasi.

    “Saya pikir sektor properti ini sangat penting dan memang dengan adanya keberlanjutan berarti suasana kehidupan di perumahan itu akan lebih nyaman, lebih sehat dan sebagainya,” kata Dida.

    Dengan adanya konsep green ini di sektor properti berarti menjamin bagi penghuninya dan juga masyarakat sekitar bahwa perumahan tersebut sudah berwawasan lingkungan, artinya lebih sehat dan nyaman.

    Kemudian dari sisi penggunaan energi, air, dan sebagainya juga lebih efisien jadi tentu pada akhirnya akan mendorong perekonomian yang lebih berkualitas.

    “Jadi ini bukan suatu pilihan, seharusnya sudah merupakan keharusan,” katanya.

    Sebagai informasi, Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan, tren investasi properti di Indonesia saat ini tengah mengarah ke pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable).

    Dia menilai hal itu akan menjadi tantangan bagi industri properti menyusul komitmen untuk mengurangi jejak karbon secara nasional dan global.

    Hal ini merupakan peluang, bagaimana tidak hanya menciptakan residential atau properti baru yang ramah lingkungan, tapi juga bagaimana dapat merenovasi atau pun mengembangkan properti yang sudah ada menjadi lebih berkelanjutan.

    Rakhmat menilai saat ini sejumlah masyarakat Indonesia sebagai konsumen juga sudah memiliki kesadaran (awareness) untuk memiliki hunian yang lebih hijau.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025