Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Zulhas tegaskan dana Kopdes Merah Putih Rp3 miliar bukan dari APBN

    Zulhas tegaskan dana Kopdes Merah Putih Rp3 miliar bukan dari APBN

    sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dana Rp3 miliar untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pinjaman untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.

    “Jadi sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun,” kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

    Penegasan tersebut disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman publik mengenai sumber pendanaan awal koperasi yang digagas sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis bisnis mandiri yang berkelanjutan dan menguntungkan.

    Ia menyampaikan pinjaman itu dapat diajukan kepada bank anggota Perhimpunan Bank Milik Negara (Himbara) oleh Kopdes jika telah resmi terbentuk.

    “Ini biar tidak salah paham, makanya kita tidak bosan-bosan menjelaskan dana untuk Kopdes atau Koperasi Kelurahan itu bisnis murni plafon pinjaman, jadi Rp3 miliar pertama ini, itu plafon pinjaman, bisa habis, bisa tidak,” ucapnya.

    Ia menjelaskan plafon pinjaman tersebut digunakan untuk mendanai enam jenis usaha koperasi, seperti agen gas LPG, agen pupuk, agen sembako dari Bulog dan ID Food, serta layanan logistik pangan.

    Selain itu, koperasi juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pendistribusian bantuan pangan ke pelosok desa yang memiliki komponen biaya operasional dan membutuhkan pembiayaan dari plafon pinjaman tersebut.

    Menurut dia, plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan usaha dan akan dikembalikan dalam jangka waktu maksimal enam tahun sesuai perjanjian yang disepakati.

    Sementara itu, mengenai biaya pembentukan koperasi, seperti pembayaran notaris sebesar Rp2,5 juta, ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Karena ini hasil daripada Musdesus (Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus) dipimpin oleh kepala desa, maka notaris di pemerintahan desa, dibayar dari APBD. Tapi kalau modal koperasinya sepenuhnya Rp3 miliar itu plafon pinjaman,” ucap Zulhas.

    Dalam kesempatan itu, Zulhas menyebutkan hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan dari target 80.000 telah menyelenggarakan Musdesus. Ditargetkan rampung pada 31 Mei 2025.

    Selanjutnya, pada 30 Juni 2025 seluruh Koperasi Merah Putih ditargetkan dapat terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum sebagai badan hukum koperasi pangan nasional.

    Kemudian dideklarasikan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Seluruh koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi aktif dan menjalankan fungsi distribusi pangan nasional secara penuh mulai 20 Oktober 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank swasta nasional siap salurkan pembiayaan rumah subsidi

    Bank swasta nasional siap salurkan pembiayaan rumah subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bank swasta nasional ikut bergabung untuk siap menyalurkan pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.

    “Ini sejarah besar bagi sektor perumahan Indonesia terutama dalam soal penyaluran pembiayaan rumah subsidi,” ujar Ara di Jakarta, Jumat.

    Bergabungnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tersebut merupakan bukti kepercayaan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini pemain swasta besar yang masuk,” kata Ara.

    Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Jumat (23/5) di Jakarta.

    Melalui sinergi antara Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dari BCA, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

    Program Tiga Juta Rumah adalah inisiatif strategis pemerintah masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Periode 2024 – 2029 untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kerja sama ini, BP Tapera dan BCA berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan backlog perumahan nasional.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelindo: Aktivitas Pelabuhan Semarang tidak terdampak banjir

    Pelindo: Aktivitas Pelabuhan Semarang tidak terdampak banjir

    Evakuasi sudah dilakukan dan dipastikan tidak ada korban jiwa

    Semarang (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menyebutkan aktivitas bongkar muat dan pelayanan penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, tidak terdampak banjir yang terjadi akibat tembok pembatas laut di pelabuhan tersebut jebol pada Jumat.

    General Manager PT Pelindo Cabang Tanjung Emas Semarang Hardianto mengatakan upaya mitigasi terhadap titik yang jebol sudah dilakukan.

    “Aktivitas pelabuhan masih berjalan normal, tanpa kendala,” tambahnya.

    Tembok pagar laut di Pelabuhan Tanjung Emas, kata dia, jebol akibat tekanan air laut dan cuaca ekstrem.

    Menurut dia, keselamatan pekerja dan seluruh pihak yang berada di kawasan pelabuhan menjadi prioritas.

    “Evakuasi sudah dilakukan dan dipastikan tidak ada korban jiwa,” katanya.

    Upaya yang dilakukan untuk mengatasi banjir, lanjut dia, yakni dengan memasang penghalang air berupa kantong pasir dan kontainer, serta melokalisasi penyebaran air.

    Perbaikan tembok yang jebol, lanjut dia, akan dilakukan seiring dengan surutnya air laut.

    Sebelumnya, banjir melanda kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Jumat sekitar pukul 14.30 WIB akibat tembok laut yang jebol.

    Banjir melanda kawasan pelabuhan seiring terjadinya pasang air laut yang masuk ke darat.

    Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cirebon optimalkan bantuan Rp30 miliar untuk sektor pertanian

    Cirebon optimalkan bantuan Rp30 miliar untuk sektor pertanian

    Cirebon (ANTARA) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengoptimalkan bantuan dari pemerintah pusat sekitar Rp30 miliar pada 2025 untuk sektor pertanian khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

    Kepala Distan Kabupaten Cirebon Alex Suheriyawan di Cirebon, Jumat, mengatakan bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir.

    Ia menuturkan bantuan yang diterima oleh Kabupaten Cirebon pada 2023 sebesar Rp10 miliar, tahun 2024 naik menjadi Rp19 miliar, dan tahun ini sekitar Rp30 miliar.

    Menurut dia, bantuan tersebut disalurkan langsung kepada kelompok tani dalam bentuk alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, asuransi pertanian, serta program pendampingan peningkatan produksi.

    “Lebih dari 60 persen petani telah merasakan manfaat bantuan ini, dan untuk bantuan alat, kebermanfaatannya telah menjangkau 100 persen petani di Kabupaten Cirebon,” katanya.

    Penyaluran bantuan tersebut, kata dia, bersifat bergilir kepada masing-masing kelompok tani agar pemerataan dapat terus dilakukan.

    “Kalau alsintan, tahun ini satu kelompok tani mendapat bantuan, belum tentu tahun depan dapat lagi. Tapi karena alatnya bisa digunakan bersama, maka dampaknya tetap meluas,” katanya.

    Alex menyampaikan selain bantuan dari pusat, pemerintah daerah pun sudah menggulirkan berbagai program untuk membantu petani di Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan seperti padi.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jateng minta percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Gubernur Jateng minta percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar proyek pengerjaan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dapat selesai dalam tempo satu tahun.

    “Dalam waktu dekat atau satu tahun, (revitalisasi) harus selesai, karena prediksi ke depan nilai ekspor-impor kita akan meningkat, seiring dengan jalannya investasi di proyek strategis nasional (PSN) maupun investasi lainnya,” katanya, di Semarang, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi rombongan anggota Komisi V DPR RI yang meninjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

    Tinjauan tersebut bagian dari langkah percepatan revitalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jateng.

    Menurut dia, percepatan tersebut perlu dilakukan agar Jateng dapat meningkatkan daya saing dengan provinsi lain yang memiliki pelabuhan-pelabuhan besar.

    Apalagi, kata dia, beberapa investor telah menyampaikan rencana ke depan, khususnya terkait distribusi barang hasil produksi sehingga dibutuhkan akses ke pelabuhan yang cepat.

    “Pemprov mengucapkan terima kasih dengan adanya kunjungan dari Komisi V DPR RI. Tentu kami mohon kepada beliau untuk mengawal sehingga kerja-kerja ‘teamwork’ akan bersama-sama dilakukan,” kata Luthfi.

    Ia menilai secara umum pengembangan sarana-prasarana di pelabuhan tersebut sudah mencukupi, namun seiring adanya proyek strategis nasional, banyaknya kawasan industri dan bergeliatnya investasi di Jateng maka diperlukan pelabuhan yang representatif, yakni dengan revitalisasi.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRI salurkan “cash loan” dan “non-cash loan” Rp700 miliar untuk PELNI

    BRI salurkan “cash loan” dan “non-cash loan” Rp700 miliar untuk PELNI

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memberikan fasilitas cash loan (CL) dan non-cash loan (NCL) senilai Rp700 miliar kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (PELNI).

    Selain itu, PELNI juga mendapatkan fasilitas forex line sebesar 1,5 juta dolar AS dari BRI untuk memperkuat kemampuan PELNI dalam memberikan layanan transportasi laut dengan biaya yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa BRI siap menjadi mitra terpercaya PELNI dalam menyediakan solusi keuangan yang terintegrasi, adaptif dan berkelanjutan.

    ”Kepercayaan tersebut akan terus kami jaga dengan prinsip kehati-hatian, layanan prima, dan solusi yang inovatif,” kata Agustya.

    Fasilitas non-cash loan (NCL) nantinya dapat memungkinkan PELNI untuk menerbitkan berbagai instrumen jaminan seperti Bank Garansi, Letter of Credit (L/C), dan Standby L/C (SBLC) yang dibutuhkan oleh PELNI dalam melakukan pembelian spare part (suku cadang) dan maintenance (perawatan) kapal sebagai bagian dari operasional perusahaan untuk memastikan armada kapal dalam kondisi prima dan aman.

    Sementara itu, fasilitas forex line akan memberikan fleksibilitas bagi PELNI dalam melakukan transaksi valuta asing yang terkait dengan pembelian spare part kapal dari luar negeri.

    Pembelian spare part dan maintenance kapal merupakan bagian penting dari operasional perusahaan untuk memastikan armada kapal dalam kondisi prima dan aman.

    Selain fasilitas kredit tersebut, BRI juga menjalin kerja sama untuk fasilitas notional pooling beserta anak usaha PELNI.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU tinjau Pasar Seni Borobudur

    Menteri PU tinjau Pasar Seni Borobudur

    Kesiapan seperti apa, kalau ada yang perlu dibantu kita siapkan, tapi ini sudah bagus kok,

    Magelang (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau Pasar Seni Borobudur di Kabupaten Magelang menjelang kedatangan Presiden RI pada akhir bulan Mei 2025.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Magelang, Jumat menyampaikan, kedatangannya untuk melihat kesiapan untuk kedatangan presiden ke sini pada minggu depan.

    “Kesiapan seperti apa, kalau ada yang perlu dibantu kita siapkan, tapi ini sudah bagus kok,” katanya.

    Ditanya apa yang perlu disiapkan setelah kunjungan ini, dia menjawab Taman Wisata Candi sudah tahu apa yang harus dikerjakan,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani beri waktu 1 bulan untuk Dirjen Pajak Bimo belajar Coretax

    Sri Mulyani beri waktu 1 bulan untuk Dirjen Pajak Bimo belajar Coretax

    Berikanlah satu bulan untuk beliau melihat data, fakta dan realitas dengan perspektif ‘fresh’ Dirjen Pajak yang baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta publik memberikan waktu satu bulan untuk Direktur Jenderal Pajak baru Bimo Wijayanto untuk mempelajari urusan pajak, termasuk Coretax.

    “Kami meminta Dirjen Pajak baru Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan untuk beliau melihat data, fakta dan realitas dengan perspektif fresh Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Usai mempelajari pajak, Bimo diminta untuk membuat penjelasan terpisah, mengingat banyak dan luasnya cakupan pajak.

    “Bisa membuat press briefing tersendiri mengenai Coretax atau hal-hal lain yang akan dilakukan,” tambah Sri Mulyani.

    Sama halnya, Sri Mulyani juga memberikan waktu satu bulan untuk Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mempelajari materi terkait kepabeanan dan cukai.

    “Tidak adil, baru tiga jam sudah ditanya banyak hal. Beliau juga akan membutuhkan waktu satu bulan. Namun, beliau akan naik haji. Mungkin nanti naik haji sambil belajar mengenai materi, supaya waktu pulang bisa memberikan briefing,” ujar Menkeu lagi.

    Pagi ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo, dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani.

    Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Dirjen Pajak yang baru, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA).

    Sementara, Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama memiliki latar belakang seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

    Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertagas: Peran “midstream” strategis dalam monetisasi lapangan gas

    Pertagas: Peran “midstream” strategis dalam monetisasi lapangan gas

    Tantangan utama di Indonesia timur ketiadaan infrastruktur midstream andal untuk menghubungkan sumber gas dengan pasar potensial

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, menegaskan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur midstream (penghubung hulu-hilir) energi yang berperan strategis dalam monetisasi lapangan gas di wilayah Indonesia bagian timur.

    Dengan infrastruktur yang dirancang sesuai kondisi geografis dan potensi lokal, Pertagas optimistis dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong monetisasi (komersialisasi) gas yang berkelanjutan dan pemerataan energi nasional, kata Direktur Komersial Pertamina Gas Kusdi Widodo.

    Kusdi mengatakan bahwa konektivitas merupakan faktor kunci dalam mempercepat akses energi di wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

    “Investasi bukan semata soal pasokan, tapi soal konektivitas. Tantangan utama di Indonesia timur adalah ketiadaan infrastruktur midstream yang andal untuk menghubungkan sumber gas dengan pasar potensial. Di sinilah pendekatan modular dan hybrid memainkan peran penting,” ujar Kusdi dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Kusdi menyebutkan bahwa Pertagas sebagai operator jaringan pipa transmisi gas terpanjang di Indonesia dan pengelola lebih dari 600 km pipa minyak di Sumatera, telah berperan mendukung penyaluran kebutuhan energi nasional.

    Namun untuk menjangkau wilayah timur yang belum terlayani infrastruktur, Pertagas mengimplementasikan pendekatan modular seperti isotank, Floating Storage Unit (FSU), Floating Regasification Unit (FRU), serta pembangunan pipa pendek untuk konektivitas lokal.

    Salah satu portofolio di wilayah Indonesia timur yaitu proyek gasifikasi di Sorong. Di bawah mandat KEPMEN ESDM No. 13.K/2020, Pertagas berperan dalam mendukung suplai gas ke PLTMG 50 MW.

    “Ini bukan hanya proyek kelistrikan, tapi jangkar ekonomi kawasan. Ketika listrik tersedia, permintaan dari sektor logistik, industri, hingga rumah tangga ikut tumbuh,” tambah Kusdi dalam diskusi Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2025 pada Selasa (21/5).

    Selain itu, untuk menjangkau daerah terpencil yang tidak memiliki jaringan pipa, Pertagas mengembangkan fasilitas virtual pipeline di Bontang, yakni LNG Filling Station berkapasitas 14 MMSCFD dan LNG Cargo Dock yang mendukung pengiriman isotank melalui laut ke kawasan Indonesia timur. Fasilitas ini dapat menjadi solusi nyata distribusi gas secara fleksibel.

    Dalam sesi tersebut, Kusdi juga menyinggung proyek-proyek prospektif di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua Selatan.

    “Midstream bukan hambatan, justru menjadi enabler. Mulai dari skala kecil, praktis, dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, itulah pendekatan kami,” tegasnya dalam diskusi bertema “Fuelling the Future: Strategies for Achieving Long-term Plan Production from East Indonesia through Sustainable Exploration”.

    Selain aspek teknis dan komersial, Kusdi juga menyoroti pentingnya aspek sosial dalam keberlanjutan proyek energi.

    “Menjaga komunikasi yang kuat dengan komunitas sosial bukan pilihan, tapi keharusan. Kami menjalankan tanggung jawab sosial di sekitar wilayah operasional kami, untuk merangkul masyarakat, memberdayakan, dan memastikan infrastruktur kami memberi manfaat bersama,” kata Kusdi.

    Sebagai bagian dari Pertamina Group dan Subholding Gas PGN, Pertagas terus memperluas perannya tidak hanya sebagai pengangkut gas, tetapi juga sebagai pembuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.

    “Kami hadir bukan hanya untuk mengalirkan gas, tapi untuk membuka akses dan membangun ketahanan energi jangka panjang,” kata Kusdi.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penyangga jembatan Cisumdawu Km 204 bergeser akibat pergerakan tanah

    Penyangga jembatan Cisumdawu Km 204 bergeser akibat pergerakan tanah

    Bandung (ANTARA) – Polres Sumedang, Jawa Barat, yang melakukan inspeksi menyeluruh di Tol Cisumdawu atas efek pergerakan tanah yang terjadi pada Sabtu (17/5) sekitar pukul 10.00 WIB, dan melaporkan salah satu kerusakan signifikan adalah tiang penyangga jembatan di Km 204 bergeser, hingga membutuhkan perbaikan serius.

    “Pada Km 204, Jembatan Cikadongdong Blok Cacaban Conggeang, tiang penyangga jembatan mengalami pergeseran yang membutuhkan perbaikan dalam jangka waktu hingga satu tahun,” kata Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono dalam laporan pada Kapolda Jabar yang dikutip di Bandung, Jumat.

    Dalam survei berlangsung pada Selasa (20/5), guna mengidentifikasi tingkat kerusakan akibat pergerakan tanah itu, Joko juga menyampaikan adanya situasi darurat pergerakan tanah yang terjadi di ruas Km 177, tepatnya di Blok Binong–Bojongtotor, Desa Sirnamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.

    Di titik tersebut, lanjut dia, pergerakan tanah telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada infrastruktur jalan tol, termasuk retaknya barrier beton dan amblasnya badan jalan. Hal ini menyebabkan penutupan jalur cepat dan pengalihan seluruh kendaraan ke jalur lambat.

    “Kami telah berkoordinasi langsung dengan pihak PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT). Mereka membenarkan bahwa beberapa titik di ruas tol mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah. Saat ini, langkah-langkah pengamanan dan pengalihan jalur sudah diterapkan,” ujar Joko.

    Berdasarkan hasil pengecekan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumedang yang diterimanya, dia menjelaskan pada titik km 177 itu, mahkota longsoran mencapai panjang 170 meter dan tinggi sekitar 300 meter, menyebabkan jalan tol amblas hingga 50 cm.

    Hal tersebut, mengakibatkan sekitar 60 unit rumah warga di Dusun Bojongtotor juga berada dalam ancaman langsung.

    “Kami menekankan pentingnya penanganan cepat dan tepat untuk mencegah korban jiwa, baik dari bencana longsor maupun kecelakaan lalu lintas. Jika pergerakan tanah terus berlanjut, jalur Tol Cisumdawu arah Majalengka akan ditutup dan kendaraan dialihkan ke Gerbang Tol Sumedang dan Pamulihan,” ucap Joko.

    PT CKJT sendiri, tambah dia, dijadwalkan akan melakukan pengecekan lapangan yang akan dipimpin oleh Direksi PT CKJT bersama Prof Paulus selaku ahli.

    “Segala upaya sedang kami koordinasikan untuk memastikan situasi dapat dikendalikan dan risiko dapat diminimalkan,” tutur Joko.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025