Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pemerintah belanjakan Rp47,6 triliun untuk program kesehatan per April

    Pemerintah belanjakan Rp47,6 triliun untuk program kesehatan per April

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah membelanjakan anggaran senilai Rp47,6 triliun dari APBN untuk program kesehatan per 30 April 2025.

    “Untuk anggaran prioritas di bidang kesehatan, sudah cair sebesar Rp47,6 triliun, sekitar 21,8 persen dari APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Penyaluran melalui belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp32,7 triliun, sedangkan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp14,9 triliun.

    Belanja kesehatan digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta penerima serta pemberian vaksin imunisasi Rp861,6 miliar.

    Kemudian, pemberian makanan tambahan bagi 12,7 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 27,6 ribu balita kurus; pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 3.536 ibu hamil, 5.104 ibu menyusui, dan 12.380 balita; jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri/penerima pensiun/veteran senilai Rp4,1 triliun; serta dana alokasi umum (DAU) bidang kesehatan dan bantuan operasional kesehatan (BOK) senilai Rp9,9 triliun.

    Suahasil juga menjelaskan tentang program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah dimanfaatkan oleh 4,27 juta orang. Program yang dimulai sejak 10 Februari 2025 ini terus mencatatkan peningkatan penerima manfaat tiap bulannya, dari 145 ribu orang, 1.236 ribu orang, hingga 2.263 ribu orang.

    Sementara pada Mei, hanya data minggu pertama yang sudah tercatat, dengan jumlah penerima mencapai 622 ribu orang.

    Program ini dilaksanakan pada 9.346 puskesmas di seluruh Indonesia, di mana kelompok penerima manfaat terbanyak berasal dari usia dewasa di atas 25 tahun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil: Proyek hilirisasi 45 miliar dolar AS dimulai Juni 2025

    Bahlil: Proyek hilirisasi 45 miliar dolar AS dimulai Juni 2025

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jumat (23/5), menyebut satgas hilirisasi mulai menjalankan sejumlah proyek strategis pada Juni 2025. Proyek dengan nilai investasi sebesar 45 miliar dolar AS tersebut bergerak di berbagai bidang mulai dari nikel, perikanan, hingga ekosistem baterai kendaraan listrik. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

  • Kemenperin-PLN perluas pemanfaatan limbah batu bara untuk IKM bangunan

    Kemenperin-PLN perluas pemanfaatan limbah batu bara untuk IKM bangunan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan PT PLN (Persero) memberikan peluang pemanfaatan limbah batu bara berupa fly ash dan bottom ash (FABA) yang bisa digunakan oleh pengusaha industri kecil menengah (IKM) bahan bangunan sebagai bahan baku.

    “Kami bertanggung jawab dalam pengembangan potensi IKM sektor bahan bangunan di seluruh Indonesia, salah satunya dengan mengangkat pemanfaatan FABA sebagai bagian dari substitusi bahan baku pembuatan batako dan paving block,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita di Jakarta, Jumat.

    Dirjen IKMA menyampaikan, pihaknya berupaya merumuskan kebijakan yang mendorong pemberdayaan, standardisasi dan teknologi industri, serta peningkatan daya saing dan penumbuhan wirausaha industri, termasuk bagi para pelaku IKM di sektor bahan bangunan.

    Guna meningkatkan daya saing IKM bahan bangunan, Reni menegaskan, pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar para IKM berkesempatan mendapatkan pasokan bahan baku FABA.

    Sebelumnya, beberapa IKM binaan Ditjen IKMA telah mendapatkan tawaran pemanfaatan limbah pembakaran batu bara ini dari PT PLN Indonesia Power, anak usaha PT PLN.

    “Perlu pendalaman pemakaian FABA sebagai bahan baku substitusi untuk mendapatkan formula yang paling optimal, sehingga perlu dibuatkan Memory of Understanding (MoU) skala nasional untuk mempermudah kerja sama antara IKM dengan subholding PLN yang memanfaatkan FABA,” katanya.

    Karena itu, Ditjen IKMA bersama PT PLN (Persero) resmi menjalin kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang pemanfaatan FABA untuk kegiatan IKM bahan bangunan pada 22 Mei.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag: Pungutan ekspor kelapa bulat untuk seimbangkan kebutuhan pasar

    Mendag: Pungutan ekspor kelapa bulat untuk seimbangkan kebutuhan pasar

    Bukan berarti biar ekspornya kurang ya. Jadi ekspor tetap boleh tapi nanti kita juga menggunakan bea ekspor

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan bahwa rencana penerapan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat bukan untuk menghambat ekspor, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan kebutuhan atau pasar dalam negeri.

    “Bukan berarti biar ekspornya kurang ya. Jadi ekspor tetap boleh tapi nanti kita juga menggunakan bea ekspor,” ujar Budi di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.

    Menurut Budi, harga ekspor kelapa bulat yang tinggi membuat banyak petani lebih memilih menjual hasil panen keluar negeri.

    Akibatnya, pasokan kelapa bagi pelaku industri dalam negeri yang juga membutuhkan bahan baku mengalami penurunan.

    “Sebagian pelaku industri ini tidak mendapatkan pasokan ya. Harga ekspornya lebih tinggi daripada di dalam negeri, kan otomatis petani maunya ekspor,” kata dia.

    Budi mengakui stok kelapa bulat di beberapa daerah sebenarnya masih tersedia. Meski begitu, ia menilai perlu ada langkah antisipatif dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan distribusi.

    “Kita harus antisipasi, agar ada keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Kita cari solusi yang terbaik,” ujarnya.

    Kebijakan bea ekspor ini, kata Budi, masih dalam tahap pembahasan lintas sektor, termasuk menentukan besaran pungutannya. Budi menyebut rapat finalisasi akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Belum tahu berapa (besarannya), tapi seharusnya minggu ini atau minggu depan sudah selesai rapatnya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan kebijakan terkait ekspor kelapa bulat masih dalam tahap pembahasan.

    Puntodewi menyampaikan pembahasan mengenai kebijakan ekspor kelapa harus memperhatikan kepentingan hulu dan hilir. Oleh karena itu, menurutnya lagi, pembahasan untuk kebijakan ini akan terus bergulir.

    Ia memastikan bahwa nantinya kebijakan baru ini akan memihak kepada perlindungan pasar dalam negeri, sekaligus tetap mendorong peningkatan ekspor.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Danantara perkuat kemitraan ekonomi jangka panjang dengan China

    Danantara perkuat kemitraan ekonomi jangka panjang dengan China

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemitraan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan China melalui serangkaian pertemuan strategis yang berlangsung pada 20-21 Mei 2025 di Beijing, China.

    Kunjungan ini bagian dari delegasi resmi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan memperdalam kolaborasi investasi lintas sektor antara kedua negara. ​​​​​​

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir dikutip di Jakarta, Jumat, menyampaikan seluruh agenda berjalan sangat positif, terlihat dari komitmen yang kuat dari berbagai lembaga keuangan dan investasi di China untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya melalui Danantara Indonesia.

    “Ada semangat yang sama untuk membangun kemitraan jangka panjang yang tidak hanya saling menguntungkan, tetapi juga berdampak nyata bagi transformasi ekonomi kedua negara,” ujar Pandu.

    CIO Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir hadir bersama jajaran delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua DEN Luhut B. Panjaitan, didampingi oleh Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestuz, Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Dalam momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan China, serta 70 tahun Konferensi Asia-Afrika, Pandu Sjahrir turut serta dalam bagian dari delegasi Indonesia untuk pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri China H.E. Wang Yi pada 20 Mei 2025 di Beijing, China.

    Sementara itu, pemerintah China menyampaikan dukungan terhadap kehadiran Danantara Indonesia sebagai badan pengelola investasi strategis nasional.

    Pemerintah China berkomitmen untuk mendorong kolaborasi antara Danantara Indonesia dengan berbagai institusi investasi besar China, seperti China Investment Corporation (CIC), State Development and Investment Corporation (SDIC), dan China International Trust and Investment Corporation (CITIC).

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Usai defisit tiga bulan, APBN pada April alami surplus

    Usai defisit tiga bulan, APBN pada April alami surplus

    ANTARA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2025 mengalami surplus, setelah defisit pada tiga bulan pertama 2025. Dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (23/5). Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan pendapatan negara lebih cepat daripada penyaluran belanja, sehingga APBN mengalami surplus. (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Zulhas tegaskan dana Kopdes Merah Putih Rp3 miliar bukan dari APBN

    Zulhas tegaskan dana Kopdes Merah Putih Rp3 miliar bukan dari APBN

    sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dana Rp3 miliar untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pinjaman untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.

    “Jadi sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun,” kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

    Penegasan tersebut disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman publik mengenai sumber pendanaan awal koperasi yang digagas sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis bisnis mandiri yang berkelanjutan dan menguntungkan.

    Ia menyampaikan pinjaman itu dapat diajukan kepada bank anggota Perhimpunan Bank Milik Negara (Himbara) oleh Kopdes jika telah resmi terbentuk.

    “Ini biar tidak salah paham, makanya kita tidak bosan-bosan menjelaskan dana untuk Kopdes atau Koperasi Kelurahan itu bisnis murni plafon pinjaman, jadi Rp3 miliar pertama ini, itu plafon pinjaman, bisa habis, bisa tidak,” ucapnya.

    Ia menjelaskan plafon pinjaman tersebut digunakan untuk mendanai enam jenis usaha koperasi, seperti agen gas LPG, agen pupuk, agen sembako dari Bulog dan ID Food, serta layanan logistik pangan.

    Selain itu, koperasi juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pendistribusian bantuan pangan ke pelosok desa yang memiliki komponen biaya operasional dan membutuhkan pembiayaan dari plafon pinjaman tersebut.

    Menurut dia, plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan usaha dan akan dikembalikan dalam jangka waktu maksimal enam tahun sesuai perjanjian yang disepakati.

    Sementara itu, mengenai biaya pembentukan koperasi, seperti pembayaran notaris sebesar Rp2,5 juta, ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Karena ini hasil daripada Musdesus (Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus) dipimpin oleh kepala desa, maka notaris di pemerintahan desa, dibayar dari APBD. Tapi kalau modal koperasinya sepenuhnya Rp3 miliar itu plafon pinjaman,” ucap Zulhas.

    Dalam kesempatan itu, Zulhas menyebutkan hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan dari target 80.000 telah menyelenggarakan Musdesus. Ditargetkan rampung pada 31 Mei 2025.

    Selanjutnya, pada 30 Juni 2025 seluruh Koperasi Merah Putih ditargetkan dapat terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum sebagai badan hukum koperasi pangan nasional.

    Kemudian dideklarasikan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Seluruh koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi aktif dan menjalankan fungsi distribusi pangan nasional secara penuh mulai 20 Oktober 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank swasta nasional siap salurkan pembiayaan rumah subsidi

    Bank swasta nasional siap salurkan pembiayaan rumah subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bank swasta nasional ikut bergabung untuk siap menyalurkan pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.

    “Ini sejarah besar bagi sektor perumahan Indonesia terutama dalam soal penyaluran pembiayaan rumah subsidi,” ujar Ara di Jakarta, Jumat.

    Bergabungnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tersebut merupakan bukti kepercayaan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini pemain swasta besar yang masuk,” kata Ara.

    Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Jumat (23/5) di Jakarta.

    Melalui sinergi antara Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dari BCA, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

    Program Tiga Juta Rumah adalah inisiatif strategis pemerintah masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Periode 2024 – 2029 untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kerja sama ini, BP Tapera dan BCA berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan backlog perumahan nasional.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelindo: Aktivitas Pelabuhan Semarang tidak terdampak banjir

    Pelindo: Aktivitas Pelabuhan Semarang tidak terdampak banjir

    Evakuasi sudah dilakukan dan dipastikan tidak ada korban jiwa

    Semarang (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menyebutkan aktivitas bongkar muat dan pelayanan penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, tidak terdampak banjir yang terjadi akibat tembok pembatas laut di pelabuhan tersebut jebol pada Jumat.

    General Manager PT Pelindo Cabang Tanjung Emas Semarang Hardianto mengatakan upaya mitigasi terhadap titik yang jebol sudah dilakukan.

    “Aktivitas pelabuhan masih berjalan normal, tanpa kendala,” tambahnya.

    Tembok pagar laut di Pelabuhan Tanjung Emas, kata dia, jebol akibat tekanan air laut dan cuaca ekstrem.

    Menurut dia, keselamatan pekerja dan seluruh pihak yang berada di kawasan pelabuhan menjadi prioritas.

    “Evakuasi sudah dilakukan dan dipastikan tidak ada korban jiwa,” katanya.

    Upaya yang dilakukan untuk mengatasi banjir, lanjut dia, yakni dengan memasang penghalang air berupa kantong pasir dan kontainer, serta melokalisasi penyebaran air.

    Perbaikan tembok yang jebol, lanjut dia, akan dilakukan seiring dengan surutnya air laut.

    Sebelumnya, banjir melanda kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Jumat sekitar pukul 14.30 WIB akibat tembok laut yang jebol.

    Banjir melanda kawasan pelabuhan seiring terjadinya pasang air laut yang masuk ke darat.

    Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cirebon optimalkan bantuan Rp30 miliar untuk sektor pertanian

    Cirebon optimalkan bantuan Rp30 miliar untuk sektor pertanian

    Cirebon (ANTARA) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengoptimalkan bantuan dari pemerintah pusat sekitar Rp30 miliar pada 2025 untuk sektor pertanian khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

    Kepala Distan Kabupaten Cirebon Alex Suheriyawan di Cirebon, Jumat, mengatakan bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir.

    Ia menuturkan bantuan yang diterima oleh Kabupaten Cirebon pada 2023 sebesar Rp10 miliar, tahun 2024 naik menjadi Rp19 miliar, dan tahun ini sekitar Rp30 miliar.

    Menurut dia, bantuan tersebut disalurkan langsung kepada kelompok tani dalam bentuk alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, asuransi pertanian, serta program pendampingan peningkatan produksi.

    “Lebih dari 60 persen petani telah merasakan manfaat bantuan ini, dan untuk bantuan alat, kebermanfaatannya telah menjangkau 100 persen petani di Kabupaten Cirebon,” katanya.

    Penyaluran bantuan tersebut, kata dia, bersifat bergilir kepada masing-masing kelompok tani agar pemerataan dapat terus dilakukan.

    “Kalau alsintan, tahun ini satu kelompok tani mendapat bantuan, belum tentu tahun depan dapat lagi. Tapi karena alatnya bisa digunakan bersama, maka dampaknya tetap meluas,” katanya.

    Alex menyampaikan selain bantuan dari pusat, pemerintah daerah pun sudah menggulirkan berbagai program untuk membantu petani di Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan seperti padi.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025