ANTARA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat kemitraan ekonomi strategis dengan China, sejalan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Melalui Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) kerja sama strategis itu diwujudkan berupa dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. (Putri Hanifa/Ryan Rahman/Chairul Fajri/Rinto A Navis)
Category: Antaranews.com Ekonomi
-

Kementrans jaring mitra perkuat rantai pasok di kawasan transmigrasi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa pihaknya berupaya untuk menjaring mitra dari sektor swasta, termasuk investor dan off-taker, yang siap memperkuat rantai pasok di kawasan transmigrasi melalui koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Ia menuturkan bahwa program-program transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan berbagai pusat ekonomi baru berbasis hilirisasi komoditas unggulan.
“Transmigrasi modern bukan lagi soal relokasi, tetapi tentang membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” ucap Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan bahwa program transmigrasi modern yang tengah dijalankan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menggabungkan pemukiman, pertanian, dan industri dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Dengan dukungan redistribusi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ia berharap bahwa pendekatan tersebut mampu memperluas basis ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan di daerah.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025 -

OJK: Kejahatan sektor perbankan tetap dapat terjadi jika nasabah lalai
Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.
“Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya,” kata Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Sabtu.
Ia menyatakan bahwa kini risiko terjadinya kejahatan semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.
Selain itu, ia menuturkan bahwa kejahatan di sektor perbankan saat ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, salah satunya melalui modus penipuan phishing, rekayasa sosial (social engineering), skimming, carding, hingga pembajakan akun dengan teknik SIM swap.
“Oleh karena itu, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga memerlukan regulasi yang adaptif serta kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan secara menyeluruh,” ucap Friderica.
Untuk meminimalisasi tindak kejahatan tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mengedepankan tujuh prinsip perlindungan konsumen, termasuk aspek pelindungan data pribadi, transparansi, serta penyelesaian pengaduan.
Regulasi tersebut juga memberikan OJK kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum bagi konsumen yang dirugikan.
Selain kejahatan di sektor perbankan, Friderica menyampaikan bahwa saat ini marak pula penipuan investasi dan pinjaman fiktif yang mengatasnamakan institusi keuangan resmi, serta fenomena arisan online ilegal yang menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat.
Ia mengatakan bahwa penipuan arisan online tersebut sering menyasar kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan generasi muda, dengan memanfaatkan rasa percaya antarpeserta sebagai celah untuk menjalankan skema piramida atau ponzi.
Untuk meminimalisasi jumlah korban yang terjerat berbagai tindak penipuan tersebut, OJK gencar melakukan edukasi dan peningkatan literasi keuangan melalui media sosial, kampanye publik, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal.
“Salah satu fokus utama edukasi adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital, termasuk arisan online ilegal, agar masyarakat lebih siap menghadapi risiko di era keuangan digital yang terus berkembang,” ujar Friderica.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025 -

Pemerintah beri Bantuan Subsidi Upah bagi karyawan dan guru honorer mulai Juni
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bakal menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer mulai 5 Juni 2025.
Program ini menjadi salah satu dari enam kebijakan stimulus ekonomi yang sedang difinalisasi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan konsumsi pasca-libur Lebaran dan sebelum tahun ajaran baru.
“BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli, itu sedang dipersiapkan. Nanti akan diberlakukan per 5 Juni,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (24/5).
Airlangga menjelaskan, berbeda dari skema BSU yang digulirkan pada 2022 dengan nilai Rp600 ribu per pekerja, bantuan tahun ini akan lebih kecil.
“Tidak segitu (nilainya), lebih kecil,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah masih menyempurnakan regulasi teknis dan anggaran program ini yang melibatkan koordinasi lintas kementerian.
“Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya,” tuturnya.
Penyaluran BSU merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan konsumsi domestik di kuartal II-2025. Selain BSU, lima stimulus lainnya yang akan diluncurkan serentak pada 5 Juni antara lain pertama, diskon transportasi yang meliputi tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut selama masa liburan sekolah.
Kedua, diskon tarif tol untuk sekitar 110 juta pengguna kendaraan pribadi selama Juni-Juli 2025.
Ketiga, diskon listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA selama dua bulan.
Keempat, penambahan bantuan sosial, termasuk kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Serta kelima, perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.
Menurut Airlangga, rangkaian stimulus ini dirancang untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5 persen pada kuartal II-2025.
“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program,” katanya.
Airlangga juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Momentum ini dinilai penting karena tidak adanya hari besar nasional lain seperti Natal atau Tahun Baru yang biasanya menjadi pemicu konsumsi masyarakat.
Dengan mempertimbangkan berkurangnya momentum konsumsi besar, BSU beserta paket stimulus lainnya diharapkan dapat menjadi bantalan bagi ekonomi nasional.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025 -

OJK terapkan pendekatan holistik jaga masyarakat dari investasi ilegal
Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk melindungi masyarakat agar tidak terjebak investasi ilegal melalui pendekatan holistik.
Ia menuturkan bahwa pendekatan tersebut meliputi upaya regulasi, edukasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat.
“Meski demikian, keberhasilan upaya ini juga memerlukan peran aktif masyarakat untuk selalu memverifikasi legalitas sebelum berinvestasi dan membekali diri dengan pengetahuan yang cukup agar tidak mudah terjebak dalam praktik investasi ilegal,” ujar Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Sabtu.
Dalam aspek regulasi, ia mengatakan bahwa pihaknya menetapkan aturan yang ketat terhadap lembaga jasa keuangan dan produk investasi yang beredar di masyarakat, sehingga hanya entitas yang telah memperoleh izin resmi dan memenuhi ketentuan yang diperbolehkan untuk menawarkan produk investasi.
Pihaknya juga aktif meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program edukasi, seperti Kampanye Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Sikapi Uangmu, serta kegiatan literasi dan inklusi keuangan di sekolah dan perguruan tinggi.
OJK juga memiliki portal resmi yang menyediakan informasi seputar produk keuangan, risiko investasi, dan cara menghindari penipuan.
“Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen keuangan, diharapkan mereka lebih cermat dalam mengambil keputusan investasi, termasuk tidak mudah tergoda oleh janji keuntungan tinggi yang tidak masuk akal,” kata Friderica.
Sementara itu, untuk mendukung perlindungan konsumen, ia menyampaikan bahwa OJK membuka berbagai kanal pengaduan resmi melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), Whatsapp layanan konsumen di 081-157-157-157, kontak 157, chatbox, surat, dan gerai pengaduan di kantor-kantor OJK.
Untuk menjamin keadilan finansial bagi konsumen, ia mengatakan bahwa masyarakat juga bisa menyelesaikan sengketa dengan lembaga jasa keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
“Selain itu, OJK juga menerapkan prinsip market conduct untuk memastikan bahwa pelaku industri keuangan memperlakukan konsumen secara adil dan transparan, termasuk dalam menjelaskan manfaat serta risiko produk,” ucap Friderica.
Ia menuturkan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai lembaga lain melalui Satgas PASTI untuk mengidentifikasi serta menindak investasi ilegal yang merugikan masyarakat, seperti Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), dan kepolisian.
“Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dari upaya ini, termasuk pemberian sanksi administratif hingga pelaporan tindak pidana kepada aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025 -

BPH Migas: BBM subsidi khusus kapal pacu konektivitas antarpulau
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengatakan pemanfaatan BBM subsidi bagi transportasi khusus kapal di wilayah kepulauan seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan kemudahan bagi mobilisasi masyarakat dan meningkatkan konektivitas antarpulau.
“Pengoperasian kapal oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni membutuhkan dukungan dari semua pihak, salah satunya BPH Migas, dengan membantu mendistribusikan BBM subsidi. BBM (subsidi) ini akan berkorelasi dengan harga tiket penumpang, yang dirasa sangat ekonomis bagi masyarakat,” kata Yapit di Pelabuhan Bungkutoko, Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagaimana keterangan resmi BPH Migas yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Salah satu kapal milik Pelni, yakni kapal penumpang Jetliner, menjadi salah satu sarana transportasi yang diminati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Kehadiran kapal tersebut terbukti meningkatkan konektivitas.
“Kapal Jetliner adalah satu dari 25 kapal penumpang yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pelni dan menjadi idola masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang akan mengunjungi kawasan kepulauan,” ungkapnya.
BPH Migas, kata Yapit, juga berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha penugasan bidang BBM untuk memastikan agar penyediaan dan penyaluran BBM subsidi terjaga dengan baik di berbagai wilayah.
“Semoga koordinasi BPH Migas dengan Pelni, serta Pertamina sebagai badan usaha penugasan yang mengirimkan BBM senantiasa terkonsolidasi dengan baik dan semoga bisa terus melayani masyarakat,” kata dia.
Sejalan dengan Yapit, Supervisor BBM Pelni Radityo Dimas mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga pemanfaatan BBM subsidi bagi transportasi khusus kapal berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.
“Demi pelayanan yang optimal bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara, kami bersama BPH Migas terus memantau realisasi kuota BBM subsidi untuk transus (transportasi khusus) kapal agar sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah,” katanya.
Selain itu, menurut dia, penyaluran BBM subsidi bagi kapal-kapal yang mengisi di pelabuhan diawasi secara ketat, baik secara internal maupun eksternal.
“Kami menggandeng Surveyor Indonesia sebagai pihak independen untuk mengawasi pemeriksaan setiap penyaluran BBM,” kata dia.
Pemantauan SPBU nelayan
Yapit juga melakukan pemantauan ketersediaan serta distribusi BBM bagi nelayan di wilayah Bombana, Sulawesi Tenggara.
Ia menjelaskan penyaluran BBM kepada nelayan melalui surat rekomendasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi ada.
“Kami melihat salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) di Bombana berjalan dengan baik dalam mendistribusikan BBM, kapal-kapal terlayani, dan surat rekomendasi sebagaimana peraturan BPH Migas sudah menggunakan format dan pengisian yang baik,” kata dia.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengimplementasikan penyaluran BBM sesuai dengan regulasi, utamanya bagi konsumen pengguna nelayan yang memiliki kapal di bawah 30 gross tonnage (GT).
“Semoga pengisian kapal-kapal nelayan di bawah 30 GT di SPBUN ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Kegiatan pemantauan ini turut didampingi Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Sulawesi Tenggara Ferdi Fajrian.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025 -

Perkuat kemandirian energi, BPH Migas dorong percepatan jargas
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong percepatan pengembangan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga sebagai upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, memastikan sejauh ini pemanfaatan gas bumi telah berjalan dengan baik dan dapat dinikmati masyarakat luas seperti rumah tangga, pelanggan kecil, komersial, dan industri.
“BPH Migas hadir bersama PT PGN Tbk dan PT Pertamina Gas untuk memastikan peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri di wilayah Jawa Timur berjalan dengan baik. Saat ini, pengelolaan gas bumi di wilayah Jawa Timur telah menjangkau lebih dari 200 ribu pelanggan dengan volume mencapai 250,15 BBTUD,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke Kantor PGN Sales and Operation Region III (SOR III) Area Pasuruan.
Ia juga menjelaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jargas.
Pada 2025, PGN sudah memiliki rencana pengembangan jargas di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, Jatim.
“Di tahun 2025, ditargetkan pembangunan 59.990 sambungan rumah tangga (SR) di Surabaya dan Gresik. Ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional,” tambahnya.
Selanjutnya, kunjungan meninjau Stasiun Penerima Gas Semare PGN Area Pasuruan untuk memastikan infrastruktur pipa gas bumi dan pendistribusian gas bumi melalui pipa berjalan dengan baik.
Pada kunjungan ini, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menekankan pentingnya keadilan energi melalui jargas untuk masyarakat khususnya di Jawa Timur secara merata.
“Pengembangan jargas tidak hanya menyangkut aspek infrastruktur, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan energi. BPH Migas hadir untuk memastikan bahwa gas bumi dapat dinikmati secara merata, khususnya oleh rumah tangga dan usaha kecil,” jelasnya.
Selain itu, Halim juga menyampaikan keandalan distribusi gas bumi di wilayah Pasuruan dan Surabaya berada dalam kondisi yang baik dan aman.
BPH Migas berharap dengan pendekatan kolaboratif antara regulator, badan usaha, dan pemerintah daerah, pembangunan jargas di Jawa Timur dapat menjadi model nasional dalam percepatan penyediaan energi yang terjangkau, efisien, dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, kita bersama PGN memastikan distribusi gas bumi berjalan lancar. Semoga ini membawa berkah bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Kami percaya, dengan kerja sama yang kuat antara semua pihak, cita-cita kemandirian energi dan pemerataan akses energi bersih bisa kita wujudkan bersama,” sebut Halim.
Kegiatan kunjungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ke Stasiun Penerima Gas Semare PT PGN Tbk Sales and Operation Region III (SOR III) Area Pasuruan. ANTARA/HO-BPH Migas
General Manager SOR III PGN Hedi Hedianto menyampaikan saat ini pihaknya mengelola 202.376 pelanggan dengan total volume penyaluran gas mencapai 250,15 BBTUD.
Dari jumlah tersebut, sektor rumah tangga mencakup 201.292 pelanggan dengan pemakaian 2,59 BBTUD dan pelanggan kecil mencapai 455 pelanggan dengan volume 0,18 BBTUD.
Hedi menambahkan PGN secara aktif memperluas jaringan distribusi melalui pembangunan pipa dan optimalisasi pasokan dari berbagai sumber.
“Kami memiliki jaringan distribusi sepanjang 6.745 km yang didukung enam offtake station strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Infrastruktur ini mendukung kelancaran pasokan gas dari lapangan-lapangan utama,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Gas Gamal Imam Santoso berharap adanya dukungan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur energi nasional.
“Kami berharap dapat menerima dukungan penuh dari BPH Migas terhadap kebijakan pemerintah dan pentingnya sinergi bersama BPH Migas dalam penguatan infrastruktur energi nasional khususnya infrastruktur pipa gas bumi,” katanya.
Kegiatan juga dihadiri Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dan Direktur Komersial Pertamina Gas Kusdi Widodo.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025 -

Boy Thohir: Kadin RI-China jalin kerja sama strategis dukung MBG
disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, baru saja melakukan penandatangan nota kesepamahaman kerja sama strategis dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI), di mana kami
Jakarta (ANTARA) – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite China Garibaldi ‘Boy’ Thohir menyampaikan bahwa Indonesia dan China telah menjalin kerja sama strategis dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepemahaman (MoU) antara Indonesia dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) pada hari ini, Sabtu, (24/05).
“Pada hari ini, disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, baru saja melakukan penandatangan nota kesepamahaman kerja sama strategis dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI), di mana kami akan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) gotong royong,” ujar Boy Thohir dalam acara Indonesia–China Business Reception 2025 di Jakarta, Sabtu.
Boy Thohir juga baru saja mengajak Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang mengunjungi Pameran Kemitraan Indonesia-China ke-75 yang menampilkan kerja sama strategis di delapan sektor prioritas.
Ke-delapan sektor prioritas itu, di antaranya Infrastruktur dan konektivitas, industri hilirisasi, manufaktur, energi terbarukan, digitalisasi, teknologi tinggi dan kecerdasan buatan, kesehatan dan bioteknologi, pendidikan dan IPTEK, serta ketahanan pangan termasuk sektor pertanian dan perikanan laut.
Boy Thohir mengatakan Indonesia dan China perlu bersama-sama mendorong kolaborasi nyata guna menjaga kelancaran perdagangan dan investasi baik bagi kedua negara.
Dengan posisi China sebagai pemimpin global di dalam infrastruktur, manufaktur, dan teknologi energi baru terbarukan (EBT), Ia berharap kerja sama kedua pihak dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang kedua negara.
Ia menyampaikan acara Indonesia–China Business Reception 2025 kali ini menjadi lebih spesial karena bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan China.
“Selama 75 tahun, Indonesia dan China telah membangun kemitraan strategis berlandaskan pada pertumbuhan bersama, kemajuan yang saling menguntungkan, dan semangat persahabatan yang kuat,” ujar Boy Thohir.
Pihaknya memastikan Kadin Indonesia Komite China terus berupaya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, serta mendorong meningkatnya minat investor untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia.
Dalam dua tahun terakhir, Kadin Indonesia Komite China telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan hubungan bisnis dan investasi antara kedua negara, termasuk pertemuan-pertemuan bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan China.
Berbagai kegiatan itu, diantaranya Indonesia- China Business Community Reception 2023 yang dihadiri oleh Perdana Menteri China Li Qiang, Indonesia-China Business Forum 2023, serta Indonesia–China Business Forum 2024 di Beijing yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025


