ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan proyek MRT Jakarta fase 2A dari Stasiun Thamrin ke Stasiun Monas dapat beroperasi pada 2027. Hal itu disampaikan AHY saat meninjau progres pembangunan di Stasiun Monas, Jakarta Pusat, Senin (27/5). (Irfansyah Naufal Nasution/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)
Category: Antaranews.com Ekonomi
-
Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru
Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) yang termaktub dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.
Penambahan pembangkit listrik tersebut bertujuan untuk mewujudkan transformasi bauran energi.
Kementerian ESDM menargetkan sebesar 76 persen dari keseluruhan kapasitas pembangkit listrik berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).
“Sekitar 42,6 GW adalah EBT dan 10,3 GW adalah storage,” ucap Bahlil.
Dengan demikian, sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik berasal dari EBT; 15 persen merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas dan batu bara.
Adapun rincian dari pembangkit listrik EBT, meliputi PLTS sebesar 17,1 GW; PLTA sebesar 11,7 GW; PLTB sebesar 7,2 GW; PLTP sebesar 5,2 GW; PLTBio (bioenergi) sebesar 0,9 GW; serta PLTN sebesar 0,5 GW.
Dengan demikian, PLTS menjadi energi terbarukan yang mendominasi penambahan pembangkit listrik dalam RUPTL 2025–2034.
Bahlil menyampaikan bahwa rencana penambahan pembangkit listrik tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua tahap, yakni lima tahun pertama dan lima tahun kedua.
“Lima tahun pertama totalnya 27,9 GW, dan lima tahun kedua 41,6 GW,” kata Bahlil.
Penambahan pembangkit listrik yang termaktub di dalam RUPTL 2025–2034, tutur dia, sudah memperhitungkan target pertumbuhan perekonomian sebesar 8 persen.
Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia.
Bahlil mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi baru dan energi terbarukan.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025 -
Mendagri: Kepala daerah wajib perhatikan pertumbuhan ekonomi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai perhatian utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bahkan, menurutnya, kenaikan 1 persen saja dapat membawa perubahan besar apabila diiringi dengan pemerataan. Sebaliknya, pertumbuhan yang stagnan atau bahkan minus akan memperparah kemiskinan dan memperluas persoalan sosial, misalnya stunting.
“Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem [kalau ekonomi tidak tumbuh],” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan, data pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I secara year-on-year (yoy) berada di angka 4,87 persen.
Tito menekankan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 8 persen pada tahun 2029, sebuah target yang harus didukung oleh seluruh kepala daerah.
Untuk melengkapi data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap triwulan, pihaknya telah berkoordinasi untuk merumuskan indikator proksi pertumbuhan ekonomi bulanan, serupa dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang digunakan sebagai proksi inflasi mingguan.
Selain itu, dirinya juga menyoroti sejumlah daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional.
Ia mendorong agar daerah-daerah tersebut segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Selanjutnya, dia mengungkapkan Kemendagri tengah menyusun strategi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sebagaimana pendekatan yang telah sukses diterapkan dalam pengendalian inflasi.
“Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-daerah kita minta daerah-daerah juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing,” pungkas Tito.
Sebagai informasi, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri secara langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis.
Sementara itu, sejumlah pihak lainnya turut hadir secara virtual, di antaranya Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida, serta pihak terkait lainnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025 -
HNSI tekankan siap sukseskan swasembada pangan hingga MBG
Kehadiran kita semua merupakan wujud kemitraan strategis dan komitmen nyata untuk berjuang bersama-sama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan Indonesia
Jakarta (ANTARA) – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap membantu pemerintah dalam menyukseskan program swasembada pangan, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta makan bergizi gratis (MBG).
Hal tersebut ditekankan oleh HNSI ketika menggelar perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta, Senin.
Ketua Panitia HUT HNSI ke-52 Agus Suherman menyatakan bahwa organisasinya ini siap membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menyukseskan program prioritas swasembada pangan.
“Kehadiran kita semua merupakan wujud kemitraan strategis dan komitmen nyata untuk berjuang bersama-sama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan Indonesia,” kata dia.
Agus menyatakan sebagai induk organisasi nelayan, HNSI mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan dan pengabdian kepada negara dalam mewujudkan nelayan mandiri dan sejahtera, sekaligus turut menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Menurutnya, HNSI adalah jembatan yang menjadi titik temu dan menghubungkan antara tata kelola negara dengan aspirasi nelayan.
Agus menyebut di usia yang ke-52 ini, HNSI secara organisasi sudah sangat matang. Oleh karenanya, dia memastikan jajaran dan kepengurusan HNSI akan terus berjuang bersama melaksanakan program-program nyata dan strategis untuk memperkuat posisi dan peran nelayan.
“Sebagaimana amanah yang disampaikan Bapak Presiden, apabila pangan sudah kuat maka ketahanan lainnya bisa diupayakan dengan jauh lebih mudah. Tema tersebut tentunya bukan hanya jargon semata, kami benar-benar implementasikan dalam kerja nyata,” katanya lagi.
Bersamaan dengan perayaan HUT ke-52, HNSI turut meresmikan Koperasi Merah Putih Nelayan. Peluncuran ini sebagai bentuk dukungan nyata HNSI terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Kehadiran KDMP diharapkan semakin memudahkan nelayan dalam mengakses pembiayaan usaha serta rantai bisnis pemasaran produk perikanan yang lebih efisien sehingga keuntungan di tingkat nelayan menjadi optimal,” katanya.
Tak hanya itu, Agus menegaskan HNSI mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sumber nutrisi ikan. HNSI dipastikan hadir nyata dalam program MBG dengan sumber nutrisi ikan dan turut berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal.
“HNSI telah melaksanakan program MBG dengan sumber nutrisi ikan pada tanggal 13 Desember 2024 yang dilakukan secara serentak oleh DPD HNSI di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa penerima manfaat lebih 10.000 anak nelayan,” katanya.
Pada puncak perayaan HUT ke-52 ini juga, HNSI memberikan bantuan akses untuk mendapatkan perangkat Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) atau biasa disebut Vessel Monitoring System (VMS), serta bantuan sarana penangkapan lainnya seperti coolbox, drum solar, dan basket.
HNSI turut melakukan ujicoba VMS yang diharapkan akan lebih efisien dan efektif sehingga terjangkau bagi para nelayan, dengan menggandeng Guru Besar Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, M Nur dalam rangka mempertahankan kesegaran ikan hasil tangkapan dengan teknologi Box O’fish-box Storage Ozone For Fish (Ozon).
“Hal ini merupakan wujud sinergi HNSI dengan pemerintah dan stakeholder perikanan untuk menjadikan pengelolaan perikanan tangkap nasional yang semakin maju dan berkelanjutan,” kata Agus.
Terakhir, HNSI meluncurkan program Kartu Tanda Anggota (KTA) digital sebagai salah satu upaya untuk memudahkan pendataan nelayan.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang turut hadir menyatakan, nelayan merupakan motor penggerak swasembada pangan nasional, serta program yang dijalankan sejalan dengan pemerintahan saat ini.
“Kita akan mengembangkan koperasi nelayan ada 10 ribu untuk membangun kesejahteraan nelayan. Juga tahun ini kami upayakan bangun besar-besaran kampung nelayan,” kata Zulkifli.
Disampaikan dia, pemerintah bersama HNSI akan bersinergi dalam menyukseskan program MBG.
“Kita mengembangkan terkait HNSI ini kita akan mengembangkan protein. Jadi nanti Pak Herman Herry kita bisa kerja sama. Kita juga membudidayakan ikan sampai 20 ribu hektare. Kita akan membangun udang, budidaya ikan tangkap,” kata Menko Zulkifli.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025 -
Menkos Zulhas sebut utamakan petani, harus beli gabah seharga Rp6.500
ANTARA – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan berkomitmen untuk selalu mengutamakan para petani melalui pembelian gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani, langkah ini juga dinilai berhasil mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, yang terus terkendali sampai akhir tahun 2026. (Ryan Rahman/Satrio Giri Marwanto/Rinto A Navis)
-
BI: RPLN 35 persen lebih buka sumber “funding” dan turunkan biaya dana
Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyampaikan, peningkatan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) menjadi 35 persen akan lebih membuka sumber pendanaan (funding) serta menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) sehingga mendorong pertumbuhan kredit.
“Dengan RPLN ini, pasti sumber funding-nya terbuka. Kemudian, pasti akan menurunkan cost of fund, karena lebih kompetitif daripada special rate dari SSB (surat-surat berharga). Sehingga kredit suku bunganya turun, pertumbuhan kredit meningkat dan ini mendukung ekonomi,” kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI Solikin M. Juhro dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin.
Solikin mengamini bahwa saat ini terjadi persaingan di antara bank-bank untuk mendapatkan lebih banyak dana pihak ketiga (DPK), terutama dana murah (CASA) yang berasal dari giro dan tabungan. Indikasi jangka pendek ini telah dicermati oleh BI.
Kompetisi untuk memperoleh dana murah tersebut memicu persaingan suku bunga antarbank guna menarik DPK. Dalam kondisi ini, bank cenderung menawarkan special rate yang lebih tinggi atau lebih kompetitif, sehingga menyebabkan biaya dana ikut meningkat.
“Kalau cost of fund naik, berarti suku bunga kredit naik, lalu penyaluran kredit akan turun. Itu (kondisi tersebut) tidak boleh. Kalau sudah begitu, nanti support untuk pembiayaan pembangunan berkurang. Nah ini yang BI upayakan (mengantisipasinya melalui kebijakan makroprudensial),” kata Solikin.
BI mencatat, kondisi likuiditas perbankan secara umum masih memadai. Namun pertumbuhan DPK cenderung melambat dari 5,51 persen year on year (yoy) pada awal Januari 2025 menjadi 4,55 persen (yoy) pada April 2025.
Pertumbuhan DPK yang selalu berada di bawah pertumbuhan kredit memang menjadi tantangan bagi perbankan selama ini. Meski melambat, Solikin menilai pertumbuhan DPK pada April 2025 tidak begitu buruk di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang melambat.
Di sisi lain, kredit perbankan pada April 2025 tumbuh sebesar 8,88 persen (yoy). Pertumbuhan kredit ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 9,16 persen (yoy). Solikin juga menilai, kinerja intermediasi perbankan masih relatif bagus di tengah kondisi ekonomi saat ini meski tentunya dapat lebih dioptimalkan kembali.
Solikin mengingatkan, stance bank sentral Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sudah jelas sebagaimana tecermin dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2025 yang lalu.
Menurutnya, kebijakan moneter dan makroprudensial juga semakin padu dengan adanya penurunan BI-Rate dan penguatan makroprudensial baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.
Sebagai informasi, kebijakan RPLN merupakan inovasi instrumen makroprudensial kontrasiklikal untuk memperkuat pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai dengan kebutuhan perekonomian. RPLN mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek bank terhadap modal bank.
BI menetapkan batasan RPLN paling tinggi sebesar 30 persen dengan penambahan atau pengurangan persentase parameter kontrasiklikal. Terbaru, besaran parameter kontrasiklikal ditetapkan sebesar positif 5 persen sehingga batasan RPLN menjadi 35 persen.
Penguatan kebijakan RPLN terkini berlaku efektif sejak 1 Juni 2025, dan akan diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai RPLN.
Selain RPLN, BI juga menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 5 persen menjadi 4 persen untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 4 persen.
Sementara rasio PLM syariah diturunkan sebesar 100 bps dari 3,5 persen menjadi 2,5 persen untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5 persen.
Penurunan rasio PLM ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2025.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025 -
Menteri PU: Total anggaran tahap I dan II Sekolah Rakyat Rp10 triliun
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan total anggaran yang disiapkan untuk Program Sekolah Rakyat tahap I dan II sebesar Rp10 triliun.
“Untuk sekolah rakyat, APBN-nya di kami (Kementerian PU). Disiapkan total Rp10 triliun untuk tahap I dan II,” ujar Dody di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan, kemungkinan total anggaran tersebut tidak akan terserap semuanya tahun ini.
“Jadi semampunya dan sebagian besar akan disiapkan di 2026. Makanya tahap II itu harus wajib selesai di Juni 2026,” katanya.
Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan penanganan infrastruktur untuk Sekolah Rakyat tahap I sudah mulai dilaksanakan. Penanganan tahap I meliputi 100 sekolah yang ditargetkan selesai tahun 2025.
Dari 100 Sekolah Rakyat tahap I, sebanyak 65 sekolah sudah dimulai pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (non struktur) sejak minggu lalu. Renovasi 65 sekolah ini bisa diselesaikan awal Juli nanti.
Enam puluh lima sekolah yang sudah mulai ditangani tersebut yaitu 13 sekolah di Sumatera, 34 sekolah di Jawa, 3 sekolah di Kalimantan, 8 sekolah di Sulawesi, 3 sekolah di Bali/Nusa Tenggara, 2 sekolah di Maluku Utara, dan 2 sekolah di Papua. Sedangkan untuk 35 sekolah lainnya Kementerian PU masih melakukan survey ke lokasi usulan.
Sedangkan untuk 35 sekolah ditargetkan selesai September 2025, tapi Kementerian PU akan usahakan agar bisa selesai pada Juli atau Agustus.
Dody menjelaskan penanganan Sekolah Rakyat tahap I ini merupakan pekerjaan renovasi yang meliputi perbaikan struktur bangunan sekolah eksisting hingga penyediaan meubelair. Sementara penanganan tahap II yang ditargetkan selesai tahun 2026 berupa pekerjaan pembangunan bangunan sekolah baru.
“Kita sudah memverifikasi 219 lokasi usulan tahap II, dimana 35 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 115 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan. Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” ujarnya.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025 -
Sukuk berkelanjutan BSI dapat minat tinggi dari investor
Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berencana menerbitkan kembali sukuk berkelanjutan (sustainability sukuk) tahun ini, di mana bank mencatat minat yang tinggi selama proses bookbuilding.
“Alhamdulillah permintaannya tinggi, tapi saya belum bisa konfirmasi jumlahnya berapa karena prosesnya masih terus berlangsung,” kata Senior Vice President ESG BSI Rima Dwi Permatasari saat ditemui dalam kegiatan Islamic Finance Dialogue (IFD) 2025 di Jakarta, Senin.
Rencana penerbitan itu merupakan lanjutan dari sustainability sukuk atau Sukuk Mudharabah sejak tahun lalu. BSI mendapatkan persetujuan untuk menerbitkan sukuk berkelanjutan dengan total Rp10 triliun dalam tiga tahun.
Tahun lalu, BSI telah menerbitkan sukuk berkelanjutan senilai Rp3 triliun. Sukuk tersebut terbagi menjadi tiga seri dengan imbal hasil (yield) berkisar 6,40 persen hingga 7,20 persen untuk tenor 1, 2, dan 3 tahun.
Sementara untuk tahun ini, BSI masih mengamati perkembangan permintaan pasar.
“Tahun ini kami masih belum bisa mengonfirmasi totalnya berapa, tapi mungkin bisa jadi sama seperti tahun lalu,” tambahnya.
Hasil dari penerbitan sukuk itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS) dan kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL). Skenario distribusi dana kurang lebih sama dengan tahun lalu, yakni 60 persen disalurkan kepada UMKM dan 40 persen untuk pembiayaan hijau.
Dengan begitu, pembiayaan ESG BSI tahun ini diharapkan dapat terdongkrak sebesar 10 persen hingga 15 persen. Sebagai catatan, total pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) yang disalurkan perseroan hingga posisi Maret 2025 mencapai Rp72,6 triliun atau 25,29 persen dari total portofolio pembiayaan BSI, terdiri dari green financing yang tercatat sebesar Rp14,6 triliun serta social financing sebesar Rp58 triliun.
BSI juga menargetkan peningkatan jumlah investor ritel pada penerbitan sukuk berkelanjutan tahun ini. Sebelumnya, jumlah partisipan investor ritel pada penerbitan Sukuk Mudharabah tercatat sebanyak 9 persen.
“Tahun ini harusnya lebih banyak lagi,” tuturnya.
Sebagai bagian dari tata kelola ESG dan pemenuhan regulasi terkait penerbitan ESG sukuk BSI tahap 1 tahun 2024, perseroan telah menyusun laporan dampak atau impact report yang disampaikan kepada OJK bersama dengan laporan tahanan BSI tahun buku 2024.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025 -
Pasar murah di Takengon stabilkan harga jelang Idul Adha
ANTARA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog Cabang Takengon menggelar pasar murah pada tiga lokasi di Kabupaten Aceh Tengah, Senin (26/5). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk stabilisasi harga pasar yang dikhawatirkan mengalami kenaikan menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. (Try Vanny S/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)
-
Kementerian PU serahkan aset KAP Borarsi kepada Pemkab Manokwari
Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat (BPPWPB) menyerahkan aset kawasan area publik (KAP) Borarsi kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, untuk dikelola.
Aset KAP Borarsi itu diserahkan Kepala BPPWPB Wahyu Tri Nugroho kepada Bupati Manokwari Hermus Indou yang didampingi Wakil Bupati Manokwari Mugiyono di Manokwari, Papua Barat, Senin.
“Barang milik negara ini dibangun dengan anggaran APBN tahun 2023 sebesar Rp67 miliar dan selesai tahun 2024,” kata Wahyu Tri Nugroho.
Ia mengatakan KAP Borarsi merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang berdiri di atas lahan seluas 24.940 meter persegi, memiliki luas bangunan utama 4.903 meter persegi dengan konstruksi dua lantai.
Item pekerjaan yang sudah dilakukan pihaknya adalah pembangunan gedung utama, panggung utama, toilet umum, lapangan serbaguna, lapangan basket, pedestrian, trotoar, parkiran mobil dan motor, parkiran difabel, hard standing pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan gerbang depan.
KAP Borarsi dikerjakan kontraktor PT Irma Tiara Putra dengan konsultan manajemen konstruksi PT Mahakarya KSO Siara dan konsultan perencana PT Cempaniga Raya Konsultan.
“Setelah diserahkan kepada Pemkab Manokwari, maka gedung ini secara resmi bisa dikelola oleh Pemkab Manokwari,” ujar Wahyu.
Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan KAP Borarsi dengan segala fasilitas yang dimiliki telah menjadi ruang terbuka publik terbaik yang dimiliki Kabupaten Manokwari yang dapat dimanfaatkan untuk bersantai dan olah raga masyarakat.
Pemkab Manokwari mengapresiasi dukungan Kementerian PU dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari.
Pemkab Manokwari berkomitmen menjaga kebersihan dan keamanan ruang publik tersebut, serta mengajak masyarakat untuk berperilaku baik dan menjaga fasilitas yang ada.
Adanya KAP Borasi diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat, ruang ekspresi seni budaya, dan dapat menjadi simbol kemajuan di Tanah Papua.
“Pemkab Manokwari siap mengelola KAP Borarsi dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, terutama para pemuda di sekitar lokasi,” katanya.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025