Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • HIMKI optimistis industri furnitur jadi pilar pertumbuhan inklusif ‎

    HIMKI optimistis industri furnitur jadi pilar pertumbuhan inklusif ‎

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur menilai industri furnitur diyakini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, ia menyatakan sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap ekspor dan nilai tambah, tetapi juga memiliki daya serap tenaga kerja yang besar serta keterkaitan kuat dengan ekonomi daerah.

    Industri furnitur dikenal sebagai sektor padat karya yang berorientasi ekspor dan berbasis sumber daya dalam negeri. Karakter tersebut menjadikan industri furnitur relevan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan pemerataan pertumbuhan, penguatan manufaktur, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.

    ‎”Industri furnitur dan kerajinan selama puluhan tahun dikenal sebagai sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan bernilai tambah tinggi. Di banyak negara berkembang, sektor ini menjadi pintu masuk industrialisasi sekaligus penyerap tenaga kerja dalam skala besar,” katanya.

    ‎Kata dia, tantangan utama industri furnitur bukan terletak pada kualitas produk atau kemampuan pelaku usaha, melainkan pada belum hadirnya insentif fiskal yang konsisten mendukung sektor berorientasi ekspor dan padat karya.

    ‎Menurut dia, dengan keterkaitan yang luas mulai dari kehutanan, logistik, desain, hingga UMKM pendukung, industri furnitur dinilai mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional dan daerah.

    ‎Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kebijakan fiskal yang lebih berpihak, termasuk penyediaan pembiayaan berbunga kompetitif, serta insentif pajak yang terukur

    ‎Ia menyatakan, Indonesia dinilai memiliki modal kuat berupa ketersediaan bahan baku, tenaga kerja terampil, serta reputasi desain dan kerajinan yang telah diakui dunia.

    Dengan dukungan yang tepat, industri furnitur diyakini mampu berkembang sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan devisa.

    ‎Adapun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjalankan lima strategi untuk memacu kinerja industri furnitur dalam negeri sehingga menaikkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sekaligus memperkuat pasar ekspor.

    ‎Strategi itu yakni memfasilitasi ketersediaan bahan baku, memfasilitasi ketersediaan SDM terampil, memfasilitasi peningkatan pasar dan penguatan riset referensi pasar, memfasilitasi peningkatan produktivitas, kapasitas, dan kualitas produk, serta memfasilitasi iklim usaha kondusif dan peningkatan investasi.

    ‎Pada tahun 2024, industri furnitur mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Capaian positif ini turut mendongkrak pertumbuhan sektor industri agro yang menyentuh angka 5,20 persen. Industri agro mampu memberikan andil hingga 51,81 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.

    ‎Sementara itu, untuk nilai ekspor furnitur (HS 9401-9403) pada periode Januari-November 2024 tercatat sebesar 1,47 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 0,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Lebak minta pelaku industri perumahan tidak manfaatkan LP2B 

    Pemkab Lebak minta pelaku industri perumahan tidak manfaatkan LP2B 

    Kita berharap kawasan LP2B harus dilindungi, karena mendongkrak program swasembada pangan dan menjaga kedaulatan pangan nasional,

    Lebak (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten meminta pelaku industri perumahan tidak memanfaatkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna mendukung program swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional.

    “Kita sangat mendukung kawasan LP2B itu tidak beralih fungsi lahan,” kata Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar di Lebak, Selasa.

    Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dengan tegas areal sawah sebagai LP2B harus dilindungi dan dijaga, karena bisa berdampak terhadap ancaman terhadap produksi pangan nasional.

    Selain itu, juga larangan alih fungsi lahan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto agar LP2B tidak menjadi industri perumahan, pabrik, perkantoran maupun pergudangan.

    Selanjutnya , diperkuat Surat Edaran Bupati Lebak Nomor B.900.1.13.1/224- Bapenda/IX/2025 tentang Pendataan Lahan Pertanian dengan mengajak camat dan kepala desa untuk mendata dan memverifikasi NOP SPPT PBB-P2 lahan pertanian.

    Langkah itu, kata Deni, menjadi dasar pemberian insentif berupa pembebasan PBB-P2 bagi petani yang lahannya termasuk dalam LP2B.

    “Kita berharap kawasan LP2B harus dilindungi, karena mendongkrak program swasembada pangan dan menjaga kedaulatan pangan nasional,” kata lelaki alumni Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

    Deni mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 luas lahan sawah di Indonesia mengalami penyusutan setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari.

    Angka tersebut hilangnya secara masif dan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak dikendalikan secara serius, termasuk di Kabupaten Lebak.

    LP2B sendiri merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk digunakan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.

    Penetapan LP2B berasal dari total Lahan Baku Sawah (LBS), yang sebagian ditetapkan sebagai LSD dengan perlindungan hukum yang lebih ketat.

    Jumlah areal lahan persawahan sebagai LP2B di Kabupaten Lebak tahun 2024 tercatat seluas 52.000 hektare, sehingga perlu dijaga sehingga tidak mengalami penyusutan/pengurangan akibat alih fungsi lahan.

    “Kami berharap LP2B itu tetap dijaga, karena Lebak juga sebagai daerah lumbung pangan di Provinsi Banten,” katanya.

    Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan ) Sukabungah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Ruhiana mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi kawasan LP2B agar tidak beralihfungsi lahan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Saat ini, menurut dia, di wilayahnya juga banyak areal persawahan berubah menjadi perumahan, sehingga pemerintah daerah harus bertindak tegas untuk melindungi LP2B itu.

    “Kita berharap menerapkan larangan alih fungsi lahan itu harus dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat, sehingga benar-benar kawasan areal persawahan menjadi LP2B,” kata Ruhiana.

    Pewarta: Mansyur suryana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rasio kewirausahaan nasional 2025 capai 3,29 persen

    Rasio kewirausahaan nasional 2025 capai 3,29 persen

    Selain meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, E-Hub Terpadu diharapkan menjadi solusi konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat rasio kewirausahaan nasional pada 2025 mencapai 3,29 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 3,10 persen.

    Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa menjelaskan, target rasio kewirausahaan nasional 2025 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Capaian ini sejalan dengan Asta Cita ketiga yang bertujuan mendorong kewirausahaan nasional, sekaligus menjadi bukti bahwa UMKM di Indonesia terus naik kelas,” katanya.

    Ia menyampaikan, capaian tersebut didorong oleh berbagai program strategis kementerian, salah satunya melalui penguatan Entrepreneur Hub (E-Hub) Terpadu. Program ini dirancang sebagai ekosistem pembinaan kewirausahaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

    “Selain meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, E-Hub Terpadu diharapkan menjadi solusi konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran,” katanya.

    Hingga November 2025, total penerima manfaat program E-Hub Terpadu telah mencapai 7.980 wirausaha yang tersebar di 10 provinsi.

    Sementara itu, sebanyak 14.084 wirausaha telah berhasil terhubung dalam ekosistem E-Hub.

    Siti Azizah menyampaikan, pada 2026 Kementerian UMKM akan memfokuskan langkah pada penguatan ekosistem E-Hub yang terintegrasi dalam platform SAPA UMKM.

    Integrasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing wirausaha nasional.

    Menurut Siti Azizah, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing wirausaha Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

    “Aspek digital dan teknologi sangat krusial di era ini. Kemampuan beradaptasi menjadi tantangan utama bagi wirausaha untuk memenangkan persaingan,” ujarnya.

    Siti Azizah melanjutkan program pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan (JFPKWU) juga masuk ke dalam kategori prioritas 2026, mengingat tujuannya adalah sebagai fasilitator inkubasi dan pendampingan wirausaha di seluruh Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pemerintah menargetkan jumlah wirausaha Indonesia pada 2029 mencapai 3,6 persen dari total angkatan kerja.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran sabet Rekor MURI berkat libatkan 416 ribu petani milenial

    Mentan Amran sabet Rekor MURI berkat libatkan 416 ribu petani milenial

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) setelah melibatkan 416 ribu petani milenial dalam berbagai program pertanian nasional.

    Amran mengatakan penghargaan MURI tersebut diberikan atas capaian jumlah petani muda terbanyak yang terjun langsung ke sektor pertanian melalui inisiatif Kementerian Pertanian yang dinilai tertinggi dalam sejarah, bahkan pada skala global.

    “Ini dapat MURI, itu karena milenial ada 416 ribu ikut sekarang (dalam pertanian),” kata Mentan usai dialog dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Selasa.

    Mentan mengaku terkejut atas penghargaan tersebut, sekaligus menjadikannya sebagai motivasi dan tanggung jawab baru untuk terus memperluas partisipasi generasi muda dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.

    “Mereka yang menilai, aku kaget datang tiba-tiba memberikan penghargaan MURI, ini adalah cambuk untuk melompat lagi dan ini juga beban,” ujarnya.

    Melalui program Brigade Pangan, Kementerian Pertanian secara konsisten menggerakkan petani milenial, sekitar 45 ribu peserta terlibat hanya dalam satu tahun dan terus berkembang secara nasional. Setiap satu Brigade Pangan maksimal 15 orang petani.

    Menurut Amran keterlibatan petani milenial sebagai sinyal positif kebangkitan sektor pertanian, yang kini semakin diminati generasi muda berkat pendekatan modern dan berbasis teknologi.

    Ia menyebutkan sejumlah pengakuan (testimoni) menunjukkan petani milenial mampu meraih pendapatan menjanjikan, seperti di Papua dan Aceh sekitar Rp20 juta, serta Kalimantan Timur mencapai Rp24 juta per bulan.

    Para petani muda tersebut mengelola beragam komoditas, mulai dari pangan, hortikultura, hingga perkebunan, dengan sistem usaha yang efisien dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah.

    “Kemarin yang testimoni di Papua itu (pendapatan perani milenial) Rp20 juta, Kalimantan Timur Rp24 juta, Aceh 20 juta. Itu komoditasnya macam-macam. Perkebunan, hortikultura, padi,” beber Amran.

    Ke depan, lanjut Amran pihaknya menargetkan 1 juta petani milenial terlibat aktif, sebagai fondasi kuat pertanian masa depan sekaligus penopang ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

    Kementerian Pertanian melibatkan petani milenial melalui program Brigade Pangan yang mengelola lahan pertanian secara terstruktur, dengan skala pengelolaan mencapai sekitar 200 hektare per brigade.

    Program itu juga mencakup pengelolaan lahan rawa yang optimal dan pencetakan sawah rakyat, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih. Seluruh petani milenial mendapatkan bantuan bibit, hingga alat dan mesin pertanian termasuk pelatihan cara bertani secara modern.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Dunia soroti banjir di Sumatera bisa tekan perekonomian RI

    Bank Dunia soroti banjir di Sumatera bisa tekan perekonomian RI

    Jakarta (ANTARA) – Bank Dunia menyoroti bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

    Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight mengatakan, bencana banjir merupakan bagian dari faktor risiko penurunan (downside risk) bagi pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir 2025 ini.

    “Terkait dengan risiko yang merupakan downside risk, tentunya bencana alam seperti banjir yang terjadi di Sumatra dan juga beberapa lokasi lainnya pun juga akan berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia,” kata David dalam acara peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) di Energy Building, Jakarta, Selasa.

    Adapun banjir dan longsor berskala besar terjadi sejak akhir November 2025 di sejumlah wilayah Sumatera, antara lain Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    David juga memaparkan bahwa ke depan, penerimaan negara juga diperkirakan menghadapi tekanan. Ia menilai keseimbangan antara risiko penurunan dan peluang pertumbuhan sangat bergantung pada keberhasilan sejumlah reformasi pemerintah yang sudah dicanangkan.

    “Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depan, terutama untuk mempersempit berbagai kesenjangan yang masih ada,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bank Dunia turut mencatat adanya potensi risiko peningkatan (upside risk), antara lain membaiknya pertumbuhan mitra dagang utama seperti China serta harga komoditas ekspor Indonesia yang relatif menguntungkan.

    Reformasi perdagangan dan investasi yang berhasil dinilai dapat memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

    Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan bahwa sejumlah tantangan struktural masih membayangi. Salah satunya adalah tekanan terhadap konsumsi masyarakat akibat penurunan upah riil.

    Berdasarkan data Bank Dunia, sejak 2018 upah riil turun rata-rata 1,1 persen per tahun. Penurunan paling besar terjadi pada pekerja berketerampilan tinggi yang mencapai 2,3 persen, disusul pekerja berketerampilan menengah sebesar 1,1 persen. Sementara itu, upah pekerja informal atau berketerampilan rendah hanya tumbuh 0,3 persen.

    “Bagi pekerja berketerampilan menengah, ini sangat berdampak dan berimbas pada kesejahteraan rumah tangga serta perekonomian secara keseluruhan,” kata David.

    Dari sisi ketenagakerjaan, Bank Dunia mencatat penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2025 meningkat 1,3 persen dibandingkan Agustus 2024.

    Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor informal dengan tingkat upah rendah. Kondisi ini dinilai sebagai tantangan pasar tenaga kerja, meskipun stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

    Selain itu, kinerja perdagangan Indonesia juga diperkirakan menghadapi tantangan ke depan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.

    Bank Dunia mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 2,39 miliar dolar AS pada Oktober 2025, dengan surplus kumulatif sebesar 35,88 miliar dolar AS sepanjang Januari-Oktober 2025.

    Namun, David menilai lonjakan ekspor tersebut sebagian besar didorong oleh aktivitas frontloading, yang mana eksportir mempercepat pengiriman barang sebelum diberlakukannya tarif resiprokal AS.

    Adapun dalam laporan IEP, Bank Dunia merekomendasikan sejumlah prioritas kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain penguatan fondasi digital, peningkatan kualitas lapangan kerja, serta reformasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

    Di bidang fiskal, optimalisasi digitalisasi dan administrasi perpajakan dinilai bisa meningkatkan pendapatan negara tanpa perubahan kebijakan yang terlalu signifikan.

    Sementara dari sektor keuangan, perluasan akses pembiayaan, termasuk melalui program penjaminan kredit dan dukungan bagi UMKM, dipandang penting untuk mendorong investasi swasta dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disparbud pastikan Wonosobo dan Dieng aman dikunjungi wisatawan

    Disparbud pastikan Wonosobo dan Dieng aman dikunjungi wisatawan

    Wisatawan sebaiknya mencari informasi dari sumber resmi dan terpercaya, sehingga tidak terpengaruh oleh konten media sosial yang belum tentu akurat atau sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru,

    Wonosobo (ANTARA) – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo Fahmi Hidayat menegaskan, Wonosobo termasuk kawasan wisata Dieng, saat ini dalam kondisi aman untuk dikunjungi wisatawan.

    Fahmi Hidayat di Wonosobo, Selasa menyampaikan, beberapa waktu terakhir curah hujan di wilayah Wonosobo memang cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa aliran sungai meluap hingga ke badan jalan, termasuk di jalur menuju kawasan Dieng, khususnya wilayah Jawar.

    Ia menyampaikan, hal tersebut menyikapi pemberitaan serta beredarnya berbagai konten di media sosial terkait kondisi cuaca ekstrem dan banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Wonosobo.

    Namun demikian, katanya situasi tersebut tidak sampai menghambat aktivitas masyarakat maupun perjalanan wisata menuju kawasan Dieng dan sekitarnya.

    “Secara umum, kondisi Wonosobo dan Dieng aman untuk dikunjungi. Aktivitas masyarakat tetap berjalan normal dan akses menuju destinasi wisata masih dapat dilalui dengan baik,” katanya.

    Menghadapi kondisi cuaca yang cukup ekstrem, ia mengimbau seluruh pihak, baik pelaku wisata maupun wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

    Wisatawan diharapkan mempersiapkan perjalanan dengan matang, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, menjaga kesehatan tubuh, serta menghindari jalur ekstrem dan kawasan yang berpotensi rawan bencana.

    Ia menekankan, pentingnya memperoleh informasi yang valid dan terkini sebelum melakukan perjalanan wisata.

    Menurut dia, informasi yang beredar di media sosial tidak selalu mencerminkan kondisi aktual di lapangan dan kerap bersifat tidak berimbang.

    “Wisatawan sebaiknya mencari informasi dari sumber resmi dan terpercaya, sehingga tidak terpengaruh oleh konten media sosial yang belum tentu akurat atau sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru,” katanya.

    Dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan, Disparbud Kabupaten Wonosobo juga senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, antara lain BPBD, DPUPR, Diskominfo, Disperkimhub, Polres, serta pihak-pihak berwenang lainnya. Koordinasi ini dilakukan khususnya dalam upaya mitigasi bencana serta kesiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru.

    “Dengan koordinasi lintas sektor ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat, pelaku usaha pariwisata, maupun wisatawan tidak perlu khawatir dalam beraktivitas dan berwisata di Wonosobo,” katanya.

    Selain itu, upaya pengawasan juga dilakukan melalui pemasangan CCTV di sejumlah titik destinasi wisata dan jalur wisata strategis. CCTV tersebut digunakan untuk memantau arus lalu lintas serta kondisi perjalanan wisata di beberapa kawasan, sehingga potensi kemacetan maupun risiko bencana dapat diantisipasi lebih dini.

    “Pemantauan ini bertujuan agar arus lalu lintas di jalur wisata tetap terkendali, aman, dan nyaman bagi wisatawan,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: Kreasi anyaman rotan Kalteng berdaya saing global

    Komisi VII DPR: Kreasi anyaman rotan Kalteng berdaya saing global

    Karena kan kalau sudah ada produknya, kemudian tidak bisa dipasarkan, kan jadinya percuma juga. Jadi perlu ada pendampingan, pelatihan dan pemasaran dari pemerintah,

    Palangka Raya (ANTARA) – Ketua Tim Reses Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan, produk kreasi tradisional anyaman rotan UMKM di Kalimantan Tengah (Kalteng) mampu bersaing di pasar global.

    “Hari ini kami diajak mengunjungi salah satu UMKM di Kota Palangka Raya yang memproduksi berbagai macam jenis kerajinan berbahan dasar anyaman rotan, yakni di Indang Apang Galeri,” katanya usai melakukan peninjauan lapangan, Selasa.

    Menurutnya, produk-produk yang dihasilkan Indang Apang Galeri memiliki kualitas yang halus dan mendunia, baik itu sepatu, tas dan lainnya.

    Dia pun menekankan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM dan lainnya mampu memberi ruang kepada produk ini untuk bisa dipasarkan saat pameran baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    “Karena kan kalau sudah ada produknya, kemudian tidak bisa dipasarkan, kan jadinya percuma juga. Jadi perlu ada pendampingan, pelatihan dan pemasaran dari pemerintah,” ucapnya.

    Evita yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu juga menekankan, perlunya pemerintah memberi pendampingan secara serius agar produk UMKM dapat terus berinovasi, menciptakan produk yang mampu menarik perhatian pembeli.

    Dia memberi contoh, seperti kerja sama dengan para desainer untuk membuat anyaman rotan menjadi barang mewah sehingga mampu menaikkan nilai dari produk lokal.

    “Jadi memang sebenarnya yang UMKM perlukan itu kan pelatihan-pelatihan serta pendampingan yang mampu meningkatkan kualitas produk mereka, sehingga mampu dikenal seluruh dunia,” ujarnya.

    Evita juga mengungkapkan, peran media seperti Kantor Berita ANTARA, TVRI dan RRI diperlukan untuk membantu menyebarluaskan produk-produk lokal ke khalayak luas.

    Dengan demikian UMKM di Kalimantan Tengah dapat terus maju dan berdampak langsung dalam perkembangan ekonomi kreatif.

    “Yang pasti aspirasi dari pelaku UMKM yang disampaikan sudah kami serap dan akan kami bahas di tingkat pusat agar produk mereka dapat terus eksis,” demikian Evita.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Rajib Rijali
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: Indonesia stop impor, harga beras dunia turun

    Zulhas: Indonesia stop impor, harga beras dunia turun

    Ternyata kita ini pembeli beras terbesar di dunia. Dulu waktu saya Menteri Perdagangan, itu beras 650 dolar AS per tonnya, sekarang karena kita tidak belanja beras, itu di bawah 400 dolar AS. Jadi pengaruh ke harga dunia, luar biasa,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, kebijakan Indonesia untuk menghentikan impor beras telah mempengaruhi harga beras global.

    Menurutnya, Indonesia pernah menduduki posisi sebagai importir beras terbesar di dunia. Namun dalam waktu singkat, Indonesia berhasil meningkatkan produksi nasional sehingga tidak perlu lagi melakukan impor.

    “Ternyata kita ini pembeli beras terbesar di dunia. Dulu waktu saya Menteri Perdagangan, itu beras 650 dolar AS per tonnya, sekarang karena kita tidak belanja beras, itu di bawah 400 dolar AS. Jadi pengaruh ke harga dunia, luar biasa,” kata Zulhas di Jakarta, Selasa.

    Pada 2024, Indonesia melakukan impor sebesar 4,5 juta ton beras. Namun di 2025, Indonesia berhasil mencetak surplus produksi beras sebesar 4,7 juta ton. Saat ini stok beras yang berada di gudang Bulog telah mencapai 3,7 juta ton.

    Berdasarkan data Kemenko Pangan, pada periode Januari-Desember 2025 produksi beras Indonesia mencapai 34,77 juta ton atau naik 13,54 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Selain itu, produksi jagung Indonesia juga mencapai 16,55 juta ton atau naik 9,34 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

    Produksi yang meningkat ini, kata Zulhas, dipengaruhi oleh pemangkasan regulasi, salah satunya pada pengadaan pupuk bersubsidi.

    Sebagai contoh, dulu terdapat sekitar 148 aturan terkait dengan pengadaan pupuk. Kini, regulasi tersebut dipangkas menjadi 33 aturan, sehingga petani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan jadwal waktu tanam.

    “Jadi pupuk sampai sebelum tanam. Sebelum tanam, pupuk sudah diterima. Itu pengaruhnya luar biasa, pengaruh terhadap produksi beras itu luar biasa,” ujarnya.

    Zulhas juga menyampaikan pada akhir tahun ini atau awal tahun akan diumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras.

    “Satu tahun ini kita sudah swasembada, nanti Mentan (Menteri Pertanian) akan umumkan bahwa Indonesia berhasil swasembada beras,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Dunia proyeksi ekonomi RI tumbuh 5 persen pada 2025-2026

    Bank Dunia proyeksi ekonomi RI tumbuh 5 persen pada 2025-2026

    Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menen

    Jakarta (ANTARA) – Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5 persen pada periode 2025-2026, sebelum meningkat ke level 5,2 persen pada 2027.

    Proyeksi itu tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025.

    “Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menengah. Ini merupakan kabar baik,” ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk di Jakarta, Selasa.

    Prediksi terbaru itu lebih tinggi dibandingkan estimasi dalam laporan IEP edisi Juni 2025 sebelumnya yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

    Berdasarkan laporan terbarunya, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor yang mampu mengimbangi tren konsumsi swasta yang sedikit melemah.

    Bank Dunia juga mencatat bahwa kenaikan proyeksi pertumbuhan didukung oleh peningkatan investasi secara bertahap, termasuk melalui investasi negara lewat Danantara, pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong kredit sektor swasta, serta arus Penanaman Modal Asing (PMA).

    Inflasi yang rendah dan stimulus fiskal diperkirakan akan menopang konsumsi swasta.

    Meski demikian, Carolyn menilai tantangan pasar tenaga kerja masih membebani kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Indikator pasar tenaga kerja menunjukkan masih adanya masalah terkait kualitas pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.

    Selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 sendiri, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat 1,3 persen. Namun, seluruh tambahan lapangan kerja tersebut berasal dari sektor-sektor dengan upah lebih rendah.

    Tak hanya itu, Bank Dunia juga mengamati bahwa upah riil cenderung menurun sejak 2018, sementara jumlah pekerjaan dengan keterampilan menengah menyusut dibandingkan pekerjaan berupah rendah maupun berupah tinggi. Kondisi ini turut menekan konsumsi rumah tangga.

    “Inilah kenapa saat ini jadi momen krusial untuk memadukan stabilitas makroekonomi Indonesia, sebagai salah satu kekuatan utamanya, dengan reformasi struktural yang lebih mendalam. Tujuannya cukup jelas, yakni meningkatkan kapasitas perekonomian serta memungkinkan sektor swasta menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia,” kata Carolyn.

    Salah satu fokus reformasi yang disoroti Bank Dunia dalam laporannya adalah penguatan fondasi digital nasional, mencakup jaringan pita lebar (broadband), infrastruktur pusat data (data center), serta kerangka regulasi pengembangan digital.

    Dirinya menilai, fondasi ini bakal menentukan kecepatan dan keandalan akses internet masyarakat, efektivitas operasional bisnis berbasis komputasi awan, serta kualitas layanan modern di sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Kami meyakini bahwa Indonesia dapat mendorong pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat dan memperluas peluang ekonomi dengan memperkuat kualitas serta jangkauan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang lebih kuat akan menciptakan peluang kerja baru, baik di sektor digital maupun melalui efek pengganda ke seluruh perekonomian, khususnya bagi generasi muda dan perempuan, terutama di wilayah yang kurang beruntung dan paling terdampak oleh keterbatasan konektivitas,” tambahnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 26.922 pelaku usaha di Tangerang dapat pembuatan NIB gratis

    26.922 pelaku usaha di Tangerang dapat pembuatan NIB gratis

    Dengan kemudahan penerbitan NIB gratis ini, semakin banyak pelaku usaha yang naik kelas, berdaya saing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,

    Tangerang (ANTARA) – Sebanyak 26.922 pelaku usaha seperti UMKM dan pedagang di pasar tradisional Kota Tangerang, Provinsi Banten mendapatkan program pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis sepanjang tahun 2025 dari Pemerintah.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja di Tangerang Selasa mengatakan, pelaku usaha yang telah memiliki NIB maka akan lebih mudah mengakses pembiayaan, mengikuti program pembinaan, serta memperluas pasar.

    “Dengan kemudahan penerbitan NIB gratis ini, semakin banyak pelaku usaha yang naik kelas, berdaya saing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

    Ia menuturkan, penertiban NIB dilakukan melalui layanan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) maupun pendampingan atau jemput bola langsung ke wilayah-wilayah.

    “Penerbitan NIB ini merupakan upaya dalam mempermudah perizinan berusaha, khususnya bagi pelaku Usah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” katanya.

    Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, legalitas usaha menjadi fondasi awal bagi UMK untuk tumbuh dan berkembang. Dengan NIB, para pelaku usaha punya pegangan hukum, dan itu membuka pintu-pintu baru untuk pembiayaan, pelatihan, hingga perlindungan sosial.

    “Kita tidak ingin ada lagi pelaku usaha yang terkendala hanya karena jarak atau waktu. Pemerintah harus hadir di tempat mereka berada, memberikan solusi, dan memastikan semua punya kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambahnya.

    Kepala Disperindagkop UKM Suli Rosadi menambahkan, dengan memiliki NIB maka UMKM memiliki banyak manfaatnya yakni mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), mempermudah akses pelatihan, memperoleh legalitas usaha, tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah.

    “Jangka panjang, lewat NIB dan legalitas usaha lainnya diharapkan UMKM Kota Tangerang dapat lebih unggul, maju dan berdaya saing. Terlebih, dapat membuka peluang pasar baru, baik di tingkat lokal maupun nasional bahkan global,” katanya.

    Sebagai informasi NIB adalah sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga Online Single Submission (OSS).

    NIB dibedakan sesuai dengan output produk atau jasa yang dihasilkan. NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.