Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Produk plastik Indonesia membukukan transaksi Rp24 miliar di Taiwan

    Produk plastik Indonesia membukukan transaksi Rp24 miliar di Taiwan

    Capaian ini mencerminkan bahwa produk plastik Indonesia tidak hanya kompetitif dari segi kualitas, tetapi juga mampu memenuhi standar industri global yang semakin tinggi.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei di Taiwan menyebut, produk plastik Indonesia membukukan transaksi potensial dan riil sebesar 1,52 juta dolar AS atau setara Rp24 miliar selama tiga hari pameran Rubber & Composite Material Fair (PMT) 2025 di Taiwan.

    Kepala KDEI Taipei di Taiwan Arif Sulistiyo mengatakan hasil ini menunjukkan peningkatan daya saing dan posisi strategis Indonesia di rantai pasok industri plastik global.

    “Capaian ini mencerminkan bahwa produk plastik Indonesia tidak hanya kompetitif dari segi kualitas, tetapi juga mampu memenuhi standar industri global yang semakin tinggi, khususnya di sektor manufaktur dan kemasan,” ujar Arif melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Arif merinci, produk plastik unggulan Indonesia seperti biaxially oriented polypropylene (BOPP), yang merupakan bahan baku utama dalam industri kemasan fleksibel, berhasil membukukan transaksi riil sebesar 840 ribu dolar AS atau sekitar Rp14 miliar.

    Sementara itu, polypropylene (PP) dan polyethylene terephthalate (PET) berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar 682 ribu dolar AS atau setara Rp10 miliar.

    Indonesia menghadirkan sembilan pelaku usaha yang tergabung dalam tiga asosiasi, yakni Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI); Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS); serta Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI).

    Total perdagangan Indonesia dan Taiwan pada Januari-April 2025 tercatat sebesar 3,20 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke Taiwan pada periode tersebut tercatat sebesar 1,86 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Taiwan sebesar 1,34 miliar dolar AS.

    Sementara itu, total perdagangan kedua pihak mencapai 10,62 miliar dolar AS pada 2024. Di periode tersebut, ekspor Indonesia ke Taiwan sebesar 6,68 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Taiwan sebesar 3,94 miliar dolar AS. Dengan demikian, Indonesia surplus perdagangan atas Taiwan sebesar 2,75 miliar dolar AS.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenko IPK tawarkan sejumlah proyek total nilai Rp200 triliun di ICI

    Kemenko IPK tawarkan sejumlah proyek total nilai Rp200 triliun di ICI

    Kalau mereka (investor) setelah itu mau bertemu dengan penyedia proyeknya, kami sediakan ruangan-ruangan untuk mereka.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Kemenko IPK siap menawarkan sejumlah proyek di sektor infrastruktur dengan total nilai sekitar Rp200 triliun dalam gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

    “Mungkin ada satu hal juga yang akan kita coba terbitkan, benar-benar hari ini akan terbit. Bersama teman-teman dari kementerian dan juga lembaga negara lainnya, kita menyiapkan suatu curated list untuk proyek-proyek yang mungkin sudah siap untuk kita tawarkan. Kalau tidak salah nilainya sekitar Rp200 triliun,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Rachmat Kaimuddin, di Jakarta, Selasa.

    Rachmat menambahkan bahwa daftar proyek-proyek yang akan ditawarkan tersebut nantinya akan dipublikasikan di situs.

    “Kalau mereka (investor) setelah itu mau bertemu dengan penyedia proyeknya, kami sediakan ruangan-ruangan untuk mereka,” katanya pula.

    Gelaran ICI 2025 juga menghadirkan sesi business matching yang dapat mempertemukan antara investor dengan pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan dalam proyek infrastruktur.

    “Tentunya harapan kita setelah kita mengajak berbagai para pemangku kepentingan, kita juga ingin mempertemukan bagaimana caranya bisa terjadi investasi atau paling tidak preliminary discussions atau matching antara teman-teman yang membutuhkan dengan yang menyediakan,” kata Rachmat.

    Maka dari itu melalui gelaran ICI 2025, Kemenko IPK juga mengundang bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta baik pengembang (developer) maupun mereka yang menyediakan pendanaan.

    Indonesia akan menyelenggarakan forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk ICI 2025 di Jakarta International Convention Center pada 11-12 Juni 2025.

    ICI 2025 menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta untuk membahas isu-isu terkait pembangunan dan infrastruktur sekaligus menjadi pendorong peluang bisnis dan investasi.

    ICI 2025 menargetkan partisipasi 3.000 peserta dari pemangku kepentingan bidang infrastruktur yang mencakup pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional, dan pihak lain seperti organisasi filantropi dan lembaga riset.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPPU: TikTok dan Tokopedia tolak sebagian usulan persetujuan bersyarat

    KPPU: TikTok dan Tokopedia tolak sebagian usulan persetujuan bersyarat

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd atau TikTok dan PT Tokopedia dianggap menolak sebagian usulan persetujuan bersyarat karena mengajukan revisi redaksional dan usulan perubahan jadwal pelaporan.

    “Majelis Komisi menilai bahwa pelaku usaha baik TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd dan PT Tokopedia menolak sebagian dari usulan persetujuan bersyarat dan jangka waktu pelaksanaan usulan persetujuan bersyarat, yang disampaikan oleh investigator pada agenda persidangan sebelumnya,” ujar Ketua Majelis Komisi KPPU Budi Joyo Santoso dalam sidang lanjutan Transaksi Pengambilalihan Saham Tokopedia ke TikTok di Jakarta, Selasa.

    Majelis Komisi menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Dan/Atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka KPPU akan menjadwalkan ulang sidang untuk memperoleh keterangan lebih lanjut dari pelaku usaha terkait usulan persetujuan bersyarat.

    Sidang lanjutan ini akan menjadi kunci bagi KPPU dalam memutuskan apakah akuisisi TikTok terhadap Tokopedia dapat dilanjutkan dengan syarat yang berlaku, atau perlu pengaturan tambahan guna menjaga persaingan usaha yang sehat di pasar digital Indonesia.

    “Majelis Komisi menjadwalkan sidang berikutnya pada Selasa 17 Juni 2025 pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai, dengan agenda pemeriksaan pelaku usaha TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd dan PT Tokopedia,” kata Budi.

    Kuasa hukum TikTok Farid Fauzi Nasution mengatakan TikTok dan Tokopedia pada dasarnya menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh KPPU. Namun, terdapat beberapa revisi redaksional dan usulan persetujuan bersyarat.

    Adapun revisi dan usulan tersebut, adalah penegasan bahwa pilihan metode pembayaran dan logistik harus tidak mengikat konsumen secara eksplisit maupun tersirat, dan menambahkan frasa “dengan tetap menjaga keamanan pengguna TikTok” untuk memperkuat aspek regulasi dan keamanan dalam promosi lintas platform.

    Selain itu, TikTok juga mengusulkan agar frekuensi pelaporan kepada KPPU diubah dari tiga bulanan menjadi enam bulanan, dengan alasan efisiensi dan relevansi terhadap dinamika industri e-commerce yang sangat cepat berubah karena faktor musiman, inovasi, dan fluktuasi harga.

    Sebelumnya, investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyelesaikan proses penilaian menyeluruh atas transaksi pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd.

    Hasilnya, Investigator menyatakan bahwa transaksi tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

    Investigator juga mengusulkan berbagai persetujuan bersyarat yang akan diberlakukan terhadap kedua entitas tersebut, yakni memastikan tetap dibuka pilihan untuk metode pembayaran dan logistik, melarang praktik tying dan bundling bagi layanan logistik dan metode pembayaran tertentu serta melarang praktik predatory pricing yang dapat merugikan UMKM.

    Selanjutnya, melarang self-preferencing, yaitu memprioritaskan produk sendiri di tampilan platform dan mendiskriminasi produk dari luar grup usaha mereka, menjamin kebebasan pemilik akun Tik Tok untuk mempromosikan produk dari platform e-commerce selain Tokopedia dan Shop Tokopedia, serta menjaga tidak ada eksploitasi kekuatan pasar melalui kenaikan harga yang tidak wajar.

    Hal tersebut dibacakan Investigator KPPU dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan perdana atas Perkara Nomor 01/KPPU-M/2025 terkait Penilaian Menyeluruh terkait Transaksi Pengambilalihan Saham PT Tokopedia oleh Tik Tok Nusantara (SG) Pte. Ltd., di Jakarta, Selasa (27/5).

    ​​​​​​​

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mewujudkan filosofi “Mengubah rongsokan menjadi emas”

    Mewujudkan filosofi “Mengubah rongsokan menjadi emas”

    Mari kita wujudkan potensi tersebut, karena era emas kewirausahaan Indonesia ada di tangan kita

    Jakarta (ANTARA) – Jiwa kewirausahaan atau entrepreunership sejati, sebagaimana diajarkan oleh maestro wirausaha Indonesia Ciputra, adalah kemampuan untuk mengubah sesuatu yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bermakna dan menguntungkan.

    Filosofi “mengubah rongsokan menjadi emas” adalah cara berpikir entrepreuner sebagai manifestasi nyata dari kemandirian dan inovasi, yang harus menjadi landasan perekonomian kita.

    Hari Kewirausahaan Nasional yang diperingati pada 10 Juni merupakan momentum penting untuk merefleksikan peran kewirausahaan dalam perekonomian.

    Indonesia, dengan fondasi ekonomi yang kuat, berdiri di ambang peluang historis untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun demikian, rasio kewirausahaan di negeri ini masih berada di bawah level ideal minimal 4 persen dari jumlah penduduk.

    Data tahun 2025 menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan Indonesia masih berkisar antara 3,47–3,57 persen dari total populasi, jauh di bawah standar negara maju yang mencapai 10-12 persen.

    Angka ini merupakan tantangan sekaligus peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Akselerasi rasio kewirausahaan nasional sepertinya memang tidak bisa ditunda lebih lama. Peningkatan jumlah wirausahawan adalah keniscayaan bagi Indonesia. Wirausaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan motor penggerak ekonomi inklusif.

    Mereka menyerap sebagian besar angkatan kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Gelombang wirausaha baru menciptakan efek multiplikasi ekonomi yang luas, meningkatkan konsumsi dan perputaran roda ekonomi di berbagai wilayah.

    Kewirausahaan juga menjadi solusi efektif untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan kemandirian. Di tengah bonus demografi, penciptaan lapangan kerja merupakan kebutuhan mendesak, dan wirausahawan adalah jawaban paling tepat.

    Mereka tidak hanya menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat luas.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Temuan besar PHE dinilai mampu jaga ketersediaan gas industri

    Temuan besar PHE dinilai mampu jaga ketersediaan gas industri

    Jakarta (ANTARA) – Temuan besar sumur minyak bumi dan gas (migas) di Sulawesi Tengah, yang berpotensi menghasilkan 548 miliar kaki kubik gas oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dinilai mampu menjaga ketersediaan gas di tengah permintaan khususnya industri yang juga terus meningkat.

    “Jelas, penemuan sangat besar itu antara lain menjadi bukti komitmen PHE sebagai Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) untuk terus mendorong dan memenuhi ketersediaan gas industri,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara melalui telepon di Jakarta, Selasa.

    Industri dalam negeri memang terus tumbuh, lanjutnya, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 yang 4,87 persen.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk industri pengolahan (manufaktur) misalnya, tumbuh 4,55 persen (year-on-year).

    Beberapa subsektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan signifikan, antara lain industri logam dasar yang mencapai 14,47 persen.

    Marwan menambahkan pertumbuhan industri memang meningkatkan kebutuhan sektor tersebut terhadap gas bumi.

    Kondisi ini tak lepas bahwa gas termasuk energi ramah lingkungan, apalagi, ditambah upaya pemerintah untuk terus mendorong lingkungan yang lebih bersih.

    “Harganya juga masih dikendalikan pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya yang efisien bagi industri,” katanya.

    Kebutuhan industri terhadap gas yang terus naik, tambahnya, antara lain diperlihatkan banyaknya perjanjian jual beli gas (PJBG), termasuk oleh PHE yang merupakan kontributor terbesar penyediaan gas.

    Namun demikian Marwan mengingatkan tingginya komitmen PHE juga perlu didukung pemerintah, tidak hanya melalui insentif menarik, tetapi juga upaya konkret dalam menyederhanakan perizinan yang saat ini terlalu banyak dan berbelit-belit. Termasuk di dalamnya adalah perizinan usaha hulu migas.

    “Nah itu, pemerintah harus menjamin. Siapa pun itu, baik asing maupun Pertamina kan pasti tidak akan mau berbisnis di usaha hulu migas kalau perizinan masih berbelit. Ini harus segera ditertibkan,” katanya.

    Karena itulah, dia mengharapkan Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi untuk penyederhanaan perizinan usaha hulu migas, baik melalui instruksi presiden maupun instrumen hukum lain.

    Dengan demikian, PHE maupun KKKS lainnya semakin bergairah melakukan usaha hulu migas terutama untuk menyediakan gas industri yang sangat terjangkau.

    “Kementerian Investasi/BKPM harus mengoptimalkan perannya agar hal ini tidak menjadi hambatan. Kalau perlu ada instruksi presiden (inpres) dari Presiden Prabowo untuk mendorong gas untuk industri ini agar semua perizinan dipercepat,” ujar Marwan.

    Sebelumnya, PHE juga menyampaikan komitmen untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

    Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan eksplorasi yang dilakukan PHE mencapai 37 persen per tahun.

    Dalam kurun waktu tersebut PHE mendapatkan 8 wilayah kerja eksplorasi baru.

    PHE juga menemukan cadangan eksplorasi terbesar sepanjang lima belas tahun terakhir.

    Pada 2024, PHE mendapatkan dua temuan besar, yakni dari struktur Tedong (TDG)-001 dengan sumber daya 2C recoverable sebesar 548 miliar kaki kubik gas (bcfg) dan dari struktur Padang Pancuran (PPC)-1 dengan sumber daya 2C recoverable sebesar 140.6 juta barel minyak ekuivalen (mmboe).

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • AirAsia dukung kebijakan PPN ditanggung pemerintah saat libur sekolah

    AirAsia dukung kebijakan PPN ditanggung pemerintah saat libur sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia AirAsia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terkait fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 6 persen selama periode libur sekolah Juni hingga Juli 2025.

    Plt. Direktur Utama Indonesia AirAsia Achmad Sadikin Abdurachman, dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengapresiasi langkah strategis pemerintah yang memberikan insentif untuk sektor transportasi udara ini demi mendorong mobilitas masyarakat dan pariwisata domestik.

    “Ini merupakan momentum yang tepat untuk mendorong mobilitas masyarakat selama musim liburan sekolah sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata domestik,” ujarnya.

    Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 36 Tahun 2025, tarif PPN untuk layanan penerbangan domestik yang semula 11 persen kini menjadi 5 persen. Aturan ini berlaku untuk seluruh penerbangan domestik Indonesia AirAsia dengan periode pemesanan dan periode terbang mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Diskon PPN ini mencakup berbagai komponen biaya perjalanan, termasuk harga tiket, fuel surcharge, serta produk tambahan yang dipesan sebelumnya seperti pemilihan kursi, makanan dan minuman dalam pesawat, bagasi, dan produk merchandise.

    “Kami berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk bepergian ke berbagai destinasi unggulan di Indonesia bersama Indonesia AirAsia,” kata Achmad.

    Pemerintah menggelontorkan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun untuk periode Juni-Juli. Dari jumlah tersebut, Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.

    Stimulus ini mencakup diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta penerima.

    Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.

    Terakhir, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen yang berlaku selama enam bulan untuk pekerja di sektor padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/6), mengatakan paket stimulus ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan geopolitik.

    “Kami berharap pada kuartal 2 pertumbuhan ekonomi dapat dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” kata Sri Mulyani.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • KESDM perkuat pengawasan produksi batu bara mitigasi ekspor turun

    KESDM perkuat pengawasan produksi batu bara mitigasi ekspor turun

    Karena selama ini batu bara masih menunjang perekonomian. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak begitu suffer,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan batu bara di Tanah Air supaya produksi setiap perusahaan sesuai dengan yang direncanakan, sekaligus memitigasi ekspor komoditas tersebut terus turun.

    “Pemerintah mungkin hanya mengawal dan memastikan, misalnya produksi di perusahaan itu sesuai dengan yang mereka rencanakan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati ditemui dalam acara Indonesia Miner 2025 di Jakarta, Selasa.

    Disampaikan, penurunan volume ekspor batu bara dipengaruhi oleh pasar dunia, dan pemerintah tidak bisa mengontrol hal tersebut.

    Meski demikian upaya memitigasi agar ekspor tak terus turun dilakukan melalui pengawasan produksi serta penerapan harga batu bara acuan (HBA) supaya harga di Tanah Air relatif stabil.

    “Karena selama ini batu bara masih menunjang perekonomian. Mudah-mudahan tahun ini juga tidak begitu suffer,” ujarnya.

    Sebelumnya Kementerian ESDM mengevaluasi penyebab turunnya ekspor batu bara sejak awal 2025, seperti dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada Maret 2025.

    “Nanti kami evaluasi,” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Jakarta, Jumat (25/4).

    Berdasarkan laporan BPS, terjadi penurunan nilai ekspor batu bara 5,54 persen pada Maret 2025 (1,97 miliar dolar AS) apabila dibandingkan dengan Februari 2025 (2,08 miliar dolar AS).

    Sedangkan, apabila dibandingkan dengan Maret 2024, terjadi penurunan nilai ekspor batu bara 23,14 persen, sebab pada Maret 2024, nilai ekspor batu bara 2,56 miliar dolar AS.

    Menyoroti volume ekspor batu bara, pada Maret 2025, volume ekspor batu bara berada di angka 30,73 juta ton, turun apabila dibandingkan dengan Februari (30,82 juta ton), dan Maret 2024 (33,31 juta ton).

    Harga batu bara juga mengalami penurunan, yakni dari 76,85 dolar AS per ton pada Maret 2024, turun menjadi 67,60 dolar AS per ton pada Februari 2025, dan kembali turun menjadi 64,04 dolar AS per ton pada Maret 2025.

    Tri memperkirakan jika penurunan ekspor batu bara diakibatkan oleh kelebihan pasokan.

    Ketika disinggung mengenai kemungkinan harga batu bara acuan (HBA) yang lebih tinggi mempengaruhi ekspor, Tri menyampaikan HBA mencerminkan harga yang sebenarnya.

    “Menurut saya, HBA mencerminkan harga yang sebenarnya,” ucapnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenko IPK: ICI 2025 mengusung lima topik di bidang infrastruktur

    Kemenko IPK: ICI 2025 mengusung lima topik di bidang infrastruktur

    Dari lima topik besar itu ada beberapa belas thematic session yang kita siapkan. Ada sekitar 120 pembicara yang datang dari dalam dan luar negeri,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan, forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 mengusung lima topik besar dalam bidang infrastruktur.

    “Topik-topiknya, harapan kita kuncinya ini adalah kegiatan untuk infrastruktur, bagaimana Indonesia bisa mengajak semua stakeholders untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin di Jakarta, Selasa.

    Rachmat mengatakan bahwa terdapat lima topik besar yang diangkat dalam ICI. Pertama, topik mengenai basic urban infrastructure atau infrastruktur perkotaan, kemudian infrastruktur konektivitas, infrastruktur perumahan dan kawasan, infrastruktur yang resilient atau lebih tahan terhadap gangguan lingkungan, dan yang terakhir adalah mengenai pembiayaan infrastruktur.

    “Dari lima topik besar itu ada beberapa belas thematic session yang kita siapkan. Ada sekitar 120 pembicara yang datang dari dalam dan luar negeri,” katanya.

    Penyelenggaraan ICI merupakan instruksi dari Pak Presiden Prabowo langsung yang dilaksanakan oleh Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Tujuan dari penyelenggaraan ICI tersebut untuk bisa membangun kolaborasi yang strategis antara pemerintah, pihak swasta, penyedia dana infrastruktur, dan tentunya mitra pembangunan.

    Supaya infrastruktur yang memang sudah direncanakan benar-benar bisa terealisasi.

    Penyelenggaraan ICI juga bertujuan untuk memastikan bagaimana pembangunan infrastruktur Indonesia selama lima tahun ke depan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga benar-benar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat termasuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Indonesia akan menyelenggarakan forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center pada 11-12 Juni 2025.

    ICI 2025 menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta untuk membahas isu-isu terkait pembangunan dan infrastruktur sekaligus menjadi pendorong peluang bisnis dan investasi.

    ICI 2025 menargetkan partisipasi 3.000 peserta dari pemangku kepentingan bidang infrastruktur yang mencakup pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional, dan pihak lain seperti organisasi filantropi dan lembaga riset.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI eksekusi 50 bangunan di lahan aset untuk perluasan Stasiun Madiun

    KAI eksekusi 50 bangunan di lahan aset untuk perluasan Stasiun Madiun

    Selasa, 10 Juni 2025 13:56 WIB

    ANTARA – PT KAI DAOP 7 Madiun pada Selasa (10/6) merobohkan 50 bangunan seluas 3.144 meter persegi yang berdiri di atas tanah aset mereka yang hanya berjarak 300 meter dari stasiun Madiun. Hal ini dilakukan untuk program perluasan stasiun tersebut. (Rindhu Dwi Kartiko/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)

  • Legislator: Penting rumuskan kebijakan cukai berimbang

    Legislator: Penting rumuskan kebijakan cukai berimbang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun menyatakan pentingnya pemerintah untuk merumuskan kebijakan cukai yang berimbang untuk menghindari konsumsi ke produk-produk hasil tembakau yang tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara.

    “Penting untuk merumuskan kebijakan cukai yang berimbang agar tidak mendorong pergeseran konsumsi ke produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu dikatakannya menanggapi rencana perubahan kebijakan yang mendorong kenaikan tarif cukai terhadap produk rokok berpotensi memengaruhi daya beli konsumen, khususnya di segmen ekonomi menengah ke bawah, serta berdampak pada stabilitas penerimaan negara.

    Data di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas konsumen rokok dengan harga terjangkau berada pada kelompok pendapatan sekitar UMR atau bahkan di bawahnya. Produk rokok dengan harga Rp13.000–Rp15.000 per bungkus masih menjadi pilihan utama, sementara kenaikan tarif cukai dapat mendorong harga jual menjadi di kisaran Rp20.000 per bungkus atau lebih.

    Menurut Misbakhun pabrik rokok skala menengah memiliki peran vital dalam menopang ekonomi lokal. Selain menyerap banyak tenaga kerja, mereka juga menggerakkan sektor pendukung seperti petani, pedagang kecil, distributor, dan pekerja informal lainnya dalam ekosistem industri hasil tembakau.

    “Kita tidak bisa mengabaikan dampak strukturalnya. Jika kebijakan yang diterapkan terlalu menekan pabrikan menengah, bisa muncul efek domino seperti penurunan serapan tenaga kerja dan terganggunya perputaran ekonomi lokal. Ini tentu tidak sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo,” ujarnya menegaskan.

    Ia juga menyoroti potensi dominasi perusahaan besar dalam industri rokok jika kebijakan hanya menguntungkan pelaku usaha bermodal besar dan berbasis otomatisasi, sementara pabrik kecil dan menengah yang cenderung padat karya akan menghadapi tantangan besar dalam bertahan.

    Data dari Asosiasi Industri Rokok menunjukkan bahwa sekitar 70 persen produksi nasional dikendalikan oleh perusahaan besar, sementara pelaku skala kecil-menengah hanya menguasai porsi pasar yang terbatas.

    “Jika konsentrasi pasar terus meningkat, iklim persaingan yang sehat akan tergerus dan keberlangsungan usaha kelas menengah menjadi terancam,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) periode 2025–2030 itu.

    Ia menyatakan kebijakan fiskal yang memperhatikan daya beli masyarakat justru akan lebih efektif dalam jangka panjang, termasuk dalam menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara.

    “Jika pendekatannya hanya berbasis target tahunan tanpa mempertimbangkan realitas sosial ekonomi, kebijakan ini justru bisa melemahkan basis penerimaan cukai itu sendiri,” katanya.

    Komisi XI DPR RI, lanjutnya, akan segera mengundang Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai, dan jajaran Kemenkeu untuk melakukan pembahasan mendalam terkait arah kebijakan penerimaan dari sektor hasil tembakau dalam kerangka RAPBN 2026.

    “Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, kita harapkan ada kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal negara dan keberlanjutan pelaku industri skala menengah serta stabilitas ekonomi lokal,” demikian Misbakhun.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025