ANTARA – Program Nasional Brigade Pangan menjadi salah satu strategi Pemerintah Sumatera Selatan untuk menjaga regenerasi petani, yang 60 persennya kini telah berusia di atas 45 tahun. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan Bambang Pramono pada Selasa (10/6) menyebut, pemerintah sudah membentuk sebanyak 326 kelompok Brigade Pangan yang tersebar di sejumlah wilayah.
(Winda Tri Agustina/Satrio Giri Marwanto/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Rasio kewirausahaan kita ini kurang lebih sekarang di 3,1 persen, dan target kami memang kami mau pacu sampai kurang lebih sekitar 3,2 persen.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan bahwa Kementerian UMKM akan terus memacu agar rasio kewirausahaan nasional bisa mencapai 3,2 persen tahun 2025 ini.
“Rasio kewirausahaan kita ini kurang lebih sekarang di 3,1 persen, dan target kami memang kami mau pacu sampai kurang lebih sekitar 3,2 persen,” kata Maman dalam acara Hari Kewirausahaan Nasional, di Jakarta, Selasa.
Selain rasio kewirausahaan secara umum, pemerintah juga menargetkan rasio pengusaha yang memiliki karyawan tetap dapat meningkat dari 18,99 persen pada 2024 menjadi 19,40 persen pada 2025, dan melonjak hingga 23 persen pada 2029.
Untuk mencapai target tersebut, Maman menjelaskan bahwa Kementerian UMKM gencar menjalankan beragam program akselerasi, mencakup pelatihan peningkatan kapasitas, pengembangan manajemen, dan perluasan akses pasar.
Selain itu, Kementerian UMKM juga memiliki proyek-proyek prioritas, di antaranya inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan, penataan kartu usaha, serta peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM.
Kementerian UMKM juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. Kerja sama ini mencakup berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas wirausaha sebagai salah satu upaya mencapai target rasio kewirausahaan 3,60 persen pada 2029.
Kedua kementerian tersebut sepakat untuk mengoptimalkan fasilitas balai-balai latihan kerja sebagai wadah pengembangan kewirausahaan.
Dalam acara tersebut, Maman juga menegaskan komitmennya untuk selalu mendampingi dan mendukung para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Menurutnya, momentum acara Hari Kewirausahaan Nasional ini adalah sebuah bentuk kesetaraan dan penghormatan pemerintah kepada para pengusaha, baik mikro, kecil, maupun menengah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Selasa, 10 Juni 2025 20:38 WIB
ANTARA – Dinas Pertanian dan Perikanan (Dispertan) Kabupaten Madiun meminta para petani tembakau untuk menunda masa tanam tembakau. Hal tersebut mengingat pada musim kemarau basah seperti saat ini, hujan deras masih sering mengguyur dan berpotensi merusak tanaman tembakau. (Rindhu Dwi Kartiko/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)
Kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah.
Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan Indonesia perlu mengadopsi pendekatan Bank Dunia dalam mengukur tingkat kemiskinan.
Saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Wijayanto mengakui standar Bank Dunia terlalu tinggi bagi Indonesia, mengingat standar tersebut diperuntukkan bagi negara berpendapatan menengah atas dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita berkisar 4.500 dolar AS hingga 14.000 dolar AS.
Sementara PDB per kapita Indonesia sebesar 4.900 dolar AS. Meski masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas, namun Indonesia berada pada ambang batas bawah standar kelompok tersebut.
Pada saat yang sama, Garis Kemiskinan (GK) Indonesia dinilai terlalu rendah, sehingga perlu penyesuaian dengan pendekatan Bank Dunia.
“Salah satu solusi yang mungkin adalah menaikkan secara gradual, menuju standar Bank Dunia saat PDB per kapita kita mendekati 9.500 dolar AS mendekati median negara berpendapatan menengah atas, misalnya,” ujar Wijayanto.
Sedangkan, kata dia lagi, kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah.
Standar GK yang rendah membuat pemerintah berfokus pada program bantuan sosial (bansos). Padahal, pemerintah dianggap perlu menjalankan program yang sifatnya struktural dan substantif.
Untuk itu, Wijayanto menyarankan pemerintah fokus kepada program-program yang menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan produktivitas, dan berkelanjutan.
Sebagai contoh, pemerintah bisa meningkatkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek padat karya, seperti jalan desa dan irigasi.
Kemudian, memperbesar diskon bunga untuk proyek rumah rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta relaksasi secara rasional penghematan biaya rapat dan perjalanan dinas.
Sebagai catatan, Bank Dunia melalui laporan bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan menggunakan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh International Comparison Program (ICP) pada Mei 2024. Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.
Penerapan PPP 2021 merevisi garis kemiskinan pada tiga lini. Untuk garis kemiskinan internasional yang menjadi standar tingkat kemiskinan ekstrem, nilainya direvisi dari 2,15 dolar AS menjadi 3 dolar AS per kapita per hari.
Garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah berubah dari 3,65 dolar AS menjadi 4,20 dolar AS per kapita per hari.
Sedangkan negara berpenghasilan menengah atas berubah dari 6,85 dolar AS menjadi 8,30 dolar AS per kapita per hari.
Dengan garis kemiskinan 6,85 dolar AS per kapita per hari (menggunakan PPP 2017 atau sebelum revisi), sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 dianggap hidup di bawah standar kemiskinan menengah atas.
Sedangkan dengan menggunakan perhitungan PPP 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas 8,30 dolar AS, maka persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dilakukan pemerintah berdasarkan evaluasi menyeluruh dan pertimbangan lingkungan.
“Publik bisa melihat bahwa pencabutan IUP dilakukan bukan karena tekanan opini, tetapi berdasarkan evaluasi menyeluruh dan pertimbangan lingkungan yang serius,” kata Bambang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers resmi yang digelar di Istana Kepresidenan, memaparkan secara gamblang alasan dan proses pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Bambang menilai penjelasan tersebut disampaikan secara objektif, terukur, dan komprehensif, sehingga membuka ruang pemahaman publik yang lebih jernih terhadap isu yang selama ini simpang siur di masyarakat.
“Komisi XII DPR RI mengapresiasi dan merasa puas dengan penjelasan yang disampaikan, sangat jelas, sistematis, dan berbasis data,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang juga membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Bambang menambahkan kehadiran langsung jajaran pemerintahan yakni Menteri Sekretaris Negara, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, serta Sekretaris Kabinet dalam konferensi tersebut menunjukkan sinergi lintas kementerian dalam menjaga integritas kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah wujud pemerintahan yang solid dan transparan,” ucap anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Bangka Belitung.
Bambang memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mendukung penuh arah kebijakan pemerintah khususnya dalam mendorong pembentukan sistem dan regulasi yang mendukung praktik pertambangan hijau di Indonesia.
Menurutnya, inisiatif “pertambangan hijau” perlu dikawal bersama agar benar-benar terimplementasi dan memberi dampak positif secara sosial, ekologis, dan ekonomi.
Di ketahui, dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pencabutan IUP dilakukan setelah proses verifikasi lapangan dan kajian terpadu yang melibatkan banyak pihak.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghadirkan praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan.
Dalam konferensi pers itu, Menteri ESDM menegaskan pemerintah akan menata kembali sektor ini agar “green mining” menjadi standar utama pengelolaan sumber daya alam ke depan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
ANTARA – Satgas Halal Kementerian Agama Kota Solo melakukan monitoring terhadap pelaku usaha kuliner di sepanjang Jalan Sutan Syahrir, Jebres, Solo pada Selasa (10/6). Monitoring ini dilakukan selama 2 hari untuk memastikan bahwa para pelaku usaha telah memenuhi ketentuan legal, mulai dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal untuk produk yang halal, serta sertifikat sanitasi. (Denik Apriyani/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)
Kabupaten Supiori merupakan daerah pertama di Provinsi Papua menerima transfer dana otsus 2025 tahap satu 30 persen
Biak (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua menyalurkan dana otonomi khusus (otsus) Papua tahap pertama sebesar Rp28 miliar kepada 19 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memenuhi kebutuhan program orang asli Papua (OAP).
“Kabupaten Supiori merupakan daerah pertama di Provinsi Papua menerima transfer dana otsus 2025 tahap satu 30 persen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Ketua dan Aset Daerah Supiori Aldy dihubungi di Sorendiweri, Selasa.
Aldy mengatakan, ada sebanyak 19 organisasi perangkat daerah yang mengelola dana otsus dalam upaya mewujudkan kesejahteraan OAP.
Ia mengharapkan, OPD yang sudah menerima dana otsus Papua dapat bisa menggunakan dengan baik terhadap program kebutuhan OAP.
Di antara program yang dibiayai dari dana otsus, lanjut dia, bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung, sarana keagamaan dan budaya.
“Manfaatkan dana otsus tahap pertama dengan tepat dan dipertanggungjawabkan,” kata Aldy.
Ia berharap, dengan percepatan penyaluran dana otsus Papua dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat OAP di 38 kampung dan lima distrik.
“Pemkab Supiori melalui kepemimpinan Bupati Heronimus Mansoben dan Wakil Bupati Hasan Nunsi sangat perhatian besar terhadap berbagai program pembangunan yang dibiayai dari dana otsus 2025,” kata Aldy.
Berdasarkan data, secara keseluruhan alokasi dana otsus Papua untuk Kabupaten Supiori pada 2025 sebesar Rp101 miliar.
Pewarta: Muhsidin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan UMKM yang layak dan profesional dalam pengelolaan bisnis pertambangan.
Dalam acara Hari Kewirausahaan Nasional di Jakarta, Selasa, Bahlil meminta Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk segera menginventarisasi UMKM yang memiliki kapabilitas dan keprofesionalan pada bidang ini.
“Saya menawarkan kepada Pak Menteri UMKM, segera inventarisasi, mana UMKM-UMKM yang paten. Sebentar lagi peraturan pemerintah (PP) mengenai tambang sudah mau selesai,” ujar Bahlil.
“Nah silahkan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah,” kata dia menambahkan.
Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam retribusi aset negara.
Namun, ia juga memberikan batasan bahwa kesempatan ini hanya diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang sudah profesional, bukan untuk usaha mikro yang masih membutuhkan kredit untuk modal awal pengelolaan tambang.
“Kalau tambang jangan kalian kredit, enggak boleh. Kalau bagian kredit itu nanti di bagian koperasi, kita harus bedakan,” kata dia.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Keputusan pilot untuk divert adalah langkah tepat sesuai prosedur keselamatan penerbangan. Kami selalu memprioritaskan keselamatan penumpang di atas segalanya,
Pontianak (ANTARA) – Pesawat Super Air Jet rute Jakarta-Pontianak (nomor penerbangan IU-682) terpaksa dialihkan (divert) ke Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, pada Selasa (10/6) pagi, akibat kabut tebal yang mengganggu visibilitas landasan di Bandara Supadio, Pontianak.
“Tadi pagi, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan jarak pandang (visibility) hanya mencapai 150 meter pada pukul 06.00 WIB. Awan rendah pada ketinggian 200 kaki (di bawah 70 meter) disertai kabut tebal membuat pilot mengambil keputusan untuk mengalihkan penerbangan demi keselamatan,” jelas GM Angkasa Pura II cabang Bandara Supadio Pontianak, Iwan saat dikonfirmasi di Pontianak, Selasa.
Iwan menegaskan bahwa hanya satu pesawat yang terkena dampak pengalihan ini. “Saat ini kondisi visibilitas di Bandara Supadio sudah kembali normal dan operasional penerbangan berjalan lancar,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pengalihan penerbangan (diversi) merupakan protokol standar dalam dunia penerbangan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk pendaratan aman.
“Keputusan pilot untuk divert adalah langkah tepat sesuai prosedur keselamatan penerbangan. Kami selalu memprioritaskan keselamatan penumpang di atas segalanya,” tuturnya.
PT Angkasa Pura II memastikan penumpang pesawat yang dialihkan akan mendapatkan penanganan sesuai ketentuan maskapai.
“Kami berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk memastikan penumpang mendapatkan pelayanan yang semestinya,” kata Iwan.
Bandara Supadio Pontianak memang kerap mengalami gangguan operasional akibat kabut pagi, terutama di musim tertentu. Namun, pihak bandara telah dilengkapi dengan instrumen navigasi yang memadai untuk menghadapi kondisi tersebut.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan praktik penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan atau pemberi kerja adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.
“Kami ingin pelaku usaha fokus menjalankan bisnisnya dengan baik, sementara negara hadir memastikan hak-hak pekerja tetap dihormati,” kata Wamenaker Noel dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Ia mengingatkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja.
Wamenaker menegaskan, SE ini harus dijadikan pedoman oleh seluruh perusahaan agar tidak melakukan praktik yang merugikan pekerja.
Adapun Wamenaker Noel melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga perusahaan yang beroperasi di wilayah Tangerang, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan pada Selasa (10/6). Ketiga perusahaan tersebut adalah Lion Group di Tangerang, PT Arta Boga di Jakarta Barat, dan Sour Sally di Jakarta Selatan.
Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait dugaan penahanan dokumen pribadi milik mantan pekerja, khususnya ijazah.
Noel mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kemnaker dalam menegakkan norma ketenagakerjaan serta memastikan pelindungan terhadap hak-hak dasar pekerja.
“Kita lakukan sidak karena adanya aduan masyarakat terkait penahanan ijazah oleh perusahaan,” ujar Wamenaker.
Ia menegaskan, sidak ini juga dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan mandat undang-undang dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja.
“Kehadiran saya ini dalam kapasitas sebagai negara, bukan untuk menekan, apalagi memeras, tetapi untuk melindungi warga negara,” ujarnya.
Sidak di tiga perusahaan tersebut pun diakhiri dengan penyerahan langsung sejumlah ijazah oleh pihak manajemen kepada mantan pekerja yang hadir dalam kegiatan itu.
Wamenaker mengapresiasi langkah kooperatif perusahaan-perusahaan yang bersedia mematuhi ketentuan dan mengembalikan dokumen para pekerja.
Ia menilai tindakan ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
“Terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah kooperatif terhadap apa yang menjadi keputusan negara,” kata Noel.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025