Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • PLN Kalselteng: Program listrik desa terealisasi 98 persen 

    PLN Kalselteng: Program listrik desa terealisasi 98 persen 

    Kita masih punya cadangan daya listrik sebesar 200 MW, ini bisa melayani pelanggan-pelanggan baru

    Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) – General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah (UID Kalselteng) Iwan Soelistijono menyampaikan program listrik desa di Provinsi Kalsel dan Kalteng sampai saat ini sudah terealisasi 98 persen.

    “Program listrik desa ditargetkan 100 persen terealisasi pada 2027,” ujarnya saat mengunjungi Kantor Biro LKBN ANTARA Kalsel di Banjarmasin, Kalsel, Rabu.

    Dia menyampaikan tantangan geografi wilayah Kalselteng adalah adanya desa pedalaman seperti di pegunungan, yang cukup menjadi tantangan untuk program bisa mencapai target 100 persen.

    “Salah satu tantangannya jangkauan listrik ke desa-desa, ada yang di pegunungan. Jika tidak memungkinkan pakai jaringan, kita bisa gunakan sistem energi baru terbarukan, misalnya tenaga surya,” ujarnya.

    Program listrik desa di wilayah Kalselteng sudah mencapai 3.587 desa.

    Iwan menyampaikan program listrik desa merupakan bentuk hadirnya negara untuk memberikan layanan listrik bagi seluruh masyarakat.

    “Dengan langkah-langkah dan upaya maksimal, kita optimistis 100 persen target bisa dicapai,” ujarnya.

    Terkait ketersediaan tenaga listrik saat ini di wilayah Kalselteng, Iwan menyampaikan dalam kondisi aman dengan cadangan daya listrik yang besar.

    “Kita masih punya cadangan daya listrik sebesar 200 MW, ini bisa melayani pelanggan-pelanggan baru,” paparnya.

    Iwan, yang baru menjabat GM PLN Kalselteng, merasa bahwa wilayah Kalimantan memiliki tantangan, karena tidak seperti di Pulau Jawa.

    “Tantangannya masalah area, kalau di Pulau Jawa itu kan tidak jauh jaraknya antarpemukiman, kalau di sini bisa sangat jauh, masuk hutan dan terpencar-pencar di pegunungan,” ujarnya.

    Pewarta: Sukarli
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI catat jumlah pengguna QRIS Tap tembus 47,8 juta orang

    BI catat jumlah pengguna QRIS Tap tembus 47,8 juta orang

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pengguna (user) layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap telah mencapai 47,8 juta orang sejak diluncurkan pada pertengahan Maret 2025 hingga Juni 2025.

    “Jumlah pengguna untuk QRIS Tap, saat ini sudah mencapai 47,8 juta pengguna yang sudah memiliki fitur QRIS Tap,” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dari sisi merchant, Fili mencatat bahwa jumlah merchant QRIS Tap meningkat signifikan dari waktu ke waktu. Awalnya pada saat fase uji coba, hanya sebanyak 646 merchant yang melayani QRIS Tap. Kemudian berkembang menjadi 2.353 merchant pada saat peluncuran QRIS Tap dan akhirnya mencapai 648.034 merchant per 6 Juni 2025.

    Di tengah peningkatan jumlah pengguna dan merchant ini, Fili menjelaskan bahwa Bank Indonesia bersama industri jasa keuangan akan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan QRIS Tap kepada masyarakat luas.

    “Kita akan memperkuat awareness daripada masyarakat agar paham bahwa ada fitur baru yang namanya QRIS Tap, itu sudah tersedia di aplikasi yang kita miliki dan di kanal pembayaran,” kata dia.

    Fili menambahkan, Bank Indonesia dan industri juga terus mengedukasi kepada pelaku usaha atau pemilik merchant mengenai penggunaan QRIS Tap, termasuk menyelenggarakan training for trainer (ToT) di 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia.

    “Transportasinya (yang menerima pembayaran melalui QRIS Tap) juga akan terus diperluas,” tutup Fili.

    QRIS Tap secara resmi diluncurkan BI pada 14 Maret 2025. Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran hanya dengan menempelkan ponsel ke mesin pemindai.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menperin buka opsi impor gas bagi pelaku dan kawasan industri

    Menperin buka opsi impor gas bagi pelaku dan kawasan industri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membuka opsi impor gas industri dari luar negeri bagi para pelaku dan kawasan industri menyusul harga gas industri yang cukup tinggi di Indonesia.

    “Beberapa waktu lalu sudah disampaikan catatan keputusan, apabila suplai gas nasional dianggap tidak mencukupi, baik kualitas dan harga tidak sesuai dengan regulasi, maka seharusnya HKI (Himpunan Kawasan Industri Indonesia) atau industri itu bisa diberikan fleksibilitas untuk mendapatkan gas dari sumber-sumber lain termasuk dari luar negeri,” kata Menperin Agus saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    “Tapi dengan catatan suplai gas nasional terbatas,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa proses impor tersebut masih memerlukan diskusi dan koordinasi bersama beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

    Selain itu, Menperin mengatakan pembahasan mengenai harga gas bumi tertentu (HGBT) telah berjalan dan sudah mencapai kesepakatan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya laporkan bahwa bulan-bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, sudah ditegaskan melalui Perpres bahwa HGBT dilanjutkan sehingga lebih kuat dan kesepakatan itu diambil, tidak ada dispute antara Menteri Koordinator Ekonomi, Menperin, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan,” kata Agus.

    Ia juga tak menampik bahwa tingginya harga gas industri masih menjadi “masalah klasik” yang harus dicari solusi komprehensif bersama para pelaku dan kawasan industri.

    “Masalah gas ini menjadi masalah klasik yang terus menerus ada dan penyelesaiannya tidak pernah tuntas,” ujar Menperin.

    Ia pun berharap dengan ditetapkannya kelanjutan HGBT oleh Presiden Prabowo Subianto, proses pelaksanaannya dapat segera diterapkan dengan lebih baik dan menyeluruh oleh industri. Hal ini, lanjut Menperin, adalah upaya agar persoalan gas tidak berlarut dan tidak menjadi momok bagi industri.

    “Saat HKI selalu ditanya bagaimana bisa memastikan bahwa gas itu tersedia, saya akan perjuangkan itu,” kata Agus.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASABRI dukung implementasi SDGs dan Asta Cita

    ASABRI dukung implementasi SDGs dan Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – PT ASABRI (Persero) mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan realisasi Asta Cita melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sehingga mendapatkan TOP CSR Awards 2025 kategori #3 Stars.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa ASABRI tidak hanya menjalankan perannya sebagai entitas bisnis, tetapi juga mewujudkan kepedulian sosial terhadap pesertanya sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” kata Direktur SDM dan Hukum ASABRI Sri Ainin Muktirizka di Jakarta, Rabu.

    Adapun sejumlah kegiatan unggulan program TJSL ASABRI antara lain kegiatan di bidang pendidikan ASABRI Literasi untuk Indonesia (ASLI untuk Indonesia) yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kemampuan literasi anak dan keluarga peserta ASABRI.

    Selanjutnya, ada kegiatan berupa Duta Edukasi dari Putera Putri Peserta ASABRI (DEDIKASI untuk Indonesia) untuk mencetak generasi emas penuh integritas yang siap mengabdi kepada negeri dengan meningkatkan kemampuan komunikasi dan digitalisasi anak dan keluarga peserta ASABRI.

    Selain di bidang pendidikan, ada juga kegiatan di bidang ekonomi, yakni USAHA untuk Indonesia UMK Tumbuh Bersama ASABRI yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan peserta serta masyarakat.

    Sri menuturkan terdapat dua poin SDGs yang didukung oleh program TJSL ASABRI, yakni SDGs Nomor 3 “Kehidupan Sehat dan Sejahtera” serta SDGs Nomor 8 “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”.

    Sedangkan poin Asta Cita yang dimaksud adalah Asta Cita Nomor 4 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

    TJSL perseroan juga mendukung terwujudnya Asta Cita Nomor 8 “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”.

    Selan itu, Sri menyatakan inisiatif sosial yang dijalankan ASABRI juga mendukung arah pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai gotong royong dan pemberdayaan.

    Melalui program TJSL, ia mengatakan perseroan tidak hanya menjadi pelaksana mandat strategis negara untuk perlindungan sosial bagi prajurit dan aparat negara, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera.

    Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial untuk prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, ASABRI secara konsisten mengedepankan implementasi TJSL yang berdampak langsung bagi para peserta dan masyarakat luas.

    Ia menyampaikan bahwa implementasi program TJSL juga memiliki peran penting sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

    “Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas upaya berkelanjutan ASABRI dalam menghadirkan program TJSL yang relevan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga besar prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan dan Polri,” ujar Sri.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong optimalisasi potensi edukasi dan wisata di KBS

    Anggota DPR dorong optimalisasi potensi edukasi dan wisata di KBS

    Surabaya, Jatim (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono mendorong masyarakat memanfaatkan secara maksimal Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jawa Timur, sebagai destinasi wisata sekaligus sarana edukasi yang layak dan terjangkau.

    “KBS bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga sarana edukasi bagi anak-anak dan keluarga. Dengan tiket hanya Rp15 ribu, ini sangat terjangkau,” ujar Bambang usai kunjungan ke KBS, Surabaya, Jatim, Rabu.

    Menurutnya, tidak hanya warga Surabaya saja, tapi semua masyarakat di sekitar wilayah tersebut dan Jawa Timur perlu memanfaatkan keberadaan KBS.

    Ia mendorong KBS lebih aktif menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di wilayah setempat, agar menjadikan KBS sebagai destinasi kunjungan rutin tahunan.

    “Kegiatan ini bukan hanya memberi pengalaman edukatif, tapi juga menggerakkan perekonomian daerah serta menguatkan destinasi wisata lokal. Tak perlu jauh-jauh, cukup wisata di Surabaya saja,” katanya.

    Ia juga mengusulkan penambahan fasilitas penunjang seperti klinik kesehatan untuk pengunjung, mengingat rata-rata kunjungan mencapai 5.000 orang per hari.

    Selain itu, penting pula penempatan tabung pemadam kebakaran di titik-titik strategis.

    “Secara umum, KBS sudah cukup baik. Rambu penunjuk arah juga memadai, namun aspek keselamatan dan layanan dasar harus ditingkatkan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Operasional KBS Nurika Widyasanti menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah pembaruan guna meningkatkan daya tarik dan daya saing KBS di tengah kompetisi destinasi wisata serupa.

    “Tahun 2025 kami berencana menambah koleksi satwa baru dan beberapa wahana edukatif. Regenerasi satwa juga jadi fokus karena beberapa satwa telah memasuki usia tidak produktif,” tutur Nurika.

    Salah satu langkah strategis adalah mendatangkan harimau Sumatera betina untuk dikawinkan dengan harimau jantan yang telah ada di KBS.

    Hal tersebut dilakukan guna mendukung upaya pelestarian spesies tersebut.

    “Harimau Sumatera merupakan satwa prioritas kami. Kami berharap dapat menciptakan habitat yang mendukung proses berkembang biak secara alami,” katanya.

    Kebun Binatang Surabaya saat ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga edukasi dan konservasi bagi masyarakat Jawa Timur.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Asosiasi dorong optimalisasi kebijakan belanja pemerintah untuk UMKM

    Asosiasi dorong optimalisasi kebijakan belanja pemerintah untuk UMKM

    Tidak perlu jaminan atau kolateral. Nah, itu yang perlu diterapkan

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) berharap pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan belanja untuk UMKM guna membangkitkan perekonomian khususnya UMKM di tengah tekanan terhadap perekonomian.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero, mengatakan bahwa peraturan pemerintah yang mengamanatkan alokasi 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk lokal belum sepenuhnya dirasakan oleh UMKM. Adapun kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM

    “Pemerintah perlu menerapkan itu,” kata Edy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Edy juga menyoroti pentingnya kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM. Meski ada kebijakan KUR tanpa agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, Edy menyebut pada kenyataannya masih banyak UMKM yang dimintai jaminan.

    “Tolong dibantu lah, karena aturannya kan begitu. Tidak perlu jaminan atau kolateral. Nah, itu yang perlu diterapkan,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM, khususnya mereka yang berpendidikan rendah, yang seringkali bingung harus memulai dari mana saat berurusan dengan bank.

    Ia juga menyoroti lambatnya proses pencairan dana di sejumlah bank dibandingkan pinjaman online (pinjol) yang cair lebih cepat, meskipun dengan risiko tinggi.

    Oleh karena itu, Edy meminta agar ada pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah dan perbankan kepada para pelaku UMKM.

    “Perlu ada pendekatan yang lebih luwes dan proaktif untuk meyakinkan UMKM bahwa bank siap membantu mereka,” tambahnya.

    Pendampingan ini tidak hanya sebatas edukasi tentang prosedur, tetapi juga dukungan moral untuk mengatasi keraguan dan ketakutan dalam mengajukan modal usaha.

    Lebih lanjut, Edy menyebut sektor fesyen dan kuliner menjadi yang paling terpukul oleh kondisi perekonomian saat ini.

    Menurut Edy, hal ini disebabkan salah satunya oleh serbuan barang impor ilegal dan kebijakan efisiensi pemerintah, yang mengakibatkan omzet UMKM turun sekitar 20 persen.

    Selain itu, Edy menegaskan penegakan hukum terhadap barang ilegal perlu diperketat. Bea Cukai dan kepolisian memiliki peran krusial dalam mencegah masuknya barang ilegal yang merusak harga pasar produk lokal.

    Di sisi lain, pelaku UMKM juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk dan jasa mereka agar mampu bersaing dan menarik minat konsumen.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan dorong Pemkab Ngawi tingkatkan produktivitas pertanian

    Wamentan dorong Pemkab Ngawi tingkatkan produktivitas pertanian

    Ngawi ini luar biasa, IP-nya sudah 2,8. Artinya dalam satu tahun hampir tiga kali panen. Tapi tentu saja semangat yang sudah bagus ini perlu terus kita dorong agar lebih optimal. Kalau bisa lebih dari tiga kali panen

    Ngawi (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi yang dikenal sebagai lumbung padi untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya sebagai upaya sebagai upaya mewujudkan visi swasembada pangan seperti digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ngawi ini luar biasa, IP-nya sudah 2,8. Artinya dalam satu tahun hampir tiga kali panen. Tapi tentu saja semangat yang sudah bagus ini perlu terus kita dorong agar lebih optimal. Kalau bisa lebih dari tiga kali panen,” ujar Wamentan Sudaryono saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan panen padi di Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur, Rabu.

    Ia menyampaikan apresiasinya terhadap petani dan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Ia menilai, capaian indeks pertanaman tersebut merupakan potensi besar yang masih dapat ditingkatkan lebih lanjut.

    “Apapun yang diperlukan untuk menunjang produktivitas yang tinggi, Insyaallah Kementerian Pertanian akan berusaha memberikan bantuan,” kata dia.

    Untuk dapat meningkatkan produktivitas tersebut, pihaknya juga mendorong petani Ngawi mengakses kredit usaha alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan suku bunga yang dibayar petani sebesar 3 persen dan sisanya disubsidi pemerintah.

    Dengan memiliki alsintan sendiri, petani dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga usaha tanam berikutnya yang dilakukan para petani akan efisien.

    Lebih lanjut, ia juga menekankan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat empat pilar utama ketahanan pertanian nasional, yaitu ketersediaan benih, perbaikan irigasi, ketersediaan pupuk, dan kestabilan harga hasil panen.

    Dalam kunjungan kerja di Ngawi tersebut, Wamentan juga melakukan dialog interaktif dengan para petani untuk menyerap aspirasi dan masukan langsung dari pelaku pertanian di lapangan. Wamentan juga melakukan panen dengan menggunakan alsintan combine harvester.

    Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono yang menyambut kunjungan Wamentan Sudaryono menyatakan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mendukung peningkatan hasil sektor pertanian.

    “Mulai dari pembangunan infrastruktur irigasi hingga upaya mengatasi kelangkaan pupuk subsidi. Berkat langkah tersebut, Kabupaten Ngawi mampu mempertahankan predikat sebagai daerah dengan tingkat produktivitas padi tertinggi secara nasional selama tiga tahun berturut-turut,” Kata Bupati Ony.

    Ia menyampaikan Kabupaten Ngawi memiliki 50 ribu hektare lahan pertanian dengan 22 ribu sumur dalam dan 17 ribu di antaranya telah menggunakan listrik. Hal itu menjadikan pemanfaatan air lebih hemat, efektif, dan efisien.

    “Rata-rata indeks pertanaman (IP) kami mencapai 2,88. Bahkan di beberapa wilayah, petani mampu melakukan panen hingga tujuh kali dalam 2 tahun,” kata Bupati Ony.

    Pihaknya berterima kasih kepada Wamentan atas dukungan pemerintah pusat, sehingga petani di Kabupaten Ngawi dapat maksimal dalam menggarap lahannya.

    Dalam kunjungan Wamentan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari Kementerian Pertanian, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Jawa Timur, serta DPR RI.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah serap Rp30 triliun dari lelang 8 seri SUN

    Pemerintah serap Rp30 triliun dari lelang 8 seri SUN

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana senilai Rp30 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 17 Juni 2025.

    Dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dikutip di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk pada lelang kali ini sebesar Rp81,03 triliun.

    Serapan terbesar berasal dari seri FR0103 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp6,1 triliun dari penawaran masuk Rp20,23 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,72393 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2035.

    Berikutnya, seri FR0106 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp7,6 triliun dari penawaran masuk Rp13,64 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,98993 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

    Dari seri FR0104 (pembukaan kembali), dimenangkan sebesar Rp6,1 triliun dari penawaran masuk Rp20,23 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,33415 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2030.

    Serapan berikutnya dari FR0107 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp3,7 triliun dari penawaran masuk Rp6,32 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,03552 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

    Kemudian, dari seri SPN12260604 (pembukaan kembali) dimenangkan Rp2 triliun dari penawaran masuk Rp4,84 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,94000 persen dengan jatuh tempo 4 Juni 2026.

    Dari seri FR0105 (pembukaan kembali) dimenangkan dana senilai Rp1,2 triliun dari penawaran masuk Rp1,57 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,09875 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY sebut pembangunan infrastruktur berawal dari lahan

    AHY sebut pembangunan infrastruktur berawal dari lahan

    Bicara pembangunan infrastruktur, apapun pembangunannya, mau di Jawa, di luar Jawa, berawal dari lahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur berawal dari lahan.

    “Bicara pembangunan infrastruktur, apapun pembangunannya, mau di Jawa, di luar Jawa, berawal dari lahan,” ucapnya dalam agenda peluncuran program Trans Tuntas (T2) di Gedung Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu.

    Apabila tidak ada status clean and clear yang jelas dari suatu lahan, kata dia, maka tidak mungkin ada yang berani membangun bangunan dan berinvestasi di sana.

    Apalagi, jika lahan dikuasai oleh mafia tanah, maka semakin tidak ada kepastian. Padahal, mulai dari negara, perusahaan, hingga masyarakat membutuhkan kepastian atas tanah. Jika tidak, maka hidup tidak nyaman dan bahagia, serta tidak ada yang bisa diturunkan ke anak cucu.

    “Kalau punya sertifikat, itu berharga, ada juga punya nilai ekonomi, bisa mendapatkan modal usaha, tentu modal usaha yang produktif, bukan yang konsumtif,” ungkap dia.

    Karena itu, melalui program T2 yang memberikan kepastian hukum atas hak tanah di kawasan transmigrasi, diharapkan masyarakat bisa menjaga sertifikat hak milik (SHM).

    “Sekarang program digitalisasi juga membantu untuk mengamankan sertifikat yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat,” ujar AHY.

    Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mengumumkan pemberian SHM terhadap 1.120 transmigran di Sukabumi, Jawa Barat.

    Secara simbolis, penyerahan sertifikat diberikan kepada 100 warga Kampung Cimanggu Desa Langkapjaya di Kecamatan Lengkong, dan sisanya berasal dari Kecamatan Sagaranten, yaitu Kampung Cikopeng Desa Curugluhur, Gunung Gedogan Desa Mekarsari, dan Puncak Gembor Desa Mekarsari.

    “Jadi, selamat atas diterbitkannya 1.120 sertifikat hak milik untuk warga, baik untuk hunian, pekarangan, maupun untuk usaha,” ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM minta Kalsel bangun sentra serap produk pelaku usaha

    Menteri UMKM minta Kalsel bangun sentra serap produk pelaku usaha

    Banjarbaru (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) membangun sentra terpusat untuk menyerap berbagai produk UMKM milik pelaku usaha dari berbagai kabupaten/kota.

    “Untuk memajukan sektor UMKM perlu dukungan kuat pemerintah daerah, khususnya produk-produk milik pelaku usaha dari daerah, misalnya masyarakat yang berada di kawasan pesisir agar merasakan dampak pertumbuhan ekonomi sektor UMKM,” kata Menteri Maman dalam kunjungan kerja re-opening Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu.

    Dalam kunjungan kerja di Toko Mama Khas Banjar yang menjual berbagai produk makanan olahan, Menteri Maman mendorong toko itu bisa menjadi salah satu sentra untuk menampung berbagai produk UMKM milik pelaku usaha mikro.

    “Misalnya ikan tangkapan nelayan, bisa diolah menjadi berbagai produk makanan. Nelayan bisa dibina dan dilatih agar konsisten menghasilkan produk berkualitas,” ucap Menteri Maman.

    Terlebih karena kasus toko itu yang baru saja divonis bebas terkait kasus tidak mencantumkan label kedaluwarsa, Menteri Maman meminta pemilik toko dapat menjadi mitra Kementerian UMKM sebagai mitra untuk melatih pelaku usaha mikro dalam menghasilkan produk berkualitas.

    Apalagi, kata dia, saat ini Toko Mama Khas Banjar telah memiliki mitra sebanyak 50 pelaku usaha yang menitipkan produk olahan makanan di toko miliknya. Namun ada tantangan jangka panjang, yakni harus melatih para pelaku usaha itu agar produknya tetap berkualitas, baik dalam hal rasa, maupun kemasan.

    Menteri Maman menuturkan, bagaimanapun para pihak sudah berperan kepada pemilik toko itu sehingga dapat divonis bebas dari segala dakwaan atas kasus yang sempat menjeratnya, sehingga toko itu menjadi dikenal berbagai kalangan.

    Menurutnya, momentum ini jangan menjadikan pelaku usaha patah semangat yang menimbulkan problem sosial. Kasus itu menunjukkan semangat positif yang luar biasa menjadi identitas pelaku usaha seluruh Indonesia.

    Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.