Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BI sampaikan komitmen untuk dukung upaya penegakan hukum oleh KPK

    BI sampaikan komitmen untuk dukung upaya penegakan hukum oleh KPK

    Jakarta (ANTARA) – ⁠Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh upaya penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI.

    “BI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi ​BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    KPK mengagendakan pemeriksaan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta sebagai saksi kasus penyalahgunaan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) pada Kamis (19/6). Namun, Filianingsih tidak memenuhi panggilan KPK.

    Terkait hal ini, Ramdan menyampaikan bahwa Deputi Gubernur BI Filianingsih belum dapat hadir dikarenakan terdapat agenda kedinasan yang sudah terjadwalkan dan tidak dapat dibatalkan.

    “Hal ini telah kami sampaikan melalui surat kepada KPK. Kami mohon maklum dan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses ini berjalan dengan baik,” kata Ramdan.

    Diberitakan sebelumnya, selain Deputi Gubernur BI Filianingsih, KPK memanggil dua anggota DPR RI periode 2024-2029 yakni Ecky Awal Mucharam (EAM) dan Dolfie Othniel Frederic Palit (DOF) sebagai saksi kasus CSR BI pada Kamis. Penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan seorang karyawan swasta berinisial SR.

    KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR Bank Indonesia.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait perkara tersebut.

    Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada tanggal 16 Desember 2024 dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digeledah pada tanggal 19 Desember 2024.

    KPK juga telah menggeledah rumah anggota DPR RI Heri Gunawan dan juga telah memeriksa anggota DPR RI Satori terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR tersebut.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM buka kembali Toko Mama Khas Banjar

    Menteri UMKM buka kembali Toko Mama Khas Banjar

    Kejadian ini saya yakin bisa menjadi pembelajaran, baik itu bagi pengusaha UMKM, agar ke depan bisa lebih teliti, lebih bijak dalam menjalankan aktivitas usahanya…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membuka kembali operasional Toko Mama Khas Banjar yang sempat tutup setelah pemiliknya terseret kasus hukum karena menjual produk tanpa label kedaluwarsa.

    Maman menyebut, kasus Mama Khas Banjar harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, khususnya para pelaku UMKM agar lebih teliti dalam menjalankan usahanya.

    “Kejadian ini saya yakin bisa menjadi pembelajaran, baik itu bagi pengusaha UMKM, agar ke depan bisa lebih teliti, lebih bijak dalam menjalankan aktivitas usahanya sehingga terus tumbuh dan berkembang,” kata Maman dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Kamis.

    Kasus Mama Khas Banjar adalah kasus hukum yang menimpa toko oleh-oleh khas Banjar yang dimiliki oleh Firly Norachim.

    Kasus ini bermula dari temuan produk tanpa label kedaluwarsa di toko tersebut dan berujung pada pelaporan, penyidikan, dan penahanan pemilik toko.

    Pada upacara peresmian kembali Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Rabu (18/6), Maman menekankan pentingnya penegakan hukum bagi pelaku UMKM yang lalai.

    Menurutnya, hal itu mutlak diperlukan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.

    Maman mengapresiasi aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, atas keputusan bijak mereka dalam memberikan onslag (terbukti bersalah namun tanpa unsur pidana) pada kasus Mama Khas Banjar.

    Ia berharap kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia, mendorong kolaborasi antara pemerintah, UMKM, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan saling mendukung.

    “Jadi ini adalah untuk membangun sebuah semangat positif bagi semua, bukan sekadar bagi UMKM, tapi juga bagi pemerintah dan aparatur penegak hukum,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa Kementerian UMKM telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BRI, untuk membantu merestrukturisasi pinjaman.

    Selain itu, Sampoerna melalui program Sampoerna Retail Community (SRC) turut memberikan pendampingan bisnis agar usaha Mama Khas Banjar dapat berkembang lebih pesat.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai mengapresiasi langkah Kementerian UMKM dalam mengadvokasi dan mendampingi pengusaha mikro.

    “Negara hadir untuk membina UMKM, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua tentang urgensi edukasi dan pemahaman pengusaha mikro terhadap regulasi, terutama dalam hal pelabelan dan keamanan produk,” kata Gusti Yanuar Noor Rifai.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sumut perdalam kerja sama sektor pertanian dengan RRT

    Gubernur Sumut perdalam kerja sama sektor pertanian dengan RRT

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memperdalam kerja sama sektor pertanian dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), selain sektor pariwisata, infrastruktur dan pendidikan.

    “Pertanian salah satu sektor besar di Sumut. Kami tahu RRT banyak melakukan riset dan perkembangan teknologi pertanian,” ucap Bobby saat menerima Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis.

    Gubernur membeberkan, Sumatera Utara merupakan provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap sektor pertanian nasional.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara 2024 mencatat, tanaman padi merupakan produksi terbesar sekitar 419,09 ribu hektare, dan jagung 213,55 hektare.

    Sementara sayur dan buah terbesar, antara lain cabai merah keriting sekitar 16.436 hektare, jamur tiram 16.515 meter persegi, dan jamur merang 10.950 meter persegi.

    “Kami harap kita bisa memperkuat kerja sama pada bidang tersebut untuk memperkuat produksi pertanian kami,” tutur Bobby.

    Namun, lanjut dia, permasalahan banyak terjadi di sektor pertanian Sumut dewasa ini adalah riset bibit, tanah yang produktivitasnya menurun, teknologi pertanian, dan infrastruktur.

    Gubernur berharap Republik Rakyat Tiongkok bisa membantu Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bidang pertanian yang dihadapi tersebut.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia pastikan audit IMSAS 2025 berjalan transparan

    Indonesia pastikan audit IMSAS 2025 berjalan transparan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) memastikan audit International Maritme Organization (IMO) atau IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) berjalan transparan mengenai kepatuhan negara anggota terhadap pelaksanaan kewajiban internasional.

    “Pelaksanaan skema audit negara anggota IMSAS untuk Indonesia berlangsung pada 16-23 Juni 2025,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud di Jakarta, Kamis.

    Audit itu merupakan mekanisme resmi dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk menilai tingkat kepatuhan negara anggota terhadap pelaksanaan kewajiban internasional, khususnya dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan laut.

    Masyhud menyatakan Indonesia menyambut audit ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, dan mengidentifikasi area pengembangan yang perlu ditindaklanjuti secara nasional.

    “Melalui kegiatan audit IMSAS kali ini, Indonesia akan memastikan semua proses audit yang transparan, konstruktif, dan berdampak,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengajak semua pihak terkait untuk terus maju dengan semangat kolaborasi dan saling menghormati, sehingga hasil audit tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas maritim internasional yang lebih luas.

    Lebih lanjut, Masyhud mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan anggota aktif Dewan IMO, Indonesia menyadari pentingnya mematuhi konvensi maritim internasional. Pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola maritim dan memenuhi tanggung jawab sebagai negara anggota.

    Menurutnya pula IMSAS berperan penting memastikan implementasi konvensi IMO secara konsisten, sehingga audit ini dinilai strategis untuk memenuhi kewajiban sekaligus mengevaluasi, belajar, dan meningkatkan sistem nasional sesuai standar internasional.

    Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin selaku Single Point of Contact IMSAS Indonesia, menjelaskan skema audit negara anggota IMO awalnya bersifat sukarela sejak 2006 dan menjadi wajib sejak 2016.

    Menurut Samsuddin, audit tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif atas instrumen-instrumen IMO di seluruh dunia guna meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

    Indonesia memandang audit itu bukan sekadar kewajiban kepatuhan, tetapi juga sebagai peluang untuk refleksi, pembelajaran mendalam, dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem maritim nasional secara berkelanjutan.

    Ia menyebutkan Indonesia telah menyelesaikan temuan dari audit sukarela tahun 2014 dengan menyusun regulasi, melengkapi prosedur operasional, serta memastikan proses pelaporan berjalan secara sistematis.

    Sebagai bentuk kesiapan, Indonesia telah mengirimkan pegawai terpilih untuk mengikuti pelatihan auditor guna meningkatkan kemampuan dalam menggali data dan mengidentifikasi kekurangan dalam sistem maritim nasional.

    Indonesia juga menjalin kerja sama dengan negara sahabat seperti Australia, Denmark, dan Singapura untuk berbagi informasi dan pengalaman menghadapi audit, demi meningkatkan keselamatan transportasi laut nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko PM gelar bootcamp UMKM di Bandung dorong lapangan kerja

    Kemenko PM gelar bootcamp UMKM di Bandung dorong lapangan kerja

    Bandung (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Bootcamp Berdaya Bersama untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, dan pelaku ekonomi kreatif guna mendorong penyediaan lapangan kerja.

    Bootcamp ini diselenggarakan di Bandung pada 18–20 Juni 2025, dengan menghadirkan pelatihan terstruktur hasil kolaborasi antara Kemenko PM dan mitra industri dari sektor teknologi, keuangan, hingga ekonomi kreatif, yang merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    “Inisiatif ini dijalankan sebagai upaya konkret dalam mengentaskan kemiskinan melalui percepatan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya lewat penguatan pendapatan, perluasan akses terhadap peluang berusaha, dan penciptaan lapangan kerja yang produktif,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis.

    Program ini, kata dia, selaras dengan visi pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui inovasi program strategis pemerintah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

    Berdasarkan data Kadin tahun 2024, UMKM, koperasi, dan pelaku ekonomi kreatif saat ini menyumbang sekitar 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

    Kemudian berdasar studi Deloitte tahun 2024, percepatan digitalisasi UMKM dapat menambah sekitar 2 persen pertumbuhan ekonomi tahunan. Dengan dukungan tambahan berupa peningkatan kapasitas, jejaring, dan intervensi kebijakan yang berkelanjutan, kombinasi ini memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun dalam jangka menengah.

    “Kolaborasi antara sektor publik dan swasta bukan hanya strategi, tapi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan sinergi lintas sektor, kita tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat untuk mandiri dan tumbuh, tapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan rakyat,” ujarnya.

    Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menekankan pentingnya ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dan kolaboratif, serta peran intervensi strategis dalam mendorong transformasi pelaku usaha yang dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan.

    “Kami percaya bahwa pelatihan hanya akan efektif jika dibarengi dengan pendampingan yang konsisten dan kurikulum yang relevan dan berstandar dengan tantangan nyata di lapangan. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberdayakan pelaku usaha masyarakat dengan pendekatan yang menyeluruh agar mereka tidak hanya belajar, tetapi benar-benar tumbuh, naik kelas, dan memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang dalam jangka panjang. Harapannya, inisiatif seperti ini dapat diterima baik dan menjadi benchmark ke depan,” ujar Leontinus.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelatihan PLTS kembali digelar untuk perkuat kompetensi SDM

    Pelatihan PLTS kembali digelar untuk perkuat kompetensi SDM

    Jakarta (ANTARA) – Inisiatif pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kembali digelar melalui program pelatihan Solar Academy Indonesia 2025.

    Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wahyudi Joko Santoso, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa PLTS diproyeksikan menciptakan lebih 350.000 lapangan kerja – paling tinggi di antara sektor energi baru terbarukan (EBT) lainnya, sehingga persiapan SDM yang berkualitas dan andal menjadi sangat penting.

    “Pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan mitra swasta, khususnya dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja di sektor PLTS,” kata Wahyudi.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang dirilis bulan lalu, energi surya diproyeksikan menjadi tulang punggung transisi energi karena memiliki porsi terbesar dalam bauran energi baru terbarukan, sebesar 17,1 GW – tertinggi dibandingkan sumber EBT lainnya.

    Dalam RUPTL tersebut, diproyeksikan ada ada 1,7 juta lapangan pekerjaan, dengan sekitar 760.000 di antaranya merupakan kategori lapangan kerja hijau yang tersebar di berbagai pembangkit listrik berbasis energi bersih.

    Wakil Ketua Dewan Pakar Bidang Riset & Teknologi Asosiasi Energi Surya Indonesia, Arya Rezavidi, mengatakan bahwa pemanfaatan energi surya hingga saat ini masih belum optimal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan SDM berkualitas, mulai dari installer, engineer, technical analyst, financial analyst, software engineer hingga safety engineer.

    “Mengingat proyek PLTS ini memerlukan investasi yang tinggi dan jangka waktu operasional yang lama, kualitas SDM menjadi faktor yang krusial,” kata Arya.

    Solar Academy Indonesia merupakan inisiatif program Xurya Daya Indonesia, Huawei Indonesia, dan JJ-LAPP Cable Indonesia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paradoks Koperasi Desa Merah Putih

    Paradoks Koperasi Desa Merah Putih

    Koperasi Desa Merah Putih hanya akan memiliki makna jika ia lahir dari kesadaran kolektif warga, dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta tidak dikendalikan sebagai alat politik atau proyek pembangunan elite

    Jakarta (ANTARA) – Tidak pernah ada yang salah dari sebuah niat baik, termasuk ketika pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih untuk menjawab ketimpangan ekonomi perdesaan dan upaya membangkitkan kembali semangat ekonomi kerakyatan.

    Hanya saja, di negeri yang telah banyak pengalaman dengan program top-down yang tidak selalu berhasil. Sejarah menuntut bangsa ini untuk semakin bijak menilai apakah benar koperasi desa yang dibentuk lewat inisiatif kekuasaan mampu mewujudkan cita-cita Bung Hatta tentang koperasi sebagai jalan pembebasan ekonomi rakyat.

    Ataukah koperasi desa ini hanya menjadi episode baru dari daur ulang kebijakan masa lalu yang berujung pada kekecewaan struktural?

    Gagasan koperasi dalam pemikiran Bung Hatta tidak sekadar tentang membangun institusi ekonomi.

    Bagi Bung Hatta, koperasi adalah bentuk perlawanan terhadap sistem kolonial, kapitalisme eksploitatif, dan pengingkaran atas kedaulatan ekonomi rakyat.

    Koperasi, menurut Bung Hatta, adalah persekutuan hidup yang dibangun atas dasar sukarela, kekeluargaan, dan tanggung jawab sosial. Nilainya jauh lebih dalam dari sekadar efisiensi bisnis.

    Koperasi dalam idealisme Bung Hatta adalah wadah untuk mendidik manusia menjadi mandiri, demokratis, dan saling menolong.

    Oleh karena itu, koperasi tidak bisa didesain seperti pabrik yang diproduksi massal dari pusat kekuasaan, lalu diharapkan berfungsi seragam di seluruh penjuru desa.

    Sayangnya, model Koperasi Desa Merah Putih ada kecenderungan yang tampaknya mengulang pendekatan Orde Baru yang tidak selalu mulus, lewat Koperasi Unit Desa (KUD).

    Target serentak 80 ribu koperasi di seluruh desa, dengan pendanaan masif menunjukkan skema industrialisasi koperasi, bukan pemberdayaan.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berani memastikan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih, menyusul tercapainya target 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.

    Budi Arie juga sudah menjamin bahwa setiap koperasi akan didampingi secara sistematis oleh para pendamping dan pelatih yang disiapkan dalam kerangka kerja satuan tugas (satgas) pembentukan Kopdes Merah Putih, guna memastikan keberlanjutan program koperasi.

    Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan operasional koperasi ini, akan dilakukan secara bersama-sama dengan anggota, sehingga aspek transparansi koperasi bisa tetap dijaga.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Balai Karantina Sumut musnahkan komoditas ilegal asal Thailand

    Balai Karantina Sumut musnahkan komoditas ilegal asal Thailand

    ANTARA – Balai Besar Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BBKHIT) Provinsi Sumatera Utara bersama pihak terkait memusnahkan media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal Thailand pada Kamis (19/6), di BBKHIT Sumut, Satuan Pelayanan Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang. Pemusnahan dilakukan karena pemilik tidak memiliki dokumen legal dan tidak sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. (M. Valery Maulidzar S/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov NTB dan PLN pacu energi bersih dari laut dan matahari

    Pemprov NTB dan PLN pacu energi bersih dari laut dan matahari

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama PLN menargetkan bauran energi bersih mencapai 25 persen pada tahun 2034. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan yang memanfaatkan potensi alam seperti tenaga surya dan arus laut.
    (Kusnandar/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makanan olahan Indonesia catatkan transaksi Rp18,4 miliar di Brasil

    Makanan olahan Indonesia catatkan transaksi Rp18,4 miliar di Brasil

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Sao Paulo menyebut produk olahan Indonesia berhasil mencatatkan total transaksi lebih dari Rp18,4 miliar dalam pameran internasional Associacao Paulista de Supermercados (APAS) Show 2025 di Brasil.

    Kepala ITPC Sao Paulo Donny Tamtama mengatakan transaksi ini sebagian besar berasal dari sesi penjajakan kerja sama bisnis (business matching). Beberapa produk makanan yang diminati antara lain mi instan, wafer, dan biskuit.

    “Kami perkirakan, potensi transaksi yang terjalin pada sesi kegiatan ini mencapai 1,12 juta dolar AS, setara dengan sekitar Rp18,4 miliar,” Donny melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dalam pameran ini, ITPC Sao Paulo memfasilitasi 23 perusahaan importir dan distributor di Brasil untuk menjajaki kerja sama bisnis dengan perwakilan perusahaan Indonesia di lokasi pameran.

    Menurut Donny, selama empat hari pameran, Anjungan Indonesia berhasil menarik perhatian lebih dari 1.000 pengunjung dengan produk makanan unggulan yang inovatif.

    Tidak hanya itu, ITPC Sao Paulo juga memfasilitasi pertemuan bisnis di luar pameran antara peserta dan beberapa importir, serta pengusaha supermarket terkemuka di Sao Paulo, antara lain, Towa, Shibata, Marukai, dan Santa Luzia. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia yang berpotensi dikembangkan di pasar Brasil.

    Sementara itu, Minister Counsellor Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar RI di Brasillia Gopokson T. Situmorang menekankan, pameran ini berperan penting dalam peningkatan peluang pasar makanan olahan Indonesia di kawasan.

    Dengan banyaknya pengunjung yang hadir, kegiatan tersebut menjadi wadah krusial bagi para eksportir makanan olahan tanah air untuk menjalin hubungan, berbagi inovasi, dan mengeksplorasi peluang bisnis baru dalam sektor ini.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.