Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menteri Bahlil jajaki Rusia untuk garap proyek migas RI

    Menteri Bahlil jajaki Rusia untuk garap proyek migas RI

    Kami bersedia memodernisasi infrastruktur supaya mendongkrak produksi minyak dari ladang tua

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjajaki Rusia untuk menggarap proyek minyak dan gas bumi (migas), ketika mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam lawatan ke Kota Saint Petersburg, Rusia.

    “Kami mengundang mitra-mitra strategis Rusia untuk terlibat dalam eksplorasi lapangan (migas) baru dan temuan cadangan gas di lepas pantai,” kata Bahlil, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Sektor energi menjadi salah satu poin pembahasan pada pertemuan tersebut.

    Kedua negara berminat terlibat dalam pengerjaan proyek eksplorasi dan produksi gas alam cair atau (liquefied natural gas/LNG) hingga pasokan minyak.

    Penjajakan kerja sama ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, terutama dalam mendongkrak lifting minyak dan gas nasional sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada energi.

    Guna memenuhi target tersebut, Pemerintah Rusia menawarkan modernisasi infrastruktur migas.

    Modernisasi ini mencakup pemanfaatan teknologi terkini untuk mengoptimalkan sumur yang selama ini dianggap kurang produktif.

    “Kami bersedia memodernisasi infrastruktur supaya mendongkrak produksi minyak dari ladang tua,” ujar Presiden Rusia Vladimir Putin saat konferensi pers.

    Bahlil mendampingi Prabowo ke Rusia untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Rusia pada Kamis (19/6/2025) waktu setempat.

    Relasi Rusia-Indonesia telah terjalin kuat lewat kolaborasi di sektor energi, mulai dari di migas, batu bara, ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan (EBT), serta efisiensi energi.

    Salah satunya, rencana pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur.

    Model kolaborasi ini diharapkan Pemerintah Indonesia menjadi pijakan bagi proyek-proyek migas masa depan, sekaligus menyuntikkan investasi teknologi tinggi ke dalam industri nasional.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah tolak BMAD benang sebagai bukti dengar dunia usaha

    Pemerintah tolak BMAD benang sebagai bukti dengar dunia usaha

    Kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengapresiasi pemerintah atas putusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tidak memproses lebih lanjut pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk benang filamen sintetik tertentu yang berasal dari China.

    Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan API Anne P. Sutanto dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang bersedia mendengarkan masukan dunia usaha berdasarkan informasi terkini dan dinamika pasar dunia.

    Apresiasi juga diberikan API kepada kementerian dan lembaga pemerintah yang lain di mana pada saat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), API dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia(APSyFI) memaparkan pandangan terkait produk polyester oriented yarn (POY) dan draw textured yarn (DTY).

    Disampaikan dia, dirinya menerima surat petisi dari 101 pengusaha tekstil sekitar tiga bulan lalu yang menilai pengenaan anti dumping terhadap POY dan DTY adalah bukan solusi yang tepat untuk industri hulu penghasil produk tersebut.

    Ini karena kondisi dalam dua tahun terakhir kebutuhan akan POY hampir melonjak 10 kali lipat lebih besar dari kapasitas produksi POY dalam negeri, sehingga pengenaan anti dumping akan menurunkan daya saing produk turunan tekstil yang dihasilkan oleh produsen tekstil nasional.

    Lebih lanjut efek dari pengenaan anti dumping dikhawatirkan akan menambah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik tekstil.

    “Kekhawatiran mengenai dumping dari negara lain bisa tetap diatasi dengan pengaturan impor oleh pemerintah sesuai kinerja produksi masing-masing pihak,” ujarnya.

    Pemerintah memutuskan untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor benang filamen sintetis tertentu asal Tiongkok.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait.

    “Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi industri TPT nasional, khususnya pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik yang masih terbatas,” ujar Budi melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/6).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HKI menilai Indonesia berpeluang sangat baik di industri energi dunia

    HKI menilai Indonesia berpeluang sangat baik di industri energi dunia

    Potensi ini sangat besar sebagai kekuatan ekonomi nasional terutama di Provinsi Kepulauan Riau.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan posisi dan peluang Indonesia dalam industri energi dunia sangat baik.

    “Kebetulan, kita dapat kepercayaan dari pemerintah. Mulai dari hilirisasi pasir silika, sampai semikonduktor, kita dapat investasinya,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Potensi ini pun ia nilai semakin besar, mengingat Indonesia yang sudah membuka keran ekspor energi ke Singapura baru-baru ini, hingga pembangunan kawasan industri hijau terintegrasi di Kepulauan Riau.

    Pengembangan kawasan industri ini dirancang dengan ekosistem yang komprehensif. Pasokan energi akan dijamin melalui perdagangan listrik lintas batas berbasis energi bersih.

    “Potensi ini sangat besar sebagai kekuatan ekonomi nasional terutama di Provinsi Kepulauan Riau,” ujar dia.

    Meski demikian, Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional Kadin tersebut, mengatakan pentingnya kemudahan dalam segala perizinan yang dibutuhkan.

    “Tetapi, ini harus kita kawal supaya segala perizinan dapat dipercepat dan dimudahkan, karena ada potensi yang sangat besar,” kata dia.

    Optimisme Ma’ruf terkait potensi energi terbarukan Indonesia, juga dipengaruhi oleh latar belakangnya membangun Wiraraja Group, yang merupakan kelompok perusahaan di sektor industri dan energi, serta memiliki peran strategis dalam lanskap industri energi nasional.

    Dalam perjalanan bisnisnya di industri energi pun, Ma’ruf mulai membuka terobosan untuk masuk ke sektor energi hijau atau bersih.

    “Saya menangkap peluang, akhirnya saya masuk ke industri energi bersih. Intinya, kita melakukan sebuah perubahan di industri kita, tentunya tidak serta merta meninggalkan sektor industri yang sudah ada,” kata Ma’ruf.

    “Jadi industri yang sudah ada kita tetap pertahankan, terus dikembangkan ke kawasan industri. Nah dari situ kita ekspansi ke energi bersih,” katanya pula.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri: 1,4 juta lowongan kerja di luar negeri belum terpenuhi

    Menteri: 1,4 juta lowongan kerja di luar negeri belum terpenuhi

    Pontianak (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir, mengungkapkan hingga Mei 2025, terdapat lebih dari 1,7 juta permintaan tenaga kerja dari berbagai negara, namun Indonesia baru mampu mengisi sekitar 297 ribu posisi sehingga lebih dari 1,4 juta lowongan kerja masih belum terpenuhi.

    “Peluang ini sangat besar. Tapi jika tidak digarap secara serius, terutama melalui sosialisasi dan pelatihan ke daerah serta sekolah-sekolah vokasi, maka kesempatan ini bisa hilang begitu saja,” kata Abdul Kadir di Pontianak, Jumat.

    Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat upaya penyebaran informasi, sekaligus membentuk sistem pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.

    Menurut dia, sektor yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja saat ini antara lain bidang hospitality, perawatan (caregiver), operator komputer, teknisi mesin, dan pilot. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 700 jenis jabatan yang dibuka di pasar kerja internasional.

    “Saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menyiapkan SDM yang kompeten dan siap diberangkatkan ke luar negeri. Kita punya bonus demografi, jadi ini adalah saat yang tepat,” tuturnya.

    Abdul Kadir juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran.

    Ia menjelaskan bahwa pekerja yang diberangkatkan secara prosedural melalui jalur resmi akan mendapatkan perlindungan penuh, mulai dari kontrak kerja, jaminan kesehatan, tempat tinggal, hingga hak cuti yang diatur secara jelas.

    “Masalah besar justru muncul pada mereka yang berangkat secara ilegal, seperti melalui pelabuhan tidak resmi ke negara tujuan, contohnya Malaysia. Mereka sangat rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, bahkan perdagangan manusia,” katanya.

    Ia menambahkan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan edukasi dan kesiapan masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara legal dan bermartabat, demi melindungi hak-hak pekerja Indonesia dan memanfaatkan peluang ekonomi global secara maksimal.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM sebut hasil penelitian lingkungan PT GAG Nikel bagus

    Kementerian ESDM sebut hasil penelitian lingkungan PT GAG Nikel bagus

    Dari Kelautan Perikanan, kami menyampaikan ini dari sisi penelitian lingkungan cukup bagus.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan penelitian lingkungan soal PT GAG Nikel, di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, menunjukkan hasil yang cukup bagus.

    “Dari Kelautan Perikanan, kami menyampaikan ini dari sisi penelitian lingkungan cukup bagus,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Akan tetapi, Yuliot belum memastikan apakah izin GAG Nikel untuk beroperasi kembali sudah diberikan. Ia masih harus memeriksa kembali di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba).

    Pemberian izin GAG Nikel untuk kembali beroperasi nantinya akan berlandaskan kepada rekomendasi terpadu dari kementerian dan lembaga yang terlibat.

    “Jadi, berdasarkan rekomendasi terpadu dari kementerian/lembaga, kami akan sampaikan bagaimana pemenuhan persyaratan di PT GAG,” kata Yuliot.

    Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Adapun empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Sebanyak tiga dari empat perusahaan tersebut memperoleh izin pertambangan dari pemerintah daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa izin untuk GAG Nikel tidak dicabut, namun operasional perusahaan tersebut akan diawasi secara ketat.

    Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa operasional PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, masih dihentikan untuk sementara, meskipun pemerintah tidak menghentikan kontrak karyanya.

    Pemberhentian operasional tersebut, kata Dadan, akan terus berlanjut hingga investigasi terkait aspek lingkungan atas kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, selesai dilaksanakan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konflik Iran-Israel, Ekonom: RI perlu amankan pasokan minyak dan gas

    Konflik Iran-Israel, Ekonom: RI perlu amankan pasokan minyak dan gas

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pemerintah Indonesia perlu segera mengamankan pasokan minyak bumi dan gas alam guna mengantisipasi potensi dampak dari eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

    “Pemerintah perlu mengamankan pasokan minyak bumi dan gas bagi Indonesia dengan memperbaiki kontrak dengan mitra dagang kita,” kata Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Meski saat ini harga minyak global masih relatif stabil, ia mengingatkan bahwa risiko ketidakpastian tetap tinggi. Sebagaimana diketahui, pada perdagangan Jumat (20/6) pukul 14.53 WIB, harga minyak mentah Brent tercatat berada di level 72,16 dolar AS per barel, sementara minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) berada di posisi 73,92 dolar AS per barel.

    “Harga minyak bumi relatif stabil kendatipun di Timur Tengah terjadi perang dahsyat yang berpotensi mengganggu harga minyak dan gas, mengingat Iran memproduksi 1,5 persen dan 6,5 persen minyak bumi dan gas alam dunia, dan Selat Hormuz melayani 20 persen dan 30 persen ekspor impor minyak dan gas alam dunia,” jelasnya.

    Wijayanto memperkirakan konflik tidak akan mengalami eskalasi lebih lanjut, mengingat tiga kekuatan besar dunia, Amerika Serikat, Rusia, dan China, telah menyatakan tidak akan terlibat langsung dalam konflik tersebut.

    Namun, ia tetap mengingatkan bahwa potensi dampak terhadap perekonomian nasional tidak bisa diabaikan. Gangguan pada rantai pasok minyak dan gas global dikhawatirkan menekan kinerja ekspor Indonesia, khususnya pada sektor komoditas, sehingga dapat memperburuk neraca transaksi berjalan dan menekan nilai tukar rupiah.

    “Jika perang mengalami eskalasi dan menghambat suplai minyak bumi dan gas alam dunia, ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan mengurangi volume dan harga komoditas ekspor Indonesia, menurunkan neraca transaksi berjalan, dan menekan nilai tukar rupiah,” ungkap Wijayanto.

    Maka dari itu, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk memperkuat cadangan devisa sebagai amunisi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.

    “Proyek besar boros anggaran perlu dikalibrasi ulang, disesuaikan dengan kapasitas fiskal, jangan sampai fiskal kita semakin terbebani untuk hal-hal yang walaupun penting tetapi tidak urgent,” tutupnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI rampungkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia

    RI rampungkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia

    Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia, diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia Andrey Slepnev telah merampungkan secara substantif Perundingan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I–EAEU FTA).

    Kesepakatan tersebut diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin usai pertemuan bilateral yang dilaksanakan di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (19/6).

    “Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasian Economic Union (EAEU),” ucap Prabowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Indonesia-Rusia telah mencapai kesepakatan substantif pada seluruh area negosiasi. Proses ratifikasi dan finalisasi teknis akan segera dilakukan guna mempercepat pemberlakuan perjanjian.

    Hal tersebut menandai babak baru dalam kerja sama ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota EAEU, yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Sejak diluncurkan pada bulan Desember 2022, telah dilakukan sebanyak lima kali putaran perundingan dan berbagai pertemuan intersesi.

    Tim Perunding Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono. Perjanjian ini membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya, kopra, kopi, karet alam, dan mentega kakao.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengharapkan peningkatan impor dari EAEU untuk sejumlah komoditas strategis, antara lain gandum, fosfat, batu bara, dan bahan baku pupuk kimia serta besi setengah jadi.

    Dengan jumlah populasi total mencapai lebih dari 460 juta jiwa antara Indonesia dan EAEU, perjanjian ini dipercaya akan memperluas akses pasar, memperlancar logistik, serta meningkatkan arus investasi dua arah antara Indonesia dan EAEU.

    Pada sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada tim perunding atas diselesaikannya secara substantif Perundingan I-EAEU FTA.

    “Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada tahun ini,” jelas Airlangga.

    Menanggapi hal tersebut, Mendag Slepnev juga mengucapkan terima kasih atas pencapaian hari ini yang sangat baik bagi kedua pihak untuk mendorong peningkatan hubungan perdagangan yang modern dan people-to-people contact.

    “Komisi Ekonomi Eurasia siap untuk menandatangani perjanjian tahun ini dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik guna menyelesaikan persyaratan teknis yang diperlukan,” kata Mendag Slepnev.

    Adapun perjanjian perdagangan dengan EAEU merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia ke kawasan non-tradisional. Wilayah Eurasia dipandang memiliki potensi besar sebagai tujuan ekspor dan sumber investasi strategis, dengan pertumbuhan PDB rata-rata kawasan EAEU mencapai 4,4 persen, lebih tinggi dari rata-rata global.

    Berdasarkan studi kelayakan bersama (Joint Feasibility Study), implementasi perjanjian diperkirakan akan mendorong ekspor Indonesia secara signifikan di sektor pertanian dan manufaktur berbasis sumber daya.

    Pada periode Januari sampai dengan Maret 2025, perdagangan antara Indonesia dan EAEU tercatat mencapai 1,57 miliar dolar AS, meningkat tajam sebesar 84,63 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Di luar perdagangan, Indonesia juga membuka peluang investasi dari negara-negara EAEU di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, transportasi, logistik, pertambangan, dan pertanian.

    Realisasi investasi dari kawasan EAEU ke Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai 273,7 juta dolar AS pada 2024.

    Melalui implementasi perjanjian perdagangan ini, Indonesia juga dapat menjadi pintu gerbang akses logistik dan distribusi ke Asia Tenggara, sementara EAEU dapat menjadi jalur masuk komoditi unggulan Indonesia ke pasar Eropa Timur dan Asia Tengah.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia perlu selaraskan standar produk agar masuk ke pasar global

    Indonesia perlu selaraskan standar produk agar masuk ke pasar global

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia harus menyelaraskan standar produk domestiknya dengan standar yang berlaku di pasar global jika ingin memperkuat daya saing ekspor dan memenuhi tuntutan pasar internasional yang makin mengedepankan keberlanjutan.

    Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025 yang dirilis CSIS di Jakarta, Jumat, menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat terhadap transisi industri hijau melalui berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, tapi kebijakan dan ketidaksesuaian standar nasional dengan internasional masih menjadi tantangan.

    CSIS menemukan produk-produk Indonesia kesulitan memenuhi persyaratan ekspor, yang pada akhirnya melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang makin mengedepankan aspek keberlanjutan.

    Oleh karena itu, CSIS merekomendasikan agar kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas agenda industri hijau memastikan bahwa standar nasional selaras dengan standar yang berlaku di pasar global.

    “Harmonisasi ini penting untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dalam rantai nilai global,” demikian laporan tersebut.

    Untuk mendukung harmonisasi ini, laporan CSIS juga merekomendasikan perlunya sistem sertifikasi yang transparan, kredibel, disertai insentif fiskal seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau, kesepakatan ekonomi hijau dengan negara mitra, serta permodalan untuk memenuhi standar serta insentif non-fiskal seperti percepatan perizinan dan ketersediaan infrastruktur energi ramah lingkungan.

    Selain harmonisasi standar, CSIS juga merekomendasikan beberapa langkah kunci lainnya: penguatan kebijakan terintegrasi untuk agenda industri hijau secara keseluruhan, pengembangan ekosistem permintaan produk hijau melalui program green public procurement, reformasi kebijakan energi, penerapan carbon pricing yang menyeluruh, serta pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk berbagi risiko investasi.

    “Pemerintah juga dapat berperan sebagai first-loss guarantee untuk menarik investasi swasta, melihat opsi-opsi seperti kerja sama publik badan usaha internasional, ataupun memobilisasi sumber daya yang tersedia di Danantara,” tambah laporan itu.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dispar Sleman siap gelar jelajah wisata motor “Tour de Merapi” 2025

    Dispar Sleman siap gelar jelajah wisata motor “Tour de Merapi” 2025

    Sleman (ANTARA) – Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar kegiatan bersepeda motor menjelajahi destinasi pariwisata di Kabupaten Sleman Tour de Merapi (TdM).

    “Tahun ini merupakan gelaran TdM ke-21 kalinya ini, dengan mengambil tema ‘Dolan Sleman Marai Tuman’ yang akan menempuh tidak kurang dari 100 kilometer,” kata Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Kus Hendarto di Sleman, Jumat.

    Menurut dia, TdM 2025 akan dilaksanakan pada Minggu, 27 Juli 2025 dengan start di Lapangan Pemda Kabupaten Sleman dan finish di kawasan wisata lereng Gunung Merapi, Bukit Klangon, Kalitengah Lor, Glagaharjo, Cangkringan.

    “Tour de Merapi 2025 ini dimaksudkan untuk mengingatkan dan lebih mengenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman sekaligus sebagai upaya sosialisasi berkendara dengan aman, dengan tetap mentaati aturan lalu lintas yang berlaku,” katanya.

    Ia mengatakan, ditargetkan sekitar 500 sepeda motor akan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

    ” Adapun spesifikasi sepeda motor yang dapat mengikuti gelaran ini adalah sepeda motor dengan kapasitas mesin antara 125cc sampai dengan 250 cc dengan kondisi baik. Karena tidak menutup kemungkinan rute yang dilewati merupakan rute dengan tanjakan atau turunan membutuhkan kondisi motor yang prima,” katanya.

    Kus Endarto mengatakan, dalam kegiatan ini, Dinas Pariwisata Sleman melibatkan Dinas Perhubungan Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja Sleman, Kepolisian Republik Resor Kota Sleman, Polisi Pariwisata.

    “Kami juga melibatkan Satuan Karya Pariwisata, Ikatan Dimas Diajeng Sleman, Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Sleman, Palang Merah Indonesia dan lain-lain,” katanya.

    Ia mengatakan, untuk fasilitas yang didapat peserta Tour de Merapi 2025 adalah asuransi bagi pengendar dan pembonceng, dua kupon makan, dua kupon door prize, satu jaket dan produk sponsor.

    “Terkait hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman membuka kesempatan untuk menjadi sponsor dalam kegiatan ini,” katanya.

    Sedangkan beberapa door prize yang disiapkan Dinas Pariwisata Sleman untuk memeriahkan gelaran ini meliputi dua buah sepeda motor Honda Beat, empat unit kulkas, empat unit mesin cuci, tiga sepeda gunung, satu laptop, tiga LED TV, lima kompor gas, lima magic com dan beberapa doorprizes menarik lainnya.

    Pendaftaran Tour de Merapi akan dibuka di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Jalan KRT Pringgodiningrat No.13, Tridadi, Sleman mulai 23 Juni 2025 jam 08.00 WIB.

    “Pendaftar diharapkan datang langsung ke Dinas Pariwisata dengan membawa kelengkapan pendaftaran berupa salinan KTP/SIM pengemudi dan pembonceng yang masih berlaku, salinan STNK sepeda motor dan uang pendaftaran,” katanya.

    Ia mengatakan, untuk 300 sepeda motor pertama, ditetapkan besaran uang pendaftaran sebesar Rp230 ribu dan selanjutnya menjadi Rp250 ribu.

    “Bagi masyarakat Sleman dan sekitarnya yang berminat mengikuti jelajah wisata ini, segera daftarkan diri untuk menjelajahi destinasi pariwisata di Kabupaten Sleman dan mendapatkan pengalaman bermotor yang tidak terlupakan,” katanya.

    Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Provinsi Gorontalo.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kerja sama dengan pemda, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda,” ujar Erika.

    Selama ini, BPH Migas sudah dibantu pemda dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna seperti petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Mereka boleh membeli BBM subsidi dan kompensasi sepanjang mempunyai surat rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas-dinas terkait. Diharapkan melalui PKS ini, kerja sama yang telah terjalin dapat semakin kuat,” tegasnya.

    Erika juga meminta agar Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk menggunakan aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi.

    Data dalam apklikasi XStar juga telah terintegrasi dengan pemda dan badan usaha penugasan yang berguna dalam penentuan kuota bagi konsumen pengguna di tahun selanjutnya.

    Lebih lanjut, Erika mengatakan PKS diharapkan mendukung pengawasan atas penerbitan dan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan.

    Selain itu, dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya.

    “Kami berharap PKS ini dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” katanya.

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik kerja sama ini menyusul upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

    “Di sektor perikanan, kami mendorong apa yang disebut sebagai Program Taksi Nelayan, di mana pemda menyiapkan perahu atau kapal penangkap ikan skala kecil dan tentunya ini membutuhkan banyak bahan bakar. Oleh sebab itu, kerja sama ini sangat bermanfaat bagi kami,” kata Gusnar.

    Ia juga mengapresiasi masa berlaku surat rekomendasi mulai 1-3 bulan yang sangat membantu petani agar tidak perlu bolak-balik mengurus surat rekomendasi.

    Sementara itu, kerja sama ini merupakan PKS ke-21 di mana BPH Migas sebelumnya telah menandatangani PKS dengan beberapa pemprov seperti di Kepulauan Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara.

    Selain itu, BPH Migas juga mengunjungi Integrated Terminal Gorontalo (IT) Gorontalo dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Gorontalo.

    Secara umum, ketersediaan BBM di IT Gorontalo dalam kondisi aman terkendali dan menyalurkan BBM untuk 28 SPBU, 2 SPBU Nelayan, 5 SPBU Kompak dan 22 Pertashop. Adapun suplai BBM didatangkan melalui laut dari Bitung, Teluk Donggala, dan Toli-toli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.