Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kementan-Ombudsman menekan biaya tinggi perdagangan ternak antarpulau

    Kementan-Ombudsman menekan biaya tinggi perdagangan ternak antarpulau

    Yang sering dikeluhkan itu adalah terkait persoalan adanya biaya ekonomi tinggi dalam hal perdagangan hewan antarpulau.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Ombudsman RI bersinergi menekan biaya tinggi perdagangan ternak antarpulau dengan membenahi sistem perizinan, memperkuat transparansi, serta mendorong integrasi kebijakan antara pusat dan pemerintah daerah.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya menemukan tingginya biaya ekonomi dalam perdagangan ternak antarpulau yang bukan disebabkan Kementan, melainkan akibat aturan dan pungutan dari pemerintah daerah yang belum transparan dan terintegrasi.

    “Yang sering dikeluhkan itu adalah terkait persoalan adanya biaya ekonomi tinggi dalam hal perdagangan hewan antarpulau,” kata Yeka, di Jakarta, Selasa.

    Mengenai hal itu, Ombudsman bersama Kementan bersepakat segera memanggil kepala dinas provinsi dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Jawa Timur, serta Badan Karantina Indonesia termasuk pengusaha untuk menyusun solusi bersama terhadap praktik biaya tambahan yang memberatkan peternak.

    “Duduk sama-sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk membahas ini, agar persoalan ini tidak terjadi lagi di tahun depan,” ujarnya.

    Ombudsman menegaskan praktik pengenaan biaya antara Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta untuk memperoleh kuota, dan rekomendasi mendatangkan sapi dari luar daerah terjadi karena lemahnya sistem informasi.

    Untuk itu, sistem layanan akan diintegrasikan agar pengajuan izin dan kuota perdagangan ternak dilakukan secara transparan dan dapat diawasi seluruh pihak termasuk oleh pelaku usaha peternakan.

    “Tentunya ini ulah oknum. Mengapa ini terjadi? Kami melihat di sini ada sistem yang belum transparan. Intinya apa? Penguatan sistem dan kelembagaan, karena ini tidak diatur oleh Kementerian Pertanian, ini kewenangannya daerah,” ujarnya lagi.

    Persoalan itu dianggap penting, karena berdampak langsung pada harga jual dan kelayakan usaha peternakan rakyat yang ingin memperluas pasok sapi ke luar daerah secara legal dan efisien.

    Langkah itu diharapkan menjadi solusi permanen mengatasi biaya yang selama ini menghambat efisiensi dan akses peternak terhadap pasar ternak nasional lintas provinsi.

    “Biasanya kalau sudah ketemu dengan pemberi izinnya, nanti praktik-praktik seperti ini dapat ditekan dengan signifikan,” ujar Yeka pula.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan Ombudsman dalam memperkuat regulasi, kelembagaan, serta peran dan kebijakan direktorat yang dipimpinnya.

    “Khususnya terkait dengan upaya percepatan penyediaan protein hewani dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis dan juga mendukung program swasembada pangan yang menjadi concern kita semua,” kata Agung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Banyumas hapus denda PBB P2 tahun 1994-2024 dalam rangka HUT RI

    Pemkab Banyumas hapus denda PBB P2 tahun 1994-2024 dalam rangka HUT RI

    dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 299 Tahun 2025 Tanggal 30 Juni 2025

    Purwokerto (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menghapus sanksi administrasi berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 1994-2024 dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah serta memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia.

    “Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda PBB P2 yang terutang tahun 1994-2024 itu dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 299 Tahun 2025 Tanggal 30 Juni 2025 tentang Penghapusan Sanksi Adminisrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Terhutang Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2024,” kata Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas Eko Prijanto di Purwokerto, Banyumas, Selasa.

    Ia mengatakan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut dilakukan melalui penyesuaian pada aplikasi sistem pembayaran mulai tanggal 1 Juli hingga 30 September 2025.

    Menurut dia, penghapusan sanksi administrasi tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf a Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi.

    Dalam hal ini, keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan tertentu yang diberikan oleh Bupati Banyumas.

    “Kami harapkan wajib pajak menggunakan kesempatan tersebut untuk dapat membayar PBB P2-nya. Wajib pajak dapat mengecek tagihan PBB-P2 nya melalui laman https://elingpbb.banyumaskab.go.id/ dan membayar PBB-P2 melalui Bank Jateng, Kantor Pos, OVO, Alfamart, Indomart, QRIS, Gopay, Shoppee, dan Tokopedia,” kata Eko.

    Berdasarkan data, jumlah wajib PBB P2 di Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 sebanyak 1.140.000 orang atau terdapat kenaikan sebanyak 10.000 wajib pajak dari tahun 2024 yang sebanyak 1.130.000 orang. Peningkatan wajib PBB tersebut berarti ada properti yang kepemilikannya dipecah.

    Dengan adanya kenaikan jumlah wajib pajak tersebut, ketetapan PBB P2 naik dari Rp79 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp83 miliar pada tahun 2025.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Kalbar tinjau Samsat Go Kecamatan di Pontianak

    Gubernur Kalbar tinjau Samsat Go Kecamatan di Pontianak

    ANTARA – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meninjau pelaksanaan program Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau “Samsat Go” di enam Kecamatan Kota Pontianak, Selasa (1/7). Program baru Pemprov Kalbar tahun 2025 itu bertujuan mendekatkan dan memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua maupun roda empat. (Indra Budi Santoso/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS catat jumlah wisman capai 1,31 juta pengunjung pada Mei 2025

    BPS catat jumlah wisman capai 1,31 juta pengunjung pada Mei 2025

    wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan ada sebanyak 145.783 kunjungan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman pada Mei 2025 mencapai 1,31 juta pengunjung atau naik 14,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,14 juta pengunjung.

    “Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama adalah sebanyak 1.160.217 kunjungan. Sementara wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan ada sebanyak 145.783 kunjungan,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Selasa.

    Secara kumulatif, sepanjang Januari-Mei 2025, total kunjungan wisman mencapai 5,63 juta kunjungan atau meningkat 7,44 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

    Kunjungan wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan berkebangsaan Malaysia (18,26 persen), Australia (11,33 persen) dan Singapura (9,68 persen).

    Dibandingkan April 2025, terjadi peningkatan kunjungan wisman dari Malaysia dan Singapura sedangkan kunjungan wisman dari Australia mengalami penurunan.

    Sementara itu, kunjungan wisman dari ketiga negara tersebut dibandingkan bulan Mei 2024 mengalami peningkatan.

    Dari sisi wisatawan nusantara atau wisnus, jumlah perjalanan yang dilakukan pada Mei 2025 mencapai 97,67 juta perjalanan atau turun 24,04 persen secara bulanan dan naik 17,81 persen secara tahunan.

    Secara kumulatif sepanjang Januari-Mei 2025, jumlah perjalanan wisnus mencapai 508,67 juta perjalanan atau meningkat sebesar 16,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Pudji mengatakan perjalanan wisnus antar kabupaten/kota antar provinsi mencapai 27,43 juta perjalanan.

    Angka ini menurun dibandingkan April 2025, tetapi meningkat dibandingkan Mei 2024.

    “Sepuluh besar kabupaten/kota tujuan utama perjalanan wisatawan Nusantara berada di Pulau Jawa. Kabupaten Bogor menjadi peringkat pertama kabupaten/kota tujuan utama perjalanan wisnus pada April dan Mei 2025,” kata Pudji.

    Adapun 10 kabupaten/kota yang menjadi tujuan utama perjalanan wisnus adalah Bogor, Bandung, Jakarta Selatan, Surabaya, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Tangerang, Jakarta Barat, Bekasi dan Sleman.

    BPS juga melaporkan terdapat sebanyak 585.800 perjalanan wisatawan nasional atau wisnas yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

    Angka tersebut mengalami penurunan baik secara bulanan yaitu 36,78 persen, maupun secara tahunan yaitu sebesar 6,52 persen.

    Secara kumulatif, jumlah perjalanan wisnas selama Januari-Mei 2025 mencapai 3,84 juta perjalanan atau meningkat 7,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diskon tiket transportasi membantu redam tingkat inflasi Juni 2025

    Diskon tiket transportasi membantu redam tingkat inflasi Juni 2025

    Deflasi ini dipicu oleh penurunan tarif akibat diskon tiket transportasi selama bulan Juni ini.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan diskon tiket transportasi menjadi faktor yang meredam tingkat inflasi pada Juni 2025.

    Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers Rilis BPS, di Jakarta, Selasa, merinci komoditas tarif angkutan laut dan tarif kereta api mengalami deflasi masing-masing 16,96 persen (month-to-month/mtm) dan 4,20 persen (mtm), dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,01 persen.

    “Deflasi ini dipicu oleh penurunan tarif akibat diskon tiket transportasi selama bulan Juni ini,” ujar Pudji.

    Sebaliknya, komoditas tarif angkutan udara menyumbang inflasi, dengan tingkat inflasi 5,81 persen (mtm) dan andil 0,04 persen.

    Secara keseluruhan, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,07 persen (mtm) dengan andil 0,01 persen pada Juni 2025.

    Perekonomian Indonesia diketahui mengalami inflasi 0,19 persen secara bulanan (mtm) pada Juni 2025.

    Kelompok makanan, minuman, dan tembakau berbalik menjadi kelompok utama penyumbang inflasi, dengan komoditas yang dominan di antaranya beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat.

    Dari segi komponen, harga bergejolak (volatile food) menjadi penyumbang utama dengan tingkat inflasi 0,77 persen (mtm) dan andil 0,13 persen (mtm). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi dari komponen ini adalah beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat.

    Komponen inti (core inflation) mencatatkan tingkat inflasi sebesar 0,07 persen (mtm) dengan andil 0,04 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil pada inflasi komponen inti adalah emas perhiasan.

    Sedangkan komponen harga diatur pemerintah (administered price) mencatatkan tingkat inflasi 0,09 persen (mtm) dengan andil 0,02 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen ini adalah tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan sigaret kretek mesin (SKM).

    Sementara diskon tarif transportasi merupakan salah satu program dari enam kebijakan stimulus ekonomi kuartal II-2025.

    Diskon transportasi massal selama dua bulan libur sekolah mencakup diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tiket pesawat melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar enam persen, serta diskon angkutan laut hingga 50 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Studi IESR: Sulawesi, Timor, Sumbawa bisa 100 persen dilistriki EBT

    Studi IESR: Sulawesi, Timor, Sumbawa bisa 100 persen dilistriki EBT

    Selain itu, di Pulau Timor pengembangan energi surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga fosil yang direncanakan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru…,

    Jakarta (ANTARA) – Studi terbaru Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan bahwa Pulau Timor, Sumbawa, dan Sulawesi dapat memenuhi 100 persen kebutuhan listriknya dari energi terbarukan.

    Berdasarkan hasil studi IESR berjudul “Pulau Berbasis 100% Energi Terbarukan dan Fleksibilitas pada Sistem Tenaga Listrik”, kebutuhan investasi untuk mewujudkan Pulau Timor dan Pulau Sumbawa berlistrik energi terbarukan mencapai 5,21 miliar dolar AS atau sekitar Rp85 triliun hingga 2050.

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa berdasarkan studi mereka, fleksibilitas sistem kelistrikan di Sulawesi sangat penting.

    Hal itu krusial untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan yang bervariasi seiring dengan pertumbuhan industri di sana.

    Studi tersebut juga menemukan bahwa pemanfaatan 100 persen energi terbarukan di Pulau Sumbawa dapat menjadi contoh bagi negara kepulauan lainnya. Itu akan menunjukkan bagaimana pulau-pulau bisa mencapai kemandirian energi sambil berkontribusi pada tujuan iklim global.

    “Selain itu, di Pulau Timor pengembangan energi surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga fosil yang direncanakan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, dengan harga listrik yang lebih kompetitif,” jelas Fabby.

    Analis Sistem Ketenagalistrikan IESR Abraham Halim memaparkan, Sulawesi mempunyai potensi proyek energi terbarukan yang layak finansial sekitar 63 GW, terutama energi surya dan angin.

    Menurut pemodelan IESR berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), energi terbarukan yang variabel (VRE) seperti energi surya dan angin di Sulawesi akan meningkat dari 2,4 persen pada 2024 menjadi 29 persen pada 2060.

    Sementara itu, Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR Alvin P Sisdwinugraha menyebut bahwa modal utama Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak pada kuatnya ambisi pemerintah daerah.

    Provinsi NTB menargetkan pencapaian emisi nol bersih (NZE) pada 2050, sementara Provinsi NTT menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 47 persen pada 2034, seperti yang tercantum dalam draf terbaru Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

    Pulau Sumbawa mempunyai total potensi energi terbarukan sebesar 10,21 GW, dengan potensi terbesar adalah energi surya (8,64 GW). Untuk memenuhi kebutuhan energi di Pulau Sumbawa dengan 100 persen energi terbarukan, IESR mendorong penerapan dua strategi.

    Strategi tersebut yakni strategi jangka pendek (2025-2035) dengan mengganti proyek pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang sedang dalam perencanaan dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

    Kemudian strategi jangka panjang (2036-2050) fokus utama adalah mengurangi secara bertahap pembangkit listrik fosil dengan strategi penggantian bahan bakar ke hidrogen dan ammonia hijau.

    Sementara Pulau Timor mempunyai potensi energi sebesar 30,81 GW, dengan energi surya dengan potensi terbesar (20,72 GW). Pulau Timor juga dapat mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2050.

    Menurut IESR, strategi jangka pendek (2025–2035) yang dapat dilakukan adalah mengganti proyek PLTU dan PLTG dalam perencanaan dengan pembangkit energi terbarukan.

    Proses intervensi terhadap RUPTL perlu dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar tetap sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan proses pengadaan energi terbarukan.

    Strategi jangka panjang (2036–2050) penghapusan total pembangkit fosil pada 2050, termasuk pensiun dini PLTU Timor sebagai opsi paling ekonomis.

    Pengganti utamanya adalah PLTS skala besar dengan penyimpan daya. Menurut studi IESR, pada 2050, sistem Timor akan menghasilkan listrik dari energi surya (82%), mini hidro (9%), angin (6%), dan biomassa (3%).

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS catat jumlah wisman capai 1,31 juta pengunjung pada Mei 2025

    Makanan-minuman-tembakau berbalik jadi pemicu inflasi pada Juni 2025

    Tingkat inflasi kelompok ini adalah sebesar 0,46 persen (month-to-month/mtm), dengan andil inflasi sebesar 0,13 persen

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau berbalik menjadi kelompok utama penyumbang inflasi pada Juni 2025, setelah sebelumnya menjadi penyumbang deflasi pada Mei 2025.

    “Tingkat inflasi kelompok ini adalah sebesar 0,46 persen (month-to-month/mtm), dengan andil inflasi sebesar 0,13 persen,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers Rilis BPS di Jakarta, Selasa.

    Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi Juni 2025 pada kelompok ini adalah beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat dengan andil masing-masing 0,04 persen, 0,03 persen, 0,02 persen dan 0,02 persen.

    Sedangkan komoditas yang meredam inflasi Juni pada kelompok ini adalah bawang putih dan bawang merah dengan andil masing-masing -0,03 persen.

    Secara umum, beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.

    Beras mengalami inflasi sebesar 1 persen (mtm) dengan andil 0,04 persen terhadap inflasi umum.

    Adapun bila ditinjau secara komponen, harga bergejolak (volatile food) menjadi penyumbang utama dengan tingkat inflasi 0,77 persen (mtm) dan andil 0,13 persen (mtm).

    Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi dari komponen ini adalah beras, cabai rawit, bawang merah dan tomat.

    Komponen inti (core inflation) mencatatkan tingkat inflasi sebesar 0,07 persen (mtm) dengan andil 0,04 persen.

    Komoditas yang dominan memberikan andil pada inflasi komponen inti adalah emas perhiasan.

    Sedangkan komponen harga diatur pemerintah (administered price) mencatatkan tingkat inflasi 0,09 persen (mtm) dengan andil 0,02 persen.

    Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen ini adalah tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga dan sigaret kretek mesin (SKM).

    Sebagai catatan, perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,19 persen secara bulanan (mtm) pada Juni 2025.

    Sementara inflasi tahunan tercatat 1,87 persen (yoy) dan inflasi tahun kalender 1,38 persen (ytd).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden menargetkan semua Kopdes Merah Putih beroperasi tahun ini

    Presiden menargetkan semua Kopdes Merah Putih beroperasi tahun ini

    Kita target, kemarin di rapat kabinet, Presiden sudah sampaikan akhir tahun ini harus semuanya beroperasi.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan semua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa beroperasi setidaknya pada akhir tahun 2025 ini.

    “Tahun ini sudah terbangun semua 80 ribu (Kopdes Merah Putih), tahun ini semuanya (diharapkan) sudah beroperasi. Kalau ini kan buat pembentukan sudah selesai, fase dua ini (adalah untuk) pengoperasian,” ujar Menkop saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), di Jakarta, Selasa.

    “Kita target, kemarin di rapat kabinet, Presiden sudah sampaikan akhir tahun ini harus semuanya beroperasi,” ujar dia menambahkan.

    Adapun Kemenkop sebelumnya menyatakan sebanyak 80.400 Kopdes Merah Putih sudah terbentuk, dengan 92 yang terbaik di antaranya nanti akan dijadikan model percontohan dalam tahap operasional.

    Lebih lanjut, 92 Kopdes Merah Putih percontohan ini akan diluncurkan pada 19 Juli 2025, bertepatan dengan peluncuran Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih menjelaskan skema pembiayaan untuk 92 percontohan Kopdes Merah Putih tersebut akan berasal dari empat sumber utama, yaitu bank-bank Himbara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan koperasi simpan pinjam (KSP).

    “Skema pembiayaannya juga tadi sudah diputuskan mengenai Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi landasan hukum bagi BUMN yang akan membiayai 92 percontohan Kopdes Merah Putih,” ujar Ferry.

    Dengan adanya lebih dari satu percontohan di beberapa provinsi, Ferry berharap akan tercipta pemerataan yang konkret. Ke-92 percontohan ini diharapkan menjadi pusat referensi pembelajaran bagi koperasi desa atau kelurahan di sekitarnya.

    “Kami juga sedang menyiapkan modul-modul pelatihan, termasuk bisnis modelnya, oleh Kementerian Koperasi,” kata dia lagi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ATR bantah isu tanah belum bersertifikat diambil negara

    Kementerian ATR bantah isu tanah belum bersertifikat diambil negara

    Informasi terkait tanah girik yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan diambil negara itu tidak benar

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantah tegas isu tanah yang belum bersertifikat mulai tahun 2026 akan diambil negara.

    Beredar isu di masyarakat, dengan tidak berlakunya girik, verponding dan letter c, tanah yang belum bersertifikat mulai tahun 2026 akan diambil negara. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

    “Informasi terkait tanah girik yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan diambil negara itu tidak benar,” ujar Asnaedi di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan sedari dulu, girik, verponding dan bekas hak lama lainnya bukan menjadi alat bukti kepemilikan tanah, namun dapat menjadi petunjuk bahwa di dalam sebidang tanah itu dulunya adanya bekas kepemilikan hak/hak adat.

    “Ini seperti yang tertuang di UU Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mana bekas hak lama seperti girik ini dapat dilakukan pengakuan, penegasan dan konversi sesuai peraturan,” katanya.

    Asnaedi kembali menekankan bahwa negara tidak melakukan perampasan tanah, bagi tanah yang masih memiliki girik dan bekas hak lama lainnya.

    “Kalau itu giriknya ada, tanahnya ada, ia juga tetap menguasai tanah miliknya, ya enggak ada kaitannya itu diambil oleh negara,” ujarnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dalam Pasal 96, dinyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan, wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

    Sehubungan dengan itu, jika dihitung sejak terbitnya PP tersebut maka tahun 2026 seharusnya sudah terdaftar semua tanah-tanah bekas milik adat.

    Asnaedi berharap masyarakat semakin terdorong untuk segera mendaftarkan tanahnya agar memperoleh sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara.

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan secara menyeluruh.

    “Kami harapkan masyarakat tidak perlu khawatir. Justru ini jadi momentum agar masyarakat segera menyertifikatkan tanahnya. Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum, bukan mengambil hak masyarakat,” katanya.

    Untuk bisa mengetahui informasi yang valid terkait kebijakan pertanahan dan pendaftaran tanah, masyarakat dapat mengakses kanal informasi yang telah disediakan oleh Kementerian ATR/BPN.

    Beberapa kanal yang dapat diakses antara lain situs web di www.atrbpn.go.id; akun sosial media resmi Kementerian ATR/BPN; dan kanal-kanal pengaduan, termasuk Hotline Pengaduan di nomor 0811-1068-0000.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Kinerja sektor utama sisi produksi bikin optimisme ekonomi RI

    Menkeu: Kinerja sektor utama sisi produksi bikin optimisme ekonomi RI

    Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kinerja sektor utama dari sisi produksi memberikan alasan optimisme terhadap ekonomi Indonesia.

    “Industri pengolahan yang menjelaskan 19,25 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) nasional masih mampu tumbuh sehat di 4,55 persen year on year/yoy (pada triwulan I-2025), terutama didukung oleh manufaktur sektor hilirisasi,” ucapnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,22 persen terhadap total PDB tumbuh 5,03 persen.

    Kemudian juga sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi sebesar 10,52 persen.

    Kinerja sektor pertanian didukung peningkatan produktivitas seiring adanya langkah penyederhanaan aturan distribusi pupuk bersubsidi.

    Melalui deregulasi tersebut, lanjutnya, pemerintah menjamin petani untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan periode tanam.

    Produksi beras melonjak tinggi ke level 19,09 juta ton pada periode Januari-Juni 2025, lebih tinggi secara yoy dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 16,86 juta ton. Hal itu berarti produk beras meningkat 13,2 persen.

    Lebih lanjut, produksi beras nasional tercatat sebagai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara produktif di kawasan ASEAN.

    Adapun pada tahun 2024, Indonesia harus melakukan langkah pengamanan melalui impor beras dalam menghadapi El Nino.

    Dengan peningkatan produksi stok beras Perum Bulog per pekan ketiga Juni 2025 telah, kata Menkeu, mencapai 4,17 juta ton beras, atau yang tertinggi sejak Bulog didirikan pada lima dekade yang lalu.

    “Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,” ungkap Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan tersebut, dia turut mendorong peningkatan perekonomian domestik.

    Momentum tren perbaikan hingga akhir semester tahun 2025 diminta harus terus dijaga, mulai dari inflasi tercatat 1,9 persen pada Juni atau yang terendah di antara G20 dan ASEAN, nilai tukar rupiah membaik signifikan pasar sempat menyentuh angka Rp16.943 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 10 April 2025 dan kembali ke kisaran Rp16.200 per dolar AS di akhir semester I.

    Menurut dia, kinerja ekonomi domestik tetap kondusif dan harus terus dijaga melalui kebijakan dan sinergi yang kuat antar otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan baik di pusat dan daerah.

    Kebijakan harus tetap responsif karena kondisi situasi yang dihadapi akan terus dinamis dan tidak predictable.

    “Pemerintah berupaya agar tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terus dijaga hingga akhir tahun 2025,” kata Menkeu.

    Di sisi lain, Sri Mulyani menerangkan pula bahwa pemerintah terus mewaspadai perkembangan perekonomian global pada tahun 2025 yang masih terus dihantui ketidakpastian.

    Saat ini, tatanan dunia bergeser dinyatakan memasuki era multi polar. Fragmentasi geopolitik dan peningkatan rivalitas antarnegara mengikis semangat globalisasi dan kerja sama multilateral, digantikan dengan semangat proteksionisme serta orientasi nasionalistik yang mengedepankan My Country First.

    Eskalasi konflik geopolitik juga telah pecah menjadi peperangan militer, sehingga menjadi penghalang utama dari pemulihan aktivitas ekonomi, menghambat arus perdagangan dan investasi, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pertumbuhan global telah direvisi dan makin melemah, seperti proyeksi Bank Dunia pada Juni 2025 hanya 2,3 persen, dan perkiraan International Monetary Fund (IMF) pada April 2025 sebesar 2,8 persen

    Ekonomi terbesar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, hingga Eropa turut mengalami revisi pertumbuhan ke bawah.

    Tekanan global diperburuk dengan volatilitas harga komoditas, nilai tukar, dan suku bunga yang tetap tertahan tinggi. Situasi perekonomian global yang terus mengalami tekanan berimbas pula terhadap perekonomian dalam negeri.

    Tercatat, ekonomi Indonesia di triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan 4,87 persen yoy berkat topangan kontribusi konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89 persen, dan ekspor 6,78 persen yoy karena dukungan ekspor produk hilirisasi.

    Konsumsi pemerintah di kuartal I terkontraksi 1,38 persen akibat pengaruh belanja pemerintah pada triwulan I-2024 yang sangat tinggi untuk memitigasi El Nino maupun mendukung pelaksanaan Pemilu.

    Pemerintah baru juga mengalami langkah-langkah penyesuaian melalui langkah efisiensi dan keberadaan kementerian/lembaga baru terbentuk.

    “Dari sisi investasi, triwulan I Indonesia hanya tumbuh 2,12 persen year on year. Hal ini merupakan pertumbuhan yang cukup rendah mencerminkan ketidakpastian global dan juga ketidakpastian dari sisi confidence pelaku ekonomi untuk bisa melakukan tindakan investasi,” ujar Sri Mulyani.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.