Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kadin optimistis pengusaha sokong ekonomi tumbuh 5,5 persen di 2026

    Kadin optimistis pengusaha sokong ekonomi tumbuh 5,5 persen di 2026

    ANTARA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis pelaku usaha bisa turut menggerakkan perekonomian nasional hingga tumbuh 5,5 persen pada 2026. Usai Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta, Selasa (2/12), Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan akan meningkatkan nilai investasi pada 2026 dan memastikan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dalam penyusunan upah minimum regional UMR tahun depan. (Sanya Dinda Susanti/Ibnu Zaki/Satrio Giri Marwanto/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah serap Rp25 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Pemerintah serap Rp25 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana senilai Rp25 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 2 Desember 2025.

    Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penerimaan masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp69,64 triliun.

    Serapan terbesar berasal dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp5,5 triliun dari penawaran masuk Rp7,19 triliun.

    Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,45991 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

    Serapan berikutnya berasal dari seri FR0102 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,15 triliun dari penawaran masuk Rp6,73 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74988 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

    Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp3,85 triliun dari FR0107 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp7,71 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,54987 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

    Dari seri FR0105 (pembukaan kembali), dimenangkan dana sebesar Rp3,25 triliun dari penawaran masuk Rp5,41 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,77971 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

    Kemudian, pemerintah menyerap dana sebesar Rp2 triliun dari tiga seri, yakni SPN01260103 (penerbitan baru), SPN12261203 (penerbitan baru), dan FR0108 (pembukaan kembali).

    Seri SPN01260103 menerima penawaran masuk sebesar Rp2,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 4,55000 persen dan jatuh tempo 3 Januari 2026.

    Seri SPN12261203 menerima penawaran masuk Rp4,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,00000 persen dan jatuh tempo 3 Desember 2026.

    Sedangkan, seri FR0108 menerima penawaran masuk senilai Rp16,14 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,23928 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

    Serapan selanjutnya yaitu seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan senilai Rp1,25 triliun dengan penawaran masuk tertinggi sebesar Rp17,41 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,71000 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

    Terakhir, pemerintah menyerap dana senilai Rp1 triliun dari seri SPN12260305 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp1,35 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,70000 persen dengan jatuh tempo 5 Maret 2026.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah serap Rp25 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Pemerintah serap Rp25 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana senilai Rp25 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 2 Desember 2025.

    Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penerimaan masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp69,64 triliun.

    Serapan terbesar berasal dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp5,5 triliun dari penawaran masuk Rp7,19 triliun.

    Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,45991 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

    Serapan berikutnya berasal dari seri FR0102 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,15 triliun dari penawaran masuk Rp6,73 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74988 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

    Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp3,85 triliun dari FR0107 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp7,71 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,54987 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

    Dari seri FR0105 (pembukaan kembali), dimenangkan dana sebesar Rp3,25 triliun dari penawaran masuk Rp5,41 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,77971 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

    Kemudian, pemerintah menyerap dana sebesar Rp2 triliun dari tiga seri, yakni SPN01260103 (penerbitan baru), SPN12261203 (penerbitan baru), dan FR0108 (pembukaan kembali).

    Seri SPN01260103 menerima penawaran masuk sebesar Rp2,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 4,55000 persen dan jatuh tempo 3 Januari 2026.

    Seri SPN12261203 menerima penawaran masuk Rp4,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,00000 persen dan jatuh tempo 3 Desember 2026.

    Sedangkan, seri FR0108 menerima penawaran masuk senilai Rp16,14 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,23928 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

    Serapan selanjutnya yaitu seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan senilai Rp1,25 triliun dengan penawaran masuk tertinggi sebesar Rp17,41 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,71000 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

    Terakhir, pemerintah menyerap dana senilai Rp1 triliun dari seri SPN12260305 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp1,35 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,70000 persen dengan jatuh tempo 5 Maret 2026.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Zulhas: Stok beras dan jagung aman, tak perlu impor sebutir pun

    Menko Zulhas: Stok beras dan jagung aman, tak perlu impor sebutir pun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan stok beras dan jagung nasional berada pada kondisi aman, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor sebutir pun sepanjang tahun ini.

    Zulhas mengatakan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang konsisten memperkuat sektor pangan menjadi kunci utama keberhasilan menjaga produksi tetap stabil, sehingga kebutuhan nasional dapat dipenuhi tanpa ketergantungan impor.

    “Dukungan Presiden yang luar biasa, kita saudara-saudara tahun ini tidak impor beras lagi, walaupun satu butir,” kata Zulhas dalam jumpa pers usai kegiatan bertajuk “Penanaman Jagung Menuju Swasembada Pangan” di Lampung Selatan, Lampung, Selasa.

    Zulhas menuturkan stok beras di gudang Bulog mencapai sekitar 4 juta ton, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bukti kuatnya ketahanan pangan Indonesia.

    Ia juga mengapresiasi kontribusi Polri dalam percepatan perluasan tanam jagung yang terbukti mendorong peningkatan produksi secara nyata dan memperkuat kesiapan nasional menuju swasembada berkelanjutan.

    Selain itu, dukungan TNI dalam pembukaan sawah baru, penguatan distribusi pangan, serta pendampingan petani dinilai berperan besar menjaga rantai pasok tetap stabil dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

    Zulhas menekankan hasil nyata tersebut mencerminkan kekuatan gotong royong Indonesia, sebab tanpa kolaborasi seluruh unsur bangsa tidak mungkin tercapai kondisi produksi yang kuat dan surplus seperti saat ini.

    “Apa buktinya? Tahun lalu kita impor beras 4,5 juta ton, tahun ini impornya nol. Beras kita di gudang Bulog ada 4 juta ton. Jadi, kita sekarang jagung dan beras tahun ini tidak impor lagi,” beber Zulhas.

    Ia juga menjelaskan nilai tukar petani (NTP) meningkat dari 116 menjadi 124 berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menegaskan kesejahteraan petani terus membaik seiring menguatnya fondasi ketahanan pangan nasional.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

    “Satu liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” kata Mentan.

    Mentan Amran sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk melakukan penyegelan terhadap beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh, Minggu (23/11/2025), lalu kembali dilakukan penyegelan terhadap 40 ton beras impor ilegal di Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (24/11/2025).

    Penyegelan beras impor tersebut karena tidak memiliki izin impor dari pemerintah pusat serta sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras demi mewujudkan kemandirian pangan nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nilai asuransi barang milik negara capai Rp91 triliun di 2025

    Nilai asuransi barang milik negara capai Rp91 triliun di 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan nilai barang milik negara (​​​​​BMN) yang diasuransikan sebesar Rp91 triliun pada 2025.

    Menurut dia, nilai tersebut terdiri atas asuransi melalui anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp61 triliun dan skema baru Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) senilai Rp30 triliun.

    “Saya ingin menantang industri asuransi untuk memikirkan bagaimana mempercepat asuransi atas barang milik negara ini,” kata Suahasil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah sebelumnya telah menjalankan program asuransi BMN sebagai strategi mentransfer risiko bencana atas BMN kepada industri asuransi sejak 2019.

    Namun, seiring dengan tantangan fiskal program, pemerintah meluncurkan asuransi BMN berbasis PFB.

    Skema ini bertujuan untuk menciptakan dana asuransi bersama untuk perlindungan aset publik, termasuk pemulihan atas risiko kerusakan BMN, sehingga pelayanan umum yang berkelanjutan dan berkesinambungan tetap dapat dilaksanakan.

    Dana PFB dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang bersumber dari APBN, APBD, hibah, investasi, dan penerimaan klaim asuransi.

    Pelaksanaan awal asuransi BMN berbasis PFB diterapkan pada tiga kementerian percontohan, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

    Ke depan, pemerintah pusat menargetkan agar pemerintah daerah juga dapat menjadi peserta asuransi dari PFB, sehingga barang milik daerah (BMD) ikut terlindungi.

    Jika terwujud, kata Wamenkeu, Indonesia akan memiliki sistem pengelolaan aset berbasis mitigasi risiko yang modern dan diakui secara internasional.

    Di sisi lain, Wamenkeu juga menekankan pentingnya kesiapan industri asuransi nasional dalam menyediakan produk, layanan, dan tata kelola yang sehat.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki peran penting untuk memahami perkembangan program asuransi BMN tersebut.

    “Tahun 2026, saya akan meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memantau seluruh kementerian dan lembaga sebagai pengguna barang harus diasuransikan barang milik negaranya,” tutur Wamenkeu.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi tanam jagung program Polri capai 883 ribu ha

    Realisasi tanam jagung program Polri capai 883 ribu ha

    Lampung Selatan, Lampung (ANTARA) – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mencatat realisasi tanam jagung program Polri mencapai 883 ribu hektare sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi nasional dan mendukung target swasembada pangan pada 2025.

    Dedi mengatakan Polri mendapat target total luas tanam jagung mencapai 1,3 juta hektare hingga akhir kuartal keempat 2025.

    “Alhamdulillah Polri sudah menanam di lahan 883 ribu hektare,” kata Wakapolri dalam jumpa pers usai kegiatan bertajuk “Penanaman Jagung Menuju Swasembada Pangan” di Lampung Selatan, Lampung, Selasa.

    Dia menuturkan pihaknya menargetkan adanya penambahan luas tanam hingga mencapai 1 juta hektare pada Desember 2025, sehingga memperkuat fondasi peningkatan produksi jagung nasional serta dapat mencapai target awal yakni 1,3 juta hektare.

    “Insya Allah sampai dengan bulan Desember ini kita (kami menargetkan) bisa mencapai 1 juta hektare untuk tanam jagung,” ujarnya.

    Polri sebagai lembaga negara yang mendapat mandat dalam produksi jagung dari Presiden Prabowo Subianto, terus berupaya agar bisa mencapai target itu sehingga mendukung swasembada pangan secara keseluruhan.

    Oleh karena itu, Wakapolri bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Forkopimda setempat melakukan penanaman bibit jagung serentak di daerah itu yang dipusatkan di Desa Ruguk dan Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan.

    Ia menjelaskan kegiatan tanam serentak jagung kembali digelar di Lampung pada kuartal keempat, sebagai upaya memperluas kontribusi Polri dalam penguatan sektor tanaman pangan strategis nasional.

    Dia menyebutkan capaian hasil panen jagung hingga kuartal keempat diperkirakan mencapai 2,8 juta ton berdasarkan data Satgas Ketahanan Pangan Polri yang memantau produksi dari berbagai wilayah secara terkoordinasi.

    Target produksi nasional untuk Polri dalam program itu mencapai 4 juta ton jagung pada 2025, sejalan dengan koordinasi intensif bersama Kementerian Pertanian dan jajaran terkait lainnya.

    Polri optimistis dapat mencapai target 4 juta ton dengan dukungan percepatan tanam yang diselesaikan pada Desember, termasuk perluasan lahan tanam hingga mendekati 1 juta hektare akhir tahun.

    Di Lampung, total luas tanam jagung secara umum telah mencapai sekitar 2.800 hektare, dengan realisasi kegiatan Selasa ini menambah 89 hektare sebagai bagian dari perluasan tanam tahap terakhir.

    Wakapolri menambahkan serapan jagung oleh Bulog juga menunjukkan perkembangan positif, karena Lampung menjadi salah satu provinsi dengan capaian tertinggi mendekati 90 persen atau sekitar 23 ribu ton dari target nasional.

    Lampung diproyeksikan mampu memenuhi target tanam dan panen karena konsistensi produktivitas daerah yang terus meningkat, sehingga memperkuat kontribusi provinsi terhadap produksi jagung nasional.

    “Bapak Kapolri (Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo) berkomitmen dengan Bapak Menko Pangan (Zulkifli Hasan) dengan pihak terkait lainnya, dengan seluruh kelompok tani bisa mewujudkan swasembada pangan, jagung khususnya,” kata Wakapolri.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ini semuanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani jagung,” tambah Wakapolri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kunjungan Wisatawan ke NTB tembus 1,8 juta, Gili Asahan jadi magnet pelancong

    Kunjungan Wisatawan ke NTB tembus 1,8 juta, Gili Asahan jadi magnet pelancong

    Senin, 24 November 2025 19:03 WIB

    Foto udara panorama Pulau wisata Gili Asahan di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, NTB, Senin (24/11/2025). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi NTB dari Januari hingga September 2025 mencapai 1.802.785 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara (asing) sebanyak 806.798 orang dan wisatawan dalam negeri 995.988 orang. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/tom.

    Wisatawan asing berjalan di pinggir pantai Gili Asahan, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, NTB, Senin (24/11/2025). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi NTB dari Januari hingga September 2025 mencapai 1.802.785 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara (asing) sebanyak 806.798 orang dan wisatawan dalam negeri 995.988 orang. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Selasa, 25 November 2025 15:40 WIB

    Petani memanen padi di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Petani membawa benih padi untuk ditanam di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PTPN IV dukung peningkatan kompetensi calon PMI lewat pelatihan sawit

    PTPN IV dukung peningkatan kompetensi calon PMI lewat pelatihan sawit

    Pelatihan yang digelar diikuti ratusan peserta (calon PMI) yang dipersiapkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

    Jakarta (ANTARA) – Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV menyiapkan Kebun Rejosari sebagai pusat pelatihan sawit untuk memperkuat kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga memiliki keterampilan dan siap bersaing dalam industri perkebunan modern.

    “Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV mendapat kepercayaan sebagai mitra pelatihan lapangan bagi calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI sektor perkebunan,” kata Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K Santosa dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan pihaknya mendapat kepercayaan tersebut setelah Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung menetapkan Kebun Rejosari, Regional VII, sebagai lokasi praktik lapangan untuk pelatihan budi daya sawit modern.

    “Pelatihan yang digelar diikuti ratusan peserta (calon PMI) yang dipersiapkan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia,” ujar Jatmiko.

    Dia menuturkan materi pelatihan mencakup tahapan budi daya dari hulu hingga hilir, mulai dari perbenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan, hingga teknik panen dan pengelolaan hasil panen.

    “Seluruh sesi dilakukan dalam bentuk praktik langsung agar peserta mengenal proses kerja sebenarnya di perkebunan sawit,” katanya lagi.

    Ia menyatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung penyiapan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

    “Sektor perkebunan kelapa sawit terus membutuhkan tenaga kerja terampil. Melalui kerja sama ini, peserta memperoleh gambaran langsung mengenai standar kerja dan proses operasional di kebun sawit skala besar,” katanya pula.

    Dia menambahkan penyediaan area kebun sebagai tempat praktik lapangan bertujuan memberi pengalaman nyata bagi peserta sebelum memasuki dunia kerja internasional.

    “Kami berharap pengetahuan dasar yang diperoleh di kebun PTPN IV dapat membantu peserta beradaptasi lebih cepat saat bertugas di negara tujuan,” ujarnya lagi.

    Pelatihan disusun untuk memperkenalkan sistem kerja perkebunan yang mengedepankan keselamatan, efisiensi, dan ketelitian. Para peserta diperkenalkan alur operasional, struktur kerja kebun, serta risiko-risiko yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan.

    Widyaiswara Bapeltan Lampung Suhadi Saptoyo menambahkan bahwa praktik lapangan memberi nilai tambah bagi peserta, terutama karena sektor perkebunan di luar negeri sangat menekankan keterampilan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

    “Ilmu praktik menjadi bekal penting bagi calon PMI. Peserta bisa melihat langsung bagaimana pekerjaan dijalankan di lapangan, termasuk standar keselamatan dan cara kerja yang sesuai prosedur,” ujarnya.

    BP3MI dan Bapeltan menilai pelatihan itu relevan dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja perkebunan di Malaysia dan negara lain yang mengandalkan tenaga kerja asing di sektor kelapa sawit.

    Dia berharap pelatihan itu dapat membantu calon PMI beradaptasi dengan tuntutan industri sawit global. Dengan pendekatan berbasis praktik, peserta memperoleh pengalaman awal mengenai kondisi kerja di perkebunan skala besar sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum berangkat ke negara tujuan.

    “Kolaborasi PTPN IV, BP3MI, dan Bapeltan ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memastikan penyiapan SDM yang kompeten dan siap bersaing di sektor perkebunan internasional,” katanya pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR ingatkan Bali soal LP2B di bawah lahan baku sawah

    Menteri ATR ingatkan Bali soal LP2B di bawah lahan baku sawah

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali soal lahan pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang masih di bawah total lahan baku sawah (LBS).

    Menteri Nusron, di sela acara di Denpasar, Bali, Selasa, mengatakan dirinya akan menyampaikan langsung soal tersebut ke Gubernur Bali Wayan Koster dalam pertemuan pada Rabu (26/11/2025).

    “Besok (Rabu) saya mau ketemu dengan Pak Gubernur Bali dan bupati se-Bali, akan saya tekankan ini,” ucapnya.

    Menteri ATR/BPN menjelaskan saat ini sudah tidak boleh ada lagi alih fungsi lahan atau dilakukan moratorium pada alih fungsi lahan pertanian aktif terutama yang termasuk LP2B.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, target LP2B atau sawah-sawah yang selamanya mutlak menjadi sawah harus setidaknya 87 persen dari total lahan baku sawah.

    Sementara itu, kondisi di Bali, lahan pangan dan pertanian berkelanjutan atau sawah mutlak hanya di angka 62 persen dari total lahan baku sawah.

    Jika dilihat berdasarkan data BPS Bali, pada 2024, luas lahan baku sawah di Bali sebesar 64.474 hektare, sehingga LP2B seluas 39.973 hektare.

    Menteri ATR/BPN mengatakan dalam pertemuannya dengan Gubernur Bali, ia akan meminta lahan sawah yang sudah diubah RTRW-nya menjadi aktivitas selain pertanian agar dikembalikan menjadi sawah.

    “Yang lahan sawah sudah diubah menjadi tidak sawah harus dikembalikan menjadi sawah, wajib,” ucapnya.

    Selain pertemuan untuk membahas pertanahan dan tata ruang itu, pertemuan Menteri Nusron dengan Pemprov Bali besok dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali, serta penyerahan sertifikat hak atas tanah.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.