Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • PIHPS: Harga cabai rawit Rp79.400/kg, telur ayam Rp32.850/kg

    PIHPS: Harga cabai rawit Rp79.400/kg, telur ayam Rp32.850/kg

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas cabai rawit merah mencapai Rp79.400 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp32.850 per kg.

    Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Rabu pukul 07.50 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah Rp52.850 per kg, lalu bawang putih di harga Rp40.000 per kg.

    Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.400 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.350 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp15.900 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.750 per kg.

    Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.100 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.600 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp57.300 per kg, cabai merah keriting Rp63.550 per kg, dan cabai rawit hijau Rp61.000 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras di harga Rp41.700 per kg, daging sapi kualitas I Rp141.350 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp133.150 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.500 per kg, gula pasir lokal Rp18.200 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.850 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.450 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.500 per liter.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tanda tangani aturan kenaikan upah minimum

    Presiden Prabowo tanda tangani aturan kenaikan upah minimum

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum, dengan formula kenaikan upah yang baru adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5-0,9 poin.

    “Alhamdulillah, PP pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025),” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023.

    Pada Pasal 26 ayat (6) PP 51/2023, rentang Alfa ditetapkan 0,1-0,3 poin.

    Dengan demikian, aturan terbaru meningkatkan rentang Alfa menjadi 0,5-0,9 poin.

    “Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP pengupahan ini menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata dia.

    Yassierli pun meminta kepada gubernur untuk menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya 24 Desember 2025.

    Dalam PP terbaru, kata dia, juga diatur kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

    Gubernur juga diwajibkan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

    “Kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023,” ucapnya.

    Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

    MK memberi waktu maksimal dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk merampungkan UU Ketenagakerjaan yang baru. MK juga mengingatkan agar pembuatan UU tersebut harus melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja maupun buruh.

    “Proses penyusunan PP pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Yassierli.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, Mentan raih rekor Muri hingga proyeksi ekonomi pada 2026

    Kemarin, Mentan raih rekor Muri hingga proyeksi ekonomi pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (16/12/2025), mulai dari Menteri Pertanian mendapatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2026.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Rabu ini.

    Mentan Amran sabet Rekor MURI berkat libatkan 416 ribu petani milenial

    Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) setelah melibatkan 416 ribu petani milenial dalam berbagai program pertanian nasional.

    Amran mengatakan penghargaan MURI tersebut diberikan atas capaian jumlah petani muda terbanyak yang terjun langsung ke sektor pertanian melalui inisiatif Kementerian Pertanian yang dinilai tertinggi dalam sejarah, bahkan pada skala global.

    Baca selengkapnya di sini.

    Zulhas: Indonesia stop impor, harga beras dunia turun

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, kebijakan Indonesia untuk menghentikan impor beras telah mempengaruhi harga beras global.

    Menurutnya, Indonesia pernah menduduki posisi sebagai importir beras terbesar di dunia. Namun dalam waktu singkat, Indonesia berhasil meningkatkan produksi nasional sehingga tidak perlu lagi melakukan impor.

    Baca selengkapnya di sini.

    OJK bakal tertibkan praktik penagihan utang usai pengeroyokan Kalibata

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan menertibkan praktik penagihan utang, khususnya dengan menekankan tanggung jawab ke kreditur atau pihak pemberi pinjaman yang menugaskan penagih.

    Pernyataan ini menyusul kasus pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam (11/12) yang menewaskan dua penagih utang.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kemenkeu longgarkan syarat TKD untuk Pemda terdampak banjir Sumatra

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kelonggaran syarat penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.

    Kebijakan itu diberikan kepada 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pefindo proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen yoy pada 2026

    PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun mendatang mencapai 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan rentang kisaran antara 4,9 persen hingga 5,3 persen yoy.

    Kepala Divisi Riset Ekonomi/Chief Economist Pefindo Suhindarto menyatakan, proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian domestik diprediksi akan tetap solid meskipun bayang-bayang perlambatan ekonomi global masih berlanjut.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Restitusi Pajak dan ilusi krisis APBN 2025

    Restitusi Pajak dan ilusi krisis APBN 2025

    APBN bukan instrumen yang rapuh jika dikelola dengan disiplin tapi justru menjadi jangkar stabilitas ketika kebijakan dijalankan dengan kepala dingin dan keberanian untuk melakukan pembenahan struktural.

    Jakarta (ANTARA) – Narasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut berada di tepi jurang, muncul hampir setiap kali penerimaan pajak menghadapi tekanan.

    Dalam konteks 2025, kekhawatiran publik atas pelebaran shortfall pajak memang tidak bisa diabaikan, tetapi cara membaca data fiskal menjadi penentu apakah diskursus ini mencerahkan atau justru menyesatkan.

    APBN bukan sekadar kumpulan angka statis, melainkan sistem kebijakan yang hidup, dipengaruhi oleh keputusan administratif, dinamika ekonomi, dan manajemen kas negara.

    Karena itu, kredibilitas APBN tidak semestinya diukur dari satu indikator tunggal, melainkan dari kemampuan negara merespons tekanan secara disiplin, transparan, dan tidak kontraproduktif terhadap perekonomian.

    Salah satu kekeliruan yang kerap terjadi dalam membaca kinerja penerimaan pajak adalah menyamakan penurunan pajak neto dengan melemahnya basis pajak.

    Padahal, terdapat faktor penting yang sering luput dari perdebatan publik, yakni restitusi pajak. Restitusi merupakan hak wajib pajak ketika terjadi kelebihan pembayaran dan dalam perspektif dunia usaha, restitusi berfungsi sebagai penopang arus kas.

    Namun, dari sudut pandang kas negara, lonjakan restitusi membuat penerimaan pajak neto terlihat lebih rendah pada tahun berjalan, meskipun secara struktural tidak selalu mencerminkan pelemahan ekonomi atau penurunan kepatuhan.

    Data yang dicatat hingga Oktober 2025 menunjukkan restitusi pajak mencapai Rp340,52 triliun, meningkat 36,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Angka ini secara kasat mata memang besar, tetapi analisis yang lebih jujur perlu memasukkan faktor timing.

    Sebagian lonjakan restitusi dipengaruhi oleh backlog pembayaran yang sempat tertunda dan terakumulasi pada periode sebelumnya, sehingga pembayarannya menumpuk pada 2025.

    Tanpa penjelasan ini, publik mudah menarik kesimpulan berlebihan bahwa penerimaan pajak sedang runtuh, padahal sebagian tekanan bersifat administratif dan temporer.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panen raya Krayan, Kaltara optimalkan sawah perbatasan negara

    Panen raya Krayan, Kaltara optimalkan sawah perbatasan negara

    ANTARA – Upaya optimalisasi lahan sawah di kawasan perbatasan terus dilakukan Pemprov Kalimantan Utara. Panen raya di Krayan menjadi bukti penguatan sektor pertanian berbasis organik. Produksi beras premium diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah menyiapkan dukungan berkelanjutan mulai 2026.
    (Cica Andriyani/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhub tegaskan normalisasi truk lebih dimensi demi zero ODOL

    Menhub tegaskan normalisasi truk lebih dimensi demi zero ODOL

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan normalisasi dimensi truk sebagai langkah strategis mencapai kendaraan zero over dimension over loading (ODOL) guna memastikan keselamatan jalan, efisiensi logistik, dan kepatuhan regulasi demi keselamatan pengguna jalan.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan sebagai komitmen untuk menegakkan penanganan kendaraan ODOL, salah satu upaya yang dilakukan yakni akan menormalisasi kurang lebih 300 angkutan barang (truk) lebih dimensi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

    “Normalisasi angkutan barang merupakan wujud nyata penguatan angkutan barang yang berkeselamatan, tertib, dan berkelanjutan,” kata Menhub pada kegiatan ‘Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025’ di Surabaya, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

    Melalui kegiatan itu, Kemenhub melakukan normalisasi secara simbolis terhadap 26 kendaraan yang merupakan perwakilan dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT).

    Normalisasi kendaraan berlebih adalah proses atau tindakan untuk mengembalikan dimensi fisik dan/atau kapasitas muatan kendaraan angkutan barang agar sesuai dengan standar produksi pabrik dan regulasi yang berlaku.

    Selanjutnya, seluruh kendaraan angkutan barang di kawasan Jawa Timur akan didorong untuk memenuhi ketentuan dimensi dan muatan sebagaimana yang telah distandardisasi. Dalam program ini juga dilakukan sosialisasi dan penegasan terkait ODOL.

    “Langkah ini menjadi bagian dari agenda nasional menuju Indonesia zero ODOL 2027,” ujar Menhub.

    Menhub menambahkan permasalahan ODOL bukan sekadar isu teknis kendaraan. ODOL adalah persoalan keselamatan publik, efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, dan daya saing nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin Indonesia dan Belarus bahas peluang kerja sama industri pupuk

    Kadin Indonesia dan Belarus bahas peluang kerja sama industri pupuk

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie melakukan pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri Belarus Viktor Karankevich di Jakarta, Selasa, guna membahas berbagai peluang kerja sama ekonomi, termasuk pengembangan industri pupuk.

    Usai pertemuan tersebut, Anindya menjelaskan Belarus merupakan salah satu pemasok utama potash, bahan baku utama dalam produksi pupuk, bagi Indonesia.

    “Kami membahas bagaimana kita bisa membangun industri pupuk karena Belarus merupakan salah satu pemasok potash yang besar ke Indonesia,” kata Anindya.

    Selain pupuk, Anindya mengungkapkan pertemuan tersebut juga menyinggung peluang kerja sama peningkatan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern.

    Kemudian, pembahasan juga mencakup mekanisasi dan pengembangan mesin serta peralatan pertanian; serta peluang industrialisasi alat berat, termasuk bus dan traktor berkapasitas besar hingga 450 ton.

    “Terakhir kami juga bicara mengenai bagaimana kita dapat memanfaatkan pasar halal di Indonesia,” ucap dia.

    Anindya menyebutkan penguatan kerja sama antara Indonesia dan Belarus menjadi penting karena dapat membuka akses lebih luas ke kawasan Eurasia lainnya, seperti Rusia, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ke Kepala Daerah Papua: Jangan ke luar negeri pakai dana Otsus

    Prabowo ke Kepala Daerah Papua: Jangan ke luar negeri pakai dana Otsus

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto, Selasa (16/12), di Istana Negara, Jakarta, meminta seluruh kepala daerah menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan optimal, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kepala Negara berkomitmen mengembalikan nominal dana Otsus Papua jika bisa dikelola dengan baik. (Cahya Sari/Suci Nurhaliza/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan Sudaryono: HKTI siap kawal dan sukseskan sektor pertanian

    Wamentan Sudaryono: HKTI siap kawal dan sukseskan sektor pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono menegaskan komitmen pihaknya untuk terlibat aktif dalam mengawal dan memastikan keberhasilan program sektor pertanian nasional.

    “Sendirian kita lemah, tetapi jika kita bersama, kita akan menjadi semakin kuat. HKTI siap berperan aktif mendukung program prioritas pertanian nasional, termasuk swasembada pangan dan penguatan kedaulatan pangan nasional,” kata Wamentan Sudaryono saat membuka Dialog HKTI bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berlangsung terbatas di Jakarta, Selasa.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyatakan seluruh insan HKTI siap menjadi garda terdepan bersama para petani di Indonesia untuk mewujudkan swasembada menuju kedaulatan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Menurutnya, menyampaikan keberhasilan pembangunan pertanian nasional tak dapat dilakukan oleh Kementan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, penyuluh pertanian, hingga petani sebagai pemangku kepentingan utama yang tergabung dalam berbagai asosiasi.

    Dia menuturkan Presiden Prabowo telah menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas utama nasional.

    Penetapan tersebut mencerminkan pandangan strategis bahwa pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut martabat bangsa dan kedaulatan negara.

    “Pertanian dan pangan menjadi prioritas Presiden. Ini bukan hanya kebijakan teknis, tetapi ideologi yang menempatkan pangan sebagai fondasi penting bagi bangsa,” ujar Sudaryono.

    Dalam dialog yang dihadiri 592 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk pengurus pusat dan daerah HKTI, pemuda tani, wanita tani, pengusaha tani, serta berbagai organisasi tani, Sudaryono menekankan HKTI memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk terlibat aktif dalam agenda prioritas tersebut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sektor pengiriman ekspres China tumbuh dua digit 11 bulan pertama 2025

    Sektor pengiriman ekspres China tumbuh dua digit 11 bulan pertama 2025

    Beijing (ANTARA) – Sektor pengiriman ekspres China menangani 180,74 miliar paket dalam 11 bulan pertama 2025, yang menunjukkan peningkatan 14,9 persen secara tahunan (year on year/yoy), berdasarkan data resmi, Selasa.

    Dilaporkan Xinhua, Biro Pos Negara (State Post Bureau) China menyatakan industri pos China secara keseluruhan, yang mencakup layanan pengiriman ekspres, mencatatkan total 196,75 miliar paket dalam periode tersebut, menandai kenaikan 12,9 persen dari periode yang sama pada 2024.

    Dari Januari hingga November, pendapatan bisnis industri pos secara total melampaui 1,63 triliun yuan (1 yuan = Rp2.369), naik 6,7 persen (yoy).

    Secara spesifik, pendapatan dari layanan pengiriman ekspres mencapai sekitar 1,36 triliun yuan, naik 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pengiriman ekspres dalam kota mencapai 14,47 miliar paket, naik 2,2 persen (yoy), sementara pengiriman lintas daerah melonjak 16,3 persen menjadi 162,44 miliar paket.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Michael Teguh Adiputra Siahaan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.