Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Setoran cukai di Bali tembus Rp432,90 miliar didorong pariwisata

    Setoran cukai di Bali tembus Rp432,90 miliar didorong pariwisata

    Denpasar (ANTARA) –

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali dan Nusa Tenggara mencatat setoran cukai di Pulau Dewata tembus Rp432,90 miliar selama Januari-Mei 2025 karena didorong pertumbuhan positif sektor pariwisata.

    “Peningkatan penerimaan itu didorong peningkatan produksi minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA),” kata Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Bali dan Nusa Tenggara Hari Murdiyanto di Denpasar, Selasa.

    Capaian cukai tersebut meningkat hampir 10 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu. Realisasi itu juga baru tercapai hampir 32 persen dari target Rp1,35 triliun.

    Ada pun pendapatan dari cukai tersebut paling besar dikontribusikan oleh penerimaan cukai MMEA sebesar Rp424,58 miliar atau naik 10,34 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp384 miliar.

    Sisanya, adalah cukai hasil tembakau mencapai Rp6,5 miliar atau turun dari realisasi tahun lalu mencapai Rp8,35 miliar dan cukai lainnya mencapai Rp1,81 miliar.

    Bea Cukai mencatat produksi MMEA meningkat 6,52 persen per Mei 2025, dengan komposisi paling besar alkohol golongan C sebesar 52 persen, sisanya golongan A sebanyak 19,87 persen dan golongan B sebanyak 28 persen.

    Sementara itu, kinerja bea masuk di Bali mencapai Rp54,26 miliar atau terkontraksi dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp65,74 miliar.

    Kontraksi itu salah satunya disebabkan jumlah nilai impor yang turun akibat penghentian impor beras untuk mendukung swasembada pangan.

    Apabila gabung setoran bea dan cukai itu mencapai Rp487,16 miliar atau sudah terealisasi hampir 33 persen dari target sebesar Rp1,47 triliun.

    Realisasi bea dan cukai itu juga tumbuh 5,89 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya mencapai Rp460 miliar.

    Secara umum, penerimaan perpajakan di Bali hingga Mei 2025 mencapai Rp6,75 triliun, sebesar Rp6,27 triliun di antaranya adalah penerimaan pajak dan sisanya adalah kepabeanan dan cukai sebesar Rp487,16 miliar.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah kucurkan Rp18,8 triliun untuk rumah subsidi per semester I

    Pemerintah kucurkan Rp18,8 triliun untuk rumah subsidi per semester I

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp18,8 triliun hingga semester I 2025.

    Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan 115.930 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 ditargetkan untuk 220 ribu unit rumah, di mana kita menginjeksi Rp18,8 triliun untuk FLPP melalui BP Tapera, kemudian Rp4,8 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, alokasi awal anggaran untuk pembiayaan perumahan dalam APBN 2025 mencapai total Rp29,1 triliun. Namun, seiring arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan cakupan program, target FLPP tahun 2025 dinaikkan menjadi 350 ribu unit rumah.

    Penyesuaian target ini mendorong kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp47,4 triliun, yang terdiri atas Rp35,2 triliun untuk FLPP, Rp6,7 triliun untuk PT SMF, dan Rp5,5 triliun untuk subsidi uang muka.

    “Kami juga akan terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perumahan untuk mendukung pembangunan rumah swadaya, dengan target mencapai dua juta rumah. Alokasi tambahan akan disiapkan untuk pelaksanaan di semester kedua,” ujar Sri Mulyani.

    Selain FLPP, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri. Pada 2025, alokasi awal BSPS tercatat sebesar Rp1,45 triliun untuk 65.392 unit rumah.

    Adapun FLPP menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bendahara Negara tersebut, Presiden telah meminta seluruh jajaran kementerian untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk FLPP.

    “Akselerasi ditingkatkan, baik dari sisi skala maupun kecepatan, agar setiap program memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM membidik tambahan lifting 15 ribu bph dari pelegalan sumur rakyat

    ESDM membidik tambahan lifting 15 ribu bph dari pelegalan sumur rakyat

    Kami mengharapkan tambahan liftingnya itu adalah sekitar 10 ribu-15 ribu barel per hari.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan pihaknya membidik tambahan lifting minyak sebesar 10 ribu-15 ribu barel per hari (bph) dari sumur rakyat yang dilegalkan oleh pemerintah.

    Pelegalan tersebut menyusul terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    “Kami mengharapkan tambahan liftingnya itu adalah sekitar 10 ribu-15 ribu barel per hari,” ujar Yuliot dalam Konferensi Pers Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

    Saat ini, Kementerian ESDM sedang melakukan inventarisasi sumur rakyat bersama tim gabungan yang terdiri atas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, SKK Migas, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, termasuk aparat penegak hukum.

    Inventarisasi tersebut meliputi proses perizinan, memetakan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berlokasi di dekat sumur rakyat, dan apakah sumur rakyat tersebut layak direkomendasikan untuk dilegalkan.

    Yuliot memperkirakan inventarisasi akan berlangsung selama satu bulan, sehingga pada Agustus nanti, pemerintah sudah bisa menghitung lifting dari sumur rakyat menjadi bagian dari lifting nasional.

    “Jadi, dengan proses yang ada, kami harapkan mungkin lifting 15 ribu bph, tapi target optimistis dari Kementerian ESDM itu adalah sekitar 10 ribu–15 ribu barel per hari,” kata Yuliot.

    Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kata Yuliot, bertujuan untuk meningkatkan produksi migas; mengurangi dampak lingkungan, gangguan keamanan dan sosial, serta melindungi investasi; perbaikan tata kelola migas; serta implementasi teknologi terbaru di bidang migas.

    Permen tersebut ditetapkan pada 3 Juni 2025 dan diundangkan pada 10 Juni 2025.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin: Indonesia optimalkan peluang industri halal sektor mamin

    Kemenperin: Indonesia optimalkan peluang industri halal sektor mamin

    Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas sebesar 4,31 persen dan PDB nasional sebesar 4,87 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, Indonesia berpotensi besar dalam mengoptimalkan peluang industri halal pada sektor makanan dan minuman (mamin), termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

    Menurut Wamenperin, selama ini industri mamin merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

    “Industri makanan dan minuman Indonesia berperan penting sebagai tulang punggung sektor pengolahan non-migas. Agar sektor ini bisa bersaing di pasar global, kami aktif mendorong penguatan kerja sama internasional, termasuk dalam pengembangan produk halal,” ujar Faisol di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, kinerja industri mamin di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.

    Pasca-pandemi COVID-19, PDB industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 6,04 persen pada triwulan I tahun 2025.

    “Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas sebesar 4,31 persen dan PDB nasional sebesar 4,87 persen,” katanya.

    Performa baik industri mamin juga tercermin dari kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non-migas sebesar 41,15 persen pada triwulan I-2025. Selain itu, sektor ini mencatatkan nilai ekspor hingga 11,78 miliar dolar AS, termasuk minyak kelapa sawit.

    “Capaian ini memberikan andil sebesar 22,42 persen dari total nilai ekspor industri pengolahan non-migas pada triwulan I-2025,” ujarnya.

    Di sisi investasi, industri mamin merealisasikan modalnya sebesar Rp22,64 triliun pada awal tahun 2025, yang terdiri dari PMA sebesar Rp9,03 triliun dan PMDN sebesar Rp13,60 triliun.

    “Ini menandakan bahwa para pelaku industri mamin di Indonesia masih memiliki optimisme atau kepercayaan diri yang tinggi dalam menjalankan bisnis karena didukung kebijakan dan iklim usaha yang kondusif,” kata Faisol.

    Wamenperin menambahkan, pihaknya fokus dalam upaya pengembangan industri halal yang sejalan dengan inisiatif program Making Indonesia 4.0, di mana sektor industri mamin sebagai salah satu sektor dari tujuh pilar utama.

    “Kami meyakini bahwa industri halal, khususnya di sektor makanan dan minuman, memiliki kekuatan untuk mendominasi pasar internasional,” katanya.

    “Hal ini tentunya akan turut menopang pertumbuhan ekonomi dan program transformasi industri nasional,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.memaparkan target inflasi, nilai tukar (kurs) rupiah, dan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2026.

    Pertama, dia menerangkan bahwa asumsi inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,5-3,5 persen mendapatkan masukan dari fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai perlu direvisi jadi 2-4 persen.

    Fraksi Gerindra berpendapat perlu memperkuat ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat, adapun fraksi PKB menganggap target pemerintah terlalu moderat.

    “Di dalam menentukan target 1,5 hingga 3,5 pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” katanya.

    Menkeu menerangkan bahwa rentang target tersebut mempertimbangkan agar ekspektasi harga tetap terjangkau dan menjadi asas stabilitas di tengah volatilitas global, melindungi daya beli masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah karena inflasi tinggi akan menggerus daya beli rakyat, serta mendukung iklim investasi dan konsumsi domestik.

    Pemerintah disebut tetap antisipatif agar masih terjadi ruang fleksibilitas. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat-Daerah dianggap telah berjalan sangat baik dan bakal terus ditingkatkan.

    “Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,” ujar dia.

    Terkait nilai tukar, pemerintah menargetkan rentang Rp16.500-Rp16.900 per dolar Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk langkah antisipatif dan fleksibilitas di dalam menghadapi gejolak global.

    Fraksi Gerindra dinyatakan mengusulkan kurs pada level Rp16.200-Rp16.500 per dolar AS sebagai bentuk kehati-hatian terhadap berbagai risiko global dan kecenderungan suku bunga tinggi di Negeri Paman Sam. Adapun Fraksi PKB mempersempit rentang pada Rp16.300-Rp16.700 per dolar AS.

    “Bersama Bank Indonesia, pemerintah memperkuat koordinasi di dalam menjaga stabilitas nilai tukar,” ungkap Sri Mulyani.

    Mengenai Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun, akan tetap dijaga terkendali dengan imbal hasil pada rentang 6,6-7,2 persen.

    Fraksi yang memberikan tanggapan hanya Golkar dengan target yield SBN diupayakan di bawah level 6,6 persen.

    Di tengah ketidakpastian global, lanjut Menkeu, SBN adalah instrumen yang masih tetap diminati investor. Investor global melakukan pembelian bersih sebesar Rp40,8 triliun year to date.

    Per 26 Juni, imbal hasil SBN 10 tahun telah turun dari 7,02 persen menjadi 6,62 persen.

    “Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas moneter dalam menjaga yield SBN yang kompetitif,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PMI Manufaktur RI turun, Wamenperin: Ada banyak faktor

    PMI Manufaktur RI turun, Wamenperin: Ada banyak faktor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai banyak faktor yang memengaruhi turunnya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2025.

    Dalam laporan yang dirilis oleh S&P Global, Selasa, tercatat PMI Manufaktur Indonesia sebesar 46,9 pada Juni 2025, turun dari 47,4 pada Mei 2025, dan berada di bawah ambang batas netral 50,0.

    “Ada beberapa yang menjadi catatan kita,” kata Wamenperin Faisol saat ditemui di Kantor Kemenperin Jakarta.

    Ia menilai, faktor pertama adalah ketidakpastian global yang disebabkan oleh konflik di beberapa negara.

    “Memang situasi globalnya juga berat. Setelah Iran, kemudian ada Qatar, itu menambah ketidakpastian stok bahan baku dan produksi. Jadi mungkin beberapa mempertimbangkan untuk memproduksi, kalau misalnya pasarnya juga sulit, itu pasti salah satu pertimbangan,” kata Faisol.

    Selain itu, Wamenperin mengatakan diperlukan adanya sinergi lebih baik antara para pemangku kepentingan, termasuk kerja sama lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam memitigasi kontraksi PMI Manufaktur Indonesia.

    “Koordinasi dan kerja sama antar K/L lebih intens. Kita melihat misalnya beberapa pabrik ditutup dengan alasan menyalahi aturan mengenai lingkungan, itu mengganggu kondusivitas,” kata Faisol.

    “Tapi mungkin karena perlu kerja sama, jadi kita bisa memahami betul apa yang terjadi. Mudah-mudahan bukan itu alasan PMI turun, pasti ada sesuatu yang kita sedang tunggu,” imbuhnya.

    Sementara itu, laporan S&P Global mencatat PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas yang berada di zona kontraksi, alih-alih ekspansi. Sejak April, skor PMI manufaktur Indonesia selalu di bawah 50.

    Penurunan pemesanan membuat produksi ikut berkurang dan langsung memengaruhi penurunan penyerapan tenaga kerja serta bahan baku.

    Saat ditanya mengenai perlu atau tidaknya intervensi pemerintah demi mendorong daya beli masyarakat, Wamenperin mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi.

    “Kalau situasinya seperti ini, mungkin akan ada intervensi. Kita tunggu saja kalau Menko (Bidang Perekonomian) mengundang untuk membahas lebih lanjut mengenai situasi seperti ini, kami akan sampaikan,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom minta pemerintah hati-hati soal kenaikan tarif ojol

    Ekonom minta pemerintah hati-hati soal kenaikan tarif ojol

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Piter Abdullah meminta pemerintah untuk mengedepankan kehati-hatian sebelum memutuskan kenaikan tarif ojek daring/online (ojol) sebesar 8-15 persen.

    Piter dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai kebijakan tersebut belum tentu memberikan keuntungan bagi pengemudi maupun industri, serta memiliki risiko penurunan minat pengguna terhadap layanan jasa berbasis aplikasi ini.

    “Kenaikan tarif harus jelas tujuannya. Untuk siapa kenaikan ini? Jika membebani penumpang, tapi tidak menjamin pendapatan pengemudi naik, maka itu bukan kebijakan yang bijak,” ujar Piter.

    Ia mengingatkan, baik kenaikan maupun penurunan tarif memiliki dampak yang perlu dikaji secara menyeluruh.

    Menurunkan tarif, lanjut Piter, bisa merugikan pengemudi, sementara menaikkan tarif bisa mengurangi jumlah penumpang, yang ujungnya juga menurunkan omzet pengemudi dan perusahaan aplikasi.

    Piter pun mendorong agar pemerintah lebih berhati-hati dan menyusun kebijakan berbasis kebutuhan serta kajian yang objektif, bukan sekadar menyesuaikan permintaan salah satu pihak.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan mengatakan kajian terkait kenaikan tarif ojol sebesar 8-15 persen sudah memasuki tahapan final.

    “Untuk tuntutan terkait dengan tarif, kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif, terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/6).

    Finalisasi kenaikan tarif tersebut, lanjut Aan, dibuat berdasarkan kajian mendalam dan terus-menerus. Nantinya, kenaikan tarif akan bervariasi, tergantung zona masing-masing pengguna.

    “Ini yang sudah kami buat, kami kaji, sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan. Ada bervariasi, kenaikan tersebut ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari tiga zona yang kita tetapkan,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah kucurkan Rp18,8 triliun untuk rumah subsidi per semester I

    Sri Mulyani tegaskan komitmen pemerintah tingkatkan penerimaan negara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA).

    “Hal ini dilakukan dengan terus melakukan reformasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, perluasan basis perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Dalam tanggapannya atas pandangan fraksi-fraksi di DPR terhadap RAPBN 2026, Menkeu menyebut reformasi perpajakan sebagai pilar utama untuk meningkatkan rasio pajak serta membangun sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil.

    Pemerintah juga mendorong modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui integrasi Coretax System, Customs Excise Information System and Automation (CEISA), serta Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).

    “Ketiga sistem ini akan saling terhubung untuk menciptakan pengawasan yang konsisten, dapat diandalkan, dan akurat. Juga untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan transparansi dan akurasi data untuk pemungutan penerimaan negara, baik pajak, kepabeanan, dan PNBP,” jelasnya.

    Bendahara Negara itu menambahkan, sistem perpajakan Indonesia juga harus adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan dinamika global. Oleh karena itu, Indonesia terus aktif dalam berbagai forum internasional guna merespons risiko penggerusan basis pajak akibat aktivitas lintas negara.

    Tak hanya dari sisi pajak, pemerintah juga mengintensifkan mobilisasi pendapatan melalui reformasi pengelolaan SDA dan barang milik negara (BMN).

    Upaya ini meliputi penataan ulang sistem perizinan, peningkatan transparansi pelaporan produksi, serta integrasi data lintas kementerian melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) yang ke depan akan diperluas ke komoditas mineral lainnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ricky Gozali-Dicky Kartikoyono jalani uji kelayakan Deputi Gubernur BI

    Ricky Gozali-Dicky Kartikoyono jalani uji kelayakan Deputi Gubernur BI

    Jakarta (ANTARA) – Dua Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2025-2030, yakni Ricky Perdana Gozali dan Dicky Kartikoyono, menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Ricky dan Dicky merupakan Calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. DPR RI akan memilih salah satu dari calon tersebut untuk menggantikan Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono yang akan segera habis masa jabatannya pada 2025.

    “Uji kelayakan akan kita laksanakan sesuai dengan peraturan,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat membuka fit and proper test Calon Deputi Gubernur BI di Jakarta, Selasa.

    Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dalam rangka fit and proper test ini memenuhi persyaratan kuorum yang dihadiri oleh 28 anggota, di mana semuanya berasal dari 8 fraksi.

    Uji kepatutan dan kelayakan digelar secara terbuka dan dimulai pada 15.00 WIB. Calon Deputi Gubernur BI menjalani uji kelayakan secara individu, di mana masing-masing calon diberikan waktu maksimal 30 menit untuk mempresentasikan makalahnya dan sesi tanya jawab bersama anggota Komisi XI DPR RI.

    Ricky Perdana Gozali mendapatkan kesempatan pertama untuk mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Berdaya Tahan, Bersama Tumbuh, dan Berkelanjutan; Penguatan Peran Kantor Perwakilan BI untuk Indonesia Maju”.

    Kemudian, sesi uji kelayakan dilanjutkan oleh presentasi makalah dari Dicky Kartikoyono yang berjudul “Meretas Gelombang Menuju Indonesia Maju dengan Transformasi Digital; Menuju Asta Cita Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.

    Sebagai informasi, Ricky Perdana Gozali saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta sejak Juni 2025. Sedangkan Dicky Kartikoyono kini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI sejak 2023.

    Ricky Perdana Gozali pernah memimpin sejumlah posisi strategis, terutama sebagai Kepala Perwakilan BI di berbagai daerah. Sebelum bertugas di Jakarta, ia mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (dilantik pada 2023).

    Ricky juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (dilantik pada 2022), Kepala Grup Departemen Internasional (dilantik pada 2020), Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo (dilantik pada 2018), serta Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Devisa.

    Sementara itu, Dicky Kartikoyono mengawali karier di bank sentral Indonesia sejak tahun 1995 dan menduduki sejumlah jabatan strategis mulai dari Kepala Grup Kebijakan Organisasi dan SDM-DSDM, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (dilantik pada 2017), Kepala Perwakilan BI London (dilantik pada 2020), serta Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (dilantik pada 2022).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Mandiri salurkan KUR Rp20,19 triliun hingga Mei 2025

    Bank Mandiri salurkan KUR Rp20,19 triliun hingga Mei 2025

    Ini adalah bagian dari strategi berkelanjutan untuk membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Mandiri telah merealisasikan penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp20,19 triliun kepada 173.000 pelaku usaha hingga akhir Mei 2025.

    Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, penyaluran KUR tersebut setara 52,45 persen dari target KUR Bank Mandiri pada 2025 senilai Rp38,5 triliun.

    Melalui program KUR, bank bersandi saham BMRI itu ingin memastikan pelaku UMKM memiliki modal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mereka.

    “Ini adalah bagian dari strategi berkelanjutan untuk membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri,” ujar Darmawan.

    Realisasi KUR per Mei tersebut didominasi oleh sektor produksi dengan porsi 60,71 persen atau sebesar Rp12,26 triliun.

    Dari jumlah itu, sebesar Rp6,17 triliun atau 30,56 persen disalurkan kepada sektor pertanian. Kemudian, sektor jasa produksi menyerap 21,23 persen senilai Rp4,28 triliun, sektor industri pengolahan 7,56 persen sebesar Rp1,52 triliun, dan sektor perikanan 1,31 persen atau Rp264 miliar.

    Dalam mempercepat penyaluran KUR, Bank Mandiri mengadopsi pendekatan berbasis ekosistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada penguatan sektor produksi unggulan di berbagai wilayah.

    Sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale juga menjadi bagian dari strategi closed-loop yang diterapkan untuk mengoptimalkan value chain, sehingga UMKM dapat berkembang lebih pesat dengan akses pasar yang lebih luas.

    Selain itu, Bank Mandiri juga turut mendukung UMKM melalui layanan digital Livin’ Merchant. Per 31 Mei 2025, user Livin’ Merchant untuk pelaku UMKM telah mencapai 2,7 juta merchant atau naik 35 persen secara tahunan (year-on-year.yoy).

    Bank Mandiri juga terus memperluas akses pembiayaan melalui program referral yang diikuti edukasi layanan dan transaksi keuangan, melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang terdapat di ekosistem bisnis pelaku UMKM.

    “Dengan dukungan yang berkelanjutan serta kolaborasi erat dengan pemerintah dan berbagai pihak serta inisiatif digitalisasi UMKM, kami memastikan bahwa KUR dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian,” tutur Darmawan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.