Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Ombudsman nilai Kementan di jalur tepat stabilkan harga ayam hidup

    Ombudsman nilai Kementan di jalur tepat stabilkan harga ayam hidup

    Kami melihat ada banyak perbaikan signifikan, meskipun masih ada ruang untuk terus ditingkatkan bersama,

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman menilai Kementerian Pertanian (Kementan) berada di jalur yang tepat dalam menjaga stabilitas harga ayam hidup melalui pengendalian pasokan, penataan tata niaga, serta dukungan kebijakan yang konsisten untuk kesejahteraan peternak.

    “Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas upaya yang telah dilakukan dalam memperbaiki tata niaga peternakan nasional,” kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya langkah-langkah yang diambil Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan sudah berada di jalur yang tepat dalam melindungi kepentingan peternak dan masyarakat luas.

    “Kami melihat ada banyak perbaikan signifikan, meskipun masih ada ruang untuk terus ditingkatkan bersama,” ujar Yeka.

    Dengan ketegasan Kementan dalam mengendalikan pasokan unggas, ucap Yeka, pihaknya optimistis perbaikan tata niaga serta pengendalian impor pakan dan grand parent stock (GPS) dapat terus disempurnakan ke depan untuk memperkuat sektor perunggasan nasional.

    “Kami mendorong pelaku industri dengan populasi lebih dari 60.000 ekor ayam per minggu untuk memiliki atau menguasai rumah potong (RPHU) sendiri, demi memperkuat rantai pasok dan menjaga keseimbangan pasar,” tegas Yeka.

    Dia juga menyoroti harga produk peternakan (bibit sapi) yang dijual melalui balai-balai Ditjen PKH yang dinilai masih sangat terjangkau.

    Kondisi itu memicu tingginya permintaan, sehingga Ombudsman mendorong evaluasi tarif demi meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pendapatan negara.

    “Kami mendukung agar balai terus meningkatkan pelayanan sambil tetap mengutamakan akses bagi peternak,” katanya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda (tengah), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika (ketiga kanan), dan pejabat lainnya dalam jumpa pers, di Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA/Harianto

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan sebagian besar rekomendasi Ombudsman telah dijalankan, meskipun ada beberapa yang masih dalam tahap penyempurnaan.

    “Kami terus memperbaiki layanan dan memastikan rekomendasi Ombudsman dapat diimplementasikan sebaik mungkin,” katanya.

    Agung menjelaskan, harga pokok produksi (HPP) ayam hidup telah yang ditetapkan sebesar Rp18.000 per kg dan juga disepakati bersama oleh peternak, mampu menjaga stabilitas harga dan membatasi peran perantara yang selama ini mendominasi rantai distribusi.

    “Pendekatan HPP ini membantu peternak agar bisa lebih sejahtera dan mandiri,” jelasnya.

    Ia menambahkan Kementan bersama Ombudsman akan terus bersinergi untuk memperkuat tata kelola peternakan nasional secara menyeluruh.

    Sinergi itu, tambah Agung, menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan industri peternakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan peternak.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Defisit totalnya Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengajukan permohonan penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun kepada DPR RI guna menambal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diproyeksikan lebih besar dari target awal.

    Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa, Menkeu menyampaikan bahwa outlook defisit APBN hingga akhir 2025 diproyeksi mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Angka itu lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

    “Defisit totalnya Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal. Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp85,6 triliun sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” ujarnya.

    Pelebaran defisit ini, kata Sri Mulyani disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara.

    Total pendapatan negara diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target dalam pagu anggaran sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Untuk menghindari ketergantungan penuh pada pembiayaan melalui penerbitan utang, Menkeu berencana memanfaatkan sebagian dari SAL tahun anggaran 2024 yang tercatat Rp457,5 triliun.

    Dengan proyeksi defisit yang melebar, penggunaan sebagian dari SAL menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mengurangi beban utang baru. SAL akan digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit, menutup kewajiban pemerintah, serta belanja prioritas.

    “Dengan penggunaan SAL, ini akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan melalui surat berharga negara,” imbuhnya.

    Adapun belanja negara hingga akhir 2025 diproyeksikan terealisasi sebesar Rp3.527,5 triliun, atau 97,4 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM target tambahan lifting 15 ribu barel per hari dari sumur rakyat

    ESDM target tambahan lifting 15 ribu barel per hari dari sumur rakyat

    ANTARA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (1/7) menargetkan penambahan lifting minyak hingga 15 ribu barel per hari dari sumur rakyat yang dilegalkan pemerintah. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025, tentang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi.(Ryan Rahman/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maskapai penerbangan nasional usulkan adanya efisiensi rute udara

    Maskapai penerbangan nasional usulkan adanya efisiensi rute udara

    ANTARA – Panitia Khusus RUU Pengelolaan Ruang Udara menerima masukan dari maskapai penerbangan nasional dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7). Maskapai menyuarakan perlunya efisiensi rute penerbangan untuk menekan biaya operasional dan memperluas konektivitas. (Putri Hanifa/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Kemenkeu buka blokir anggaran Rp134,9 triliun guna program prioritas

    Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025.

    Pembukaan anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini artinya yang tadinya belanjanya alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka tidak selalu untuk kegiatan yang sama tapi sekarang disesuaikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Presiden,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Jakarta, Selasa.

    Pembukaan blokir tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

    Kebijakan itu dijalankan sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas belanja negara dan memperkuat ketahanan fiskal.

    Sri Mulyani menjelaskan, total efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui Inpres 1/2025 mencapai Rp306,7 triliun, terdiri atas penghematan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun untuk 99 kementerian/lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.

    Dari total blokir anggaran yang telah dibuka, sebanyak Rp48 triliun berasal dari 23 kementerian/lembaga, sedangkan sisanya sebesar Rp86,9 triliun dibuka oleh 76 kementerian/lembaga lainnya.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pembukaan blokir tidak berarti pengembalian belanja ke pos semula. Sebaliknya, anggaran dialokasikan ulang untuk mendukung agenda prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.

    “Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” ujarnya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Defisit APBN melebar, Sri Mulyani ajukan penggunaan SAL ke DPR

    Kemenkeu buka blokir anggaran Rp134,9 triliun guna program prioritas

    Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025.

    Pembukaan anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini artinya yang tadinya belanjanya alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka tidak selalu untuk kegiatan yang sama tapi sekarang disesuaikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Presiden,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Jakarta, Selasa.

    Pembukaan blokir tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

    Kebijakan itu dijalankan sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas belanja negara dan memperkuat ketahanan fiskal.

    Sri Mulyani menjelaskan, total efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui Inpres 1/2025 mencapai Rp306,7 triliun, terdiri atas penghematan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun untuk 99 kementerian/lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.

    Dari total blokir anggaran yang telah dibuka, sebanyak Rp48 triliun berasal dari 23 kementerian/lembaga, sedangkan sisanya sebesar Rp86,9 triliun dibuka oleh 76 kementerian/lembaga lainnya.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pembukaan blokir tidak berarti pengembalian belanja ke pos semula. Sebaliknya, anggaran dialokasikan ulang untuk mendukung agenda prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.

    “Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” ujarnya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petani di Barru hemat operasional 55 persen berkat layanan PLN

    Petani di Barru hemat operasional 55 persen berkat layanan PLN

    Makassar (ANTARA) – Kelompok petani di Kabupaten Barru berhasil menghemat biaya operasional hingga 55 persen dan meningkatkan hasil produksi berkat layanan PLN melalui Program Electrifying Agriculture (EA).

    Ketua Kelompok Tani Makkawarue, Barru Andi Tenri Dolo mencatat bahwa sebelum menggunakan listrik PLN, dirinya menghabiskan 196 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) per panen dengan total biaya Rp1,9 juta untuk mengaliri sawah seluas lima hektare.

    “Alhamdulillah, dengan hadirnya listrik PLN saya hanya menghabiskan biaya Rp840 ribu untuk membeli token per panen. Artinya, ini bisa menghemat hingga 55 persen,” ungkap Andi Tenri melalui keterangan rilisnya di Makassar, Selasa.

    Petani setempat sebelumnya bergantung pada tadah hujan dan bahan bakar untuk mesin diesel. Kini, berkat listrik PLN, proses pengairan menjadi lebih mudah dan biaya operasional dapat ditekan.

    “Kami tentu menyambut baik program elektrifikasi pompanisasi ini. Kami telah merasakan keuntungan dari kemudahan dalam proses pengairan dan penghematan biaya operasional,” ujarnya.

    Andi Tenri mengaku telah merasakan manfaat program EA PLN dengan daya listrik sebesar 3.500 Volt Ampere (VA) melalui Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), serta kemudahan proses pengairan dengan biaya operasional yang lebih hemat.

    “Sebelumnya, kami hanya mengandalkan tadah hujan, sehingga saat musim kemarau para petani di Dusun Lapinceng cenderung memanfaatkan mesin diesel sebagai sumber energi utama untuk mengairi sawah, padahal biaya operasionalnya cukup tinggi,” kata Andi Tenri.

    General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah menjelaskan bahwa program Electrifying Agriculture PLN hadir untuk membantu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, hingga perikanan dalam rangka mendukung program pemerintah, yaitu ketahanan pangan.

    Program ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa pasokan pangan dapat mencukupi dan mencapai swasembada pangan.

    “Kami berkomitmen terus mendukung program pemerintah dan akan terus berinovasi dengan sistem kelistrikan yang andal dan membawa manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya sekadar menerangi, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Edyansyah.

    Edyansyah menambahkan bahwa program EA dirancang untuk mendorong modernisasi agrikultur di Indonesia dengan adopsi teknologi pertanian modern berbasis listrik.

    Melalui program ini, PLN berupaya menciptakan Creating Shared Value (CSV) yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan pemanfaatan teknologi agrikultur berbasis listrik, ekosistem pertanian menjadi lebih modern, yang kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas petani.

    Edyansyah merinci, per Mei 2025 total pelanggan Electrifying Agriculture di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat sebanyak 3.911 pelanggan, dengan total daya terpasang sebesar 194.949 kiloVolt Ampere (kVA).

    Sehari sebelumnya, juga dilakukan penyalaan listrik pompanisasi sawah dengan tajuk Bersatu Menyalakan Harapan untuk Pertanian Sejahtera yang juga merupakan sinergi antara Polres Barru, Pemkab Barru, dan PLN di Dusun Lapinceng, Kabupaten Barru.

    “Program ini menjadi contoh kolaborasi sukses antara PLN, Pemerintah, dan Polres Barru. Dukungan listrik pompanisasi diharapkan terus diperluas ke daerah lain di Kabupaten Barru yang jumlahnya ada 14 titik,” Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.

    Ia juga optimistis dengan hadirnya elektrifikasi pompanisasi dapat meningkatkan hasil panen.

    “Kami optimistis agar program ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para petani. Selain itu, kami juga mengapresiasi bantuan PLN yang telah memberikan pasang baru listrik gratis bagi lima masyarakat kami,” kata Andi Ina Kartika Sari.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS sebut CPO masih jadi komoditas ekspor unggulan Indonesia

    BPS sebut CPO masih jadi komoditas ekspor unggulan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya masih menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia pada periode Januari-Mei 2025 dengan nilai 8,90 miliar dolar AS dan volume 8,30 juta ton.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, angka tersebut naik 27,89 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari-Mei 2024, nilai ekspor CPO tercatat 6,96 miliar dolar AS, dengan volume 8,01 juta ton.

    “Nilai ekspor CPO dan turunannya naik 27,89 persen secara kumulatif,” ujar Pudji di Jakarta, Selasa.

    Adapun negara tujuan utama ekspor CPO pada Januari hingga Mei 2025 adalah Pakistan, India, dan Tiongkok.

    BPS juga melaporkan data ekspor CPO dan turunannya pada periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada 2020, nilai ekspor CPO mencapai 17,36 miliar dolar AS dengan volume 25,94 juta ton.

    Di 2021, nilai ekspor CPO mengalami kenaikan menjadi 26,76 miliar dolar AS dengan volume 25,62 juta ton. Pada 2022, nilai ekspor CPO kembali naik jadi 27,74 miliar dolar AS dengan volume 24,99 juta ton.

    Selanjutnya, nilai ekspor CPO pada 2023 mengalami penurunan menjadi 22,69 miliar dolar AS dengan volume 26,13 juta ton. Sedangkan pada 2024, ekspor CPO kembali turun menjadi 20,05 miliar dolar AS dengan volume 21,64 juta ton.

    BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Mei 2025 mencapai 24,61 miliar dolar AS, naik 9,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang ditopang oleh komoditas non-migas seperti lemak dan minyak hewani atau nabati.

    Ekspor migas tercatat senilai 1,11 miliar dolar AS atau turun 21,71 persen, sedangkan nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 11,89 persen dengan nilai 23,50 miliar dolar AS.

    Peningkatan nilai ekspor Mei 2025 secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas, yaitu pada komoditas lemak dan minyak hewan atau nabati yang naik 63,01 persen dengan andil 4,50 persen.

    Selain itu, kenaikan ekspor juga ditopang oleh besi dan baja, yang naik 27,58 persen dengan andil 2,70 persen, serta mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya naik 45,11 persen dengan andil 2,58 persen.

    Pada Mei 2025, total ekspor non-migas adalah sebesar 23,50 miliar dolar AS. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 0,63 miliar dolar AS, pertambangan dan lainnya berkontribusi sebesar 3,11 miliar dolar AS, dan industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,76 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, sektor pertanian dan industri pengolahan mengalami kenaikan, sedangkan sektor pertambangan mengalami penurunan. Peningkatan nilai ekspor non-migas utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar 20,40 persen dan dengan andil sebesar 14,92 persen.

    “Peningkatan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor kelapa sawit, minyak kelapa sawit, kemudian logam dasar bukan besi, barang perhiasan dan barang berharga, semikonduktor dan komponen elektronik lainnya, serta kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian,” kata Pudji.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perajin rebana dan bedug ini mampu tembus pasar eropa

    Perajin rebana dan bedug ini mampu tembus pasar eropa

    Rabu, 18 Juni 2025 12:47 WIB

    Pekerja membuat pola pada kulit sapi untuk kerajinan rebana di rumah produksi rebana dan bedug generasi ketiga H Zaini, Desa Krangmlati, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (18/6/2025). Hasil produksi bedug dan rebana berbahan baku kayu mahoni, trembesi, dan jati dengan kulit kerbau atau sapi tersebut selain dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia Rp3 juta-Rp12 juta per set untuk rebana dan Rp15 juta-Rp150 juta per unit untuk bedug juga telah menembus pasar Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Inggris melalui pemasaran media digital maupun ajang promosi pertukaran budaya antarnegara. ANTARA FOTO/Aji Styawan/bar

    Pekerja menyelesaikan pembuatan kerajinan rebana di rumah produksi rebana dan bedug generasi ketiga H Zaini, Desa Krangmlati, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (18/6/2025). Hasil produksi bedug dan rebana berbahan baku kayu mahoni, trembesi, dan jati dengan kulit kerbau atau sapi tersebut selain dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia Rp3 juta-Rp12 juta per set untuk rebana dan Rp15 juta-Rp150 juta per unit untuk bedug juga telah menembus pasar Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Inggris melalui pemasaran media digital maupun ajang promosi pertukaran budaya antarnegara. ANTARA FOTO/Aji Styawan/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RTLH dan sekolah rakyat upaya pemerintah tekan kemiskinan Sulsel

    RTLH dan sekolah rakyat upaya pemerintah tekan kemiskinan Sulsel

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program, seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Sekolah Rakyat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal, di Kota Makassar, Selasa (1/7). Malik menyebut, berdasarkan data dari DTKS, jumlah penduduk miskin di Sulsel pada 2024 mencapai 4,6 juta jiwa. (Shintia Aryanti Krisna/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.