Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Guru Besar IPB nilai sektor kelautan dapat jaga ketahanan pangan

    Guru Besar IPB nilai sektor kelautan dapat jaga ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Dietriech G Bengen menilai sektor kelautan, khususnya subsektor perikanan, bisa menjaga ketahanan pangan nasional sebagai pemasok protein hewani.

    “Dalam periode ketidakstabilan ekonomi, yang sering diiringi oleh ketidakstabilan harga pangan, perikanan dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional,” ucap Dietriech ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, meningkatkan produksi akuakultur dan perikanan tangkap secara berkelanjutan akan menyediakan pasokan reguler dan berkontribusi pada stabilitas harga pangan di pasar domestik.

    Prof Dietriech menyampaikan perluasan produk perikanan yang tidak terbatas pada pengolahan perikanan juga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan daya saing.

    Lebih dari itu, komoditas perikanan dan kelautan Indonesia juga ia yakini sangat kompetitif di dunia.

    “Memfasilitasi potensi ekspor udang, tuna, rumput laut, kepiting, dan lainnya dapat menghasilkan devisa yang besar,” kata Dietriech.

    Untuk mencapai hal tersebut, ia menilai perlu adanya peningkatan kualitas produk, menciptakan standar produk agar sesuai dengan standar internasional, dan mengembangkan pasar ekspor.

    Ia menambahkan akses pasar dunia dan pemasaran produk perikanan Indonesia merupakan penentu kemajuan dari sektor tersebut.

    “Laut dapat menjadi fondasi ekonomi Indonesia yang kuat bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi badai gejolak ekonomi,” tuturnya.

    Meskipun demikian, Dietriech juga menyoroti sejumlah tantangan di sektor kelautan Indonesia, antara lain penangkapan ikan ilegal. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian dan membahayakan konservasi sumber daya laut.

    “Penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang intensif sangat diperlukan,” ucapnya.

    Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pelabuhan, cold storage, dan jaringan transportasi yang efisien untuk mendukung rantai pasok.

    Di sisi lain, sektor kelautan juga tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Dietriech menegaskan ancaman terhadap ekosistem laut menuntut tindakan konservasi dan mitigasi yang ketat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Balai Karantina musnahkan komoditas ilegal asal Malaysia dan Singapura

    Balai Karantina musnahkan komoditas ilegal asal Malaysia dan Singapura

    Padang (ANTARA) – Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat (Sumbar) kembali memusnahkan komoditas ilegal atau tanpa kelengkapan dokumen asal Malaysia dan Singapura seberat 83,4 kilogram.

    “Pemusnahan komoditas berupa buah-buahan dan daging olahan ini dikarenakan tidak memiliki dokumen karantina,” kata Pelaksana harian (Plh) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumbar Nurdin Kamil di Padang, Rabu.

    Nurdin menyebutkan, komoditas asal Malaysia dan Singapura yang dimusnahkan tersebut di antaranya mangga, apel, buah asam, jeruk, anggur, rambutan ceri, lemon, hingga daging olahan sapi.

    Barang-barang itu disita petugas pada periode 2 Mei hingga 24 Juni 2025 yang diangkut penumpang melalui pesawat udara. Dari data yang diperoleh petugas, komoditas itu akan dibawa ke Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Jambi, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Padang Pariaman.

    Kamil menjelaskan, penahanan dan pemusnahan sejumlah komoditas tersebut merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan. Langkah ini dilakukan untuk menjamin dan mencegah masuk atau kemungkinan terjadinya penyebaran hama yang terbawa dari negara lain melalui komoditas itu.

    “Kami berharap ke depan itu masyarakat lebih peduli dengan komoditas yang dibawa. Karena jika ada hama yang terbawa bisa berdampak buruk kepada pertanian dan kesehatan,” ujarnya.

    Sepanjang semester pertama 2025 Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan setempat telah memusnahkan 252,1 kilogram komoditas tanpa kelengkapan dokumen.

    Komoditas yang disita dan kemudian dimusnahkan tersebut berupa buah-buahan, daging olahan, hingga produk ikan kering. Berbagai komoditas itu dibawa penumpang dari Malaysia, Singapura, China, dan Italia.

    Seluruh komoditas atau media pembawa baik hewan, ikan, tumbuhan dan produk yang ditahan dan dimusnahkan tidak melengkapi dokumen persyaratan karantina. Artinya, komoditas tersebut tidak terjamin kesehatan dan keamanannya sehingga berisiko membawa masuk hama dan penyakit yang berbahaya.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agar sukses, BEI dorong perusahaan persiapkan IPO secara baik

    Agar sukses, BEI dorong perusahaan persiapkan IPO secara baik

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyampaikan BEI mendorong perusahaan untuk mempersiapkan rencana aksi initial public offering (IPO) secara baik.

    Menurutnya, persiapan yang baik akan menciptakan kesuksesan proses dan setelah IPO, meskipun membutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang.

    “Kami mendorong perusahaan untuk memiliki kesiapan IPO yang baik untuk kesuksesan baik pada saat IPO dan setelah IPO, meski persiapan ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang,” ujar Nyoman kepada awak media di Jakarta, Rabu.

    Selain aspek struktur IPO dan momentum yang tepat, menurutnya, keberhasilan sebuah IPO juga bergantung pada kesiapan masing-masing perusahaan, mulai dari kesiapan kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, manajemen dan equity story yang disampaikan.

    Ia memastikan proses evaluasi atas dokumen pendaftaran pencatatan efek yang berlaku di BEI dilakukan secara konsisten, yang mengacu pada standar evaluasi dan regulasi yang berlaku.

    “Dengan fokus calon perusahaan tercatat memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi sebagaimana menjadi aspek formal dalam penilaian calon perusahaan tercatat serta aspek non-formal diantaranya going concern perusahaan, kualitas manajemen dan aspek penilaian lainnya,” ujar Nyoman.

    Sebagai strategi untuk menjaring perusahaan yang melangsungkan IPO, BEI senantiasa melakukan kegiatan pengembangan/edukasi yang berkelanjutan untuk memastikan informasi dan kesiapan terkait IPO betul-betul dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

    Melalui unit kerja khusus, BEI secara aktif mendampingi perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan dengan skala aset besar, baik swasta, BUMN, maupun BUMD dalam mempersiapkan IPO.

    Adapun pendampingan dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti go public workshop, coaching clinic, one-on-one meeting, serta networking event yang mempertemukan pelaku usaha dengan profesi penunjang pasar modal.

    “Inisiatif ini diharapkan dapat mempermudah akses perusahaan terhadap ekosistem pasar modal dan mempercepat proses transformasi menuju perusahaan terbuka,” ujar Nyoman.

    Secara khusus, BEI tengah menyusun kajian strategis mengenai IPO yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai narasumber, yang mencakup grup usaha besar, perusahaan potensial IPO, investor institusi maupun ritel, serta lembaga pemerintah.

    “Kajian ini bertujuan untuk memahami minat perusahaan berskala besar terhadap IPO, menggali tantangan dan ekspektasi pelaku usaha, serta menyusun rekomendasi terkait perbaikan regulasi dan penguatan infrastruktur pasar,” ujar Nyoman.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag sebut surplus neraca perdagangan dipengaruhi mitra dagang baru

    Mendag sebut surplus neraca perdagangan dipengaruhi mitra dagang baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan peningkatan nilai surplus neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2025 dipengaruhi penambahan mitra dagang yang baru.

    “Kenapa kemudian meningkat, salah satunya sebenarnya ternyata banyak partner baru. Jadi banyak pasar-pasar atau buyer itu, yang kemudian ketika sudah ada perdagangan, itu membuat semangat mereka,” ujar Budi usai menghadiri Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu.

    Neraca perdagangan RI pada Mei 2025 kembali mencetak surplus selama 61 bulan berturut-turut.

    Nilainya surplus ini sebesar 4,30 miliar dolar AS, sedangkan pada April 2025 tercatat sebesar 0,16 miliar dolar AS.

    Meski sama-sama mencetak surplus, kata Budi, namun pada bulan April sempat terjadi penurunan.

    Ia menyebut menurunnya nilai surplus pada April disebabkan oleh banyaknya ekspor yang tertunda.

    Selain itu, isu tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat sebagian komoditas ekspor tertahan, sehingga terjadi penurunan nilai surplus.

    Namun demikian, baik nilai ekspor maupun neraca perdagangan RI pada Mei 2025 mulai memperlihatkan peningkatan yang signifikan.

    Budi juga menyebut tidak ada komoditas tertentu yang mendorong peningkatan ekspor.

    “Komoditasnya sebenarnya memang tidak banyak berubah ya. Tetapi secara sisi volume memang meningkat,” imbuhnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus Neraca Perdagangan pada Mei 2025 disumbang oleh komoditas nonmigas, yakni lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan surplus komoditas nonmigas mencapai 5,83 miliar dolar AS, sedangkan komoditas migas tercatat defisit 1,53 miliar dolar AS dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah.

    “Komoditas penyumbang surplus utamanya adalah lemak dan minyak hewani atau nabati HS15, bahan bakar mineral atau HS27, serta besi dan baja HS72,” ujar Pudji di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Secara kumulatif, neraca perdagangan periode Januari-Mei 2025 mencatat surplus sebesar 15,38 miliar dolar AS.

    Surplus tersebut ditopang oleh komoditas nonmigas yang sebesar 23,10 miliar dolar AS, sedangkan migas masih mengalami defisit 7,72 miliar dolar AS.

    Pudji menyampaikan tiga negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat yaitu sebesar 7,08 miliar dolar AS, India sebesar 5,30 miliar dolar AS dan Filipina sebesar 3,69 miliar dolar AS.

    Sedangkan, negara penyumbang defisit terdalam adalah Tiongkok (8,15 miliar dolar AS), Singapura (2,79 miliar dolar AS) dan Australia (2,11 miliar dolar AS).

    Secara rinci, komoditas penyumbang surplus pada Januari-Mei 2025 adalah lemak dan minyak hewan atau nabati (12,44 miliar dolar AS), bahan bakar mineral atau (11,51 miliar dolar AS) serta besi dan baja (7,53 miliar dolar AS).

    BPS juga melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Mei 2025 mencapai 24,61 miliar dolar AS dan impor 20,31 miliar dolar AS.

    “Secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2025 mencapai 111,98 miliar dolar AS dan nilai impor secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2025 mencapai 96,60 miliar dolar AS,” imbuh Pudji.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga pastikan isu ODOL dibicarakan dengan kementerian terkait

    Airlangga pastikan isu ODOL dibicarakan dengan kementerian terkait

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan aspirasi dari gabungan organisasi pengemudi truk Indonesia yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini terkait isu Over Dimension Over Loading (ODOL) akan ditampung dan dibicarakan dengan kementerian terkait.

    “Tentu nanti apa yang menjadi aspirasi nanti ditampung dan dibicarakan dengan kementerian terkait,” katanya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    ODOL merupakan praktik pengoperasian truk yang melebihi batas dimensi fisik maupun kapasitas muatan yang telah ditentukan. Praktik tersebut sering dilakukan demi efisiensi biaya logistik, namun berdampak besar terhadap keamanan jalan dan infrastruktur.

    Dan, menurut Airlangga, memang beberapa komoditas yang terlihat berjalan menggunakan fasilitas truk ODOL adalah industri yang berat seperti industri baja, industri semen, dan industri daripada makanan, minuman.

    Hari ini, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ratusan personel untuk mengawal aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan organisasi pengemudi truk Indonesia di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan DPR RI terkait ODOL.

    Ada sekitar 500 orang yang menggelar aksi demo di kawasan Kemenhub. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan kurang lebih 366 personel untuk mengawalnya.

    Aksi yang dilakukan oleh para sopir angkutan truk itu dengan tuntutan agar pemerintah mengkaji kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) ODOL.

    Selain di Kemenhub, aksi juga akan dilaksanakan di depan Gedung DPR RI dengan massa aksi yang sama dengan total 386 personel dari Polres.

    Beberapa gabungan organisasi pengemudi Indonesia yang terlibat dalam aksi tersebut yaitu Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), dan Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN). Mereka yang tergabung dalam Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI) juga ikut menggelar aksi.

    Pada kesempatan lain, Kemenhub telah memastikan siap menerima perwakilan sopir truk soal demonstrasi yang dilakukan hari ini.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan pertemuan antara Kemenhub dan perwakilan sopir truk terkait isu ODOL telah dilakukan.

    Sejumlah isu utama disampaikan oleh para pengemudi, antara lain revisi Undang-Undang Prioritas, perlindungan bagi pengemudi termasuk aspek kesejahteraan, dan penegakan hukum yang tidak hanya menyasar sopir sebagai objek.

    Selain itu, tuntutan lainnya mencakup penanganan praktik premanisme dan pungli di lapangan, serta permintaan peninjauan ulang terhadap tarif batas atas angkutan barang, yang keseluruhannya berjumlah sekitar lima poin.

    Menurut Aan, aksi hari ini merupakan bagian dari agenda yang telah direncanakan cukup lama, sehingga Kemenhub memandangnya sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang sah dari masyarakat.

    Jika para sopir truk ingin bertemu dan berdiskusi kembali, lanjutnya, Kemenhub memastikan bakal menerima mereka dengan tangan terbuka demi mencari solusi terbaik secara bersama-sama. Dia juga menekankan bahwa Kemenhub tetap menjaga komunikasi terbuka demi menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan regulasi yang berlaku.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga: Pemerintah sedang tunggu tanggapan soal tarif resiprokal AS

    Airlangga: Pemerintah sedang tunggu tanggapan soal tarif resiprokal AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menunggu tanggapan (feedback) ​​​​berkaitan dengan proses negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS).

    “Indonesia sudah memberikan second offer seperti yang saya sudah sampaikan, dan second offer ini sudah diterima oleh USTR (United States Trade Representative) dan sudah di-review, tentu Indonesia tinggal menunggu feedback, apakah masih ada feedback tambahan berkait dengan proses negosiasi yang ada,” ujarnya di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Beberapa hari yang lalu, pemerintah Indonesia disebut menyampaikan penawaran kedua terbaik atau “second best offer” dalam upaya negosiasi tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Menjelang batas akhir negosiasi yang jatuh pada 8 Juli mendatang, Airlangga mengatakan bahwa permintaan yang diajukan pemerintah AS, baik berupa tarif maupun hambatan dagang, telah disepakati oleh pemerintah Indonesia.

    Pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang pada prinsipnya mengapresiasi sejumlah tawaran dari Indonesia.

    Namun tentunya, keputusan akhir negosiasi tarif antara Indonesia dan AS tidak bergantung pada satu pihak.

    Pemerintah AS harus berkoordinasi dengan USTR, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.

    Hasil akhir dari negosiasi yang telah melalui pertukaran dokumen berulang kali antara Indonesia-AS bersifat dinamis karena mempertimbangkan negara-negara lain yang juga melakukan negosiasi tarif.

    “Saat sekarang, tim Indonesia standby di Washington dan di China. Kita tunggu saja bagaimana pemerintah Amerika merespons, dan hari ini mereka sedang sibuk urusan budget, peak budget itu sampai tanggal 4 (Juli). Jadi, mungkin sesudah itu baru masalah tarif ini bisa terbahas selanjutnya,” ungkap Airlangga.

    Batas akhir negosiasi tarif jatuh pada 8 Juli 2025 atau 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagang utamanya pada awal April 2025.

    Permintaan utama pemerintah AS saat mengenakan tarif resiprokal 32 persen ke Indonesia dinilai sebatas menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker segera luncurkan Lembaga Produktivitas Nasional

    Menaker segera luncurkan Lembaga Produktivitas Nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah akan meluncurkan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN), yang bertujuan untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.

    Menurut Yassierli, kehadiran LPN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Nasional.

    “Kita akan launching (LPN). Itu nanti kita akan melibatkan banyak, seperti lembaga,” kata Yassierli saat ditemui di Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu.

    Yassierli mengatakan LPN akan menjadi pemandu terkait dengan kebijakan dan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas nasional.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan akan bertindak sebagai ketua pengarah yang membawahi beberapa tim.

    Lembaga tersebut juga terdiri dari delapan kementerian, yang diwakili oleh sekretaris jenderal kementerian, tim kerja untuk sektor swasta, industri, pendidikan dan organisasi masyarakat.

    “Kita akan launching segera. Jadi, launching itu sekaligus SDM-nya sudah ada, kemudian skema sertifikasinya sudah ada, kemudian LPK-LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang siap men-support,” jelasnya.

    Namun demikian, Yassierli menyebut belum memberikan target peluncuran LPN.

    Menurutnya, hal ini baru akan dilakukan apabila seluruh kebutuhan untuk berjalannya LPN telah terpenuhi.

    Ia berharap lembaga baru tersebut dapat menyiapkan SDM yang unggul, sehingga mampu diserap oleh industri.

    “Ketika industri kita produktivitasnya meningkat, tentu kemudian industrinya akan lebih punya daya tahan. Maka kemudian, tentu dia akan lebih bisa bersaing, dan kita harap industrinya, kemudian perusahaannya menjadi tumbuh,” imbuh Yassierli.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: Penetapan tarif ojol 8-15 persen masih kajian mendalam

    Kemenhub: Penetapan tarif ojol 8-15 persen masih kajian mendalam

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan rencana penyesuaian tarif ojek online (ojol) sebesar 8-15 persen masih dalam tahap kajian menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara komprehensif dan berimbang.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan kebijakan tersebut belum menjadi keputusan final, karena proses regulasinya masih panjang dan membutuhkan kehati-hatian tinggi dari pemerintah.

    “Mengenai pemberitaan kenaikan tarif ojek online 8-15 persen, ini masih dalam tahap kajian mendalam. Artinya, ini belum berupa keputusan final, prosesnya masih banyak, masih panjang,” kata Aan ditemui di Jakarta, Rabu.

    Menurut Aan, penentuan tarif tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, melainkan harus mencakup berbagai aspek yang memastikan keadilan dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital.

    Kajian yang dilakukan juga mencakup struktur pembagian pendapatan antara aplikator dan mitra pengemudi, serta usulan pembatasan potongan maksimal sebesar 10 persen yang menjadi tuntutan para mitra.

    Untuk menjamin objektivitas data, Aan menyebutkan kajian diserahkan kepada lembaga independen, bukan lembaga internal, agar hasilnya dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi lapangan secara nyata.

    Selanjutnya, hasil kajian tersebut akan dikonsultasikan kepada pakar, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan seperti aplikator, mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga konsumen.

    Kemenhub juga menegaskan proses penyusunan regulasi bukanlah lambat, melainkan dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat dampaknya terhadap jutaan pelaku usaha dan pengguna layanan digital.

    Aan memastikan keputusan akhir akan berorientasi pada keadilan bagi semua pihak, termasuk kesejahteraan mitra pengemudi dan keberlangsungan usaha kecil menengah di sektor digital transportasi.

    Kemenhub menekankan pendekatan multipemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi tarif ojol, demi menghasilkan kebijakan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku di industri transportasi daring.

    “Jadi, pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan multistakeholder, ini sangat penting. Untuk memastikan bahwa regulasi ini dihasilkan tidak hanya untuk menguntungkan satu pihak saja atau satu kelompok saja, tapi memberikan keadilan untuk semua,” kata Aan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PMK resmi berlaku, Bea Cukai menjamin kejelasan impor barang pindahan

    PMK resmi berlaku, Bea Cukai menjamin kejelasan impor barang pindahan

    Bea Cukai akan terus berkomitmen melakukan pembenahan regulasi dan pelayanan publik yang berpihak pada kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta perlindungan kepentingan nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan, yang mulai berlaku efektif pada 27 Juni 2025.

    PMK ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman perlakuan, serta penguatan aspek pelayanan dan pengawasan terhadap barang pindahan yang diimpor oleh masyarakat, baik WNI yang kembali setelah berdomisili di luar negeri maupun WNA yang pindah domisili ke Indonesia.

    “Melalui PMK 25 Tahun 2025, Bea Cukai ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan yang transparan, adil, dan profesional. Pengaturan yang lebih teknis dan rinci ini juga menjadi langkah penting dalam meminimalisasi potensi kesalahpahaman serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Bea Cukai,” ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, di Jakarta, Rabu.

    PMK 25/2025 telah ditetapkan pada 14 April 2025 dan diundangkan pada 28 April 2025, serta menjadi pengganti PMK Nomor 28/PMK.04/2008 yang sebelumnya mengatur ketentuan serupa.

    ”PMK ini menjadi jawaban atas tantangan yang selama ini muncul dalam pengawasan dan pelayanan impor barang pindahan, yang bersinggungan langsung dengan masyarakat perseorangan dan berisiko menimbulkan sentimen negatif apabila terjadi kendala di lapangan,” ujar Nirwala.

    Dengan regulasi terbaru ini, Bea Cukai menegaskan perlunya penyeragaman pelayanan oleh seluruh petugas di lapangan, serta pentingnya diseminasi informasi secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

    Pokok Pengaturan dalam PMK 25/2025 meliputi pengertian dan ruang lingkup barang pindahan, serta persyaratan dan tata cara permohonan pembebasan bea masuk barang pindahan.

    Kemudian, ketentuan teknis pelaksanaan kepabeanan, serta penguatan aspek pengawasan dan pelayanan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

    Seiring terbitnya PMK 25/2025, Nirwala mengatakan Bea Cukai juga melakukan langkah-langkah mitigasi risiko terhadap pelaksanaannya di lapangan, serta mendorong amplifikasi informasi melalui berbagai saluran komunikasi resmi.

    Adapun, tujuannya agar masyarakat pengguna jasa, khususnya yang berkepentingan dengan impor barang pindahan, dapat memahami hak dan kewajibannya secara utuh.

    “Bea Cukai akan terus berkomitmen melakukan pembenahan regulasi dan pelayanan publik yang berpihak pada kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta perlindungan kepentingan nasional,” ujar Nirwala.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru Besar IPB: Pemerintah perlu buat peta jalan hilirisasi kelautan

    Guru Besar IPB: Pemerintah perlu buat peta jalan hilirisasi kelautan

    Pemerintah harus membuat roadmap hilirisasi kelautan.

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Yonvitner menilai pemerintah perlu membuat peta jalan hilirisasi kelautan yang akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi biru, peringati Hari Kelautan Nasional.

    “Pemerintah harus membuat roadmap hilirisasi kelautan,” ujar Yonvitner ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

    Melalui peta jalan hilirisasi kelautan, kata dia lagi, pemerintah bisa memetakan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia, berikut dengan rencana pengembangannya secara bertahap.

    Dalam hal melaksanakan hilirisasi kelautan, Yonvitner menyoroti perlunya kepastian hukum dan usaha, tindakan teknis dalam mengeksekusi hilirisasi, perlindungan kebijakan investasi, hingga mekanisme investasi yang menarik bagi pengusaha.

    “Sebenarnya yang tertarik untuk investasi sampai hilirisasi adalah China, Jepang, maupun Timur Tengah sangat penting bagi Indonesia,” kata Yonvitner.

    Yang negara-negara tersebut butuhkan adalah penguatan pengawasan dalam mengeksekusi pelaksanaan hilirisasi kelautan dari modal yang telah mereka tanamkan.

    “Tapi penguatan bukan menyusahkan,” ujar Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University itu.

    Pada sisi lain, Ketua Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Hendra Wiguna mengatakan Hari Kelautan Nasional merupakan momentum penting bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) laut dengan bijak.

    Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, baik itu dilihat dari luasan wilayah laut, letak geografis yang berada antara dua samudra dan dua benua, sumber daya alam yang melimpah ruah, dan megabiodiversitas.

    Hendra menilai, potensi ini bisa dikelola dengan baik apabila sumber daya manusia (SDM) juga dipersiapkan dengan matang dan berkelanjutan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.