Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kemenkeu jamin dukungan pendanaan untuk DOB Papua

    Kemenkeu jamin dukungan pendanaan untuk DOB Papua

    Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk seluruh DOB Papua pada periode 2023 hingga 2025 mencapai Rp22,4 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menjamin dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendanaan pembangunan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua, baik melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun transfer ke daerah (TKD).

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam Raker Panja Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu, mengatakan pelaksanaan DOB dalam tiga tahun terakhir telah berdampak pada pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Untuk tahun anggaran 2024, alokasi Belanja K/L bagi infrastruktur pemerintahan DOB disalurkan melalui DIPA Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1,28 triliun.

    Sedangkan total TKD yang mencakup Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk seluruh DOB Papua pada periode 2023 hingga 2025 mencapai Rp22,4 triliun.

    Anggito menyebut dukungan pendanaan terhadap DOB Papua disusun dengan mempertimbangkan indikator luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial, fiskal, ekonomi, serta kebutuhan infrastruktur.

    Pemerintah pun terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap dukungan pendanaan DOB, termasuk aspek penyaluran dan efektivitas anggaran.

    “Pemerintah dan khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kabinet, ingin melakukan suatu perbaikan, baik itu anggaran K/L maupun anggaran TKD,” ujar dia.

    Wamenkeu Anggito menyatakan pemerintah telah merumuskan sejumlah langkah perbaikan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengelola Dana Otsus di empat DOB Papua.

    Melalui langkah pembinaan, pendampingan teknis, dan penguatan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dan berbasis interoperabilitas, pemerintah berharap tata kelola semakin prudent, transparan dan cepat.

    Dengan demikian, pemanfaatan Dana Otsus diharapkan dapat lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua di wilayah DOB.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin ungkap kondisi industri Indonesia di tengah isu global

    Kemenperin ungkap kondisi industri Indonesia di tengah isu global

    ANTARA – Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian melakukan rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/)7). Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan kondisi perindustrian nasional di tengah situasi global dan mengungkap langkah antisipasi Kementerian Perindustrian.
    (Setyanka Harviana Putri/Azhfar Muhammad Robbani/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP catat produksi perikanan triwulan I/2025 tumbuh 2 persen

    KKP catat produksi perikanan triwulan I/2025 tumbuh 2 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan produksi perikanan pada triwulan I tahun 2025 tumbuh 2,0 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Produksi perikanan berdasarkan angka sementara, hingga 30 Maret 2025 mencapai 5,58 juta ton. Jika dilihat secara mendalam pada triwulan I tahun 2025, tumbuh sebesar 2,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, tren positif ini ditopang oleh produksi ikan budidaya sebesar 3,0 persen, diikuti produksi rumput laut sebesar 2,2 persen, dan produksi perikanan tangkap yang tumbuh sebesar 0,7 persen.

    Lebih lanjut, Trenggono mengatakan, rata-rata nilai tukar nelayan (NTN) pada bulan Mei 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 1,8 persen dibandingkan pada bulan Mei 2024.

    Sementara, rata-rata nilai tukar pembudi daya ikan (NTPi) bulan Mei 2025 juga mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 1,4 persen jika dibandingkan pada bulan periode yang sama pada tahun 2024.

    “Keduanya menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan bulan Mei tahun sebelumnya,” kata dia.

    Menteri Trenggono mengatakan, tren positif juga ditunjukkan dari kinerja ekspor produk kelautan dan perikanan. Nilai ekspor produk perikanan pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024.

    “Volume ekspor produk perikanan pada triwulan I tahun 2025 juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,3 persen dibandingkan triwulan I tahun lalu,” ujar Trenggono.

    Terakhir, perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP sampai dengan Juni tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 13 persen dibandingkan dengan perolehan sampai dengan Juni tahun 2024.

    Pada Juni 2024, perolehan PNBP KKP adalah senilai Rp861,76 miliar, sementara pada Juni tahun ini adalah sebesar Rp975,74 miliar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK catat nasabah di Bali gemar menabung 

    OJK catat nasabah di Bali gemar menabung 

    Denpasar (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat nasabah di Pulau Dewata diperkirakan tergolong gemar menabung karena dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan tumbuh 10,22 persen mencapai Rp194,63 triliun per April 2025.

    “Peningkatan DPK posisi April 2025 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp10,35 triliun,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Rabu.

    Berdasarkan data regulator lembaga jasa keuangan itu, jika dibandingkan posisi sama 2024, DPK di Bali saat itu mencapai Rp176,57 triliun.

    Meski begitu, pertumbuhan double digit DPK tersebut belum diikuti untuk realisasi kredit perbankan yang masih tumbuh single digit.

    Pihaknya mencatat realisasi kredit mencapai Rp113,72 triliun atau tumbuh 6,93 persen dibandingkan periode sama 2024 yang mencapai Rp106,34 triliun.

    Kondisi itu juga terkonfirmasi dari rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Bali posisi April 2025 sebesar 58,43 persen yang lebih rendah jika dibandingkan periode sama 2024 mencapai 60,22 persen.

    Sedangkan jika dibandingkan secara bulanan atau pada Maret 2025, LDR perbankan di Bali lebih tinggi mencapai 59,06 persen.

    Ada pun batas bawah LDR target adalah 78 persen dan batas atas sebesar 92 persen, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013.

    Ada pun LDR adalah salah satu rasio yang mencerminkan fungsi intermediasi perbankan sekaligus indikator ketersediaan likuiditas untuk ekspansi kredit.

    “Kami akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas,” ucapnya.

    Sementara itu, kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,21 persen, lebih rendah dibandingkan posisi sama tahun sebelumnya sebesar 3,25 persen.

    Secara umum pihaknya menilai per April 2025 perbankan di Pulau Dewata tetap solid dan stabil didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko terjaga.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM: Per Juni, produksi minyak bumi capai 602 ribu bph

    Menteri ESDM: Per Juni, produksi minyak bumi capai 602 ribu bph

    Kami sampaikan bahwa hingga tanggal 29 Juni 2025, produksi minyak bumi mencapai 602 ribu barel

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa produksi minyak bumi mencapai 602 ribu barel per hari (bph) per 29 Juni 2025.

    “Kami sampaikan bahwa hingga tanggal 29 Juni 2025, produksi minyak bumi mencapai 602 ribu barel. Sampai bulan Juni,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu.

    Minyak bumi tersebut belum siap jual sehingga belum dihitung sebagai lifting.

    Peningkatan produksi minyak bumi tersebut diperoleh setelah pemerintah meresmikan sejumlah lapangan minyak, seperti lapangan minyak Forel dan Terubuk di wilayah Kepulauan Riau.

    Lapangan minyak Forel dan Terubuk menambah produksi minyak sebesar 20 ribu barel per hari (BPH).

    Selain itu juga terdapat peresmian peningkatan produksi minyak Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Jawa Timur (Jatim).

    Sebelum ada penambahan, Lapangan Banyu Urip memproduksi 150.000 barel per hari. Kini, angkanya naik menjadi 180.000 barel atau setara dengan 25 persen lifting minyak nasional.

    “Kemarin baru meresmikan tambahan 30 ribu barel per day, maka kemudian dikompilasi, kombinasikan dengan target sumur-sumur masyarakat yang sudah berjalan, baru kemarin kami legalkan,” kata Bahlil.

    Dengan berbagai perkembangan produksi minyak, Bahlil meyakini target lifting minyak pemerintah sebesar 605 barel per hari dapat tercapai pada akhir Desember 2025.

    “Insyaallah kita bisa menyukseskan target pemerintah untuk lifting minyak sampai dengan 605 ribu barel di akhir Desember 2025,” ucapnya.

    Per Mei 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi lifting minyak bumi sebesar 568 ribu barel per hari (bph).

    Untuk 2026, Bahlil menargetkan lifting minyak sebesar 600–610 bph dan gas bumi sebesar 5.338–5.695 mmscfd.

    Kenaikan target lifting tersebut dilatarbelakangi oleh kalkulasi pemerintah soal penurunan produksi dari sumur-sumur minyak yang menua.

    “Di samping kita berusaha untuk menaikkan lifting, kita juga harus menjaga penurunan yang ada. Atas dasar itu, kami mengusulkan kepada Komisi XII, kami rencanakan sekitar 605–610 ribu barel per hari,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jatim raih peringkat pertama nasional indeks keamanan pangan segar

    Jatim raih peringkat pertama nasional indeks keamanan pangan segar

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih peringkat pertama secara nasional pada Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan menempatkan Jatim unggul atas Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Penghargaan diterima Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia yang digelar di International Convention Center (IICC) Bogor, pekan lalu.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, skor IKPS Jatim tahun ini mencapai 80 dari lima indikator penilaian, yaitu SDM dan kelembagaan (14), penjaminan keamanan pangan (28), perdagangan (20), kesehatan masyarakat (8), serta kesadaran masyarakat (11).

    “Alhamdulillah, prestasi ini adalah hasil kerja sama seluruh instansi dan lapisan masyarakat di Jatim. Ini mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap keamanan pangan segar di daerah kami,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu.

    IKPS sendiri merupakan alat ukur nasional yang diluncurkan secara resmi pada kesempatan tersebut untuk menilai tingkat keamanan pangan segar dari hulu ke hilir.

    Ia menegaskan capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim dalam menghadirkan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas. Langkah tersebut juga sesuai dengan strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim.

    Beberapa kebijakan yang telah diterapkan, lanjut Khofifah, antara lain penguatan sistem pengawasan residu pestisida dan bahan kimia berbahaya. Dinas terkait secara rutin melakukan uji sampel terhadap sayur, buah, dan produk segar lainnya di pasar tradisional maupun modern.

    “Melalui program Gerakan Pangan Aman, kami melakukan uji cepat terhadap pangan di berbagai sentra produksi, seperti apel di Malang, sayuran di Batu, dan ikan di Lamongan,” ujarnya.

    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) melalui pelatihan dan sertifikasi petani untuk komoditas unggulan seperti bawang merah, cabai, dan beras.

    Untuk mendukung kebijakan tersebut, Jatim juga telah memiliki fasilitas pengujian seperti Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan di Surabaya.

    Pemprov Jatim juga menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan cemaran mikroba dan kimia.

    Khofifah menambahkan capaian IKPS ini tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja daerah, tetapi juga berkontribusi pada capaian nasional dalam pembangunan sektor pangan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2025–2029.

    “IKPS dikembangkan oleh Bapanas untuk memantau keamanan dan kualitas pangan segar yang berasal dari tanaman, hewan, dan hasil perikanan. Ini adalah strategi penguatan sistem pangan berbasis sains dan berorientasi pada perlindungan konsumen,” katanya.

    Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day tahun ini mengusung tema Food Safety: Science in Action, yang menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menciptakan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tetap jadi prioritas

    KKP: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tetap jadi prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tetap menjadi salah satu prioritas dalam usulan penggunaan anggaran KKP Tahun 2025.

    Komitmen implementasi program-program strategis pemerintah itu, menurut Trenggono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, didukung dengan akan dibukanya blokir anggaran KKP tahun 2025.

    “KKP telah mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi prioritas Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Trenggono.

    Adapun pembangunan KNMP, lanjut dia, memiliki sejumlah kriteria minimal. Pertama, mayoritas penduduk (lebih dari 80 persen) diutamakan berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan.

    Lebih lanjut, memiliki potensi sumber daya ikan (SDI), budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan; keberterimaan masyarakat dan pemerintah setempat, serta siap diberdayakan (social engineering).

    Selanjutnya, adalah ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi (>1 ha); dan kampung terintegrasi dengan Kopdes Merah Putih.

    Trenggono mengatakan, pembangunan satu Kampung Merah Putih membutuhkan Rp22 miliar, dan intervensi pemerintah terhadap model pembangunan itu dilakukan secara tematik berbasis potensi perikanan tangkap atau perikanan budidaya.

    “Pengelolaan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di mana pemerintah akan melakukan pembangunan mencakup pembiayaan sarana prasarana produksi,” katanya.

    “Seperti tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, bantuan kapal, hingga adanya sentra kuliner, toko logistik. Dan semua ini total investasinya adalah sekitar Rp22 miliar per lokasi,” imbuhnya.

    Ia meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar usulan itu dapat segera disetujui.

    “Seluruh saran dan rekomendasi akan menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan,” kata Trenggono.

    Sebelumnya, KKP memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp24,2 triliun untuk membangun 1.100 KNMP secara bertahap hingga tahun 2027 mendatang.

    “Ya kan totalnya sudah tahu, kalau Rp22 miliar kali 100 berapa? (100 merupakan tahap awal pembangunan KNMP di 2025),” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda, Senin (16/6).

    Anggaran tersebut secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Doddy Zulverdi membuat “LPS Super Apps” jika terpilih jadi Waka DK LPS

    Doddy Zulverdi membuat “LPS Super Apps” jika terpilih jadi Waka DK LPS

    apa yang mereka bisa dapatkan dari LPS, mereka bisa mendapatkan informasi itu hanya dengan akses apps itu

    Jakarta (ANTARA) – Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Doddy Zulverdi menawarkan ide pembuatan “Super Apps” yang dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai LPS apabila dirinya terpilih menduduki jabatan di lembaga tersebut.

    “Intinya adalah kita ingin memanfaatkan teknologi AI yang sifatnya generatif untuk bisa kita gunakan dalam memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat jika mereka ingin mengetahui semua tugas LPS maupun apa yang mereka bisa dapatkan dari LPS, mereka bisa mendapatkan informasi itu hanya dengan akses apps itu,” kata Doddy saat mengikuti fit and proper test Calon Anggota DK LPS di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu.

    Informasi yang bisa diakses masyarakat melalui aplikasi mencakup program penjaminan hingga mekanisme klaim penjaminan apabila nasabah terdampak likuidasi lembaga keuangan.

    Doddy mengatakan pembuatan aplikasi ini sebenarnya bukan ide yang baru. Bank Indonesia mulai menerapkan super apps untuk kepentingan bidang sumber daya manusia (SDM) sehingga memudahkan pegawai untuk mengetahui kebijakan SDM, termasuk mengetahui kondisi kesehatan mereka.

    “Saya bayangkan ini juga bisa diterapkan di LPS sehingga keterbatasan kita untuk menjangkau masyarakat di berbagai pelosok mengenai berbagai hal yg berkaitan dengan LPS ini setidaknya bisa kita kurangi dengan kita memiliki teknologi ini. Tentu kemudian akan kami perdalam jika ini disepakati,” kata Doddy.

    Ide pembuatan super apps tersebut termasuk ke dalam salah satu inisiatif strategis pada area kelembagaan yang ditawarkan Doddy untuk lima tahun ke depan.

    Ia juga mengajukan inisiatif lainnya pada area kelembagaan yaitu pengelolaan keuangan yang prudent dan bertatakelola, transformasi organisasi dan membangun SDM yang memiliki kepemimpinan adaptif, serta mengedepankan prinsip integritas dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas.

    “Seluruh strategi tersebut perlu didukung dengan penguatan internalisasi budaya kerja LPS yaitu integrity, collaboration, accountability, respect, dan excellence atau disingkat ICARE, secara lebih mendalam dan meluas di semua area dan fungsi LPS,” jelas Doddy.

    Khusus pada area kebijakan, untuk memperkuat fungsi penjaminan simpanan dan fungsi resolusi bank, salah satu inisiatif strategis adalah penguatan resolusi bank.

    Menurut Doddy, LPS perlu merancang pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan kerangka intervensi dini serta melakukan simulasi berkala terhadap berbagai opsi metode resolusi yang tersedia.

    Untuk memastikan implementasi program penjaminan polis asuransi berjalan sesuai roadmap, penguatan organisasi, pemenuhan kebutuhan SDM, dan peningkatan kompetensi pegawai di bidang asuransi perlu terus ditingkatkan.

    Doddy memandang LPS perlu meninjau dan menyempurnakan blueprint sistem informasi serta mengembangkan infrastruktur guna mendukung kebutuhan pengelolaan penjaminan polis asuransi.

    Selain itu, penguatan regulasi yang terkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian integral dari strategi penguatan, termasuk peninjauan dan penyempurnaan ketentuan, pedoman, mekanisme pengambilan keputusan, dan juga pengendalian risiko.

    Kolaborasi dengan OJK dan BI yang bersifat pre-emptive dan forward-looking berbasis teknologi serta dilandasi intelligence sharing, dinilai perlu terus diperkuat guna memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi risiko sistemik di sektor keuangan.

    “Menurut kami, LPS juga perlu mengembangkan fungsi hubungan investor melalui pembentukan investor relation unit agar dapat menjalin kerja sama strategis dan memperkuat jaringan investor, baik itu investor domestik maupun asing, serta perusahaan manajemen aset, untuk mendukung proses resolusi perbankan dan nantinya juga asuransi,” kata Doddy.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag: RI-AS belum sepakat soal tarif resiprokal

    Mendag: RI-AS belum sepakat soal tarif resiprokal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut sampai saat ini belum ada kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait dengan negosiasi tarif resiprokal sebesar 32 persen.

    “Yang masih kita tunggu adalah dengan Amerika, yang belum deal dan sebagainya. Jadi nunggu waktu, di negara lain juga belum deal semua,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.

    Budi berharap negosiasi dengan Amerika Serikat dapat berjalan dengan mulus, meski sudah mendekati batas akhir yakni pada 8 Juli mendatang.

    Ia optimis, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat semakin membaik. Apalagi, kedua negara saling membutuhkan dalam hal perdagangan.

    “Kan ini sama-sama butuh, Amerika juga butuh kita, kita juga butuh. Mereka butuh kita, kita juga butuh pasar dia,” katanya.

    Di sisi lain, Amerika merupakan negara penyumbang surplus nomor satu bagi neraca perdagangan Indonesia dengan nilai 7,08 miliar dolar AS. Sementara India, berada pada urutan kedua dengan 5,30 miliar dolar AS dan Filipina sebesar 3,69 miliar dolar AS.

    Untuk mempertahankan angka tersebut, lanjut Budi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga melakukan identifikasi komoditas unggulan untuk ekspor ke Amerika.

    Budi mengatakan pemerintah masih terus menunggu proses negosiasi, namun di sisi lain juga melakukan persiapan apabila diplomasi tidak berjalan dengan baik.

    “Jadi perang dagang Amerika ini kan cepat sekali berubah, sehingga kita harus antisipasi, kalau ada perubahan ya kita sudah siap,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan penawaran kedua atau second best offer, salah satunya investasi di sektor mineral kritis atau critical mineral bersama dengan Danantara Indonesia.

    “Indonesia juga menawarkan ke Amerika critical mineral untuk Amerika bersama Danantara untuk melakukan investasi di dalam ekosistem critical mineral,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (30/7).

    Ia menjelaskan, mineral kritis yang ditawarkan antara lain tembaga, nikel, dan kebutuhan untuk ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV), peralatan militer, serta industri elektronik.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP perkuat tata kelola pembayaran PNBP subsektor perikanan tangkap

    KKP perkuat tata kelola pembayaran PNBP subsektor perikanan tangkap

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penguatan pada tata kelola pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di subsektor perikanan tangkap.

    Direktur Usaha Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Ukon Ahmad di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan, salah satu penguatan itu untuk mengakuratkan antara pendataan dan laporan jumlah tangkapan ikan dari pemilik kapal yang bisa berdampak terhadap nilai PNBP.

    “Ini yang sedang kami perbaiki supaya lebih akurat lagi (laporan) PNBP, penerapannya tidak hanya di sini (Kabupaten Malang), tapi di seluruh Indonesia,” kata Ukon.

    Ia menjelaskan bahwa PNBP ini sangat penting untuk menghadirkan kesejahteraan bagi para nelayan.

    Negara memiliki kewajiban memastikan semua sumber daya alam (SDA) yang ada dapat dikelola dan termanfaatkan dengan baik untuk kepentingan semua orang.

    “Ikan yang ada di laut kita esensinya adalah milik semua masyarakat, sehingga ada mekanisme PNBP,” ujarnya.

    Sepanjang periode 2024, nilai PNBP yang dihasilkan dari subsektor perikanan tangkap mencapai Rp1,053 triliun, terdiri dari Rp955,39 miliar dari PNBP SDA dan Rp101,193 PNBP non SDA dari imbal jasa unit pelaksana teknis (UPT).

    Pengoptimalan tata kelola pembayaran PNBP yang dilakukan oleh KKP, yakni dengan menggandeng Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri.

    Selain itu, pihaknya juga melibatkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam hal membantu mengurus dokumen kapal.

    “Karena dokumen kapal itu ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sedangkan perizinannnya ada di KKP,” ucapnya.

    KKP pun membuka gerai pelayanan dan sosialisasi mengenai tata kelola pembayaran PNBP serta pengurusan dokumen kapal dibuka di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap, di Jalan Sendang Biru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring mengatakan PNBP sejatinya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “PNBP diterapkan sejak tahun lalu dimana tarifnya 5 persen dari (jumlah) ikan yang diambil (ditangkap) oleh nelayan,” kata Victor.

    Mekanisme penarikannya, yakni dengan acara nelayan menginput jumlah hasil tangkapan ikan melalui aplikasi Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (e-PIT).

    “Jadi, Nelayan harus membayar dulu karena ini adalah PNBP pascaproduksi, sehingga setelah mendaratkan ikan kemudian ditimbang dan dilaporkan baru PNBP keluar dan dibayar,” ucap dia.

    Pembayaran PNBP menjadi langkah penting karena bisa mempengaruhi terbitnya izin berlayar.

    “Kalau tidak dilakukan, tidak akan keluar surat layak operasi untuk melaut dan surat persetujuan berlayar (SPB). PNBP adalah konsekuensi dari aktivitas penangkapan ikan,” katanya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.