Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Susi Air buka rute Bandung–Yogyakarta, upaya hidupkan Bandara Husein

    Susi Air buka rute Bandung–Yogyakarta, upaya hidupkan Bandara Husein

    ANTARA – Pendiri Maskapai Susi Air Susi Pusjiastuti  dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan penerbangan pesawat perintis rute Bandung–Yogyakarta di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/7). Inagurasi ini menjadi langkah strategis dalam upaya reaktivasi operasional Bandara Husein yang sempat mengalami penurunan aktivitas penerbangan. (Dian Hardiana/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peningkatan pasokan dari Nigeria picu penurunan HR kakao

    Peningkatan pasokan dari Nigeria picu penurunan HR kakao

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan peningkatan produksi dari Pantai Gading dan Nigeria, Afrika, memicu penurunan harga referensi (HR) biji kakao.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan HR biji kakao periode Juli 2025 ditetapkan sebesar 9.438,60 dolar AS per metrik ton (MT), turun sebesar 152,92 dolar AS atau 1,59 persen dari bulan sebelumnya.

    Menurut dia, hal itu berdampak pada penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Juli 2025 menjadi 8.973 dolar AS per MT, turun 154 dolar AS atau 1,69 persen dari periode sebelumnya.

    “Penurunan HR dan HPE biji kakao dipengaruhi adanya peningkatan pasokan dari negara produsen utama, seperti Pantai Gading dan Nigeria,” kata Isy.

    Isy mengatakan penurunan HR dan HPE biji kakao tidak berdampak pada bea keluar (BK) biji kakao yang tetap sebesar 15 persen. Hal itu sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

    Sedangkan untuk HPE produk kulit periode Juli 2025 tidak berubah dari Juni 2025. Namun, ada peningkatan HPE produk kayu periode Juli 2025, yaitu kayu keping atau pecahan (wood in chips or particle), keping kayu (chipwood), dan kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis sortimen lainnya jenis pinus dan gemelina, akasia, dan sengon.

    Penurunan HPE terjadi pada kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis meranti, merbau, rimba campuran, sortimen lainnya jenis eboni, serta sortimen lainnya dari hutan tanaman dari jenis karet dan balsa, eucalyptus, dan lainnya.

    Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1552 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan BK.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pendapatan Negara 2025 diproyeksikan naik dibanding tahun sebelumnya

    Pendapatan Negara 2025 diproyeksikan naik dibanding tahun sebelumnya

    kami berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap sehat meskipun ada kondisi yang tidak bisa kita kontrol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan Pendapatan Negara hingga akhir 2025 bakal tumbuh dibandingkan capaian tahun lalu yang tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun.

    Optimisme ini didasarkan pada prospek ekonomi nasional yang membaik, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta peningkatan kualitas layanan kementerian/lembaga (K/L).

    “Pelaksanaan APBN 2025 memang luar biasa menantang, tapi kami berusaha untuk menstabilkan dan menjaga agar APBN tetap sehat meskipun ada kondisi yang tidak bisa kita kontrol, yaitu (situasi) global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian,” ujar Sri Mulyani dikutip di Jakarta, Rabu.

    Sebagaimana diketahui, sampai dengan Juni 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.210,1 triliun atau 40 persen dari target APBN. Ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp985,3 triliun, PNBP Rp224,2 triliun dan hibah Rp0,6 triliun.

    Dalam APBN 2025, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Salah satu komponen utama pendapatan negara adalah penerimaan pajak yang hingga semester I tercatat sebesar Rp831,27 triliun (neto).

    Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat mencapai 94,9 persen dari target APBN atau tumbuh 7,5 persen secara tahunan.

    Menurut Sri Mulyani, proyeksi ini didukung oleh perbaikan ekonomi nasional pada semester II, pertumbuhan ekonomi yang stabil, daya beli masyarakat yang kuat, serta meningkatnya aktivitas sektor manufaktur dan keuangan.

    Sementara itu, outlook penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai 102,9 persen dari target, tumbuh 3,4 persen.

    Outlook ini dipengaruhi oleh kebijakan harga jual eceran (HJE) rokok yang lebih moderat, pengalihan konsumsi dari rokok golongan tinggi ke golongan rendah, serta penguatan pengawasan melalui autentifikasi pita cukai dan pemberantasan rokok ilegal.

    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai 92,9 persen dari target, dengan beberapa faktor penentu seperti fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting migas dan moderasi harga komoditas tambang.

    Meski demikian, peningkatan layanan kementerian/lembaga dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), khususnya dari sektor sawit, tetap menopang kinerja PNBP.

    Di sisi lain, outlook belanja negara 2025 juga diperkirakan meningkat seiring percepatan realisasi anggaran di semester II 2025.

    Menkeu menyampaikan belanja pemerintah pusat akan difokuskan pada penyelesaian program prioritas seperti pendidikan, penguatan ketahanan pangan, dan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, sembako, dan PBI JKN.

    Selain itu, percepatan belanja dilakukan untuk pengadaan infrastruktur, peralatan kesehatan, serta alutsista dan perlengkapan pertahanan lainnya.

    Pemerintah juga tetap menyalurkan subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi gejolak harga energi.

    Transfer ke daerah turut menjadi perhatian dengan mempertimbangkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga Dana Desa yang penyalurannya sangat dipengaruhi oleh kinerja dan kepatuhan administrasi daerah dan desa.

    “Dalam suasana yang menantang, APBN harus tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan. Kita juga menjaga agar APBN bisa mendukung agenda prioritas, yaitu beberapa yang sudah disampaikan Presiden, termasuk makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker menanggapi potensi PHK imbas penurunan PMI Manufaktur RI

    Menaker menanggapi potensi PHK imbas penurunan PMI Manufaktur RI

    Ketika ada early warning system, bahwa akan terancam PHK, (Kemnaker) turun.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur, menyusul penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2025.

    Dalam laporan yang dirilis oleh S&P Global, tercatat PMI Manufaktur Indonesia sebesar 46,9 pada Juni 2025, turun dari 47,4 pada Mei 2025, dan berada di bawah ambang batas netral 50,0.

    “Pertama, kita melihat PHK ini sebagai suatu kerja dari hulu ke hilir. (Mitigasi) Yang sudah jelas ada sekarang adalah JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), yang antisipasi dari awal, manfaatnya kita perbesar,” kata Menaker saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Yassierli juga mengatakan adanya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) nanti juga diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut.

    “Yang kedua, Satgas PHK, yang kita harap segera (diluncurkan). Namun, sebagian dari tugas Satgas PHK itu sekarang yang dilakukan oleh Kemnaker,” ujar dia.

    “Ketika ada early warning system, bahwa akan terancam PHK, (Kemnaker) turun. Kemudian kita monitor ke dinas, kita rapat koordinasi dengan dinas. Kemudian kita terkait dengan mitigasi risikonya seperti apa, ada mediasi. Itu semua kita lakukan,” ujarnya pula.

    Adapun laporan S&P Global mencatat PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas yang berada di zona kontraksi, bukan ekspansi. Sejak April, skor PMI manufaktur Indonesia selalu di bawah 50.

    Penurunan pemesanan membuat produksi ikut berkurang dan mempengaruhi penurunan tenaga kerja serta bahan baku.

    Saat ditanya mengenai perlu atau tidaknya intervensi pemerintah dalam mendongkrak daya beli masyarakat agar dampak dari potensi gelombang PHK bisa diantisipasi, Menaker mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah didistribusikan belakangan ini adalah salah satu contoh insentif itu.

    Namun, ia menegaskan evaluasi implementasi BSU sebagai langkah antisipatif masih diperlukan.

    “Nanti kita evaluasi, saya yakin ini kan bukan hanya dari Kementerian Ketenagakerjaan saja, dengan Kemenko Perekonomian juga pasti ini akan menjadi perhatian,” kata Menaker Yassierli.

    “Kemarin BSU kan untuk Juni dan Juli. Kita lihat nanti. Artinya dari situlah ada proses, ada kebijakan, kemudian ada implementasi, ada evaluasi,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konsumsi Pertamax Green alami tren positif di Jateng

    Konsumsi Pertamax Green alami tren positif di Jateng

    ANTARA – PT Pertamina Patra Niaga mencatat tren positif terhadap penjualan BBM jenis Pertamax Green 95 di Jawa Tengah. Sejak diluncurkan pertama kalinya pada awal bulan Juni 2025, penjualan BBM yang merupakan campuran antara Pertamax RON 95 dan bioetanol 5 persen berbasis nabati dari molase atau tetes tebu itu telah tembus sebanyak 76 ribu liter. Tingginya animo terhadap Pertamax Green dalam satu bulan terakhir menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. (Fx. Suryo Wicaksono/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR usul pembentukan sistem cadangan darurat industri nasional

    Anggota DPR usul pembentukan sistem cadangan darurat industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mengusulkan agar pemerintah membentuk sistem cadangan darurat industri nasional guna memitigasi ketegangan geopolitik global terhadap industri nasional di tanah air.

    “Mendorong kepada pemerintah, mudah-mudahan juga disetujui oleh teman-teman dan pimpinan di Komisi VII, agar kita seharusnya mempunyai dan membentuk sistem cadangan darurat industri nasional,” kata Ilham di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Ilham pada rapat Komisi VII DPR RI dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza yang membahas dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional.

    Menurut dia, sistem cadangan darurat industri nasional tersebut diperlukan sebab ketegangan geopolitik yang tak berkesudahan berpotensi menggerus ketahanan industri nasional.

    Ilham menjelaskan sistem tersebut seperti halnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun khusus pada sektor industri.

    Dia menuturkan sistem tersebut dapat berupa pusat pemantauan logistik; gudang cadangan bahan baku, seperti semi konduktor, pupuk dan baja; serta dana tanggap darurat industri yang bisa digunakan secara fleksibel di masa-masa krisis.

    Selain untuk mitigasi, Ilham juga memandang sistem tersebut perlu diwujudkan sebagai langkah awal sebelum menuju reformasi industri nasional guna menjaga rantai pasok yang dibutuhkan oleh industri-industri nasional.

    “Karena apa? Karena dengan terjaga rantai pasok bahan baku industri kita, mudah-mudahan industri kita, industri nasional kita masih bisa bertahan dalam situasi dan kondisi apapun,” tuturnya.

    Ilham menambahkan, “Jadi, pimpinan itu beberapa catatan yang mungkin nanti bisa menjadi kesimpulan dan bisa menjadi stimulus khusus agar industri nasional kita tetap terjaga walau di masa krisis.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadwal penyeberangan ke Karimunjawa diminta ditambah antisipasi libur

    Jadwal penyeberangan ke Karimunjawa diminta ditambah antisipasi libur

    Jepara (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berharap operator Kapal Motor Cepat (KMC) Express Bahari menambah jadwal penyeberangan dari Pelabuhan Jepara ke Karimunjawa untuk antisipasi lonjakan jumlah wisatawan ke objek wisata tersebut.

    “Pada musim liburan atau high season, permintaan tiket kapal melonjak tajam hingga menyebabkan banyak wisatawan gagal berangkat,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Moh. Eko Udyyono di sela-sela audiensi antara Pemkab Jepara dengan operator KMC Express Bahari digelar pada Rabu (2/7/2025) di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Rabu.

    Audiensi tersebut dipimpin Pj Sekda Jepara Ary Bachtiar, didampingi Asisten II Sekda Jepara Heri Yulianto. Turut hadir dari operator KMC Express Bahari Sukardi Halim, Kepala Dinas Perhubungan Ony Sulistijawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Moh. Eko Udyyono, serta Kepala Bappeda Hasannudin Hermawan.

    Bahkan, kata dia, banyak tamu hotel yang sudah memesan kamar harus membatalkan kunjungan karena kehabisan tiket kapal. Dalam hitungan menit tiket langsung habis, sehingga tidak semua anggota rombongan bisa berangkat.

    Hal itu, kata dia, terjadi pada Mei 2025. Sedangkan untuk periode Juni hingga Agustus 2025 juga sudah penuh. Sehingga diharapkan ada tambahan kapal atau penambahan jadwal penyeberangan untuk mengantisipasi hal tersebut.

    Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar menegaskan pelayanan tetap menjadi prioritas, tidak hanya saat high season tetapi juga di masa sepi penumpang.

    “Di saat kondisi kosong, kita tetap melayani karena di hari lain kondisinya sudah normal. Berbisnis di bidang pelayanan, sehingga semua harus diperhitungkan dengan baik,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, perwakilan Express Bahari Sukardi Halim memastikan kesiapan untuk menambah jadwal perjalanan kapal pada high season.

    “Langkah ini diharapkan dapat mengakomodasi penumpang dengan lebih baik serta mendukung sektor pariwisata di Jepara, khususnya kunjungan ke Pulau Karimunjawa,” ujarnya.

    Dengan adanya peningkatan fasilitas dan tambahan jadwal pelayaran, diharapkan pelayanan Pelabuhan Kartini semakin optimal dan mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan Kabupaten Jepara.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag Budi: Surplus neraca perdagangan dipengaruhi mitra dagang baru

    Mendag Budi: Surplus neraca perdagangan dipengaruhi mitra dagang baru

    ANTARA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut peningkatan nilai surplus neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2025 dipengaruhi oleh penambahan mitra dagang yang baru. Tercatat, nilai surplusnya pada Mei 2025 sebesar 4,30 miliar dolar AS. (Pradanna Putra Tampi/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Flip catatkan pertumbuhan 5 kali lipat pada lini bisnis B2B

    Flip catatkan pertumbuhan 5 kali lipat pada lini bisnis B2B

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan teknologi finansial Flip mencatatkan pertumbuhan Gross Merchandise Value (GMV) hingga lima kali lipat secara tahunan (year-on-year/yoy) pada lini bisnis business-to-business (B2B) Flip for Business.

    Co-founder Flip Rafi Putra Arriyan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pertumbuhan itu mencerminkan relevansi Flip dalam menghadirkan solusi finansial yang efisien, transparan, dan dapat diandalkan.

    Menurutnya, saat ini terdapat lebih dari 1.000 perusahaan di berbagai sektor yang mempercayakan proses disbursement mereka kepada Flip, termasuk perusahaan institusi keuangan, startup teknologi, perusahaan ritel, hingga perusahaan penyedia gaya hidup.

    Flip for Business hadir sejak tahun 2022 sebagai bagian dari komitmen Flip dalam menyediakan solusi keuangan yang efisien dan transparan untuk kebutuhan bisnis.

    Layanan ini mencakup transfer massal antar bank, pembayaran payroll, pencairan insentif, hingga pelaporan transaksi secara waktu nyata.

    Rafi menjelaskan Flip for Business membantu penghematan biaya hingga 70 persen dibandingkan metode konvensional, seperti virtual account atau sistem perbankan tradisional.

    Layanan tersebut juga tidak memungut biaya pendaftaran maupun komitmen volume transaksi, serta dapat digunakan oleh berbagai jenis usaha mulai dari perusahaan rintisan tahap awal hingga korporasi mapan.

    Dengan makin meningkatnya kebutuhan solusi keuangan yang lebih efisien dan fleksibel, perusahaan berusaha hadir sebagai ekosistem keuangan terintegrasi. Ekosistem ini diharapkan tidak hanya berperan sebagai layanan transfer uang, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

    “Lewat biaya yang jauh lebih rendah, infrastruktur yang andal, dan tanpa syarat minimum penggunaan, kami berharap kehadiran Flip for Business mampu membantu bisnis dari semua ukuran untuk mengelola transaksi dan operasional keuangannya dengan lebih baik,” tutur Rafi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator tekankan pentingnya evaluasi berkala dalam perumusan APBN

    Legislator tekankan pentingnya evaluasi berkala dalam perumusan APBN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya transparansi serta evaluasi secara berkala dalam perumusan asumsi makro anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar tetap relevan dengan situasi global.

    Menurutnya, asumsi makro dalam APBN harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat, termasuk dalam perancangan target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak.

    “Kami akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif namun adil,” tegas Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 mencapai 5,1 persen, sementara inflasi tahunan berada di kisaran 3,2 persen.

    Meski demikian, ketidakpastian global, berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama melalui tekanan inflasi impor dan volatilitas nilai tukar.

    “Tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak komoditas hingga risiko geopolitik. Karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap accountable. Komisi XI DPR RI akan memastikan bahwa asumsi makro dan postur APBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jangka menengah-panjang serta skenario mitigasi risiko,” tutup Misbakhun.

    Adapun dalam laporan semester I APBN 2025, pemerintah mencatat defisit APBN mencapai Rp197 triliun hingga Juni 2025.

    Jumlah tersebut setara 0,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dibandingkan defisit periode sama tahun lalu yang tercatat Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pelebaran defisit disebabkan oleh penurunan penerimaan negara, khususnya pada periode Januari dan Februari 2025.

    “Namun, kita berharap di semester II 2025 akan recovery,” ujarnya.

    Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.210,1 triliun atau 40 persen dari target tahun ini. Realisasi ini turun 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.320,7 triliun.

    Penurunan ini dipengaruhi oleh tren melemahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), pengalihan dividen badan usaha milik negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah.

    Di sisi lain, belanja negara tetap mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen secara tahunan (yoy), dengan total realisasi mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen terhadap APBN.

    Belanja negara difokuskan untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi daerah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan desa, serta mendanai ketahanan pangan, energi, pertahanan semesta, hingga hilirisasi industri.

    Meskipun mencatat defisit, pemerintah masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp52,8 triliun hingga semester I.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.