Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Sri Mulyani umumkan pansel calon ketua dan anggota DK LPS 2025-2030

    Sri Mulyani umumkan pansel calon ketua dan anggota DK LPS 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan panitia seleksi (pansel) calon ketua dan anggota dewan komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

    Dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pansel kali ini sama dengan pansel yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2025 tanggal 17 April 2025.

    Ketua merangkap Anggota Panitia Seleksi DK LPS dipegang oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

    Anggota panitia seleksi dari perwakilan pemerintah adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Perwakilan BI yaitu Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, perwakilan OJK adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, perwakilan perbankan Komisaris Utama Indonesia Financial Group (IFG) Fauzi Ichsan, serta perwakilan asuransi Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (IIFF) Rizal Bambang Prasetijo.

    Seleksi kali ini menyaring kandidat untuk jabatan ketua DK merangkap anggota serta anggota DK yang membidangi program penjaminan dan resolusi bank untuk periode jabatan lima tahun, yaitu 2025-2030.

    Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman: https://seleksi-dklps.kemenkeu.go.id pada 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB hingga 10 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.

    Pendaftar hanya diperkenankan memilih satu jabatan antara ketua DK atau anggota DK. Penjelasan lebih rinci mengenai persyaratan pendaftar dapat dilihat di laman seleksi DK LPS.

    Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 65 UU P2SK, anggota DK LPS terdiri dari tujuh orang, yakni tiga perwakilan ex-officio dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta empat orang dari dalam atau luar LPS, dengan ketentuan minimal dua orang berasal dari luar LPS.

    Komisi XI DPR RI kemarin memutuskan untuk menunda penetapan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 karena masih menunggu pengusulan tiga Anggota DK LPS lainnya sehingga seluruhnya dapat ditetapkan secara bersamaan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan dorong inovasi dan investasi peternakan nasional

    Kementan dorong inovasi dan investasi peternakan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong penguatan investasi dan pemanfaatan inovasi teknologi guna memperkuat daya saing sektor peternakan nasional secara berkelanjutan.

    Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan tantangan utama saat ini masih pada pemenuhan kebutuhan daging sapi dan susu nasional.

    Makmun mengungkapkan Indonesia masih mengimpor sekitar 400 ribu ton daging sapi per tahun, dan produksi susu dalam negeri baru mencukupi 21 persen dari total kebutuhan nasional sebesar 4,7 juta ton.

    “Ini menjadi peluang besar bagi para pelaku industri untuk berinvestasi di sektor ini,” kata Makmun dalam ajang pameran dan forum internasional Indo Livestock 2025 sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia mengungkapkan sektor peternakan Indonesia menunjukkan perkembangan positif, salah satunya tercermin dari peningkatan volume ekspor pada 2024.

    “Volume ekspor produk peternakan meningkat dari 470 ribu ton pada 2023 menjadi 489,7 ribu ton atau naik 4,16 persen di tahun 2024. Artinya, Indonesia tidak kekurangan sumber protein hewani,” ujarnya.

    Assistant Project Director PT Napindo Media Ashatama Lisa Rusli mengatakan Indo Livestock 2025 menjadi wadah penting untuk berbagi informasi dan menjalin kemitraan lintas sektor.

    Ia berharap forum tersebut dapat mendorong kerja sama yang adil, berkelanjutan, saling membutuhkan dan menguntungkan antar pelaku usaha.

    Pameran dan forum internasional Indo Livestock 2025 digelar selama tiga hari mulai 2-4 Juli yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur.

    Kegiatan tersebut diikuti 300 peserta dari 15 negara, termasuk lima paviliun negara yakni China, Korea Selatan, Taiwan, negara-negara Eropa, dan Denmark.

    Indo Livestock 2025 menampilkan berbagai inovasi teknologi serta peluang kemitraan di bidang peternakan, pakan ternak, kesehatan hewan, pengolahan susu, hingga perikanan dan pertanian.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJPH bahas strategi penguatan wisata ramah Muslim dengan Kemenpar

    BPJPH bahas strategi penguatan wisata ramah Muslim dengan Kemenpar

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan pembahasan strategi penguatan wisata ramah Muslim melalui sertifikasi halal.

    Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan BPJPH dan Kemenpar memiliki program yang satu sama lain saling beririsan.

    Sehingga, ia menilai perlu dilakukan sinergi melalui program bersama yang saling mendukung dan memperkuat, sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

    “BPJPH mempunyai program sertifikasi halal gratis atau Sehati di mana selama tahun 2025 ini kita siapkan satu juta sertifikat halal gratis bagi para pegiat UMK (usaha mikro kecil) kita di seluruh Indonesia,” kata Haikal.

    “Sedangkan Kemenpar mempunyai binaan lebih dari 6.000 desa wisata di seluruh Indonesia. Tentu ini akan menjadi sinergi yang strategis dan produktif khususnya dalam mendukung wisata ramah muslim di seluruh Indonesia, di mana di dalamnya ketersediaan produk halal merupakan sebuah keniscayaan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Haikal mengatakan potensi yang dimiliki Indonesia dalam industri produk halal dan wisata ramah Muslim begitu besar, sebab didukung oleh berbagai sumber daya yang ada.

    Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

    “Kita punya desa wisata yang mumpuni dan tidak terkalahkan di seluruh daerah. Kita juga punya seratus ribu lebih P3H (Pendamping Proses Produk Halal) di seluruh Indonesia. Dan ada 64 juta pelaku usaha yang tersebar di tanah air. Tentu ini perlu kita optimalkan bersama,” ujar Haikal.

    “Mulai dari memaksimalkan sertifikasi halal produk-produk yang tersedia di kawasan destinasi wisata, sampai dengan langkah-langkah strategis untuk mempopulerkan wisata halal kita ke dunia,” lanjutnya.

    Sementara itu, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan mereka sangat berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dengan BPJPH.

    “Kami bersemangat sekali akan berkolaborasi dengan BPJPH. Nantinya kami akan melakukan kunjungan bersama ke lebih dari 20 desa wisata dengan target kami lebih dari 6.100 desa wisata, untuk dibuatkan sertifikat halalnya secara gratis,” kata Widiyanti.

    “Kita perlu melakukan komunikasi secara terus menerus mengenai upaya-upaya kita selama ini ini agar kita menjadi nomor satu lagi. Kita akan melakukan rakor lintas ‘stakeholder’ dan kita harus lebih agresif lagi,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PTPP perkuat posisi di industri pusat data di DCD Connect AsiaPacific

    PTPP perkuat posisi di industri pusat data di DCD Connect AsiaPacific

    Jakarta (ANTARA) – BUMN di bidang konstruksi dan investasi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memperkuat posisinya di industri pusat data (data center) dalam ajang DCD Connect Asia Pacific 2025.

    Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan mereka merupakan satu-satunya perusahaan konstruksi dan sebagai bagian dari Danantara Indonesia dalam ajang tersebut.

    “Partisipasi kami di DCD Connect Asia Pacific 2025 menegaskan komitmen PTPP untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur digital yang krusial,” kata Joko.

    Kehadiran PTPP dalam pameran pusat data terbesar di Asia Pasifik yang diselenggarakan pada 16-18 Juni 2025 di Nusa Dua, Bali, itu merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi perusahaan di tengah pesatnya pertumbuhan industri pusat data, kata Joko.

    DCD Connect Asia Pacific 2025 menjadi platform utama bagi PTPP untuk berinteraksi dengan lebih dari 1.500 pemangku kepentingan industri, termasuk pemilik proyek pusat data, konsultan dan vendor, yang sebagian besar merupakan pemain global.

    Joko mengatakan sebagai satu-satunya Perusahaan konstruksi yang hadir, pihaknya melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menjalin kolaborasi, memahami tren pasar terbaru, dan menunjukkan kapabilitas PTPP dalam proyek proyek pusat data berskala besar.

    Pada pameran itu, PTPP menampilkan portofolio proyek pusat data unggulan yang telah sukses dikerjakan, meliputi Data Center Batam, Data Center Cikarang dan Data Center Jakarta.

    Lebih lanjut, ia mengatakan selain memamerkan rekam jejak yang solid, PTPP juga menyoroti keunggulan penerapan Building Information Modeling (BIM) dalam proyek pusat data.

    Joko mengatakan penggunaan BIM sangat vital untuk proyek-proyek pusat data yang memiliki tingkat kompleksitas dan kebutuhan koordinasi lapangan yang tinggi, memastikan efisiensi, akurasi, dan kualitas konstruksi yang optimal.

    “Ajang DCD Connect Asia Pacific 2025 tidak hanya menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan, tetapi juga untuk memperkenalkan PTPP lebih jauh kepada pemain-pemain kunci di industri ‘data center’ global,” kata Joko.

    PTPP hadir bersama dengan kontraktor umum terkemuka lainnya seperti PT JGC Indonesia, serta berbagai konsultan dan vendor peralatan utama pusat data.

    Melalui partisipasi tersebut, Joko berharap PTPP dapat terus berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan Asia Pasifik dengan menyediakan infrastruktur pusat data yang andal dan berstandar internasional.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM usulkan kuota BBM bersubsidi 19,28 juta KL di RAPBN 2026

    Menteri ESDM usulkan kuota BBM bersubsidi 19,28 juta KL di RAPBN 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni minyak tanah dan solar, berada dalam rentang 19,05 juta –19,28 juta kilo liter (KL) untuk RAPBN 2026.

    “Usulan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN tahun 2026 sebesar 19,05 juta –19,28 juta KL,” ucap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu.

    Adapun rincian dari usulan tersebut, yakni sebesar 0,52 juta – 0,54 juta KL untuk minyak tanah dan 18,53 juta –18,74 juta KL untuk BBM jenis solar.

    Kuota BBM bersubsidi yang diusulkan oleh Bahlil lebih rendah apabila dibandingkan dengan kuota APBN 2025, yakni sebesar 19,41 juta KL, dengan rincian minyak tanah sebesar 0,53 juta KL, dan solar sebesar 18,88 juta KL.

    Dengan demikian, Bahlil memangkas kuota BBM bersubsidi jenis solar untuk RAPBN 2026.

    “Kalau untuk impor solar, kalau kita akan konversi ke B50, Insya Allah kita tidak akan impor lagi, dengan catatan produksi kita tidak boleh turun,” ucap Bahlil.

    Akan tetapi, bila masyarakat tetap menggunakan B40, Bahlil menyampaikan Indonesia tetap harus mengimpor solar karena masih ada selisih antara konsumsi dan produksi minyak di dalam negeri.

    “Jadi, mungkin masih impor sedikit,” kata Bahlil.

    Realisasi penyaluran BBM bersubsidi dari Januari – Mei tercatat sebesar 7,41 juta KL, dengan rincian 0,21 juta KL untuk jenis minyak tanah dan 7,20 juta KL untuk jenis minyak solar.

    Selain soal kuota BBM bersubsidi, Bahlil juga mengusulkan kuota LPG 3 kg, dari 8,17 juta metrik ton (MT) pada APBN 2025, naik menjadi 8,31 juta MT untuk RAPBN 2026. Realisasi penyaluran LPG 3 kg pada Januari–Mei 2025 tercatat sebesar 3,49 juta MT.

    Usulan tersebut menuai revisi dari Komisi XII DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM). Komisi XII mengusulkan agar kuota LPG 3 kg sebesar 8,79 juta MT, lebih tinggi dari yang diusulkan oleh Bahlil.

    Dalam rapat tersebut, disepakati penggunaan range atau kisaran kuota, yakni 8,31 juta – 8,79 juta MT. Angka pastinya akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

    Di luar pembahasan kuota BBM bersubsidi dan LPG 3 kg, rapat tersebut juga menyepakati usulan asumsi harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) sebesar 60–80 dolar AS per barel; serta lifting minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,558–1,637 juta barel setara minyak per hari (boepd), dengan rincian lifting minyak sebesar 605–620 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 953 ribu–1,017 juta boepd.

    Target lifting minyak yang disepakati dalam simpulan raker berbeda dengan usulan Kementerian ESDM, yang menargetkan lifting minyak berada dalam rentang 605–610 ribu barel per hari.

    Lebih lanjut, disepakati pula usulan anggaran untuk subsidi listrik sebesar Rp97,37 triliun – Rp104,97 triliun untuk RAPBN 2026, naik lebih dari Rp10 triliun apabila dibandingkan dengan subsidi listrik pada APBN 2025 sebesar Rp87,72 triliun.

    Pada Senin (30/6), BPH Migas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII mengusulkan kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk RAPBN 2026 sebesar 31,229 juta – 31,23 juta KL.

    Usulan kuota Pertalite untuk RAPBN 2026 relatif sama dengan kuota di APBN 2025, yakni sebesar 31,23 juta KL. Realisasi penyaluran Pertalite sejak Januari–Mei 2025 sebesar 11,6 juta KL.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Memanfaatkan limbah buah pala jadi produk bernilai ekonomi

    Memanfaatkan limbah buah pala jadi produk bernilai ekonomi

    ANTARA -Tak hanya biji dan kulitnya, limbah buah pala ternyata juga dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi. Seperti yang dilakukan salah satu pelaku UMKM, Siti Sulastri, yang menyulap daging buah pala itu menjadi kue dodol pala hingga mampu terjual hingga ke sejumlah provinsi di Indonesia.
    (Harmoko Minggu/Fahrul Marwansyah/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Infra siapkan aturan tarif batas atas dan bawah sopir logistik

    Kemenko Infra siapkan aturan tarif batas atas dan bawah sopir logistik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menyatakan aturan terkait tarif batas atas dan bawah untuk sopir logistik sedang disiapkan guna menciptakan zero over dimension over load (ODOL).

    Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian di Kemenko Infra Hermin Esti Setyowati mengatakan rencana aksi terkait sistem tarif tersebut dirancang untuk menciptakan keadilan bagi sopir maupun pemilik jasa logistik.

    “Ya, di dalam rencana aksi termasuk tarif itu juga akan dibahas ya. Artinya, ada keadilan untuk tarif yang dikenakan dalam angkutan logistik, itu sudah masuk dalam rencana aksi,” kata Esti ditemui usai menerima dan berdiskusi dengan perwakilan sopir truk di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, pembahasan tarif angkutan logistik akan mencakup penetapan batas atas dan bawah guna menjamin kepastian pendapatan serta mendorong terciptanya ekosistem logistik yang efisien dan berkelanjutan.

    “Ada (tarif batas atas dan tarif batas bawah), nanti akan diatur lebih lanjut untuk aturannya,” ujarnya.

    Ia menjelaskan tarif akan diatur lebih lanjut dalam regulasi resmi, yang saat ini sudah mendekati tahap uji publik.

    Regulasi tersebut diharapkan bisa segera diundangkan agar implementasinya mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha transportasi logistik di Indonesia.

    “Ini sudah hampir masuk dalam uji publik dan diharapkan ini setelah ini diundangkan, tentunya ini bisa segera diimplementasikan,” kata Esti.

    Meski segera masuk tahap uji publik, Esti belum memastikan kapan target penyelesaian regulasi tarif batas atas dan batas bawah bagi sopir logistik tersebut.

    Sebelumnya, Esti turut mendampingi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyerap sejumlah aspirasi dari sopir truk di antaranya terkait perlindungan profesi dan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) terutama Pasal 307 tentang pelanggaran over load.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan salah satu aspirasi utama yang disampaikan para sopir truk adalah pentingnya perlindungan terhadap profesi pengemudi transportasi yang dinilai belum optimal.

    “Ini sebenarnya sudah ada di konsep rencana aksi untuk perlindungan terhadap pengemudi di bidang transportasi ini,” kata Aan.

    Pengemudi juga meminta revisi Undang-Undang Angkutan Jalan (UULAJ) terutama Pasal 307, karena aturan pelanggaran over load dianggap hanya membebani pengemudi sebagai objek hukum.

    Selain itu, Aan juga menekankan bahwa adanya kesalahpahaman terkait keberlanjutan program zero over dimension over loading (ODOL) yang seolah hanya menekankan aspek penegakan hukum kepada sopir.

    Dalam rencana aksi zero ODOL, terdapat komponen pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan barang yang menjadi tanggung jawab Kemenhub secara menyeluruh.

    “Jadi untuk program zero ODOL itu, ini sesuai dengan rencana aksi yang ada, ini akan dilanjutkan. Tentu salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pengemudi di dalam aksi tersebut,” kata Aan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KDM berencana alihkan dana operasi Kertajati Rp60 miliar ke Susi Air

    KDM berencana alihkan dana operasi Kertajati Rp60 miliar ke Susi Air

    Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berencana untuk mengalihkan sebagian dana operasional per tahun yang dikeluarkan Pemprov Jabar untuk BIJB Kertajati sebesar Rp60 miliar ke Susi Air.

    Pengalihan ini akan digunakan sebagai subsidi operasional penerbangan Susi Air, yang dinilai Dedi bakal menjadi langkah untuk menghidupkan Kertajati.

    “Tadi Bu Susi (Pudjiastuti) nanya biaya operasional yang diberikan (per tahun), saya katakan di kisaran Rp60 miliar per tahun, dan saya sampaikan aja hari ini, Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati,” kata Dedi di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

    Rencananya, subsidi tersebut digunakan untuk lima rute penerbangan yakni Cilacap-Kertajati, Purwokerto-Purbalingga-Kertajati, Semarang-Kertajati, Yogyakarta-Kertajati dan Tasikmalaya-Kertajati.

    “Jadi bawa penumpang masuk ke Kertajati. Yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Saya tadi dengan Bu Susi memutuskan, Susi Air juga kemudian di Kertajati mengaspal. Terbang lagi di Kertajati. Dengan lima rute yang tadi disebutkan. Jadi saya ingin coba kedua-duanya. Sebelum membangun yang besar, kita mulai dulu yang kecil,” ujar Dedi.

    Hal ini, kata Dedi, sebagai upaya penyelamatan Kertajati untuk mendukung langkah yang tengah dikerjakan yakni fokus ke penerbangan internasional khususnya haji dan umrah.

    “Nah sebenarnya kan kalau penerbangan haji dan umrah ini bisa berjalan dengan yang domestik itu,” ucapnya.

    Namun demikian, Dedi mengatakan untuk bisa beriringan itu ada permasalahan, salah satunya investasi yang cukup besar, sehingga dirinya mengambil langkah untuk mensubsidi Susi Air.

    Subsidi ini juga, kata Dedi, karena dirinya mendapat cerita dari Susi Pudjiastuti bahwa salah satu permasalahan Kertajati lainnya adalah kru pesawat yang harus berangkat ke Jakarta dan jika melalui jalur darat menggunakan pengawalan butuh waktu empat jam yang disebutnya tidak mungkin dilakukan.

    “Itu tidak mungkin karena lamanya dia terbang sehari, di mana jam kerja pilot hanya sembilan jam. Karenanya harus ada rute dari Halim ke Kertajati dulu untuk mengangkut kru pesawat.

    Dedi mengatakan dari dana per tahun yang dikeluarkan oleh Pemprov sebesar Rp60 miliar untuk BIJB itu, sekitar Rp49 miliar bisa digunakan untuk subsidi penerbangan ke Kertajati.

    Sementara itu, pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti, meyakini dengan lima rute yang direncanakan mendarat dan terbang di Kertajati dalam sehari, akan mendatangkan maskapai besar.

    “Kalau sehari lima kali yang besar pasti nanti mau nunggu di sana kalau gak ada, kalau pilot pesawat hilang enam jam waktunya pasti rugi airline jadi tidak mau mereka,” ujarnya.

    Susi menjelaskan untuk tujuan Halim-Kertajati itu khusus untuk kru-kru maskapai besar, kemudian tujuan lainnya adalah sebagai moda pengumpan, dengan bisa ditambahkan juga tujuan Pangandaran ke depannya.

    “Kalau ada dari lima kota masuk kan paling tidak masing-masing 6 orang aja ada 30. Pasti Airline juga ruginya tidak terlalu besar mulai masuk di Kertajati. Kalau sekarang mau ngangkut apa ke sana? Orangnya tidak ada yang datang,” ucap dia.

    Dengan dana yang harus dikeluarkan Pemprov Jabar Rp60 miliar per tahun, diinformasikan kini sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju BIJB Kertajati sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan.

    Hal itu, dipastikan setelah pada tanggal tersebut maskapai Super Air Jet yang melayani penerbangan ke Medan, Denpasar dan Balikpapan (Kalimantan Timur) berhenti beroperasi dari dan ke BIJB Kertajati.

    Penghentian penerbangan domestik ini, kata dia, karena keterbatasan armada dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia dan Malaysia Airlines serta okupansi di bandara tersebut yang rendah.

    Meskipun demikian, Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah akan kembali subsidi pembelian motor listrik Rp7 juta per unit mulai Agustus 2025

    Pemerintah akan kembali subsidi pembelian motor listrik Rp7 juta per unit mulai Agustus 2025

    Rabu, 2 Juli 2025 22:00 WIB

    Calon pembeli melihat motor listrik yang dijual di Jakarta, Rabu (2/7/2025). Pemerintah akan kembali memberlakukan subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta per unit pada Agustus 2025, dengan kuota yang diperkirakan sama seperti tahun lalu untuk mendorong percepatan transisi kendaraan berbasis listrik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.

    Pramuniaga berdiri di dekat motor listrik yang dijual di Jakarta, Rabu (2/7/2025). Pemerintah akan kembali memberlakukan subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta per unit pada Agustus 2025, dengan kuota yang diperkirakan sama seperti tahun lalu untuk mendorong percepatan transisi kendaraan berbasis listrik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina: Penjualan Pertamax Green 95 di Semarang 4.000 liter/hari

    Pertamina: Penjualan Pertamax Green 95 di Semarang 4.000 liter/hari

    Hampir sebulan setelah Pertamax Green 95 diluncurkan, kami mendapatkan animo masyarakat yang luar biasa

    Semarang (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan bahwa penjualan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Green 95 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mencapai rata-rata 4.000 liter per hari.

    “Hampir sebulan setelah Pertamax Green 95 diluncurkan, kami mendapatkan animo masyarakat yang luar biasa,” kata Area Manajer Communication and Relations Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) Taufiq Kurniawan di Semarang, Rabu.

    Pertamax Green 95 adalah BBM produksi Pertamina yang merupakan campuran dari Pertamax (RON 92) dengan 5 persen bioetanol (E5) yang menghasilkan nilai oktan RON 95 dan diklaim lebih ramah lingkungan karena adanya kandungan bioetanol yang berasal dari tumbuhan.

    Ia menyebutkan total penjualan Pertamax Green 95 sejak diluncurkan hingga saat ini di Kota Semarang tembus 76.000 liter dengan rata-rata konsumsi harian 4.000 liter.

    “Ini bagus, animo menunjukkan masyarakat Semarang sudah peduli, ‘aware’ (lingkungan). Karena baru pertama, sebelumnya sudah ada bio tapi di Solar. Kebanyakan pengguna (Pertamax) kan kendaraan pribadi. ‘Aware’-nya tergambar cukup bagus,” katanya.

    Menurut dia, penjualan Pertamax Green 95 tertinggi saat ini berada di SPBU Coco Sultan Agung Semarang (Akpol) yang menjadi lokasi peluncuran BBM tersebut.

    Pertamax Green 95 juga tersedia di dua lokasi lain, yakni SPBU 44.501.44 Jalan Moch. Ichsan (Silayur) dan SPBU 44.502.32 Jalan Kompol R. Soekanto Semarang (Citra Grand).

    “Penjualan tertinggi di SPBU Coco Akpol karena di situ jadi lokasi peluncurannya 5 Juni 2025 lalu. Banyak mengetahuinya di situ, padahal Pertamax Green 95 ada juga di SPBU Citragrand dan Silayur Semarang,” katanya.

    Dari sisi pengguna, kata dia, sejauh ini di wilayah Semarang masih imbang antara sepeda motor maupun mobil, atau tidak ada yang saling mendominasi.

    Seiring dengan tingginya animo masyarakat terhadap Pertamax Green 95, kata dia, Pertamina berencana untuk memperluas penjualan BBM tersebut di daerah lainnya, seperti Tegal, Solo atau Yogyakarta.

    “Akan ada perluasan outlet. Kemungkinan perluasan ke Tegal dan DIY, atau Solo, sambil lihat hasil evaluasi penjualan secara berkala. Target sampai akhir tahun delapan outlet sudah bagus ya,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.