Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta efisiensi pengelolaan anggaran daerah tidak sampai menghambat jalannya pembangunan di provinsi ini.
“Efisiensi harus dilakukan, tapi pembangunan tetap harus berjalan,” ujar Sultan saat menyampaikan penjelasan resmi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis.
Menurut Sultan, perubahan APBD perlu dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal serta kebutuhan prioritas yang belum terakomodasi.
Penyesuaian itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah serta disusun mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Sultan menuturkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus responsif terhadap kondisi faktual dan proyeksi fiskal.
“Keuangan daerah adalah instrumen penting untuk pembangunan, sehingga harus dikelola secara tertib, efisien, dan akuntabel,” kata dia.
Dalam perubahan APBD 2025, pendapatan daerah DIY diproyeksikan sebesar Rp4,75 triliun, turun dari sebelumnya Rp5,02 triliun. Penurunan terutama terjadi pada pendapatan transfer yang berkurang sekitar Rp290 miliar atau 8,78 persen.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan tipis dari Rp1,70 triliun menjadi Rp1,73 triliun. Pendapatan lain-lain yang sah tetap sebesar Rp7,60 miliar.
“Ini menunjukkan semangat kemandirian fiskal yang tetap dijaga,” ujar Sultan.
Dari sisi belanja, anggaran daerah dalam perubahan APBD dirancang sebesar Rp5,03 triliun, menurun dari sebelumnya Rp5,23 triliun.
Sementara itu, belanja operasi turun dari Rp3,61 triliun menjadi Rp3,43 triliun. Sebaliknya, belanja modal naik 2,54 persen menjadi Rp726,57 miliar, yang diarahkan untuk kebutuhan pembangunan fisik dan pengadaan strategis.
Selain itu, belanja tidak terduga juga dikurangi menjadi Rp23,13 miliar dan belanja transfer turun menjadi Rp852,15 miliar.
Untuk menjaga keseimbangan anggaran, pembiayaan daerah dinaikkan dari Rp211,83 miliar menjadi Rp277,5 miliar.
“Kita tidak bisa menunda program penting hanya karena penyesuaian. Solusinya adalah pembiayaan yang terukur dan bertanggung jawab,” ucap Sultan.
Sultan pun mengajak DPRD DIY segera membahas dan menyepakati rancangan perubahan itu secara konstruktif, mengingat waktu pelaksanaan program 2025 yang semakin terbatas.
“Semoga apa yang kita upayakan bersama dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat DIY,” ujar dia.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
