Category: Antaranews.com Ekonomi

  • DPR desak pemerintah jaga aset gunung Rinjani agar aman bagi wisatawan

    DPR desak pemerintah jaga aset gunung Rinjani agar aman bagi wisatawan

    ANTARA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak  pemerintah, agar dapat menjaga aset dan tempat wisata gunung Rinjani agar lebih aman bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan itu. Hal tersebut diungkapkannya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).
    (Ryan Rahman/Ibnu Zaki/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM: Indonesia kehilangan peluang investasi hingga Rp2.000 triliun

    BKPM: Indonesia kehilangan peluang investasi hingga Rp2.000 triliun

    Kita menemukan angka di tahun 2024 itu, angka realisasi investasi itu sekitar Rp1.500 triliun, mungkin tembus ke angka Rp2.000 triliun, unrealisasi investasi,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyebut, Indonesia kehilangan peluang untuk mendapatkan investasi hingga Rp2.000 triliun lantaran proses perizinan yang rumit.

    “Kita menemukan angka di tahun 2024 itu, angka realisasi investasi itu sekitar Rp1.500 triliun, mungkin tembus ke angka Rp2.000 triliun, unrealisasi investasi,” ujar Todotua di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan, peluang investasi tersebut hilang salah satunya disebabkan oleh perizinan investasi yang rumit dan juga iklim usaha yang tidak kondusif di Indonesia.

    Selain itu, kebijakan terkait dengan investasi juga dianggap masih tumpang tindih sehingga menimbulkan kebingungan.

    “Karena persoalan-persoalan seperti kayak begini, perizinan, iklim investasi yang tidak kondusif, berbagai macam kebijakan tumpang tindih dan lainnya. Tentu ini memang harus menjadi catatan dan refleksi kita bersama-sama,” katanya.

    Berdasarkan hal tersebut, pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini mengintegrasikan Peraturan BKPM 3/4/5 Tahun 2021 yang terdiri dari Sistem OSS, Pelayanan Perizinan dan Pengawasan.

    Ia juga menyebut BKPM telah mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memberikan perizinan kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di wilayah kawasan, kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta zona perdagangan bebas.

    Menurutnya, syarat-syarat perizinan tetap harus dipatuhi. Namun, hal tersebut dapat dilakukan dalam post audit.

    “Kalau pelaku investasinya siap, kami Kementerian Investasi keluarkan izin, selebihnya itu kita post audit. Karena kalau orang sudah berinvestasi, nggak mungkin lari juga. Jangan juga kita suruh tunggu sampai izinnya semua selesai,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nikson Silalahi emban tugas sebagai komisaris utama PLN EPI

    Nikson Silalahi emban tugas sebagai komisaris utama PLN EPI

    Jakarta (ANTARA) – Pengusaha konstruksi dan media, Nikson Silalahi mendapat penugasan sebagai Komisaris Utama (Komut), sekaligus Komisaris Independen PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), subholding PT PLN (Persero).

    Nikson menyebut penugasan ini merupakan tanggung jawab baru untuk mengawasi jalannya perusahaan dan manajemen agar sesuai dengan tata kelola yang baik.

    “Saya maknai ini sebagai bentuk tugas pelayanan baru dari dari pimpinan untuk menyukseskan program kerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto,” kata Nikson melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen, Nikson akan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, serta memastikan perusahaan beroperasi dengan baik.

    Pria kelahiran Sumatera Utara, 28 Februari 1975 ini, menyelesaikan pendidikan di Universitas Sumatera Utara (USU) pada 2001 dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil.

    Nikson melanjutkan pendidikannya Program S-2 Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta dan memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi pada 2015.

    Ia juga tercatat sebagai CEO atau pemilik sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan media. Sementara di organisasi, Nikson pernah menjabat di sejumlah asosiasi bidang konstruksi.

    Sebelumnya, Nikson dipercaya sebagai Komite Dewan Komisaris PT ASABRI. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Umum hingga Ketua Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Jakarta Pusat, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta.

    Selain itu, Nikson pernah menjadi Pengurus Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta dan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (DPP Akaindo).

    Saat ini, Nikson menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPP GAPENSI). Nikson pun dipercaya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA) masa bakti 2025-2030.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelindo keruk alur Pelabuhan Baai Bengkulu dengan kedalaman 4 meter

    Pelindo keruk alur Pelabuhan Baai Bengkulu dengan kedalaman 4 meter

    Bengkulu (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero)​​​​​ menyatakan telah mengeruk alur Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, tahap I dengan kedalaman empat meter.

    “Dua hari ke depan tinggal tahap finalisasi, tinggal 30 meter lagi (mengulang kembali keruk karena ada sedimen pasir yang longsor masuk ke lokasi yang telah dikeruk),” kata Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Drajat Sulistyo di Bengkulu, Kamis.

    Dengan kedalaman tersebut, kapal pengangkut komoditas unggulan Provinsi Bengkulu, maupun kapal penyeberangan ke Pulau Enggano sudah bisa keluar masuk ke dermaga pelabuhan.​​

    Dia memastikan dalam tiga hari ke depan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai tahap pertama rampung dan sudah bisa dilewati kapal baik yang akan keluar ataupun masuk ke dalam dermaga.

    “Sekarang kedalamannya sudah minus 4 meter ya, dan lebarnya kurang lebih 60 meter. Setelah finalisasi kapal termasuk KMP Pulo Tello (kapal penyeberangan ke Pulau Enggano) juga sudah bisa masuk ke dermaga Pelabuhan Pulau Baai,” kata dia.

    Selama 4 bulan terakhir kapal penyeberangan KMP Pulo Tello yang menjadi sarana transportasi masyarakat Pulau Enggano dari dan ke Kota Bengkulu tidak bisa masuk ke dermaga akibat tersumbatnya alur Pelabuhan Pulau Baai.

    Akibatnya, kapal harus labuh di luar pelabuhan dan penumpang dilangsir mengguna kapal kecil. Upaya langsir memang dapat dilakukan untuk angkutan penumpang, namun tidak bisa untuk angkutan barang, sehingga selama 4 bulan terakhir Pulau Enggano tidak bisa menjual hasil bumi mereka ke Kota Bengkulu.

    Sebelumnya, General Manager PT Pelindo Regional 2 Pelabuhan Bengkulu S Joko menjelaskan pengerukan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama dilakukan untuk mengatasi kedaruratan transportasi laut Bengkulu dan transportasi dari serta ke Enggano.

    Menurut dia, Pelindo pada tahap I mengeruk sebelah kiri dinding alur pada tahap pertama ini dengan total pasir yang dikeruk sebanyak 263.000 meter kubik dari total keseluruhan sedimen 1,112 juta kubik yang harus dikeruk.

    Kemudian, lanjut dia, baru lah pengerukan tahap kedua dan ketiga yakni alur bagian tengah dan kanan yang masih tertutup 800-900 ribu meter kubik pasir.

    “Panjang alur yang kami keruk 2,3 kilometer, jumlah sedimentasi tertulis di paparan kami kurang lebih 800 ribu meter kubik, kenyataannya terakhir dicatat 1,112 juta meter kubik,” ujar Joko.

    Menurut Joko, kerja sama yang baik disertai gerak cepat Gubernur Bengkulu, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian BUMN, DPR, DPD, hingga mendapat respons Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan bahkan Presiden Prabowo Subianto dan pihak terkait lainnya, membuat upaya penanganan alur menjadi lebih cepat.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maskapai FlyJaya buka rute penerbangan Halim-Adisutjipto Yogyakarta

    Maskapai FlyJaya buka rute penerbangan Halim-Adisutjipto Yogyakarta

    Ini langkah awal FlyJaya menghadirkan konektivitas yang lebih baik di Indonesia, terutama ke kota-kota strategis seperti Yogyakarta,

    Jakarta (ANTARA) – Maskapai FlyJaya resmi membuka rute baru penerbangan yang menghubungkan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan Bandara Adisutjipto Yogyakarta guna mendukung mobilitas masyarakat di sektor transportasi udara.

    “Mulai hari ini Kamis, 3 Juli 2025 rute ini dibuka. Rute ini dilayani menggunakan armada ATR 72, pesawat turboprop efisien yang cocok untuk jarak pendek,” kata Chief Commercial Officer Maskapai FlyJaya Ary Mercyanto dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Ia menegaskan, komitmen perusahaan dalam menyediakan akses udara yang nyaman, cepat, dan terjangkau. Sebagai maskapai berbiaya rendah atau Low Cost Carrier (LCC), FlyJaya tetap mengutamakan pelayanan terbaik bagi penumpang.

    “Ini langkah awal FlyJaya menghadirkan konektivitas yang lebih baik di Indonesia, terutama ke kota-kota strategis seperti Yogyakarta,” ujar Ary.

    Ia menjelaskan, pemilihan Bandara Adisutjipto sebagai tujuan utama karena lokasinya lebih dekat ke pusat Kota Yogyakarta dibandingkan Bandara YIA.

    “Hal itu menjadi keuntungan bagi penumpang yang ingin mobilitas lebih cepat dan praktis,” ucapnya.

    FlyJaya mengklaim memberikan pengalaman terbang yang berbeda. Penumpang tak hanya diuntungkan harga tiket yang kompetitif, tetapi juga pelayanan hangat yang membawa semangat kebersamaan FlyMily.

    Penerbangan dari Halim dijadwalkan berangkat pukul 06.20 WIB dan tiba di Bandara Adisutjipto pukul 07.50 WIB. Sementara penerbangan sebaliknya tersedia hingga sore hari, memberikan fleksibilitas waktu bagi pebisnis maupun wisatawan.

    Maskapai FlyJaya optimistis rute baru itu akan menjadi pilihan favorit masyarakat yang mengutamakan efisiensi perjalanan dan kemudahan akses menuju jantung Yogyakarta.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan apresiasi dukungan KUR untuk petani tebu dari Menko dan Menkeu

    Mentan apresiasi dukungan KUR untuk petani tebu dari Menko dan Menkeu

    Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya enam persen. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani atas dukungan dalam kebijakan pembiayaan petani tebu, khususnya program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Amran seusai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis mengatakan, kebijakan itu membuka ruang napas baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di seluruh Indonesia.

    ”Kami mewakili petani Indonesia. Terima kasih kepada Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian. Luar biasa. Sekarang Insya Allah petani tebu plasma itu bernapas lega,” katanya.

    Ia menjelaskan dalam kebijakan skema KUR terbaru memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya enam persen. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan, ke depan pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    ”Kemudian nanti pabriknya menjadi avalis. Kalau avalis tanpa jaminan. Tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan,” tuturnya.

    Kebijakan itu merupakan respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan oleh petani tebu. Dengan dukungan ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal.

    Mentan juga berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang sedang berlangsung.

    “Kebijakan ini untuk tebu dan komoditas lainnya, tetapi fokus tebu dulu. Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” papar Amran.

    Mentan mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan khususnya tebu untuk bergerak secara eksponensial dalam meningkatkan produksi gula nasional.

    Ia menyoroti sejumlah regulasi yang perlu disederhanakan, salah satunya akumulasi pada KUR yang dinilai justru menyulitkan petani untuk kembali mengakses pembiayaan.

    “Kredit KUR itu harus disesuaikan. Kalau petani bayar lancar tiap tahun, kenapa tidak bisa ambil lagi? Harusnya tiap tahun bisa diakses tanpa akumulasi yang menghambat, karena saat ini setelah Rp500 juta, enggak bisa ngambil lagi, akumulasi. Nah ini kan menghambat,” katanya pula.

    Kementan mencatat produksi gula nasional tahun 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57 persen dibandingkan produksi tahun 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

    Mentan merinci enam strategi kunci untuk mewujudkan swasembada gula nasional, mulai dari penguatan penyuluhan kepada petani, perbaikan sistem pengelolaan perkebunan tebu.

    Selain itu, penyediaan sarana produksi, pemberian kemudahan akses pupuk, penyediaan sarana irigasi, pengelolaan tanah, dan penetapan harga yang menguntungkan petani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga: RI akan beli energi dari AS mencapai 15,5 miliar dolar AS

    Airlangga: RI akan beli energi dari AS mencapai 15,5 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia berencana untuk melakukan pembelian energi dari Amerika Serikat (AS) dengan total mencapai 15,5 miliar dolar AS.

    “Siang hari ini kita baru saja membahas berkait dengan apa yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan tawaran (offer) kepada Amerika terkait dengan tarif. Jadi tadi sudah dibahas tentang rencana Indonesia mengenai pembelian energi yang totalnya bisa mencapai 15,5 miliar dolar AS,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Kemudian, lanjutnya, terkait juga dengan pembelian barang agrikultur, dan juga terkait dengan rencana investasi termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara.

    “Sehingga rencananya akan diadakan perjanjian ataupun memorandum of understanding antara Indonesia dengan mitranya di Amerika Serikat pada tanggal 7 Juli nanti,” katanya.

    Hal ini menunjukkan bahwa antara pemerintah,pengusaha, BUMN dan swasta ini bersama-sama untuk merespons terkait dengan adanya pengenaan tarif resiprokal.

    “Tentu arahan Bapak Presiden dengan adanya komitmen pembelian oleh Indonesia terhadap produk Amerika, ini yang sifatnya tidak jangka pendek (short term) tetapi bisa jangka panjang (long term),” kata Airlangga.

    “Jadi defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia 19 miliar dolar AS, tetapi yang kita tawarkan pembelian kepada mereka itu jumlahnya melebihi yaitu 34 miliar dolar AS. Itu tujuan dari rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini antara para pemangku kepentingan kementerian maupun dengan pelaku usaha,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, meskipun neraca dagang Indonesia secara resmi tercatat surplus sekitar 14,5 miliar dolar AS versi Badan Pusat Statistik (BPS) RI, namun pencatatan di AS justru menunjukkan angka yang melebihi itu.

    Untuk itu, strategi pemerintah adalah melakukan impor LPG, minyak mentah (crude oil), dan BBM langsung dari AS dengan nilai di atas 10 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mencakup peningkatan impor LPG dari AS dari 54 persen menjadi 65-80 persen, sementara impor crude oil yang saat ini di bawah 4 persen akan ditingkatkan menjadi lebih dari 40 persen.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan gandeng Ombudsman tingkatkan layanan publik sektor peternakan

    Kementan gandeng Ombudsman tingkatkan layanan publik sektor peternakan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan publik sektor peternakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari balai-balai ternak.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menilai tingginya permintaan masyarakat terhadap bibit hewan dari 11 balai ternak Kementan, namun belum seluruhnya dapat terpenuhi karena keterbatasan kapasitas layanan dan sistem penjualan.

    “Ada 11 balai ternak (Kementan) yang menjual bibit dan bibit ini sangat berkualitas dan masyarakat banyak yang antre. Banyak yang antre dan keluhan masyarakat kok nggak kebagian? Nah ini bagi kami suatu hal yang sangat challenging sekali,” kata Yeka dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya fenomena antrean panjang pembelian bibit hewan menunjukkan tantangan besar dalam pemenuhan permintaan pasar, salah satunya disebabkan oleh tarif yang dinilai terlalu murah sehingga memicu lonjakan permintaan.

    Ombudsman menilai tarif penjualan bibit ternak dari balai pemerintah perlu dievaluasi dan disesuaikan, karena peningkatan tarif berpotensi memperkuat kontribusi PNBP bagi negara dari sektor peternakan.

    “Kata kuncinya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 32, ini sebetulnya layak untuk dikaji, untuk direvisi. Nah agar ada peningkatan PNBP,” ucapnya.

    Selain aspek tarif, Ombudsman juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas produksi dan layanan balai-balai ternak agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses bibit unggul berkualitas secara merata.

    Aspek transparansi juga menjadi perhatian, karena saat ini sistem pemantauan penjualan belum optimal dan perlu dibenahi agar layanan balai ternak semakin akuntabel dan inklusif untuk publik.

    “Nah untuk menjamin agar lebih inklusif sehingga layanan-layanan di balai ini harus lebih transparansi. Nah intinya apa? Semua informasi itu harus bisa diakses dengan baik oleh masyarakat,” tuturnya.

    Ke depan, Ombudsman dan Kementan akan menyusun evaluasi menyeluruh termasuk mekanisme pemantauan agar penjualan bibit hewan difokuskan untuk pembibitan dan bukan pemotongan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan Ombudsman dalam memperkuat regulasi, kelembagaan, serta peran dan kebijakan direktorat yang dipimpinnya.

    “Khususnya terkait dengan upaya percepatan penyediaan protein hewani dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga mendukung program swasembada pangan yang menjadi concern kita semua,” kata Agung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyeksi APBN semester II-2025 ditetapkan, pendapatan negara Rp1.663 T

    Proyeksi APBN semester II-2025 ditetapkan, pendapatan negara Rp1.663 T

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menetapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester II-2025.

    Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang akibat perubahan lingkungan yang dinamis serta prioritas-prioritas baru Presiden Prabowo Subianto. Namun, APBN akan tetap dijaga secara hati-hati dan berkelanjutan.

    Secara rinci, prognosis pendapatan negara pada semester II-2025 ditetapkan sebesar Rp1.663,7 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.409 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp254,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp400 miliar.

    Selanjutnya, proyeksi belanja negara pada semester II ditetapkan sebesar Rp2.121,5 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat (BPP) Rp1.659,9 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp461,6 triliun.

    Dengan demikian, proyeksi defisit APBN pada semester II yaitu sebesar Rp457,8 triliun atau 1,94 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Adapun keseimbangan primer pada paruh kedua tahun ditargetkan defisit sebesar Rp162,7 triliun dan pembiayaan anggaran ditargetkan senilai Rp378,4 triliun.

    Terkait pembiayaan anggaran, DPR menyetujui penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada pelaksanaan APBN ke depan. SAL juga disetujui untuk digunakan dalam pemenuhan kewajiban pemerintah atau belanja prioritas dan pembiayaan defisit.

    Sedangkan outlook APBN 2025 pada akhir tahun disepakati dengan rincian defisit Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.

    Kemudian, outlook pendapatan negara sebesar Rp2.865,5 triliun dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, PNBP Rp477,2 triliun, dan hibah Rp1 triliun.

    Outlook belanja negara sebesar Rp3.527,5 triliun terdiri dari BPP Rp2.663,4 triliun dan TKD Rp864,1 triliun.

    Outlook keseimbangan primer defisit Rp109,9 triliun dan outlook pembiayaan anggaran Rp662 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Perekonomian: KUR perumahan akan diluncurkan Juli

    Menko Perekonomian: KUR perumahan akan diluncurkan Juli

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan diharapkan bisa diluncurkan pada Juli tahun ini.

    Airlangga mengatakan, implementing regulation terkait KUR perumahan yang dibutuhkan adalah peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Jadi kami berharap pada Juli (KUR perumahan) sudah bisa diluncurkan,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menargetkan penyusunan Peraturan Menteri terkait skema dan mekanisme usulan kredit usaha rakyat (KUR) bidang perumahan bisa selesai pada akhir Juli tahun ini.

    Hal itu diperlukan sebagai landasan peraturan pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat mengingat pemerintah akan segera mengucurkan dana dari Danantara untuk sektor perumahan.

    “Kami akan kerja cepat untuk segera menyelesaikan Peraturan Menteri terkait usulan skema dan mekanisme KUR. Targetnya selesai akhir Juli ini,” ujar Ara.

    Menteri PKP juga berterima kasih atas kerja keras dari jajaran Eselon I Kementerian PKP dan BP Tapera dan ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah.

    Kementerian PKP juga mentargetkan untuk menyelesaikan sejumlah Peraturan Menteri untuk menjadi dasar peraturan pelaksanaan program di lapangan yang terkait skema dan mekanisme pembiayaan dan pembangunan rumah untuk masyarakat.

    “Adanya dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp130 triliun tentunya menjadi angin segar bagi ekosistem perumahan untuk terus bekerja keras dan bersinergi membangun rumah yang layak dan terjangkau serta berkualitas,” kata Ara.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dana Rp130 triliun dari Danantara tersebut, akan digunakan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

    Kucuran dana dari Danantara, lanjut Ara, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, sektor perumahan turut mendukung pertumbuhan ekonomi karena melibatkan industri terkait.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.