Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Kementerian BUMN dorong Danareksa kembangkan wilayah pesisir

    Kementerian BUMN dorong Danareksa kembangkan wilayah pesisir

    Danareksa diharapkan mampu memberikan dukungan dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan, serta regulasi penataan kawasan pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong PT Danareksa (Persero) serta beberapa perusahaan BUMN kawasan lainnya untuk memperkuat perencanaan dan pengembangan wilayah pesisir yang produktif dan berkelanjutan melalui kerja sama strategis.

    Dalam penandatangan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Danareksa untuk mengembangkan wilayah pesisir di Jakarta, Selasa, Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN Andus Winarno mengatakan bahwa pengembangan kawasan ekonomi merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kepastian ruang bagi investasi dan pembangunan lintas sektor.

    “PT Danareksa diharapkan mampu memberikan dukungan dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan, serta regulasi penataan kawasan pesisir yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kawasan,” ujar Andus.

    Andus menyampaikan Danaraksa mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir melalui skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif.

    Danareksa juga akan menyediakan fasilitas bisnis matching atau penjajakan bisnis antara potensi investasi dan pemanfaatan ruang laut.

    Selain itu, perseroan akan melakukan studi dalam pengembangan wilayah pesisir dan laut yang mengusung nilai ekonomi biru berorientasi pada mitigasi risiko bencana dan berpihak pada prinsip-prinsip environmental social governance (ESG).

    Menurut Andus, peran aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif dan berdampak luas, sehingga mampu mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas.

    Lebih lanjut, Andus mengatakan Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal.

    Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah belum terintegrasinya fungsi ekologis ruang laut dengan aktivitas ekonomi sehingga pembangunan sektor kelautan masih bersifat sektoral.

    Ia menekankan bahwa pendekatan tata ruang laut menjadi prasyarat utama dalam transformasi menuju ekonomi biru. Oleh karena itu, konektivitas lintas sektor sangat diperlukan.

    “Kementerian BUMN memandang bahwa tata ruang laut merupakan instrumen strategis dalam membangun konektivitas lintas sektor antara konservasi dan produktivitas, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar peran lembaga negara dan partisipasi dunia usaha,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya masih meninjau skema mitigasi risiko kredit untuk koperasi desa (Kopdes) merah putih, mengingat program pemerintah ini masih dalam tahap piloting.

    “Nanti, kita lihat dulu, karena (kopdes) masih tahap piloting. Justru ini (masa piloting) kesempatan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling interaksi agar model bisnis yang sedang disusun dan dicontohkan ini benar-benar bisa menghasilkan yang baik dan pada gilirannya berkelanjutan,” kata Mahendra saat dijumpai di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, Mahendra mengatakan bahwa OJK mendukung langkah pengembangan kopdes merah putih.

    Inisiatif ini dinilai membuka peluang bagi penguatan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di desa-desa, yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    OJK akan terus mencermati perkembangan kopdes merah putih secara lebih lanjut.

    Di samping itu, ujar Mahendra, OJK juga siap memberikan dukungan agar pembiayaan atau dukungan fasilitas lainnya dari lembaga jasa keuangan dijalankan secara prudent dengan tata kelola yang baik (good governance).

    Pada Rabu (9/7/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo bertemu untuk mendiskusikan strategi pembiayaan kopdes merah putih.

    Kemudian, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Rabu (9/7/2025), Menkeu menyebutkan dana desa berpotensi digunakan sebagai penjamin untuk pembiayaan kopdes merah putih.

    Menkeu menjelaskan apabila suatu unit usaha memiliki aktivitas ekonomi dan keuangan yang realistis serta mampu menghasilkan pendapatan, maka seharusnya dapat mengakses pembiayaan dari bank.

    Namun, bank kerap menghadapi kekhawatiran. Pada desa yang sudah terampil dan memiliki kapasitas baik, kegiatan ekonominya dinilai berkelanjutan. Sebaliknya, pada desa yang belum memiliki kapasitas memadai, timbul kekhawatiran terhadap potensi kredit macet.

    Menkeu pun menyampaikan, dana desa yang mencapai sekitar Rp70 triliun per tahun dapat berperan sebagai katalis maupun penjamin dalam pengembangan koperasi desa.

    “Sehingga, kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga (kopdes) bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehatian-kehatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” kata Menkeu.

    Adapun peluncuran kopdes merah putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diputuskan untuk diundur menjadi 21 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan kopdes merah putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurutnya, sebanyak 103 kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini.

    Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan, sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Basarnas minta para pemilik kapal registrasi EPIRB

    Basarnas minta para pemilik kapal registrasi EPIRB

    Setiap pemilik kapal yang dilengkapi dengan EPIRB wajib mendaftarkan alat tersebut ke instansi berwenang, dalam hal ini Basarnas

    Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI meminta para pemilik kapal, termasuk di Kepulauan Riau (Kepri), melakukan registrasi Emergency Position Indicating Radio (EPIRB) karena merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    “Setiap pemilik kapal yang dilengkapi dengan EPIRB wajib mendaftarkan alat tersebut ke instansi berwenang, dalam hal ini Basarnas,” kata Deputi Bidang Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi Basarnas Marsekal Muda TNI Dr Widyargo Ikoputra saat membuka sosialisasi sistem deteksi dini tahun 2025 di Kantor SAR Tanjungpinang, Kepri, Selasa.

    Menurut dia, pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan proses registrasi EPIRB secara online melalui website resmi atau bisa datang langsung ke Kantor SAR terdekat.

    Petugas SAR siap membantu dalam proses registrasi tanpa dipungut biaya atau gratis.

    Dengan memiliki dan mendaftarkan EPIRB, katanya, pelaku pelayaran telah melakukan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan pelayaran internasional yang diamanatkan International Maritime Organization (IMO)) melalui konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS).

    Selain itu, ia menekankan peralatan EPIRB harus dimiliki oleh kapal untuk memudahkan penanganan apabila terjadi hal kedaruratan.

    Alat itu dapat memberikan informasi lokasi terjadinya insiden serta bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang harus dijalankan agar peralatan ini dapat berfungsi dengan baik.

    EPIRB adalah alat pemancar sinyal darurat yang dirancang untuk mengaktifkan alarm dan mengirimkan lokasi kapal dalam keadaan bahaya melalui sistem deteksi dini yang dimiliki Basarnas.

    Perangkat ini bekerja dengan memancarkan sinyal radio ke satelit, sinyal tersebut kemudian diterima dan diteruskan ke Stasiun Bumi MEOLUT Basarnas di Jonggol, selanjutnya data diolah dan secara otomatis dikirimkan ke Basarnas Command Center (BCC) di Kantor Pusat Jakarta.

    “Setelah diverifikasi, BCC akan meneruskan informasi darurat itu untuk ditindaklanjuti oleh Kantor SAR terdekat dengan lokasi kejadian,” ungkapnya.

    Sementara, Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli menyampaikan sosialisasi sistem deteksi dini merupakan bentuk keseriusan bersama guna meningkatkan keselamatan dan kecepatan respon pada kondisi darurat, khususnya dalam operasi pencarian dan pertolongan.

    Salah satu upaya penting yang didorong melalui sosialisasi ini adalah pemahaman dan pemanfaatan alat deteksi dini, seperti EPIRB, lalu Emergency Locator Transmitter (ELT), maupun Personal Locator Beacon (PLB).

    Alat-alat ini bukan sekadar perangkat teknologi, tetapi penentu akurasi lokasi, penyelamat waktu, dan penjaga keselamatan awak maupun penumpang dalam berbagai moda transportasi laut maupun udara. Semakin cepat posisi darurat terdeteksi, semakin besar peluang korban selamat.

    Sosialisasi ini pun diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan, operator transportasi, hingga masyarakat pengguna alat transportasi.

    “Pentingnya alat deteksi dini tidak hanya untuk mempercepat respons, juga sebagai salah satu indikator kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional,” kata Fazzli.

    Acara sosialisasi itu dihadiri Direktur Sistem Komunikasi Basarnas Brigjen TNI Topik Tofana, lalu Komandan Korem 033/Wira Pratama, Kadishub Kepri, Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Mewakili, Komandan Lanal Bintan, Kepala Kantor Pangkalan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban.

    Selain itu Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, Kepala BMKG Tanjungpinang, General Manager AirNav Cabang Pratama Tanjungpinang, Kepala Satuan Polairud Polresta Tanjungpinang, Kepala Kantor KSOP Kelas III Kijang, Kepala Kantor UPP Kelas I Tanjung Uban, serta para narasumber dan seluruh peserta sosialisasi.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan: Kolaborasi pemerintah-swasta penting untuk swasembada susu

    Kementan: Kolaborasi pemerintah-swasta penting untuk swasembada susu

    Kami memiliki komitmen investasi terhadap sapi perah sebanyak 998.565 ekor pada tahun 2025-2029….

    Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan kolaborasi pemerintah dan swasta penting untuk mencapai swasembada susu.

    “Kami sangat mengapresiasi inisiatif JAPFA dan Greenfields yang mendukung peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah nasional. Kami memiliki komitmen investasi terhadap sapi perah sebanyak 998.565 ekor pada tahun 2025-2029,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa.

    Agung mengatakan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah seperti ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target swasembada susu, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal.

    Dalam rangka mendukung percepatan swasembada susu nasional, JAPFA melalui anak usahanya PT Santosa Agrindo Lestari (Santori) bekerjasama dengan PT Greenfields Dairy Indonesia (Greenfields), mendistribusikan sapi perah bunting ke 120 peternak lokal. Para peternak ini merupakan mitra binaan yang berada di bawah naungan program Kemitraan Sapi Perah Greenfields (KSG) yang tersebar di Kabupaten Malang, Blitar, Pasuruan dan Kota Batu, Jawa Timur.

    Distribusi ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan JAPFA dalam memfasilitasi impor lebih dari seribu ekor sapi perah berkualitas dari Australia, setelah sebelumnya bekerja sama dengan Greenfields melakukan proses seleksi sapi secara saksama sebelum dikirimkan.

    Sapi-sapi tersebut merupakan hasil persilangan ras Holstein dan Jersey (crossbreed), yang dikenal unggul dalam produktivitas susu dan ketahanan iklim tropis.

    Selain menerima sapi, para peternak mitra juga mendapatkan pendampingan teknis, pelatihan pengelolaan peternakan, layanan kesehatan hewan, serta jaminan penyerapan hasil produksi susu.

    Upaya yang akan didampingi oleh Greenfields melalui program KSG (Kemitraan Sapi Perah Greenfields) ini merupakan sebuah kolaborasi yang dirancang untuk memperkuat mata rantai produksi susu nasional dari hulu ke hilir, sekaligus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan peternak rakyat.

    Direktur Corporate Affairs JAPFA Rachmat Indrajaya menyampaikan inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen para pihak untuk mendukung ketahanan pangan nasional dari sisi hulu.

    “Dengan menyediakan sapi perah berkualitas dan pendampingan berkelanjutan, kami ingin mendorong pertumbuhan industri susu lokal sekaligus memperkuat kesiapan dalam menghadapi lonjakan permintaan di masa depan,” kata Rachmat.

    Peningkatan konsumsi susu menjadi salah satu tantangan utama dalam industri peternakan nasional. Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI tahun 2023, Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan susu nasional, sementara sisanya masih bergantung pada impor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas peternakan, kualitas susu yang bervariasi, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi.

    Melalui langkah ini, JAPFA dan Greenfields berharap dapat memperkuat fondasi industri susu nasional sekaligus menciptakan ekosistem peternakan rakyat yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

    CEO Greenfields Akhil Chandra mengatakan program ini akan semakin menambah jumlah mitra peternak lokal di bawah program KSG yang telah digagas Greenfields sejak tahun 2007, dan hingga kini telah bermitra dengan lebih dari 2.000 peternak sapi perah.

    “Setelah sapi didistribusikan, kami akan terus mendampingi para mitra peternak dengan berbagai dukungan, agar pengelolaan ternak dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Akhil Chandra.

    Pada akhirnya, diharapkan usaha peternakan rakyat dapat semakin berkontribusi pada upaya peningkatan produksi Susu Segar Dalam Negeri.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah Putih siap diluncurkan serentak pada 21 Juli 2025

    Kopdes Merah Putih siap diluncurkan serentak pada 21 Juli 2025

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut bahwa peluncuran program Koperasi Desa Merah Putih akan dilaksanakan pada 21 Juli 2025 mendatang di Klaten, Jawa Tengah.  Hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat kordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa(15/7).
    (Anggah/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring ancaman tarif Trump 100 persen terhadap Rusia

    Rupiah melemah seiring ancaman tarif Trump 100 persen terhadap Rusia

    Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia…

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai, pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia.

    “Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia, jika Presiden Vladimir Putin tidak mencapai kesepakatan dalam 50 hari untuk mengakhiri perang di Ukraina,” kata Ibrahin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Mengutip Sputnik, Senator AS Lindsey Graham dan Richard Blumenthal mengajukan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang bertujuan menjatuhkan sanksi primer dan sekunder terhadap Rusia jika Moskow gagal terlibat dalam negosiasi “iktikad baik” atas perdamaian di Ukraina pada April 2025.

    Sanksi itu akan mencakup tarif 500 persen atas barang impor dari negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, dan produk-produk Rusia lainnya.

    Pekan lalu, Trump kembali menyuarakan ketertarikannya terhadap RUU sanksi yang diusulkan Graham, menyatakan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan undang-undang tersebut “dengan sangat matang”.

    Namun, ia menekankan keputusan untuk melanjutkan UU tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Salah seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa presiden bersedia menandatangani RUU tersebut, asalkan ia memegang kendali penuh atas implementasi sanksi.

    “Meskipun ancaman tarif baru-baru ini tidak berdampak besar pada pergerakan pasar secara keseluruhan, para pedagang mempertimbangkan apakah AS benar-benar akan mengenakan tarif tinggi pada negara-negara yang terus berdagang dengan Rusia, serta menahan diri untuk tidak memasang taruhan besar di tengah ketidakpastian,” kata Ibrahim pula.

    Selain itu, sentimen lain berasal dari perkiraan Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell terkait angka inflasi AS lebih tinggi, sehingga membuat bank sentral menunda kebijakan pemangkasan suku bunga.

    Inflasi AS diprediksi naik 0,3 persen dibanding bulan lalu yang membawa inflasi year on year (YoY) meningkat 2,4 persen menjadi 2,7 persen.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah sebesar 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.267 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.250 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini, juga melemah ke level Rp16.281 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.247 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perum Bulog Sumut segera salurkan beras kepada 832.777 KPM 

    Perum Bulog Sumut segera salurkan beras kepada 832.777 KPM 

    Setiap KPM mendapatkan 20 kilogram beras, total penyaluran sekitar 16.655 ton beras

    Medan (ANTARA) – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah setempat segera menyalurkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Setiap KPM mendapatkan 20 kilogram beras, total penyaluran sekitar 16.655 ton beras,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Selasa.

    Budi melanjutkan penyaluran beras 20 kilogram kepada KPM tersebut, merupakan program bantuan pangan untuk Juni dan Juli 2025.

    Dia mengatakan masyarakat yang akan menerima bantuan atau keluarga penerima manfaat itu, telah ditetapkan oleh Bapanas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Serta dilakukan verifikasi secara nasional untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Untuk itu, pihaknya melaksanakan kegiatan sosialisasi program bantuan pangan salah satunya di Kabupaten Deli Serdang, Asahan maupun daerah lainnya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan agar pemerintah setempat mendukung dan mengawasi kegiatan program dalam penyaluran bantuan pangan itu.

    “Setelah sosialisasi ini, kami sudah dilakukan penyaluran bantuan pangan di beberapa desa yang ada di Deli Serdang. Mengingat, sudah ada data bagi masyarakat yang mendapatkannya,” ucap Budi.

    Ia menambahkan pihaknya optimistis penyaluran bantuan pangan di wilayah Sumut dapat terealisasi sampai akhir Juli 2025 sudah dapat diterima oleh penerima manfaat tersebut.

    Sebelumnya, Perum Bulog memastikan kesiapan dalam menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Indonesia.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog M Suyamto mengatakan penyaluran segera dilakukan setelah terbitnya penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 perihal Penugasan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2025 pada tanggal 4 Juli 2025.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP soroti dampak tarif AS, mendorong ekspor ke negara lain

    KKP soroti dampak tarif AS, mendorong ekspor ke negara lain

    Potensi Eropa, potensi China di Asia juga begitu besar. Kita tidak cerdas kalau tidak mampu berbuat banyak untuk mengambil potensi untuk kepentingan ekonomi kita.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut Indonesia perlu memanfaatkan potensi ekonomi dari sektor perikanan dengan membuka peluang pasar baru sebagai antisipasi dampak dari tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Trenggono mengatakan AS masih menjadi pangsa terbesar untuk produk perikanan. Namun, Indonesia tidak boleh menutup mata untuk melihat peluang-peluang baru dari negara lain.

    “Potensi Eropa, potensi China di Asia juga begitu besar. Kita tidak cerdas kalau tidak mampu berbuat banyak untuk mengambil potensi untuk kepentingan ekonomi kita,” ujar Trenggono saat membuka Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, di Jakarta, Selasa.

    Ia menyebut secara tidak langsung adanya kebijakan resiprokal yang ditetapkan AS untuk Indonesia sebesar 32 persen akan memberikan dampak bagi sektor perikanan.

    “Dari sektor perikanan potensi ekonominya tidak kurang dari 200 miliar dolar AS valuasinya, tapi Indonesia ekspornya baru rata-rata 5,5 miliar dolar AS dan itu pun yang terbesar arahnya adalah ke Amerika Serikat. Dengan situasi perdagangan Amerika Serikat yang sekarang ada sistem kebijakan resiprokal, makanya akan berdampak juga kepada kita,” katanya lagi.

    Di sisi lain, Trenggono menyampaikan bahwa untuk menggali potensi ekonomi kelautan, maka penataan ruang laut harus dilakukan melalui pengaturan perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil dan berkelanjutan.

    Penataan ruang laut merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan serta kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

    Menurutnya, tanpa keterpaduan perencanaan antara ruang darat dan laut, potensi konflik pemanfaatan ruang, tumpang tindih kebijakan, serta inefisiensi investasi akan terus terjadi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, penerapan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk produk asal Indonesia ditunda.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan untuk tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia mulai 1 Agustus 2025.

    “Waktunya (penerapa,n tarif 32 persen) adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” kata Airlangga, saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, Sabtu (12/7), waktu setempat.

    Keputusan penundaan tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Airlangga dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer yang berlangsung di Washington DC, AS, pada Rabu (9/7).

    Airlangga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat bahwa usulan Indonesia akan terus berproses dalam perundingan lanjutan selama tiga minggu ke depan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani minta DPR RI tak pandang SBN sebagai beban utang

    Sri Mulyani minta DPR RI tak pandang SBN sebagai beban utang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati meminta DPR RI untuk tidak menilai Surat Berharga Negara (SBN) semata-mata sebagai beban utang melainkan instrumen investasi yang dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat luas.

    Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV di Jakarta, Selasa, mengajak para anggota dewan untuk melihat SBN dari sisi permintaan, bukan hanya sebagai beban dalam neraca anggaran.

    Menurut dia, SBN justru menjadi instrumen investasi yang aman dan diminati oleh berbagai kalangan.

    “Mari kita lihat dari sisi ‘demand’ atau pemintanya. Lembaga-lembaga baik itu pensiun, asuransi, perbankan, bahkan masyarakat kecil telah memegang Surat Berharga Negara kita. Mereka membutuhkan instrumen investasi yang aman,” katanya.

    Maka dari itu, ia mengatakan berkomitmen untuk terus mengelola SBN secara hati-hati sebagai salah satu strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pandangan Fraksi PKB dan NasDem dalam rapat paripurna sebelumnya, yang menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan SBN sebagai bagian dari pembiayaan negara.

    Lebih lanjut, kata Bendahara Negara itu menegaskan, pemerintah akan terus melakukan edukasi kepada publik agar SBN tidak hanya dipersepsikan sebagai utang pemerintah, tetapi sebagai alat investasi bernilai yang memberikan rasa aman bagi pemiliknya, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga institusi pemegang dana jangka panjang.

    Pada kesempatan yang sama Sri Mulyani juga mengatakan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan utang negara. Berbagai risiko utang, mulai dari suku bunga, nilai tukar, hingga pendanaan kembali terus dimonitor dan dikelola secara hati-hati.

    “Mengenai kesehatan utang, kami terus akan waspadai risiko suku bunga utang, risiko nilai tukar dan risiko pembiayaan ulang atau ‘refinancing’. Semua tetap berada pada batas aman, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah,” katanya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Amartha meraih emas untuk pemberdayaan ekonomi di ISRA 2025

    Amartha meraih emas untuk pemberdayaan ekonomi di ISRA 2025

    Penghargaan ini merupakan hasil dari sinergi Amartha dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan misi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas ekonomi di akar rumput.

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan teknologi finansial Amartha meraih penghargaan medali emas untuk program pemberdayaan ekonomi atau Economic Empowerment dalam Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2025.

    Penghargaan itu diberikan atas program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bertajuk “Dari Akar Rumput, Untuk Masa Depan”.

    “Program Dari Akar Rumput untuk Masa Depan dirancang untuk menjawab kebutuhan komunitas lokal, mulai dari akses permodalan hingga literasi keuangan,” kata Head of Impact & Sustainability Amartha Katrina Inandia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Program tersebut ditujukan untuk pelaku UMKM di wilayah pedesaan yang kurang terlayani, seperti pengusaha di luar Pulau Jawa.

    Dalam menjawab tantangan tersebut, Amartha membangun model bisnis yang mengintegrasikan keberlanjutan dan inklusivitas dengan menilai risiko dan kelayakan kredit dengan sistem berbasis AI.

    Kemudian, menghubungkan lembaga keuangan dan ritel dengan pelaku UMKM serta mempekerjakan lebih dari 9.000 talenta muda di lebih dari 50.000 desa di wilayah operasional Amartha.

    Katrina menyampaikan model bisnis dan program TJSL Amartha dibangun atas dasar kesadaran bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan komersial.

    “Amartha menilai dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko dan keberlanjutan bisnis. Karena itu, kami mengintegrasikan prinsip ESG untuk memastikan setiap penyaluran modal berdampak langsung pada masyarakat akar rumput,” ujarnya.

    Selain model bisnis di atas, Amartha juga merancang program yang berorientasi pada keberlanjutan dengan tiga pilar utama: Amartha Lestari, Amartha Madani, dan Amartha Bestari.

    Melalui langkah-langkah itu, Amartha telah memberdayakan lebih dari 3,3 juta perempuan mitra usaha dengan total penyaluran modal kerja mencapai lebih dari Rp35 triliun.

    Selain itu, menurut hasil survei kesejahteraan mitra, program ini mencatatkan 77 persen mitra mengalami peningkatan pendapatan, 75 persen mitra mendapatkan keterampilan baru, dan 72 persen mitra dapat mengoperasikan telepon pintar dengan lebih efisien setelah mendapatkan program pelatihan dan inisiatif digitalisasi yang dilakukan oleh Tim Business Partner.

    Bentuk peningkatan kesejahteraan lainnya juga diwujudkan melalui penyediaan akses terhadap pendidikan yang layak melalui Beasiswa Amartha Cendekia untuk siswa-siswi di jenjang sekolah menengah, mahasiswi di bidang STEAM, serta mahasiswi yang tinggal di daerah terdepan Indonesia. Sebanyak 480 pelajar telah mendapatkan beasiswa sejak program ini dijalankan pada 2022.

    “Penghargaan ini merupakan hasil dari sinergi Amartha dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan misi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas ekonomi di akar rumput,” ujar Katrina.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.