Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menkop anjurkan pengembangan UMKM Babel melalui Kopdes Merah Putih

    Menkop anjurkan pengembangan UMKM Babel melalui Kopdes Merah Putih

    ANTARA – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membuka KUKM Fest 2025 di Halaman Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (15/7). Pada kesempatan itu, Budi mengatakan melalui KUKM Fest pihaknya melihat potensi UMKM Babel yang dapat dikembangkan dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. (Chandrika Purnama Dewi/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom catat konsensus pasar terbelah antara BI-Rate turun atau tetap

    Ekonom catat konsensus pasar terbelah antara BI-Rate turun atau tetap

    Kami melihat BI-Rate dapat diturunkan sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen pada RDG kali ini.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Bank Mandiri Reny Eka Putri mencatat saat ini konsensus pasar terbagi antara ekspektasi suku bunga acuan (BI-Rate) tetap 5,50 persen atau turun, jelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI), Rabu (16/7) besok.

    Reny mengatakan, Bank Mandiri memperkirakan BI-Rate dipangkas sebesar 25 basis point (bps) pada RDG BI periode Juli 2025.

    “Kami melihat BI-Rate dapat diturunkan sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen pada RDG kali ini,” kata Reny saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Untuk menetapkan BI-Rate, BI akan mempertimbangkan sejumlah faktor. Reny menjelaskan, jika bank sentral menilai tekanan eksternal mulai mereda dan fundamental domestik tetap terkendali, maka ruang untuk menurunkan BI-Rate akan terbuka.

    Sejumlah indikator yang menjadi perhatian BI, antara lain perlambatan ekonomi, inflasi yang tetap sesuai target, stabilitas nilai tukar rupiah, kecukupan likuiditas perbankan, stabilitas sistem keuangan, serta ekspektasi pelaku usaha. Faktor-faktor inilah yang dapat mendukung keputusan penurunan BI-Rate.

    Berbeda dengan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI) memproyeksikan BI-Rate bertahan pada level 5,50 persen pada bulan ini seiring dengan ketidakpastian global yang masih tinggi serta arus modal asing keluar (capital outflow) yang masih menekan rupiah.

    Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo menilai, momentum yang tepat untuk penurunan BI-Rate yakni pada September mendatang ketika belanja pemerintah mulai mengalir dan mendorong perekonomian.

    “Saat pelaku usaha mulai bergairah lagi menangkap peluang, demand ke depan muncul dari kebutuhan pembiayaan modal kerja,” kata Banjaran.

    Senada dengan Banjaran, Head of Macroeconomic and Financial Market Research PermataBank Faisal Rachman memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuannya.

    Meskipun terdapat ruang untuk penurunan BI-Rate seiring dengan tren apresiasi rupiah belakangan ini, bank sentral diperkirakan lebih berhati-hati menyusul meningkatnya tensi perang dagang, terutama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan putaran terbaru tarif resiprokal terhadap mitra dagang utama.

    “Langkah tersebut kembali memicu sentimen risk-off di pasar keuangan global, yang berpotensi memberikan tekanan terhadap rupiah dalam jangka pendek,” ujar Faisal.

    PermataBank melihat potensi satu kali lagi penurunan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen, yang kemungkinan akan terjadi pada September 2025.

    Proyeksi ini sejalan dengan meningkatnya kejelasan arah kebijakan perdagangan AS serta potensi tercapainya kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia sebelum tenggat waktu 1 Agustus 2025.

    Selain itu, The Fed juga diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan atau Fed Funds Rate (FFR) pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan September 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga batu bara acuan periode kedua Juli turun jadi 97,65 dolar AS/ton

    Harga batu bara acuan periode kedua Juli turun jadi 97,65 dolar AS/ton

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan (HBA) pada periode kedua Juli turun menjadi 97,65 dolar AS per ton.

    Dikutip dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 244.K/MB.01/MEM.B.2025 yang diakses dari Jakarta, Selasa, harga komoditas batu bara turun 9,7 dolar AS per ton, dari 107,35 dolar AS pada periode pertama Juli, menjadi 97,65 dolar AS.

    Dengan demikian, harga batu bara kembali turun, setelah sempat naik pada periode pertama Juli sebesar 8,74 dolar AS (Rp141,7 ribu) atau 8,86 persen per ton.

    Dalam Keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, terdapat empat jenis HBA berdasarkan nilai kalori batu bara.

    Nilai HBA, HBA I, HBA II dan HBA III untuk Periode Kedua Juli 2025 yang berlaku untuk tanggal 15 Juli sampai dengan 31 Juli 2025 adalah sebagai berikut.

    1. HBA (6.322 GAR): 97,65 dolar AS (turun apabila dibandingkan HBA Periode Pertama Juli 2025 sebesar 107,35 dolar AS);
    2. HBA I (5.300 GAR): 75,94 dolar AS (naik apabila dibandingkan HBA Periode Pertama Juli 2025 sebesar 71,50 dolar AS);
    3. HBA II (4.100 GAR): 48,35 dolar AS (turun apabila dibandingkan HBA Periode Pertama Juli 2025 sebesar 49,78 dolar AS);
    4. HBA III (3.400 GAR): 36,00 dolar AS (naik apabila dibandingkan HBA Periode Pertama Juli 2025 sebesar 35,87 dolar AS).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP siap menindak tegas pelanggaran pemanfaatan ruang laut

    KKP siap menindak tegas pelanggaran pemanfaatan ruang laut

    Saat ditemukan terjadi pelanggaran, maka perusahaan tersebut akan mendapat sanksi administrasi hingga penutupan usaha.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan akan menindak tegas pelanggaran pemanfaatan ruang laut.

    Trenggono menjelaskan bahwa setiap kegiatan di wilayah laut dan pesisir harus memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Saat ditemukan terjadi pelanggaran, maka perusahaan tersebut akan mendapat sanksi administrasi hingga penutupan usaha.

    “Kalau misalnya itu dilakukan karena kepentingan ekonomi, pengembangan ekonomi ya harus kita dorong. Tapi kalau wilayah-wilayah harus menjadi konservasi, itu tentu harus kita jaga. Sanksinya ditutup. Didenda, ditutup,” ujar Trenggono, di Jakarta, Selasa.

    Penerapan KKPRL sendiri menjadi bagian yang sangat penting untuk perencanaan ruang dan realisasi investasi di laut. Menurutnya, hal ini dapat memberikan kepastian bagi para pelaku usaha maupun pemerintah daerah.

    Setiap daerah diharapkan memiliki perencanaan ruang laut, seperti zona konservasi, industri, reklamasi hingga pariwisata maritim.

    “Kalau ini kita bisa lakukan dan kemudian inline antara pusat dan daerah, saya memiliki keyakinan Indonesia ke depan akan bisa memberikan kontribusi yang besar, khususnya pada perubahan iklim,” kata Trenggono.

    Pada sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah mengembangkan ocean big data, yang bertujuan untuk memonitor aktivitas di pemanfaatan ruang laut.

    Ocean big data merupakan kumpulan data masif yang berasal dari berbagai sumber terkait lautan. Data ini dikumpulkan menggunakan berbagai teknologi, seperti satelit, drone laut, drone udara, sensor, satelit komunikasi, dan satelit nano.

    Data yang terkumpul kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang penting bagi pengelolaan laut.

    Trenggono berharap bahwa teknologi ini mampu memperkuat pengawasan pemerintah terhadap segala bentuk kegiatan baik yang legal maupun ilegal di perairan Indonesia.

    “Ocean big data ini sekarang kita tujuannya untuk memonitor mana aktivitas di laut yang bisa kita deteksi, tapi tidak dilaporkan kepada kita. Kemudian, akan kita lihat kalau di situ zona konservasi, tentu kita akan larang,” katanya pula.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK catat pembiayaan produktif pindar Rp28,83 triliun per Mei 2025

    OJK catat pembiayaan produktif pindar Rp28,83 triliun per Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan lembaga pembiayaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring (pindar) untuk sektor produktif dan UMKM terus tumbuh signifikan dan mencapai Rp28,83 triliun pada Mei 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan bahwa angka tersebut setara dengan 34,91 persen dari total outstanding pinjaman industri pindar pada periode tersebut.

    “Porsi pembiayaan LPBBTI atau pindar di sektor produktif dan/atau UMKM per Mei 2025 mencapai 34,91 persen atau Rp28,83 triliun,” ujar Agusman di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan sebagian besar penyelenggara pindar aktif menyalurkan pendanaan untuk sektor produktif sekaligus konsumtif sesuai dengan produk yang mereka miliki.

    Ia menilai terdapat ruang bagi industri pinjaman daring untuk tumbuh seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan usaha.

    Hal tersebut terlihat dari laba positif yang dicatatkan oleh industri pindar sebesar Rp787,57 miliar per Mei 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Laba industri pindar diperkirakan masih akan terus tumbuh positif hingga akhir tahun 2025,” kata Agusman.

    Meskipun demikian, ia mengakui bahwa kondisi perekonomian yang dinamis saat ini masih menjadi tantangan bagi industri pembiayaan, termasuk potensi risiko terhadap ekspansi kredit ke sektor produktif dan UMKM.

    Ia pun mendorong pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung penyaluran pembiayaan secara lebih luas dan efisien serta penguatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM untuk mengatasi tantangan tersebut.

    “Peningkatan infrastruktur digital seperti integrasi dengan e-commerce dan alternative scoring dapat dilakukan untuk memperkuat ekspansi pembiayaan,” imbuh Agusman.

    Industri pinjaman daring mencatatkan outstanding pembiayaan pada Mei 2025 tumbuh 27,93 persen year-on-year (yoy) dengan nominal sebesar Rp82,59 triliun.

    Adapun tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) per Mei 2025 berada di posisi 3,19 persen, meningkat apabila dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,93 persen.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina kembali distribusikan BBM di Bengkulu gunakan kapal tanker

    Pertamina kembali distribusikan BBM di Bengkulu gunakan kapal tanker

    Bengkulu (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel kembali mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan kapal tanker usai pembukaan alur Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

    “Terkait kapal tanker yang sudah sandar di Pelabuhan Pulau Baai yaitu kapal tanker Srikandi 515 dengan membawa kargo BBM sebanyak 2.200 kiloliter,” kata Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi lewat pesan elektronik diterima di Bengkulu, Selasa.

    Suplai bahan bakar minyak menggunakan kapal tanker kata Rusminto, didistribusikan dari terminal BBM Teluk Kabung, Padang, Provinsi Sumatera Barat.

    “Kapal Srikandi 515 membawa, BBM jenis biosolar,” kata dia.

    Pendistribusian BBM Pertamina untuk Provinsi Bengkulu lewat jalur laut terhambat akibat tertutupnya alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, oleh karena sedimentasi pasir.

    Distribusi BBM menggunakan kapal dari akhir Maret 2025 sudah tidak bisa dilakukan karena pendangkalan alur.

    Hal itu akibat kapal tanker Pertamina tidak bisa masuk ke dalam dermaga pelabuhan untuk aktivitas bongkar BBM.

    Pada 7 Juli 2025, keterisolasian alur pelabuhan sudah dibuka usai proses pengerukan yang dilakukan sejak tertutupnya alur, dan pada saat itu Kapal penyeberangan KMP Pulo Tello dari dan ke pulau terluar Indonesia di Bengkulu, Pulau Enggano berhasil bersandar di dermaga Pulau Baai.

    Kemudian pada Selasa 15 Juli 2025 ini, kapal tanker pengangkut BBM milik Pertamina untuk pertama kalinya kembali dapat mendistribusikan kebutuhan BBM Provinsi Bengkulu lewat distribusi jalur laut.

    Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan kecukupan pasokan energi di pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano.

    “Kami memastikan bahwa stok BBM di Pulau Enggano saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Namun demikian, distribusi lanjutan tetap kami siapkan guna menjaga keberlanjutan pasokan energi,” kata Rusminto.

    Proses distribusi tersebut, kata dia, dilakukan secara terukur dan terus dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait agar berjalan aman dan lancar.

    Pertamina kembali menyalurkan BBM ke Pulau Enggano melalui Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

    Menurut dia, sebelumnya pengiriman dilakukan lewat jalur alternatif dari IT Panjang, Lampung, kini distribusi kembali difokuskan dari Bengkulu seiring membaiknya kondisi akses pelabuhan.

    “Ini (11 Juli 2025) merupakan pengiriman perdana kembali melalui Pelabuhan Pulau Baai setelah sebelumnya jalur ini sempat tidak bisa diakses karena pendangkalan alur pelayaran akibat pergeseran pasir pantai,” kata dia.

    Rusminto mengatakan meskipun jalur dari Bengkulu telah bisa digunakan kembali, koordinasi intensif tetap dilakukan dengan otoritas pelabuhan dan pihak terkait agar distribusi bisa berjalan lancar dan berkelanjutan.

    Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh untuk terus menjaga pasokan dan memaksimalkan distribusi energi di wilayah Bengkulu.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reksa dana pendapatan tetap jadi opsi hadapi votalitas ekonomi

    Reksa dana pendapatan tetap jadi opsi hadapi votalitas ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Mirae Asset Sekuritas Indonesia M Arief Maulana menyarankan investor untuk berinvestasi pada instrumen reksa dana pendapatan tetap (fixed income fund/bond fund) yang menawarkan fitur pendapatan pasif rutin bulanan dalam menghadapi volatilitas ekonomi dan pasar modal.

    Arief menjelaskan ketidakpastian makroekonomi tinggi dan volatilitas pasar yang meningkat saat ini dapat menjadi momentum bagi investor untuk berinvestasi pada instrumen yang relatif stabil dan berpendapatan rutin.

    “Reksa dana pendapatan tetap dengan pendapatan pasif rutin bulanan (monthly passive income bond fund) menjadi alternatif yang strategis, apalagi di tengah volatilitas dan ketidakpastian yang tinggi seperti sekarang,” ujar Head of Wealth Management Mirae Asset itu dalam Media Day: July 2025 di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menyampaikan saat ini sedang terjadi tren capital outflow yang cukup besar di pasar saham Indonesia meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih positif.

    IHSG tercatat masih menguat ke 7.091 dari posisi akhir tahun 7.079, ketika aliran dana asing bergerak keluar (foreign outflow) Rp57,9 triliun sejak awal tahun (year to date/YTD) hingga 11 Juli 2025.

    Sepanjang Juli, foreign outflow sudah terjadi sebesar Rp4,3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan saham di dalam negeri yang menguat itu didukung oleh investor domestik.

    Di sisi lain, tren harga obligasi masih menunjukkan kenaikan (dan penurunan imbal hasil/yield), sejalan dengan aliran dana asing masuk (foreign inflow) yang cukup besar.

    Sepanjang Juli, tercatat nett buy asing Rp17,2 triliun MTD, atau Rp70 triliun YTD, dipengaruhi pemangkasan BI Rate pada semester I/2025 dan ekspektasi penurunan The Fed Fund Rate (FFR) pada semester II/2025.

    Dia memprediksi suku bunga BI Rate masih akan ditahan pada 5,5 persen hingga akhir tahun dan menunggu adjustment dari perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit.

    Likuiditas perbankan juga diprediksi akan lebih longgar di semester II/2025 yang dapat mendorong kenaikan harga obligasi dan penurunan yield-nya.

    “Di tengah tekanan Trump agar The Fed menurunkan FFR secara agresif, kami memprediksi Bank Sentral AS masih akan berusaha berhati-hati dan melihat perkembangan data ekonomi untuk menentukan seberapa besar dan seberapa cepat penurunan suku bunga ke depan,” ujar Rully.

    Di sisi lain, Mirae Asset dan PT Sucorinvest Asset Management bekerja sama dalam mendistribusikan produk Sucorinvest Monthly Income Fund (SMIF) melalui platform reksa dana NAVI by Mirae Asset.

    Platform ini mendistribusikan dan memasarkan reksa dana dalam fungsinya sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

    SMIF yang kini tersedia di NAVI dapat membuka akses lebih luas bagi investor ritel terhadap produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu dengan pendapatan bulanan, risiko relatif lebih rendah, dan dikelola oleh manajer investasi terpercaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan sebut 25.097 sapi indukan impor masuk RI per 10 Juli

    Kementan sebut 25.097 sapi indukan impor masuk RI per 10 Juli

    Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan sebanyak 25.097 ekor sapi indukan telah didatangkan ke Indonesia per 10 Juli 2025 dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dan daging nasional.

    “Kami laporkan, kami sudah merealisasikan komitmen pemasukan sapi per tanggal 10 Juli 2025, untuk sapi indukan mencapai 25.097 ekor,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa.

    Jumlah tersebut terdiri atas 11.375 ekor sapi perah oleh 60 pelaku usaha dan 13.722 ekor sapi indukan pedaging oleh 30 pelaku usaha.

    Pemerintah tengah mengakselerasi Program Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) yang menjadi mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Sementara, target Kementan adalah mendorong peningkatan produksi susu dan daging sapi nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu upaya nyata yaitu mendatangkan 1 juta ekor sapi perah dan 1 juta ekor sapi pedaging dalam lima tahun ke depan.

    Hal Ini bukan sekadar impor, tapi bagian dari investasi terintegrasi.

    Kementan sudah mengantongi komitmen dari 196 pelaku usaha sapi perah dan 84 pelaku usaha sapi pedaging, baik PMDN (penanaman modal dalam negeri) maupun PMA (penanaman modal asing).

    Kebijakan impor indukan sapi bukanlah pengganti produksi lokal, melainkan akselerator untuk percepatan kemandirian pangan nasional karena sebagian besar sapi yang diimpor dalam kondisi bunting dan siap meningkatkan populasi.

    Kementerian Pertanian sendiri menargetkan swasembada susu pada tahun 2029 dengan menetapkan Peta Jalan Pemenuhan Susu Segar 2025-2029.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Kepala Bappenas: Laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia

    Wakil Kepala Bappenas: Laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia.

    “Kita harus memahami bahwa kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut bukan sekedar pajangan, laut bukan sekedar statistik, tapi laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia,” katanya dalam agenda Grand Launch United IGCN (Indonesia Global Compact Network) Ocean Centres di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

    Sebanyak 45 persen perdagangan global dilakukan melalui laut dengan nilai 15 triliun dolar Amerika Serikat (AS), yang juga melintasi perairan Indonesia.

    Dengan luas laut 6,4 juta kilometer persegi dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia juga menghasilkan hampir 7 juta ton tangkapan ikan tahun ini.

    Apabila potensi laut di Indonesia dapat dikelola secara baik, lanjutnya, maka bisa menjadi penggerak utama ekonomi nasional melalui tiga pilar, yaitu ekonomi biru, ekonomi pangan biru, dan karbon biru.

    Febrian menegaskan bahwa pemerintah bukan hanya sekadar menginginkan pertumbuhan dengan hanya mengambil komoditas dari laut, tetapi melakukan regenerasi guna memperbaiki dan menjaga keberlangsungan sumber daya laut.

    “Suatu hal yang tidak bisa kita tawar adalah masalah keselamatan. Keselamatan manusia, keselamatan aset, keselamatan lingkungan, dan yang tak kalah penting adalah keselamatan budaya yang harus menjadi pusat dari semua strategi kelautan,” ungkap Wamen PPN.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ekonomi biru dinilai menjadi bagian penting dari agenda besar pembangunan. Kebijakan ini juga konsisten dengan visi jangka panjang dalam peta jalan dalam ekonomi Indonesia 2045.

    Beberapa fokus utama Indonesia untuk mengembangkan potensi kelautan antara lain perbaikan tata kelola kelautan, menguatkan industri perikanan, perluasan konservasi dan jasa ekosistem, efisiensi logistik maritim, peningkatan pariwisata bahari, pengembangan energi terbarukan, serta menciptakan inovasi teknologi di bidang kelautan.

    “Kita ingin laut kita menjadi sumber pangan, sumber energi, sumber air, dan stabilitas ekosistem yang seluruhnya kita (berikan) untuk rakyat,” ucap Wakil Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mulai 22 Juli, kopdes merah putih bisa akses KUR 

    Mulai 22 Juli, kopdes merah putih bisa akses KUR 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi desa/kelurahan merah putih bisa mengakses pendanaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai 22 Juli 2025.

    Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa, Ferry yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih itu mengatakan persiapan peluncuran kopdes sudah hampir final.

    Sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus telah rampung, dengan 78.271 unit kopdes (96,45 persen) telah mengantongi pengesahan badan hukum.

    “Insya Allah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, kopdes/kel merah putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam keterangan kementerian.

    Ferry menjelaskan pembiayaan awal kopdes akan disalurkan melalui KUR khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.

    Suku bunga yang dikenakan sebesar enam persen, dengan tenor enam tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan grace period selama enam bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi di tahap awal operasional, tanpa tekanan pembayaran cicilan langsung.

    Ferry menjelaskan skema pembiayaan ini akan melibatkan kerja sama tiga pihak antara koperasi, distributor/supplier, dan bank penyalur, yakni Himbara dan BSI.

    Bank akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

    Ferry menjelaskan berbagai regulasi pendukung juga tengah dikebut, termasuk peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan.

    “Kemudian, tadi kita menyelesaikan petunjuk teknis untuk operasionalisasi apotek desa atau klinik desa. Dalam waktu dekat peraturan Menteri ESDM terkait distribusi gas LPG 3 kg juga akan segera (terbit),” jelas dia.

    Lebih lanjut, ia menuturkan sebanyak 103 percontohan kopdes/kel merah putih dipastikan siap dari sisi ekosistem bisnis dan skema pembiayaannya.

    Percontohan ini diharapkan menjadi model bagi koperasi lain yang akan hadir secara daring saat peluncuran.

    Ia menyebut seluruh BUMN terkait juga telah menyiapkan distribusi produk dan layanan ke gerai-gerai yang akan dikelola oleh kopdes merah putih.

    “Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” kata Ferry.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.