Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • KKP percepat pemulihan tambak udang terdampak banjir Sumatera

    KKP percepat pemulihan tambak udang terdampak banjir Sumatera

    Kita ketahui bersama, di wilayah tersebut banyak tambak udang dan itu rata semuanya..,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pemulihan tambak-tambak udang yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pasokan dan stabilitas rantai pasok industri udang nasional tetap terjaga.

    Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sekaligus Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Sumatera Pung Nugroho Saksono mengatakan, wilayah pesisir yang selama ini menopang produksi udang ikut terimbas bencana.

    “Kita ketahui bersama, di wilayah tersebut banyak tambak udang dan itu rata semuanya. Satgas KKP kerja cepat agar pemulihan rantai produksi bisa segera dilakukan,” kata Pung saat menyampaikan laporan dalam kegiatan pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cesium-137 di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan, Satgas telah mengarahkan armada laut dan udara, termasuk kapal pengawas dan satu pesawat patroli, membawa bantuan ke Aceh sejak 2 Desember untuk menjangkau lokasi yang masih terisolasi serta membantu pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.

    Pada tahap awal, KKP mendirikan posko terpadu dan menyalurkan sedikitnya 10 ton bantuan logistik ke Lhokseumawe, serta menyiapkan dapur umum bersama unsur pemerintah daerah dan relawan guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

    Sebelumnya, KKP juga telah menerjunkan armada laut dan udara serta mengirim logistik bantuan ke kawasan terdampak bencana di Sumatera.

    Melalui pesawat pengawasan dan kapal patroli, kementerian mengirim 10.000 kaleng ikan olahan serta kebutuhan pokok lainnya ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Banjir bandang dan longsor di Sumatera telah menimbulkan kerusakan fasilitas budidaya dan mengganggu mata pencaharian sebagian masyarakat pesisir yang menjadi tulang punggung pasokan udang nasional.

    KKP juga terus menerima dan menghimpun donasi berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan.

    Menurut Pung, Satgas berkolaborasi dengan TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis KKP untuk memastikan pemulihan ekonomi masyarakat perikanan berjalan terukur dan berkelanjutan.

    “Kami terus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan di lapangan, dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak,” ungkapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah akan terus mendampingi pemulihan usaha perikanan di Sumatera karena sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja.

    “Selain sembako, yang mendesak adalah pakaian dan air bersih. Pemerintah menggerakkan bantuan besar-besaran untuk meringankan beban masyarakat, termasuk yang menggantungkan hidupnya pada tambak udang,” ujar Zulhas.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Ekspor udang Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas secara simbolis 182 ton ekspor udang Indonesia bersertifikat bebas Cesium-137 ke pasar Amerika Serikat (AS) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu.

    Penunjukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga sertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (US Food and Drug Administration/FDA) memastikan pengujian dan penerbitan sertifikat bebas Cesium-137 dapat dilakukan di dalam negeri.

    “(Ekspor udang) Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita,” kata Sakti dalam sambutannya.

    Ia menegaskan kerja cepat lintas kementerian menjadi kunci pemulihan ekspor usai isu kontaminasi radiasi.

    Trenggono menyebutkan bahwa kelancaran ekspor udang sangat penting bagi perekonomian nasional, mengingat banyaknya pelaku industri udang di Indonesia.

    Ia menambahkan ekspor udang Indonesia menyumbang devisa sekitar 1,6 miliar-2 miliar dolar AS per tahun dan menopang mata pencaharian lebih dari 15 juta orang di sektor budidaya, pengolahan, logistik dan ekspor.

    “Luas tambak udang kita itu 247.803 hektare. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” ujarnya.

    Berdasarkan data KKP, sejak ketentuan sertifikasi bebas Cesium-137 mulai berlaku pada 31 Oktober 2025 hingga akhir Desember 2025, ekspor udang ke AS diproyeksikan mencapai 605 kontainer atau sekitar 10.000 ton dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.

    Pada periode 31 Oktober hingga 2 Desember 2025, telah dikapalkan 303 kontainer setara 5.218 ton senilai sekitar Rp949 miliar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

    Dalam pelepasan simbolis pada Rabu, pemerintah memberangkatkan 10 kontainer berisi 182 ton udang yang secara rinci terdiri atas 4 kontainer 79 ton, bernilai sekitar Rp13,94 miliar dari Jakarta, dan 6 kontainer 103 ton, bernilai sekitar Rp12,69 miliar dari Surabaya.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi penyelesaian cepat isu yang sempat menghambat akses pasar udang Indonesia.

    “Indonesia mampu menyelesaikan masalah dan menjaga mutu terbaik. Ini pesan kepada dunia bahwa kita mampu memenuhi standar global,” ujar Zulhas.

    Ia menekankan pentingnya penguatan diplomasi dagang dan komunikasi yang jelas kepada mitra internasional untuk menjaga kepercayaan serta stabilitas akses pasar produk perikanan Indonesia.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini memastikan sistem sertifikasi nasional telah berjalan efektif usai penetapan KKP sebagai certifying entity oleh FDA.

    “Indonesia sudah siap sejak aturan FDA berlaku. Kami memastikan produk yang diekspor aman, teruji, dan terverifikasi,” katanya.

    Ishartini menjelaskan hingga akhir tahun, KKP telah menyiapkan tambahan 292 kontainer ekspor udang seberat sekitar 5.000 ton dengan nilai sekitar Rp900 miliar, sehingga total ekspor sejak 31 Oktober hingga akhir Desember diperkirakan mencapai 605 kontainer atau 10.000 ton senilai Rp1,8 triliun.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas ingin geopark jadi platform penerapan geowisata berkelanjutan

    Bappenas ingin geopark jadi platform penerapan geowisata berkelanjutan

    Geopark tidak hanya melestarikan warisan geologi, tapi juga menjadi platform untuk menerapkan geowisata berkelanjutan, sebuah pendekatan pariwisata yang tidak merusak alam..,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mendorong pengembangan geopark (taman bumi) menjadi platform untuk menerapkan geowisata berkelanjutan.

    “Geopark tidak hanya melestarikan warisan geologi, tapi juga menjadi platform untuk menerapkan geowisata berkelanjutan, sebuah pendekatan pariwisata yang tidak merusak alam, tapi mengedepankan edukasi, memberdayakan masyarakat, dan juga mencegah terjadinya persoalan lingkungan yang seringkali terjadi,” ujarnya dalam agenda Indonesia’s Geopark Leader Forum, Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Jakarta, Rabu.

    Dalam paparannya, geopark disebut menekankan tiga pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal dengan tiga unsur utama yang mencakup keragaman geologi, keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya.

    Pengembangan geopark dinilai harus diiringi dengan perubahan pola pikir (mindset) dalam pengelolaan sumber daya alam, dari ekstraksi menuju konservasi untuk peningkatan nilai tambah. Selain itu, perlu dilakukan pengelolaan antar para pemangku kepentingan secara bottom-up dan berkelanjutan.

    Menurut dia, keberhasilan model geowisata berkelanjutan dalam memberdayakan lingkungan tampak jelas di Raja Ampat UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Global Geopark (UGGp), Papua.

    Di bidang ekonomi, taman bumi di Raja Ampat menyediakan 200 unit homestay, 30 unit resort, 163 orang local tour guide, dan 780 warga lokal bekerja di homestay.

    Dalam bidang konservasi, terdapat SMART Patrol yang merupakan patroli warga lokal untuk menjaga satwa endemik.

    Untuk total penghasilan dari tarif jasa lingkungan di Raja Ampat pada tahun 2024, sebesar Rp22,18 miliar dari turis internasional dengan kunjungan 31.687 kali dan Rp348 juta dari pelancong domestik dengan kunjungan 819 kali, sehingga total perolehan senilai Rp22,52 triliun.

    Capaian ini menunjukkan bahwa geopark turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas (IE) 2045, karena mendukung IE 4 dan IE 5 terkait transformasi ekonomi, serta IE 15 perihal ketahanan sosial budaya dan ekologi.

    “Pengembangan geopark secara luas akan mendukung transformasi ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial ekologi bangsa,” ungkap Kepala Bappenas.

    Saat ini, Indonesia sendiri memiliki 12 UGGp dari total 241 UGGp di seluruh dunia. Posisi Indonesia setara dengan Italia, dan hanya berada di bawah China dengan jumlah 49 UGGp serta Spanyol 18 UGGp.

    Namun, apabila seluruh taman bumi di Tanah Air terdaftar sebagai UGGp, maka geopark di Indonesia akan bisa paling banyak di dunia.

    “Kalau saja kita mengatakan bahwa geopark yang didaftar adalah geopark dari wilayah tropis, maka kita akan nomor satu di dunia. Karena semua negara (yang banyak memiliki geopark) bukan dari tropis. Apalagi, kalau nanti kita daftar lagi, geopark yang belum kita temukan itu, pasti geopark kita adalah yang paling banyak di dunia,” ungkap Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dispar Sultra gelar sosialisasi sistem manajemen pengamanan pariwisata

    Dispar Sultra gelar sosialisasi sistem manajemen pengamanan pariwisata

    ANTARA – Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Dispar Sultra) menggelar sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Pariwisata bagi seluruh pengelola, pelaku, asosiasi industri dan profesi pariwisata termasuk Pokdarwis dan pengelola desa wisata, Rabu (3/12). Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan dalam rangka mendukung ekosistem pariwisata yang berkelanjutan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. (Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Papua tumbuh hingga 5 persen

    OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Papua tumbuh hingga 5 persen

    ANTARA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua menyatakan kinerja lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan di Papua pada tahun 2025 tumbuh positif. Hal ini tercermin dari peningkatan aset perbankan sebesar 5,25 persen yaitu sebesar Rp106,05 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 3,28 persen sebesar Rp53,99 triliun, serta kredit perbankan yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen atau mencapai Rp41,72 triliun. (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Muamalat gandeng agen Saudia Airlines perkuat ekosistem umrah

    Bank Muamalat gandeng agen Saudia Airlines perkuat ekosistem umrah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerja sama dengan PT Ayuberga, agen penjualan umum (general sales agent/GSA) resmi yang ditunjuk Saudia Airlines di Indonesia, untuk memperkuat ekosistem layanan haji dan umrah di Tanah Air.

    Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kolaborasi strategis antara Bank Muamalat dengan PT Ayuberga merupakan komitmen nyata misi perseroan dalam memperkuat ekosistem haji dan umrah.

    Dalam hal ini, ia mengatakan Bank Muamalat senantiasa mendukung peningkatan aktivitas mitra bisnis dalam ekosistem tersebut.

    “Sebagai bank syariah yang fokus kepada aktivitas haji dan umrah, kami terus menjaga dan memperkuat kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan di ekosistem ini. Sinergi dengan PT Ayuberga kami ikhtiarkan agar dapat melayani umat dengan lebih baik,” kata Ricky.

    Bagi Bank Muamalat, lanjutnya, kerja sama dengan PT Ayuberga diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi produk dan mendorong pengembangan bisnis pembiayaan pemesanan tiket untuk para mitra travel umrah.

    Apalagi, menurut dia, hal itu didukung dengan koneksi sistem yang andal antara para pihak.

    Ricky mengatakan bahwa sektor haji dan umrah memiliki potensi ekonomi yang besar didukung loyalitas konsumen yang tinggi dan antusiasme jemaah muda untuk beribadah ke Tanah Suci, ditambah pula ikatan historis kami dengan sektor ini.

    “Oleh sebab itu, kami bertekad untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan di ekosistem haji dan umrah dari hulu ke hilir,” ujar dia.

    Sementara itu, Presiden Direktur PT Ayuberga Andri Bermawi mengapresiasi kolaborasi tersebut.

    Dengan pengalaman yang matang di industri masing-masing, Andri optimistis kolaborasi PT Ayuberga dengan Bank Muamalat bisa membawa dampak positif bagi ekosistem perjalanan haji dan umrah di Tanah Air.

    “Dengan lebih dari satu juta jemaah haji dan umrah yang berangkat ke Tanah Suci setiap tahun, layanan yang andal pada semua aspek akan sangat memudahkan travel dan jamaah mewujudkan pengalaman perjalanan ibadah yang berkesan,” kata Andri.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta penyederhanaan akses KUR bagi pelaku UMKM songket

    Anggota DPR minta penyederhanaan akses KUR bagi pelaku UMKM songket

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot meminta adanya penyederhanaan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang memproduksi songket sebagai identitas budaya dari Palembang, Sumatera Selatan.

    Ia mengatakan bahwa UMKM songket masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti tingginya biaya produksi, terbatasnya akses modal, minimnya adopsi teknologi, dan belum kuatnya perlindungan hukum atas motif kain yang rawan dijiplak. Situasi itu dinilai menghambat nilai ekonomi produk serta melemahkan posisi perajin sebagai penjaga tradisi.

    “Songket bukan sekadar kain, tetapi identitas budaya Palembang dan kebanggaan bangsa. Perlindungan hukum, akses modal, digitalisasi, dan regenerasi perajin adalah kunci menjaga keberlanjutannya,” kata Banyu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut Banyu, perlu ada perluasan pelatihan literasi digital, dan penguatan pemasaran berbasis teknologi. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola sentra dalam memperkuat ekosistem UMKM kreatif.

    Ia mengatakan sentra songket memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan menjaga warisan budaya yang telah diwariskan lintas generasi.

    Di sisi lain, ia mengatakan bahwa perlindungan hak cipta motif songket harus menjadi prioritas, terutama setelah munculnya polemik pencantuman unsur songket sebagai warisan budaya Malaysia oleh UNESCO.

    Menurut ia, langkah diplomasi budaya dan penegasan legalitas motif tradisional Indonesia harus diperkuat untuk menjaga martabat perajin.

    Banyu pun berharap upaya yang dilakukan terhadap UMKM songket itu bisa memperkuat posisi UMKM tradisional agar tetap bertahan dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar UI: Kinerja hulu Pertamina topang ketahanan energi nasional

    Pakar UI: Kinerja hulu Pertamina topang ketahanan energi nasional

    Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional..,

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ketahanan energi Universitas Indonesia (UI), Ali Ahmudi menyambut positif masuknya tujuh anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia.

    Menurut dia, dominasi sektor hulu Pertamina tersebut berkontribusi besar dalam menopang ketahanan energi nasional sehingga hal itu merupakan perkembangan positif.

    “Ya jelas (menopang ketahanan energi). Dan ini adalah perkembangan dan tren yang bagus,” kata dia melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu.

    Ali menyatakan, penguatan sektor hulu Pertamina tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan, apalagi, dominasi itu juga menandakan bahwa sektor hulu BUMN migas tersebut semakin bisa bersaing dengan perusahaan asing atau swasta nasional.

    “Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional. Salah satu pilar ketahanan energi itu kan ketersediaan sumber energinya,” katanya.

    Terlebih, lanjutnya, selama ini PHE juga berhasil menemukan banyak blok migas baru, yang diperkirakan memiliki cadangan cukup besar.

    Menurut dia, upaya penguatan sektor hulu Pertamina tersebut tepat karena kekuatan dan marwah perusahaan migas termasuk perusahaan internasional, memang berada pada sektor hulu.

    Seperti halnya perusahaan-perusahaan migas kelas dunia, tambahnya, Saudi Aramco, Total, Exxon Mobile semua melakukan penguatan sektor hulu.

    “Kehormatan dari perusahaan migas itu adalah hulu. Grade A -nya adalah hulu. Jadi melalui produksi crude oil maupun gas. Jadi sudah benar jika Pertamina melalui PHE ingin fokus dan memperkuat sektor hulu. Karena kekuatan utama memang di hulu,” ujarnya.

    Terkait hal itu Ali mengingatkan, agar Pertamina Hulu Energi terus meningkatkan kinerja baik eksplorasi maupun eksploitasi, terlebih di tengah upaya menahan laju penurunan produksi migas alami (natural decline).

    Melalui peningkatan kinerja, Pertamina diharapkan bisa semakin berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi upaya swasembada energi sebagaimana menjadi cita-cita Pemerintah.

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan capaian positif produksi minyak nasional jelang akhir 2025.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, per 10 November 2025, produksi minyak dalam negeri tercatat telah mencapai 606,02 ribu barel per hari (bph). Dia pun optimistis produksi tetap akan terjaga hingga akhir tahun ini.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI (12/11/), Djoko memaparkan, setidaknya terdapat sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) besar yang berkontribusi pada capaian produksi minyak nasional

    Berdasarkan data SKK Migas, dari 10 KKKS dengan produksi minyak terbesar per 10 November 2025, tujuh di antaranya merupakan anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Ketujuh perusahaan tersebut adalah Exxon Mobil Cepu Ltd (PI Pertamina 45%) 153.900 bph, Pertamina Hulu Rokan (151.02 bph), Pertamina EP (68.497 bph).

    Kemudian Pertamina Hulu Energi ONWJ (25.501 bph), Pertamina Hulu Mahakam (23.639 bph), Pertamina Hulu Energi OSES (17.177 bph) dan Pertamina Hulu Sanga-Sanga (13.105 bph).

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar IPB: Legalitas lahan syarat mutlak Peremajaan Sawit Rakyat

    Pakar IPB: Legalitas lahan syarat mutlak Peremajaan Sawit Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Studi Sawit IPB University Budi Mulyanto menilai penyelesaian persoalan legalitas lahan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

    “Kepastian hukum merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar untuk menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan bagi masyarakat, terutama bagi jutaan petani sawit yang menggantungkan hidup pada lahan mereka,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih jauh, ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan penataan batas kawasan hutan secara lengkap dan rinci sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta memastikan bahwa setiap proses penetapan kawasan hutan dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat.

    Hal itu pun senada dengan tanggapannya mengenai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menimbulkan keresahan di kalangan petani.

    Menurut Budi, masalah inti berada pada lemahnya proses penyusunan peta kawasan hutan dan tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan terutama UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak atas tanah.

    Dalam implementasi Perpres Nomor 5 Tahun 2025, banyak kebun sawit rakyat dilaporkan berada di dalam kawasan hutan oleh Satgas PKH.

    Budi menilai penetapan tersebut sangat meresahkan petani sawit, terutama bagi mereka yang telah menguasai atau memiliki hak atas tanah secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Ia menambahkan Undang-Undang Kehutanan secara jelas menyebutkan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dengan demikian, tanah yang telah dikuasai atau dimiliki masyarakat, baik melalui izin lokasi, kesesuaian tata ruang, maupun hak guna usaha (HGU), tidak dapat secara sepihak diperlakukan sebagai kawasan hutan.

    Selain itu, ia menyoroti sejumlah putusan MK terkait hak masyarakat atas tanah dan status kawasan hutan seharusnya menjadi bagian penting dari penyusunan peta kawasan hutan.

    Ia pun meminta pemerintah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap peta kawasan hutan sebelum menggunakannya sebagai dasar penertiban, sekaligus memberikan kebijakan afirmatif yang melindungi petani sawit rakyat dari ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh peta yang bermasalah.

    “Legalitas lahan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan Program PSR,” katanya.

    Untuk diketahui, dari total 6,7 juta hektare lahan sawit petani, ada sekitar 2,4 juta hektar di antaranya yang wajib replanting karena usia tanaman yang lebih dari 15 tahun.

    Namun, Budi mengatakan program PSR yang dicanangkan pemerintah sejak 2016 tidak berjalan sesuai harapan. Rata-rata realisasi program PSR baru mencapai 50.000 hektare setiap tahunnya.

    Padahal, PSR memiliki target luas 180.000 hektar setiap tahunnya di 21 provinsi sentral penghasil kelapa sawit.

    “Secara total realisasi program replanting sawit ini baru mencapai 331.007 hektar sejak program ini diluncurkan,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FKBI: Pertamina harus tertibkan oknum ganggu distribusi BBM Sumatera

    FKBI: Pertamina harus tertibkan oknum ganggu distribusi BBM Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai Pertamina bersama pemerintah daerah harus menertibkan oknum yang mengganggu kelancaran distribusi BBM pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

    “Bahkan PT Pertamina, Pemda, dan lain-lain harus mengupayakan penertiban oknum tertentu yang mendistorsi distribusi BBM, sehingga menyebabkan harga BBM lebih mahal,” kata Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Ia menegaskan keberadaan BBM dan gas elpiji sangat mendesak, baik untuk sarana transportasi maupun kebutuhan domestik rumah tangga.

    Oleh karena itu, menurut dia, distribusi energi harus dijaga agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang merugikan masyarakat.

    Selain itu, Tulus yang pernah menjabat Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 2020-2025 itu mengimbau masyarakat agar membeli BBM dalam jumlah wajar dan tidak melakukan penimbunan.

    “Masyarakat juga sebaiknya membeli BBM dalam jumlah yang wajar, jangan menimbun agar konsumen yang lain bisa membeli BBM juga,” ujar dia.

    Di sisi lain, ia juga mengapresiasi percepatan rekonstruksi infrastruktur listrik oleh PT PLN (Persero) yang telah mencapai 99 persen.

    Pemulihan jaringan listrik dinilai krusial untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat serta sarana umum seperti rumah sakit, SPBU, telekomunikasi dan sarana ibadah.

    Tulus memberikan apresiasi atas langkah PLN dan Pertamina yang telah melakukan rekonstruksi infrastruktur listrik serta mempercepat distribusi BBM dan LPG di daerah-daerah terdampak banjir di Sumatera.

    Ia mengatakan pekerjaan rekonstruksi jaringan listrik di tengah kondisi bencana tidak mudah, sebab berkaitan langsung dengan aspek keamanan, keselamatan, dan memiliki tingkat risiko yang tinggi.

    Tulus menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur listrik dan energi merupakan langkah strategis yang harus terus dijaga agar masyarakat segera kembali beraktivitas normal pascabencana.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.