Category: Antaranews.com Ekonomi

Aprindo Bali lakukan seleksi ketat pastikan ritel nihil beras oplosan

Ritel atau toko modern itu memiliki ketentuan perdagangan dengan distributor dan pemegang merek. Kalau ada palsu, kami bisa proses hukum

Denpasar (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi Bali melakukan seleksi ketat untuk memastikan produk termasuk beras yang dijual di ritel/toko modern nihil dari oplosan atau palsu.

“Ritel atau toko modern itu memiliki trading term (ketentuan perdagangan) dengan distributor dan principle (pemegang merek). Kalau ada palsu, kami bisa proses hukum,” kata Ketua Aprindo Bali Asinaga Budiman di Denpasar, Bali, Rabu.

Dengan aturan hukum yang mengikat itu, pihaknya memastikan tidak ada beras oplosan beredar di ritel Pulau Dewata.

Saat ini, anggota Aprindo Bali mencapai 24 perusahaan ritel, dengan masing-masing perusahaan itu memiliki jaringan toko modern.

Ia menambahkan produk yang tidak memiliki tanda Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak ada izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) atau izin dari Kementerian Kesehatan, maka produk juga itu tidak bisa masuk ritel modern untuk dijual kepada konsumen.

Di sisi lain pihaknya juga sudah mendapatkan klarifikasi penting dari salah satu produsen beras dengan sejumlah merek besar tanah air.

Produsen tersebut memastikan tidak ada produk beras yang tidak sesuai mutu dan tidak melakukan pengoplosan beras.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak main-main terkait dengan temuan beras oplosan dan akan menindak tegas sebagai upaya melindungi petani dan masyarakat.

Mentan menyebut pihaknya sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

Ia menyebutkan bahwa sudah ada 212 merek beras diperiksa terkait dugaan beras oplosan.

Pemeriksaan dilakukan oleh Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.

Menteri Pertanian juga mengungkapkan saat ini petugas terkait sudah memeriksa 25 pemegang merek beras kemasan tersebut dan diperiksa secara maraton.

Menteri Andi memperkirakan aksi tersebut merugikan konsumen sekitar Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/07/2025 14:20
BKPM: Realisasi investasi kuartal II 2025 tembus Rp475 triliun

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu menyampaikan realisasi investasi kuartal II 2025 menembus Rp475 triliun, lebih tinggi daripada kuartal I sebesar Rp465 triliun.

“Kuartal I kita sudah bisa rilis di angka Rp465 triliun dan kuartal II kita sudah masuk ke angka Rp475 triliun,” ucap Todotua dalam Pertamina Investor Day di Jakarta, Rabu.

Sementara, target investasi pada 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun.

Menurut Todotua, realisasi investasi pada kuartal I dan kuartal II 2025 berada dalam kategori aman.

Todotua berharap agar realisasi investasi pada kuartal III dan kuartal IV 2025 bisa mencapai target, sebab terdapat berbagai tantangan ekonomi global yang bisa memengaruhi investasi.

“Saat ini, memang prediksi Bappenas pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih mungkin masih di sekitar 4-5 persen, tetapi kita harus terus punya kepercayaan diri untuk dorong bagaimana pertumbuhan realisasi investasi ini,” ucap dia.

Berbicara mengenai potensi Pertamina dalam menggaet investor, Todotua yang juga merupakan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menilai Pertamina memiliki performa positif pada 2024, tecermin dari kontribusinya terhadap penerimaan negara sekitar Rp400 triliun.

Selain itu, Todotua juga menyoroti Pertamina yang masuk sebagai nomor tiga dalam Fortune Southeast Asia 500.

Menurut dia, hal tersebut menunjukkan capaian-capaian Pertamina secara korporasi, manajemen, dan sumber daya manusianya.

“Tentunya, bagi para mitra dan investor, ini menjadi satu sorotan untuk melihat performa yang sudah dicapai pada 2024,” kata Todotua.

Dalam forum tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menawarkan 19 proyek senilai 9,25 miliar dolar AS atau setara Rp150 triliun kepada calon investor dan mitranya.

“Akan ada kesempatan untuk berinteraksi dengan subholding Pertamina dan menjajaki kerja sama bisnis dalam 19 proyek senilai 9,25 miliar dolar AS,” ucap Simon dalam Pertamina Investor Day.

Terdapat dua pilar yang menjadi fokus jangka panjang Pertamina.

Pilar pertama adalah memaksimalkan bisnis yang berorientasi pada penguatan ketahanan energi nasional, termasuk sektor hulu, kilang, dan distribusi bahan bakar.

Pilar kedua adalah mengembangkan bisnis yang rendah karbon melalui pengembangan biofuel, perluasan energi panas bumi, uji coba teknologi baru, serta peningkatan produk kimia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/07/2025 14:20
BKPM sebut banyak investor minati hilirisasi batu bara RI

ada beberapa teknologi yang diusulkan melalui PT Bukit Asam dan juga PGN dalam mengusung teknologi alternatif dalam mengolah batu bara ini

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan telah menerima banyak minat investasi di sektor hilirisasi batu bara, dengan usulan teknologi alternatif dalam pengolahan komoditas tersebut

“Jadi memang cukup banyak minat yang masuk yang sudah kami coba absorb aspirasinya. Jadi memang ada beberapa teknologi yang diusulkan melalui PT Bukit Asam dan juga PGN dalam mengusung teknologi alternatif dalam mengolah batu bara ini,” kata Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ada juga beberapa turunan dari hilirisasi batu bara ini yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan lain.

Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi terkait minat investasi tersebut, dan diharapkan melalui investasi yang masuk bakal memperkaya peta jalan hilirisasi batu bara.

Dalam peta jalan hilirisasi batu bara 2023–2040, sasaran hilirisasi komoditas tersebut yakni untuk 100 persen mensubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu menjadi Dimethyl Ether (DME), serta memenuhi kebutuhan kokas/semi kokas dalam negeri.

Adapun target produk hilirisasi batu bara yaitu DME, methanol dan kokas/semi kokas.

Selain itu, pemerintah menetapkan harga batu bara acuan (HBA) periode pertama bulan Juli 2025 sebesar 107,35 dolar AS (Rp1,74 juta) per ton, naik sebesar 8,74 dolar AS (Rp141,7 ribu) atau 8,86 persen per ton jika dibandingkan dengan HBA periode kedua Juni 2025 sebesar 98,61 dolar AS (Rp1,59 juta) per ton.

Penetapan HBA ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara.

Pihaknya mencatat potensi investasi komoditas tersebut mencapai 31,82 miliar dolar AS atau Rp518 triliun (kurs Rp16.294), serapan tenaga kerja 23.160 orang, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) 2,26 miliar dolar AS atau Rp36 triliun, serta peningkatan ekspor 11,3 miliar atau Rp184 triliun.

Lebih lanjut, ia mengatakan pada tahun ini pihaknya menargetkan untuk dapat menarik investasi di bidang hilirisasi hingga Rp521,4 triliun, dengan 15 komoditas prioritas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/07/2025 14:13
Pertamina tawarkan 19 proyek senilai Rp150 triliun ke investor

Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) menawarkan 19 proyek senilai 9,25 miliar dolar AS atau setara Rp150 triliun kepada calon investor dan mitranya dalam Pertamina Investor Day.

“Akan ada kesempatan untuk berinteraksi dengan subholding Pertamina dan menjajaki kerja sama bisnis dalam 19 proyek senilai 9,25 miliar dolar AS,” ucap Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di hadapan para investor dalam Pertamina Investor Day di Jakarta, Rabu.

Simon menjelaskan bahwa tema Pertamina Investor Day tahun ini adalah “Navigating Challenges Towards Energy Resilience” (Menavigasi Tantangan Menuju Ketahanan Energi), yang menggambarkan komitmen Pertamina untuk mengatasi berbagai rintangan ketahanan energi.

Hal tersebut, lanjut dia, guna mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan energi di Indonesia.

Dalam rangka merealisasikan program tersebut, Simon mengatakan pemerintah membentuk Danantara.

Saat ini, Danantara merupakan pemegang 99 persen saham Seri B Pertamina melalui holding operasionalnya.

Sejalan dengan visi Danantara untuk menjadi sovereign wealth fund tingkat dunia yang berperan dalam pembangunan nasional dan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, Simon mengatakan Danantara telah menjadi pemain vital dalam memperkuat sinergisitas antara perusahaan-perusahaan energi milik negara.

“Dengan demikian, dukungan dari Danantara berperan penting dalam mendukung kami untuk melangkah ke depan, sejalan dengan prioritas pemerintahan baru,” ucap Simon.

Terdapat dua pilar yang menjadi fokus jangka panjang Pertamina. Pilar pertama adalah memaksimalkan bisnis yang berorientasi pada penguatan ketahanan energi nasional, termasuk sektor hulu, kilang, dan distribusi bahan bakar.

Pilar kedua adalah mengembangkan bisnis yang rendah karbon melalui pengembangan biofuel, perluasan energi panas bumi, uji coba teknologi baru, serta peningkatan produk kimia.

“Pada 2025, kami menyadari kompleksitas tantangan di sektor energi yang terus berkembang, termasuk volatilitas pasar dan risiko operasional. Kami telah memetakan risiko-risiko ini dan menerapkan strategi mitigasi,” ucap Simon.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/07/2025 14:00
Menteri PANRB: Transformasi digital untuk layanan publik inklusif

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi digital bertujuan membangun layanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai kebutuhan, bukan sekadar soal aplikasi.

“Orang sering bicara kalau transformasi digital yang ditanya aplikasinya mana, padahal kita bukan sekadar berbicara aplikasi,” katanya dalam Rakornas Informasi Geospasial 2025 di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa pemerintah digital dan informasi geospasial merupakan poros yang menyatukan arah pembangunan agar terjadi percepatan, ketepatan sasaran, serta efisien.

Sebagai salah satu amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2025, transformasi tata kelola menekankan komponen upaya transformasi digital pemerintah.

Menurut dia, transformasi digital pemerintah bukan sekedar aplikasi atau layanan online saja, tetapi juga pekerjaan besar yang mencakup integrasi sistem, tata kelola, infrastruktur, hingga budaya organisasi.

Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan use case atau layanan strategis yang perlu didukung data geospasial dan statistik sebagai fondasi.

Lebih lanjut, dia turut menekankan transformasi digital pemerintah bukan tujuan akhir, tetapi salah satu strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dua sasaran program utama ini yang berkaitan dengan penguatan regulasi dan tata kelola hingga relevansi kompetisi aparatur sipil negara (ASN), harus dibarengi dengan perbaikan bagaimana informasi geospasial dapat mendukung pemerataan infrastruktur, mitigasi bencana, hingga bantuan sosial (bansos)

“Pada akhir 2045 itu bukan soal gedung megah ibu-ibu kota, tapi tentang apakah anak di pelosok Papua itu mendapatkan layanan yang adil sebagaimana anak-anak yang ada di Jakarta,” ungkap Rini.

Menteri PAN-RB menegaskan transformasi digital pemerintah membutuhkan fondasi kuat, yakni peta yang menyatu, data saling terhubung, dan keputusan tepat sasaran.

Transformasi digital tak lagi hanya soal efisiensi prosedur atau digitalisasi layanan organisasi, tetapi tata kelola digital, terbuka, dan presisi, yang menurut birokrasi akan menciptakan nilai nyata untuk menghadirkan keadilan.

Pendekatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE/e-Government) dinilai penting untuk menjadi fondasi, tapi perlu melangkah lebih jauh ke model pemerintahan digital yang lebih fokus terhadap dampak, kolaborasi lintas sektor, dan layanan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Di sinilah pentingnya peran informasi geospasial karena memberikan dimensi, tempat, lokasi, dan dimana kita akan memberikan kebijakan, supaya kebijakan itu menjadi lebih tepat sasaran dan benar-benar menjangkau kepada mereka yang membutuhkan. Karena pada akhirnya, pemerintah itu bukan sekedar mesin administrasi tetapi sebagai penyambung harapan dan penggerak keadilan,” ucap Menteri PANRB.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/07/2025 13:30
Perdagangan global tumbuh Q1 2025, tapi, diproyeksi bakal melambat

Jenewa (ANTARA) – Volume perdagangan barang global membukukan pertumbuhan yang kuat pada kuartal pertama (Q1) 2025, tapi, laju pertumbuhannya diperkirakan akan melambat dalam beberapa bulan mendatang tahun ini, menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Selasa (15/7).

Menurut data terbaru yang dirilis oleh WTO, volume perdagangan barang dunia naik 3,6 persen secara kuartalan (quarter on quarter) dan naik 5,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Q1, sebagian besar didorong oleh lonjakan impor di Amerika Utara sebagai antisipasi tarif yang lebih tinggi di Amerika Serikat.

Namun, para ekonom WTO memperkirakan momentum pertumbuhan akan melambat dalam beberapa bulan mendatang mengingat stok barang yang terisi penuh dan kenaikan tarif mulai membebani permintaan impor.

Dalam laporan Proyeksi dan Statistik Perdagangan Global (Global Trade Outlook and Statistics) yang dirilis pada April, WTO memperkirakan penurunan 0,2 persen dalam volume perdagangan barang global untuk tahun 2025, memperingatkan risiko penurunan serius yang berasal dari pemberlakuan kembali “tarif resiprokal” AS dan limpahan (spillover) dari ketidakpastian kebijakan perdagangan.

Bagian luar gedung Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Swiss, difoto pada 5 April 2023. (ANTARA?Xinhua/Lian Yi)

Data pada Selasa menunjukkan perbedaan regional yang mencolok dalam kinerja perdagangan pada Q1, terutama dalam hal impor. Amerika Utara mencatat pertumbuhan impor secara kuartalan terkuat di antara kawasan mana pun dengan 13,4 persen, diikuti oleh Afrika dengan 5,1 persen, kata WTO.

Dalam hal ekspor, Timur Tengah memimpin dengan pertumbuhan 6,3 persen secara kuartalan, diikuti oleh Asia dengan 5,6 persen.

Dalam hal kategori produk, perdagangan peralatan kantor dan telekomunikasi mencatatkan pertumbuhan (yoy) tertinggi sebesar 16 persen, diikuti oleh bahan kimia sebesar 12 persen, dan pakaian sebesar 7 persen. Sebaliknya, perdagangan produk otomotif, bahan bakar dan produk pertambangan, serta besi dan baja mengalami penurunan.

Mobil-mobil untuk dijual berada di sebuah pelabuhan di Yokohama, Jepang, pada 3 Juli 2025. (ANTARA/Xinhua/Jia Haocheng)

WTO juga mencatat tanda-tanda perlambatan aktivitas impor pada Q2. Sementara impor AS melonjak 25 persen (yoy) pada Q1, pertumbuhan melambat signifikan menjadi hanya 1 persen dalam dua bulan pertama Q2.

Pewarta: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/07/2025 13:11
Sejahtera dengan lumbung pangan desa

Jakarta (ANTARA) – Lumbung Pangan Desa (LPD) menjadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di tingkat desa.

LPD dikembangkan untuk sejumlah tujuan, antara lain meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat desa sehingga masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.

Kemudian, meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat desa, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses ke pasar.

Selain itu, mengurangi ketergantungan pada pasar. Dengan adanya LPD, masyarakat desa dapat mengurangi ketergantungan pada pasar dan meningkatkan kemandirian pangan.

Seiring dengan itu juga untuk meningkatkan pendapatan petani. LPD diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dengan memberikan mereka kesempatan untuk menjual hasil panennya secara langsung kepada masyarakat desa.

Dalam penerapannya di lapangan, LPD biasanya dioperasikan oleh masyarakat desa sendiri dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga lainnya.

LPD dapat berupa gudang penyimpanan pangan, pasar desa, atau sistem distribusi pangan lainnya yang dikelola oleh masyarakat desa.

Di sisi lain, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui jumlah desa di Indonesia yakni 74.961 desa.

Sementara itu, Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki desa paling banyak (8.576 desa). Jumlah tersebut lebih banyak tujuh desa dibandingkan dengan Jawa Tengah, yakni 8.569 desa. Setelahnya, baru Provinsi Jawa Barat dengan sekitar 5.600 desa.

Jumlah desa yang cukup besar ini merupakan potensi bagi pengembangan lumbung pangan, yang dalam tataran operasional dapat bersinergi dengan program Cadangan Pangan Desa.

Ini perlu dicermati karena cadangan pangan dan lumbung pangan merupakan program nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan kuat di pedesaan.

Selanjutnya, PP Nomor 8 Tahun 2016 mengartikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari APBN, yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.

Dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Satu hal yang menarik untuk dicermati dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022 disebutkan bahwa dana desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen (dua puluh persen). Angka ini cukup besar dan penggunaannya butuh perencanaan yang matang.

Sebagaimana diketahui bersama, dimulai pada pertengahan 2020, proyek lumbung pangan nasional digadang-gadang sebagai solusi mengatasi ancaman krisis pangan masa depan.

Terlebih setelah Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksikan akan terjadinya krisis pangan sebagai dampak adanya pandemi COVID-19.

Beberapa negara produsen pangan, khususnya bangsa yang sebagian besar warganya sangat menggantungkan diri terhadap bahan pangan beras, diimbau agar serius dan jangan pernah merasa ragu dalam meningkatkan ketersediaan pangan guna memantapkan ketahanan pangan yang semakin berkualitas.

Imbauan FAO ini tentu sangat penting dicermati dengan saksama. Semua pihak ingin bangsa ini selamat dari bencana, sekiranya krisis pangan global betul-betul menyergap bangsa-bangsa di dunia.

Maka Indonesia perlu menyiapkan perencanaan yang matang sehingga bisa memitigasi risiko dengan baik. Sergapan COVID-19 menjadi bahan pembelajaran untuk semua.

Lumbung pangan

Semangat dan hasrat untuk melahirkan Indonesia sebagai lumbung pangan rupanya pantas diberi acungan jempol. Keinginan seperti ini jelas bukan halusinasi, apalagi bila disebut mimpi di siang bolong.

Dengan kekayaan sumber daya pertanian yang dimiliki, mestinya Indonesia mempunyai kemampuan untuk mewujudkannya.

Justru yang menjadi persoalan adalah, apakah bangsa ini dapat meraihnya? Apakah segenap warga mempunyai semangat yang sama guna menjadikan Indonesia ini sebagai lumbung pangan?

Dan yang tidak kalah penting untuk disampaikan adalah, apakah sudah ditemukan terobosan cerdas dalam penerapannya di lapangan?

Dari segudang pilihan untuk membangun lumbung pangan, pengembangan Lumbung Pangan Desa merupakan langkah yang cukup pas untuk dilakukan.

Betapa kuatnya Lumbung Pangan Nasional adalah ketika setiap desa di negeri ini memiliki lumbung pangan. Setidaknya, ada lebih dari 81 ribu desa yang potensial untuk menjadi lumbung pangan beragam komoditas jenis pangan.

Setiap desa tentu memiliki kekhasan dalam mengembangkan lumbung pangan. Ada yang membangun lumbung pangan komoditas gabah atau beras, ada juga jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman perkebunan seperti kopi, teh, dan lain sebagainya. Betapa beragamnya lumbung pangan Indonesia sesuai dengan kondisi desanya masing-masing.

Adanya kemauan politik pemerintah untuk mematok sekurang-kurangnya 20 persen anggaran dana desa digunakan untuk ketahanan pangan sebetulnya dapat menjadi pemicu agar setiap desa mampu membangun lumbung pangan.

Betapa semaraknya desa yang mengembangkan lumbung pangan. Tinggal sekarang, bagaimana teknis pelaksanaannya.

Penting dicatat, membangun lumbung pangan butuh ketelatenan dan keseriusan dari mereka yang menanganinya.

Kehadiran dan keberadaan para penyuluh pertanian dan tokoh tani di desa benar-benar sangat dimintakan. Mereka harus menjadi mitra pemerintah desa dalam merumuskan pengembangan Lumbung Pangan Desa ini.

Sebagai “obor” yang diharapkan mampu menerangi kehidupan petani, para penyuluh tetap dimintakan untuk dapat mendidik, melatih, dan memberdayakan para petani terkait langkah pengembangan lumbung pangan.

Penyuluh pertanian penting mengajak para petani untuk menerapkan prinsip-prinsip sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pengembangan lumbung pangan ini.

Semua percaya para penyuluh pertanian telah memiliki teknologi dan inovasi guna menopang pengembangan lumbung pangan di pedesaan.

Beberapa program lumbung yang selama ini sudah ditempuh diharapkan mampu jadi teladan untuk menguatkan lumbung pangan selanjutnya. Betapa hebatnya Indonesia jika di setiap desa memiliki lumbung pangan yang berkualitas.

*) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/07/2025 12:55
Tarif AS untuk RI turun, Wamen Investasi: Indonesia strategis

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu menyampaikan Indonesia memiliki posisi strategis yang tecermin dari turunnya tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia.

“Kalau saya lihat, secara strategis di wilayah Asia Tenggara ini yang signifikan sangat turun. Artinya, Amerika Serikat pun sangat mempertimbangkan keberadaan Indonesia,” ucap Todotua ketika ditemui di sela Pertamina Investor Day di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Tarif tersebut turun drastis dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar 32 persen.

Pembaharuan tarif resiprokal AS terhadap produk Indonesia sekaligus menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan tarif resiprokal AS terendah kedua di ASEAN setelah Singapura, yang dikenakan sebesar 10 persen.

Dengan demikian, tarif resiprokal Indonesia menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan Vietnam (20 persen), Filipina (20 persen), Malaysia (25 persen), Brunei Darussalam (25 persen), Thailand (36 persen), Kamboja (36 persen), Myanmar (40 persen), dan Laos (40 persen).

Adapun terkait dengan hasil negosiasi, dalam hal ini pembelian komoditas energi dari Amerika Serikat, Todotua menyampaikan masih tahap pembicaraan.

Todotua juga menjelaskan bahwa saat ini, Indonesia belum berencana untuk menambah investasi di Amerika Serikat.

“Kami sedang konsolidasi karena kan beritanya baru,” kata Todotua.

Presiden Amerika Serikat Donald J Trump mengumumkan bahwa telah tercapai sebuah “kesepakatan besar” antara dirinya dengan Indonesia melalui dialog langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Trump mengatakan Indonesia telah sepakat untuk belanja energi AS senilai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp244 triliun), produk pertanian Amerika Serikat senilai 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp73,1 triliun), dan 50 jet Boeing.

Hasil dari negosiasi tersebut, Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/07/2025 12:13
Trump incar tembaga RI, BKPM upayakan produk dijual dari hilirisasi

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama lembaga terkait mengupayakan agar produk tembaga yang dijual ke Amerika Serikat (AS) merupakan hasil peningkatan nilai tambah atau hilirisasi yang dilakukan di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan di Jakarta, Rabu, merespons pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki tembaga dengan kualitas tinggi ketika mengumumkan penurunan tarif balasan atau resiprokal dari semula 32 persen menjadi 19 persen.

“Secara bersama-sama itu kita menyusun kebijakan yang pro hilirisasi. Jadi, tidak ekspor dalam keadaan mentah,” kata Rizwan.

Menurut dia, saat ini ekspor konsentrat tembaga sudah dilarang oleh pemerintah, sehingga pihaknya mendorong untuk melakukan proses hilirisasi di dalam negeri.

“Kalau kami mendukung untuk fasilitas proses produksinya di dalam negeri,” katanya lagi.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam hal tarif impor, seperti dipantau dari media sosial Truth Social di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS dan Kepala USTR di Washington DC pada 9 Juli 2025, disepakati penundaan pemberlakuan tarif untuk memberi waktu tiga pekan bagi penyelesaian perundingan lanjutan.

Selain soal tarif, negosiasi juga mencakup hambatan nontarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis seperti nikel dan tembaga.

AS disebut tertarik memperkuat kemitraan strategis di sektor tersebut.

“Indonesia memiliki beberapa produk yang bagus dan mereka memiliki beberapa komoditas mineral berharga, salah satunya tembaga berkualitas tinggi,” kata Trump.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/07/2025 12:06
Bappenas: Keamanan laut adalah fondasi ekonomi biru Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan keamanan laut dan keberlanjutan lingkungan adalah fondasi ekonomi biru Indonesia.

“Saya yakin dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta,, masyarakat, dan mitra global, Indonesia dapat memimpin dalam regenerative ocean economy, di mana ekonomi laut tidak hanya mengambil, tapi juga memulihkan dan menjaga,” kata dia dalam agenda peluncuran Ocean Centre di Indonesia, yang dikutip di Jakarta, Rabu.

Melalui peluncuran Ocean Centre di Indonesia, menjadi menjadi langkah nyata membangun kerja sama lintas sektor di masa depan laut Indonesia yang berkelanjutan serta lebih aman dan inklusif.

Ocean Centre merupakan kolaborasi antara Bappenas dengan United Nation (UN) Global Compact Network Indonesia (IGCN) dengan tujuan menyediakan wadah kemitraan untuk menjawab berbagai tantangan di sektor kelautan, mulai dari pelestarian lingkungan hingga perkembangan ekonomi kelautan.

Wamen PPN mengharapkan Ocean Center di Indonesia dapat menjadi katalisator untuk dapat mendorong inovasi teknologi keselamatan laut, mengadaptasi praktek internasional dan konteks lokal, mengembangkan sumber daya manusia di bidang maritim, dan memastikan prinsip kerja layak dan keselamatan kerja di sektor kelautan.

“Peluncuran Ocean Centre Indonesia adalah ajakan, bukan hanya untuk berdiskusi, tapi juga untuk bertindak bersama-sama. Bappenas memiliki komitmen yang tinggi, agar semua inisiatif bisa langsung memberi dampak nyata, memperkuat kebijakan, mengisi celah regulasi, dan juga membantu pelaku usaha menerapkan prinsip keberlanjutan dan keselamatan di laut,” ujar Febrian.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo AA Teguh Sambodo menambahkan bahwa prinsip keselamatan dan keberlanjutan yang ditekankan oleh ICGN selaras dengan Peta Jalan Ekonomi Biru 2023-2045.

Beberapa fokus penting dalam peta jalan tersebut yang terkait dengan harapan Ocean Centre untuk bisa menggerakkan partisipasi dunia usaha ialah meningkatkan daya saing di sektor pelabuhan, penguatan pengawasan dan sistem pelacakan kapal, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Adapun empat area intervensi dari Ocean Centre Indonesia yang dianggap sangat relevan dengan pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi Biru ialah pelayaran dan pengelolaan pelabuhan, perikanan tangkap dan aquaculture, serta energi baru dan terbarukan dari sumber daya laut maupun perairan, serta pembiayaan dan investasi.

“Kementerian PPN/Bappenas percaya bahwa transisi menuju ekonomi biru, tidak hanya tentang peningkatan ekonomi, tapi juga perlindungan terhadap manusia, alam, dan investasi jangka panjang,” ucap Teguh.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IGCN Josephine Satyono mengajak seluruh pihak untuk membangun budaya keselamatan sebagai fondasi pembangunan di ekonomi laut, mendorong praktek bisnis bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta merancang kebijakan standar keselamatan yang selaras dengan realitas pembangunan.

“Saya percaya jika keselamatan dan keberlanjutan kita tempatkan sebagai nilai dasar, bukannya sebagai kewajiban, maka kita tidak hanya membangun industri yang lebih tangguh, (tetapi juga) adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkap Josephine.

Ocean Centres adalah inisiatif jangka panjang dari UN Global Compact’s Ocean Stewardship Coalition (OSC) yang didukung oleh Lloyd’s Register Foundation.

Pusat-pusat ini telah dibentuk di tujuh negara yakni Brasil, Ghana, Kenya, India, Bangladesh, Indonesia, dan Filipina.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/07/2025 11:41