Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • BI: Kinerja industri pengolahan pada triwulan II 2025 tetap terjaga

    BI: Kinerja industri pengolahan pada triwulan II 2025 tetap terjaga

    Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen berada pada fase ekspansi yaitu volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan pada triwulan II 2025 tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi atau dengan indeks lebih dari 50 persen.

    Prompt Manufacturing Index​ (PMI) BI triwulan II tercatat sebesar 50,89 persen, meski tidak sekuat triwulan sebelumnya yang sebesar 51,67 persen.

    “Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen berada pada fase ekspansi yaitu volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan sublapangan usaha (sub-LU), Ramdan menyampaikan bahwa sebagian sub-LU berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri mesin dan perlengkapan.

    Selanjutnya, indeks berdasarkan sub-LU diikuti oleh industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, serta industri makanan dan minuman.

    Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU industri pengolahan tetap tumbuh dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,29 persen.

    Pada triwulan III 2025, kinerja LU industri pengolahan diprakirakan tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi yang tercermin dari PMI-BI sebesar 50,85 persen.

    Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen diprakirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada komponen volume persediaan barang jadi, diikuti oleh volume produksi, volume total pesanan, dan kecepatan penerimaan barang input.

    Mayoritas sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri logam dasar, diikuti oleh industri alat angkutan, serta industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM pastikan investasi AS di RI tak terpengaruh tarif dagang baru

    BKPM pastikan investasi AS di RI tak terpengaruh tarif dagang baru

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan investasi Amerika Serikat (AS) di Indonesia tetap berjalan meski produk asal negara tersebut tak dikenakan tarif alias 0 persen ke pasar domestik.

    ‎“Ya, tetap berjalan,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno di Jakarta, Jumat.

    ‎Riyatno menyampaikan, salah satu investasi AS yang tetap berjalan yakni pembangunan fasilitas produksi AirTag milik perusahaan raksasa AS, Apple di Batam.

    ‎“Kalau kami optimis bahwa investasi yang sudah direncanakan, apalagi sebenarnya mungkin Menteri Rosan Roeslani juga dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan bahwa Apple itu sudah membeli tanah, untuk rencana investasi di Batam, menurut kami akan tetap dilanjutkan,” ujarnya.

    ‎Lebih lanjut, ia menyampaikan BKPM memiliki tugas untuk menarik dan memacu minat investasi di Tanah Air, tak hanya dari Amerika Serikat, namun dari negara-negara lain.

    ‎“Artinya kita tetap berusaha untuk menarik investasi dari berbagai negara” ucapnya.

    ‎Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    ‎“Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump.

    ‎Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan

    ‎Lebih lanjut, Trump mengatakan Indonesia berjanji akan membebaskan semua halangan tarif dan non-tarif bagi produk AS yang masuk ke RI.

    ‎”Apabila ada produk dari negara ketiga dengan tarif lebih tinggi yang akan diekspor ke AS melalui Indonesia, tarif 19 persen tersebut akan ditambahkan pada produk tersebut,” kata Trump.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog pastikan masyarakat bisa tukar beras SPHP jika tak sesuai berat

    Bulog pastikan masyarakat bisa tukar beras SPHP jika tak sesuai berat

    Semua (pengecer/retailer) wajib punya timbangan kalau nggak punya timbangan, tidak usah jualan. Jangan merugikan masyarakat…,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan masyarakat bisa menukar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jika tidak sesuai dengan berat yang ditentukan.

    Ahmad Rizal, saat ditemui di Jakarta, Jumat, mengatakan, seluruh beras SPHP telah ditimbang dan dikemas dalam bentuk 5 kilogram (kg).

    Sebelum membeli, masyarakat diperkenankan untuk menimbang beras SPHP terlebih dahulu di gerai yang dituju.

    “Stoknya (beras) banyak. Karena di counter (gerai) habis beli, semua harus timbang. Konsumen timbang, yakinkan (beratnya) 5 kg. Kalau kurang, tukarkan yang (beratnya benar) 5 kg,” katanya.

    “Semua (pengecer/retailer) wajib punya timbangan kalau nggak punya timbangan, tidak usah jualan. Jangan merugikan masyarakat. Jadi timbangnya di tempat,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Ahmad Rizal mengingatkan bahwa setiap transaksi pembelian beras SPHP pun disertai proses verifikasi menggunakan identitas diri pembeli.

    Setelah konsumen menimbang dan melakukan pembayaran, identitasnya akan difoto dan diunggah ke laman web resmi SPHP milik Bulog.

    “Tujuannya, kalau nanti ada pengecekan dan sebagainya, ada buktinya. Ini, lho (buktinya),” kata dia.

    Di sisi lain, Ahmad Rizal mengungkapkan target penyaluran SPHP bulan Juli adalah sebesar 98.912.002 kg (98 ribu ton).

    Adapun total target program SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 adalah sebesar 1.318.800 kg atau 1,3 juta ton.

    “Per hari ini telah terealisasi sekitar 860.680 kg (860 ton) dalam waktu lima hari, atau sekitar 0,97 persen dari target bulanan. Realisasi harian 310.665 kg (310 ton),” ujar Ahmad Rizal.

    Sementara itu, untuk target penyaluran bantuan pangan Perum Bulog periode Juni dan Juli 2025 adalah sebesar 365.541.660 kg (365 ribu ton).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub tegaskan Indonesia Airlines belum bisa operasi

    Kemenhub tegaskan Indonesia Airlines belum bisa operasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menegaskan PT. Indonesia Airlines Holding belum dapat menjalankan layanan penerbangan karena Sertifikat Standar yang dimilikinya masih berstatus belum terverifikasi.

    “Karena belum menyampaikan rencana usaha yang merupakan persyaratan teknis Sertifikat Standar,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dikutip di Jakarta, Jumat.

    Meskipun perusahaan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Sertifikat Standar untuk Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Tidak Berjadwal, namun status belum terverifikasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).

    Selain itu Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU) mengindikasikan bahwa masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, dengan demikian keberadaan sertifikat tersebut belum dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelenggarakan layanan angkutan udara.

    Lukman menegaskan proses verifikasi merupakan tahapan krusial dalam sistem perizinan.

    “Status belum terverifikasi berarti proses belum selesai. Belum ada kepastian operasional sampai seluruh tahapan dipenuhi sesuai ketentuan,” jelas Lukman.

    Ketentuan tentang pendirian usaha angkutan udara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang kini diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

    Berdasarkan regulasi tersebut, setiap badan usaha wajib memiliki dua dokumen utama pertama Nomor Induk Berusaha (NIB); dan kedua Sertifikat Standar.

    “Kedua dokumen ini dinyatakan berlaku apabila seluruh persyaratan diverifikasi secara menyeluruh oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,” ucap Lukman.

    Sebagai bagian dari proses verifikasi, badan usaha wajib menyerahkan Rencana Usaha jangka menengah selama lima tahun ke depan melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

    Dokumen rencana usaha harus mencakup rencana kepemilikan atau penguasaan pesawat, daerah operasi atau rute penerbangan, kebutuhan sumber daya manusia, serta kemampuan keuangan dan aspek pendukung lainnya.

    Bagi pemohon izin angkutan udara niaga berjadwal, paling sedikit harus memiliki satu pesawat dan menguasai dua pesawat lainnya. Apabila mengajukan izin untuk dua jenis usaha, maka jumlah pesawat wajib disesuaikan dengan lingkup layanan yang diajukan.

    Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, status Sertifikat Standar akan ditingkatkan menjadi telah terverifikasi, setelah itu maskapai dapat mengajukan proses sertifikasi Air Operator Certificate (AOC), yang terdiri dari pra permohonan, permohonan resmi, evaluasi dokumen teknis, inspeksi dan demonstrasi.

    Bila Air Operator Certificate (AOC) telah diterbitkan, maskapai dapat mengajukan permohonan rute penerbangan dan menyerahkan standar pelayanan penumpang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal.

    Dengan demikian, proses perizinan usaha angkutan udara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan keselamatan dan kesiapan operasional.

    Oleh karena itu, publikasi informasi sebelum seluruh tahapan dilalui berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

    Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diluruskan terhadap informasi publik yang menyebutkan Indonesian Airlines telah beroperasi, bahwa hingga saat ini, belum terdapat pengajuan perizinan yang berlaku kepada Kementerian Perhubungan terkait pendirian badan usaha angkutan udara atas nama Indonesia Airlines Holding.

    “Dan hal tersebut merupakan kondisi faktual bahwa belum ada pijakan administratif yang dapat diverifikasi secara sah oleh regulator,” beber Lukman.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara siap mendukung dan membuka ruang bagi inisiatif pendirian maskapai baru, selama seluruh proses dilaksanakan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Transmigrasi kirim 105 peneliti ke Sulbar

    Menteri Transmigrasi kirim 105 peneliti ke Sulbar

    Mamuju (ANTARA) – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan, akan mengirim 105 peneliti ke Provinsi Sulawesi Barat untuk memetakan potensi Sulbar, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan hingga pariwisata.

    “Bulan depan, kami akan mengirim 105 peneliti yang terbagi dalam 21 tim untuk memetakan berbagai potensi yang dimiliki Sulbar. Hasilnya akan menjadi panduan bagi investor,” kata Iftitah, pada kunjungan kerjanya di Mamuju, Jumat.

    Saat tiba di Bandara Tampa Padang, Mentrans langsung meninjau lokasi pembangunan Mess Patriot di kawasan transmigrasi di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

    Provinsi Sulbar dikenal sebagai salah satu daerah yang berkembang berkat transmigrasi.

    “Namun, program kami kini tak hanya soal pemindahan penduduk, melainkan membangun kawasan ekonomi berbasis komoditas ekspor,” ujar dia.

    Pada kesempatan itu, Mentrans juga memperkenalkan program Transmigrasi Gotong Royong, sebagai implementasi Inpres Nomor 50 tahun 2018.

    “Pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi bukan hanya tanggung jawab daerah, tetapi kolaborasi dengan Kementerian PUPR,” jelasnya.

    Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

    “Dengan investasi yang masuk, masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya,” kata Iftitah.

    Sementara, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan komitmen Sulbar sebagai wilayah yang tumbuh berkat investasi transmigrasi.

    “Sejak dulu, Sulbar hidup dari transmigrasi. Kami mengajak pak Menteri untuk bersama-sama membangun Sulbar melalui kebijakan strategis,” kata Suhardi Duka.

    Gubernur menyampaikan bahwa enam kabupaten di Sulbar telah menyiapkan lahan seluas190.000 hektare untuk pengembangan kawasan transmigrasi.

    “Kami persilahkan pak Menteri memilih lokasi mana yang paling potensial, semua kabupaten siap mendukung,” ujarnya..

    Kawasan transmigrasi menurut Suhardi Duka akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten.

    “Transmigrasi selama ini menjadi tulang punggung pembangunan Sulbar. Kami ingin pak Menteri melihat langsung potensi di sini, mulai dari kakao yang masuk empat besar nasional hingga peternakan dan perikanan,” jelas Suhardi Duka.

    Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi produk, seperti pengolahan CPO di Majene, untuk meningkatkan nilai tambah.

    “Ini yang kami sampaikan kepada pak Menteri agar hasil transmigrasi bisa lebih bernilai,” ujar Suhardi Duka.

    Pewarta: Amirullah
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentrans siapkan 105 peneliti gali potensi kawasan transmigran Sulbar

    Mentrans siapkan 105 peneliti gali potensi kawasan transmigran Sulbar

    Mamuju (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan akan mengirim 105 peneliti yang terdiri dari 21 tim ke Sulawesi Barat (Sulbar) guna melakukan pemetaan potensi ekonomi yang paling cocok untuk kawasan transmigran di provinsi tersebut.

    “Kami nanti bulan depan akan mengirim ke Sulawesi Barat ini 105 peneliti, terdiri dari 21 tim yang akan melakukan pemetaan potensi apa saya yang paling cocok dan bisa dieksplorasi,” ujar Iftitah saat meninjau pembangunan Mes Patriot di Desa Kabuloan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.

    Iftitah mengatakan para peneliti tersebut merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan juga para guru besarnya.

    Tugas peneliti tersebut, ujar dia, untuk mencari potensi ekonomi dari kawasan transmigrasi. Misalnya, di Desa Marano, Mamuju, dengan pemandangan alam yang indah, daerah tersebut bisa menjadi tempat wisata.

    Menurut Iftitah, para peneliti akan melakukan kajian lebih dalam dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan pembangunan rumah sakit dengan spesialisasi tertentu.

    Lebih lanjut, ia mengatakan pembangunan kawasan transmigrasi saat ini bersifat komunitas. Dengan pengembangan tersebut, masyarakat transmigran dapat mencari sumber pekerjaan dan kehidupan.

    “Jadi bukan lagi sekedar ‘mindahin’ orang terus dikasih tanah terserah tanahnya mau diapain, bukan bukan begitu lagi. Sekarang ini kalau misalkan tadi potensinya wisata wisata, kalau misalkan potensinya ada untuk rumah sakit, misalkan itu juga bisa, karena ada beberapa jenis penyakit yang butuh ‘treatment’ lama seperti kanker,” katanya.

    Kementerian Transmigrasi telah menyiapkan 2.000 sarjana yang terdiri dari S1, S2 dan S3 ke berbagai wilayah transmigrasi guna mengkaji potensi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditas ekspor berdaya saing global.

    Iftitah mengatakan keterlibatan mahasiswa hingga guru besar merupakan bagian dari Program Transmigrasi Patriot untuk memastikan riset mendalam dan relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

    Fokus utama program itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi, yang diarahkan untuk menembus pasar ekspor luar negeri.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag panggil produsen beras untuk tarik beras tak sesuai mutu

    Kemendag panggil produsen beras untuk tarik beras tak sesuai mutu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memanggil produsen beras untuk menarik dari peredaran beras yang tidak sesuai mutu dan takaran dari pasaran.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang saat ditemui di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait pengawasan mutu dan takaran/ukuran beras pada periode Maret dan April ini.

    “Untuk yang ukuran kita sudah buat teguran dan kita kumpulkan anggota Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia), menyampaikan harus memenuhi regulasi yang ada, dan 17 April itu kita lakukan,” jelas Moga.

    “Nah, untuk yang mutu itu kita juga minta teguran dan barang paling lama 30 hari sudah ditarik dari peredaran,” ujar dia menambahkan.

    Selain itu, Moga memastikan pihaknya juga telah melayangkan teguran kepada para produsen beras yang melanggar mutu serta kualitas kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    “Kita sudah surati untuk mutu, kita sudah buat teguran dan cc-kan ke Satgas Pangan. Untuk mutu juga kita sudah panggil, klarifikasi perusahaan untuk ditarik,” ujar Moga.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut pihaknya terlibat aktif untuk mengawasi barang kebutuhan pokok yang beredar di masyarakat, termasuk kasus beras oplosan.

    Ia memastikan Kemendag tetap melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah ini.

    Berdasarkan hasil pengawasan, pengamatan dan pemantauan terhadap Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag di 62 kabupaten/kota, ditemukan bahwa 30 dari 98 produk memiliki kuantitas yang tidak sesuai ketentuan atau ditolak hingga Maret 2025.

    Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut telah dilakukan pemberian sanksi administrasi kepada pelaku usaha pengemas beras yang berada di bawah pembinaan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) dan melakukan pembinaan secara daring pada 17 April 2025.

    Selanjutnya, pada April 2025 Ditjen PKTN melakukan pembelian beras sebanyak 35 kemasan yang terdiri atas 34 beras kemasan 5 kg dan 1 beras kemasan 2,5 kg yang terdiri dari 10 merek.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI Insurance bayar klaim asuransi Rp1 miliar di Jayapura

    BRI Insurance bayar klaim asuransi Rp1 miliar di Jayapura

    Jakarta (ANTARA) – PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) atau BRI Insurance membayarkan klaim asuransi alat berat kepada tertanggung Gunawan Benzola selaku Direktur PT Tiga Rizky Jaya senilai Rp1,18 miliar.

    Kerusakan alat berat itu disebabkan oleh terjadinya kecelakaan di tambang pasir dan batu di Desa Argapura, Jayapura Selatan. Reruntuhan batu di lokasi menyebabkan alat berat excavator yang sedang beroperasi terguling pada 8 Maret 2025.

    Pimpinan cabang BRI KC Jayapura Burhan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan, kehadiran asuransi kerugian bagi pemilik bisnis di Jayapura menjadi penting mengingat kondisi geografis yang luas dan beragam.

    Maka, asuransi kerugian menjadi solusi yang dibutuhkan untuk perlindungan aset.

    Senada, Gunawan selaku tertanggung mengaku merasakan manfaat asuransi. Musibah yang dialaminya mendapatkan ganti rugi dengan proses dan nilai klaim yang sesuai. “Dengan menggunakan asuransi membuat saya terbantu untuk memulai usaha kembali,” ujar dia.

    BRI Insurance menyatakan komitmennya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proteksi asuransi.

    Perusahaan juga mengaku siap memberikan pelayanan proteksi terhadap aset-aset tertanggung, baik pelayanan untuk pembelian produk hingga proses klaim yang mudah.

    Dengan begitu, diharapkan nasabah dapat merasa aman dan menikmati manfaat berasuransi.

    Diberitakan sebelumnya, BRI Insurance mendorong integrasi asuransi dengan ekosistem layanan perbankan.

    Corporate Planning and Strategy Division BRI Insurance Aryo Swastika menyoroti potensi bancassurance yang dinilai belum dioptimalkan secara strategis karena pendekatan yang kurang terstruktur dan proaktif.

    Dia menilai, minimnya interaksi langsung antara perusahaan asuransi dan debitur bank menyebabkan potensi pasar bancassurance belum dimanfaatkan secara optimal.

    “Solusinya adalah meningkatkan eksposur asuransi umum melalui integrasi dalam ekosistem layanan perbankan,” kata Aryo.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah catat lonjakan capaian perizinan UMKM bukti kemudahan usaha

    Pemerintah catat lonjakan capaian perizinan UMKM bukti kemudahan usaha

    Tujuannya hanya satu bahwa bagaimana caranya untuk bisa memberikan kemudahan pelayanan terkait beberapa perizinan maupun sertifikasi kepada UMKM…,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mencatat lonjakan capaian perizinan UMKM hingga semester I 2025 yang terdiri dari nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi halal, SNI bina UMK, nomor izin edar, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (PIRT), tempat pengelolaan pangan, penerbitan PT Perseorangan, dan KUR.

    ‎

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat menyatakan, capaian itu merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak, sekaligus menjadi bukti kemudahan regulasi dan perizinan dalam berusaha.

    ‎”Tujuannya hanya satu bahwa bagaimana caranya untuk bisa memberikan kemudahan pelayanan terkait beberapa perizinan maupun sertifikasi kepada UMKM dalam rangka untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM kita agar bisa tumbuh,” kata dia.

    Secara kuantitas, realisasi penyaluran KUR nasional sampai 2 Juli 2025 mencapai Rp132,7 triliun atau 44,2 persen dari target, dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,29 juta orang atau 65,5 persen dari target 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi.

    Saat ini penyaluran KUR sektor produksi mencapai 59,9 persen atau Rp79,6 triliun.

    ‎”Secara kualitas, penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi akan mencapai target,” katanya.

    Sementara penerbitan PT Perseorangan pada semester I tahun 2025 sebanyak 36.574 perusahaan, dengan total akumulasi dari tahun 2020 mencapai 267.422 perusahaan perseorangan.

    Untuk penerbitan merek dagang UMKM per semester I tahun 2025 mencapai 7.692 merek dagang, dan secara total akumulasi dari tahun 1980 telah terbit 154.371 merek dagang UMKM.​​​​​​​

    Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang terdaftar pada semester I tahun 2025 yaitu sebanyak 274.923 TPP dengan 189.978 TPP yang memiliki label higiene sanitasi pangan.​​​​​​​

    Penerbitan Sertifikat PIRT pada semester I tahun 2025 mencapai 104.860 sertifikat. Secara total akumulasi sejak tahun 2021, sertifikat PIRT telah diberikan kepada 203.442 pengusaha UMK dan mencakup 525.947 produk yang memiliki sertifikasi tersebut.

    Adapun penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) pada semester I tahun 2025 mencapai 24.837 nomor NIE, dengan total akumulasi dari tahun 2016 yaitu sebesar 12.338 pengusaha UMKM yang terdaftar memiliki izin edar dan 194.806 produk dengan nomor izin edar aktif.​​​​​​​​​​​​​​

    Penerbitan sertifikat SNI Bina-UMK pada triwulan II 2025, lanjut Maman diberikan kepada 194.401 pengusaha UMK, meningkat 105 persen dari triwulan I tahun 2025. Jumlah produk penerima tanda SNI Bina UMK sampai triwulan II tahun 2025 sebanyak 229.930 produk.

    ‎‎”Dengan capaian tersebut, maka akumulasi penerbitan sertifikat SNI Bina UMK tercapai 1.028.567 pengusaha UMK dan mencakup 1.205.533 produk yang telah memiliki sertifikasi SNI Bina UMK,” katanya.

    Adapun untuk sertifikasi halal yang telah diterbitkan pada triwulan II mencapai 654.518 sertifikat.

    Dengan capaian triwulan II ini, maka total akumulasi penerbitan sertifikat halal sejak 2019 mencapai 2.348.061 sertifikat dan mencakup sebanyak 6.563.083 produk.​​​​​​​​​​​​​

    Dari total akumulasi tersebut, berdasarkan jenis pendaftaran terdapat sebanyak ‎97,2 persen dari sertifikat halal diterbitkan melalui skema self declare, sementara 2,8 persen melalui skema regular.

    Menurut skala usaha, mayoritas sertifikasi halal yang diterbitkan pada triwulan II 2025 mayoritas diterbitkan bagi pengusaha usaha mikro, yakni 607.326 sertifikasi halal atau 92,79 persen dari total.

    Usaha kecil tercatat sebanyak 24.013 sertifikasi halal atau 3,67 persen, usaha menengah 11.125 sertifikasi halal atau 1,70 persen, dan usaha besar 12.054 sertifikasi halal atau 1,84 persen.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno menyampaikan, berdasarkan data sistem perizinan berusaha (OSS), telah diterbitkan sebanyak 1.445.205 NIB pada triwulan II. Jumlah itu naik hingga 95,4 persen dari triwulan I yakni 739.843 NIB.

    Capaian triwulan II setara dengan 83,72 persen dari total target penerbitan NIB tahun 2025 yaitu 2,5 juta NIB.

    Dengan capaian triwulan II 2025, maka total akumulasi penerbitan NIB dari tahun 2021 sampai sekarang mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72 persen dari target RPJMN 2025-2029.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peneliti: RI perlu tambah hambatan non-tarif untuk produk pertanian AS

    Peneliti: RI perlu tambah hambatan non-tarif untuk produk pertanian AS

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menilai Indonesia perlu memperbanyak hambatan non-tarif atau non-tariff measures (NTM) untuk produk-produk pertanian Amerika Serikat (AS).

    Eliza saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah itu perlu dilakukan untuk melindungi petani dan peternak lokal dari gempuran produk impor murah, menyusul kesepakatan dagang baru antara Indonesia dan AS.

    Indonesia telah setuju membeli produk pertanian AS senilai 4,5 miliar dolar AS (setara sekitar Rp73,35 triliun, kurs 1 dolar AS setara Rp16.299) sebagai bagian dari perjanjian tarif 19 persen yang dikenakan AS pada Indonesia. Sebagai imbalan, produk-produk AS akan memasuki pasar Indonesia dengan tarif nol persen.

    Eliza mengatakan meskipun kesepakatan dagang baru itu menurunkan tarif, sektor pertanian Indonesia justru berpotensi merugi.

    Komoditas seperti kedelai, jagung, daging sapi, ayam dan susu dari AS diperkirakan akan membanjiri pasar domestik. Produk-produk tersebut cenderung lebih murah karena adanya indikasi subsidi di AS.

    Menurut dia, gempuran produk impor murah tersebut memang menarik bagi konsumen dan produsen industri pengolahan karena harga yang lebih kompetitif.

    Namun kondisi itu, kata Eliza, akan memukul petani dan peternak lokal yang belum siap bersaing.

    “Petani dan peternak kita belum disiapkan matang untuk bisa bersaing dengan petani AS skala besar, yang lebih efisien karena teknologi dan modal yang kuat,” kata Eliza.

    Oleh karena itu, peningkatan daya saing, pasokan dan penambahan jumlah NTM dinilai menjadi sangat penting.

    “Dengan adanya hambatan non-tarif setidaknya jadi filter bagi kita agar tidak digempur produk impor, harus ada standar-standar yang mereka ikuti sesuai regulasi di dalam negeri,” kata Eliza, menjelaskan.

    Sebagai perbandingan, AS memiliki 92 NTM untuk 5.207 produk, sementara Indonesia hanya memiliki 64 NTM untuk 3.622 produk.

    “Semakin tinggi atau banyak NTM maka negara tersebut semakin ‘protektif’ terhadap pasar domestik,” ujar dia.

    Menurut laporan “2024 United States Agricultural Export Year Book” dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), total ekspor pertanian AS ke Indonesia pada 2024 mencapai 2,9 miliar dolar AS (setara sekitar Rp47,26 triliun), sedikit menurun empat persen dibanding tahun sebelumnya.

    Dengan angka tersebut, AS menjadi pemasok produk pertanian terbesar keempat bagi Indonesia, setelah Brasil, China dan Australia.

    Kedelai menjadi komoditas ekspor pertanian AS terbesar ke Indonesia, dengan nilai mencapai 1,3 miliar dolar AS. Sementara itu, ekspor gandum meningkat tajam 74 persen mencapai 149 juta dolar AS dibanding 2023.

    Selain itu, ekspor daging sapi dan produk olahan daging sapi serta olahan makanan dari AS juga tumbuh signifikan, masing-masing sebesar 15 persen dan 30 persen.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.