Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pemerintah Korsel catat tekanan penurunan imbas tarif AS

    Pemerintah Korsel catat tekanan penurunan imbas tarif AS

    Seoul (ANTARA) – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (18/7) terus mencatat tekanan penurunan pada ekonomi negara Asia itu yang disebabkan oleh pengenaan tarif Amerika Serikat (AS) dan terhambatnya pemulihan permintaan domestik.

    Dalam laporan bulanannya, yang disebut Green Book, Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korsel mengatakan ekonomi negara itu telah berada dalam tekanan penurunan, seperti melambatnya ekspor, karena memburuknya kondisi eksternal yang disebabkan oleh penerapan tarif AS.

    Kementerian tersebut mengungkapkan bahwa ekonomi negara sedang menghadapi perlambatan dalam pemulihan konsumsi dan investasi konstruksi, serta isu minimnya ketersediaan lapangan kerja yang terus berlanjut, terutama bagi kelompok-kelompok rentan.

    Namun, pihak kementerian mengatakan tanda-tanda positif mulai muncul, seperti sentimen konsumen yang membaik.

    Meski demikian, kekhawatiran masih membayangi ekonomi global mengingat pemberlakuan tarif AS telah menyebabkan dampak buruk pada lingkungan perdagangan serta menyebabkan volatilitas terus membayangi pasar keuangan global.

    Sentimen di kalangan konsumen terhadap situasi ekonomi menunjukkan peningkatan dalam tiga bulan berturut-turut pada Juni, terkait dengan ekspektasi terhadap pelantikan pemerintahan Lee Jae-myung pada 4 Juni dan rencana anggaran tambahannya untuk menggenjot permintaan konsumen.

    Ekspor naik 4,3 persen pada Juni dari setahun sebelumnya, berkat permintaan semikonduktor yang lebih tinggi, tetapi pengiriman ke AS mempertahankan tren penurunan selama tiga bulan berturut-turut.

    Penjualan retail, yang mencerminkan konsumsi swasta, turun 0,2 persen pada Mei dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, dan investasi konstruksi anjlok 20,8 persen pada periode tersebut.

    Jumlah lapangan kerja naik 183.000 pada Juni dari tahun sebelumnya, dan tingkat pengangguran turun 0,1 poin persentase menjadi 2,8 persen. Harga-harga konsumen naik 2,2 persen pada Juni secara tahunan, lebih cepat dari kenaikan 1,9 persen pada Mei.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Produsen semen Dynamix kenalkan inovasi rendah karbon ke mitra usaha

    Produsen semen Dynamix kenalkan inovasi rendah karbon ke mitra usaha

    Kami ingin semakin banyak mitra memahami nilai tambah semen Dynamix, baik sisi kualitas maupun komitmen terhadap lingkungan

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) mengajak pemilik toko bahan bangunan mengunjungi pabrik semen Dynamix di Klapanunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengenalkan proses produksi semen ramah lingkungan sekaligus mempererat kemitraan usaha.

    Kegiatan bertajuk Silaturahmi dan Kunjungan ke Pabrik Semen Dynamix bagi Wirausaha Bahan Bangunan itu digelar pada Jumat, dan diikuti para pelaku usaha dari Kota Bogor dan sekitarnya.

    General Manager SBI Pabrik Narogong, Muhamad Istifaul Amin, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap peran penting para mitra dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan memperluas jangkauan layanan produk Dynamix.

    “Kami ingin semakin banyak mitra memahami nilai tambah semen Dynamix, baik dari sisi kualitas maupun komitmen terhadap lingkungan. Kemitraan ini penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang tumbuh bersama,” ujar Istifaul.

    Peserta diajak meninjau langsung proses produksi yang menggunakan teknologi efisiensi energi serta bahan baku dan bahan bakar alternatif, sehingga mampu menurunkan emisi karbon hingga 32 persen dibandingkan semen konvensional.

    Semen Dynamix juga telah memperoleh sertifikasi Green Label dari Green Product Council Indonesia atas komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

    Selain kunjungan, SBI menggelar diskusi interaktif yang memberi ruang bagi pemilik toko menyampaikan masukan, tantangan di lapangan, serta pengalaman dalam mendistribusikan bahan bangunan ke masyarakat.

    Salah satu peserta, Andre, mengaku kegiatan tersebut membuka pemahaman baru terhadap kualitas dan proses produksi produk yang dijualnya. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan.

    SBI menyatakan bahwa mitra toko adalah bagian dari ekosistem strategis perusahaan. Kolaborasi jangka panjang dengan mitra usaha menjadi kunci untuk memperkuat pasar dan menghadirkan solusi inovatif di sektor bahan bangunan.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 168 ribu ton beras SPHP disalurkan di Jateng hingga akhir 2025

    168 ribu ton beras SPHP disalurkan di Jateng hingga akhir 2025

    ANTARA – Perum Bulog Jawa Tengah membuka 27 titik kios penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam upaya mengendalikan harga beras, Bulog Jateng menyalurkan 168 ribu ton beras SPHP, hingga Desember 2025. (Fx. Suryo Wicaksono/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina-BPBD Sidoarjo bentuk forum desa tangguh hadapi bencana

    Pertamina-BPBD Sidoarjo bentuk forum desa tangguh hadapi bencana

    Diharapkan terbentuk sistem dukung lintas desa yang mampu merespons bencana secara cepat dan terkoordinasi

    Surabaya (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus berkolaborasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, membentuk Forum Sister Village untuk memperkuat ketangguhan desa dalam menghadapi bencana pesisir.

    Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi menyatakan terdapat lima desa yang terlibat dalam pembentukan Forum Sister Village yakni Desa Kalanganyar, Desa Gisik Cemandi, Desa Tambak Cemandi, Desa Banjar Kemuning dan Desa Segorotambak.

    “Diharapkan terbentuk sistem dukung lintas desa yang mampu merespons bencana secara cepat dan terkoordinasi serta mendorong tumbuhnya komunitas yang lebih siap, tangguh dan berdaya hadapi krisis bencana,” kata Ahad Rahedi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Konsep Sister Village yang diusung mendorong solidaritas antarwilayah yaitu desa dengan kapasitas tangguh dapat berperan sebagai penopang bagi desa yang lebih rentan saat menghadapi situasi darurat.

    Model ini dinilai sebagai pendekatan adaptif yang relevan dengan tantangan bencana saat ini, sekaligus membangun jaringan kesiapsiagaan yang saling terhubung secara operasional.

    Ahad menuturkan Pertamina melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda berkomitmen mendukung upaya penanggulangan bencana secara berkelanjutan melalui pendekatan preventif.

    Pendekatan preventif yang dimaksud mencakup edukasi, penguatan kapasitas warga, hingga pengembangan infrastruktur pendukung mitigasi termasuk melalui Forum Sister Village.

    Forum yang berlangsung 14-16 Juli 2025 tersebut dirangkai melalui kegiatan refreshment materi Sister Village pelatihan kapasitas kebencanaan seperti pemadaman api, pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) dan simulasi di lapangan.

    Supervisor HSSE AFT Juanda Erlangga F. Satrio menyebutkan sebanyak 110 peserta terlibat yakni terdiri atas unsur relawan siaga bencana dari lima desa serta perwakilan dari Kecamatan Sedati.

    Seluruh rangkaian fasilitasi, diskusi warga, hingga praktik lapangan di supervisi langsung oleh Tim BPBD Sidoarjo dengan arahan dan pembinaan dari Plt. Kalaksa BPBD Kabupaten Sidoarjo Sabino Mariano.

    Erlangga menuturkan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya penguatan sistem kesiapsiagaan berbasis komunitas khususnya di wilayah pesisir yang rawan terdampak bencana seperti banjir rob, cuaca ekstrem, maupun abrasi.

    “Terlebih Indonesia adalah wilayah dengan potensi bencana yang tinggi termasuk Kabupaten Sidoarjo sehingga perlu diperkuat ketangguhan desa ini,” katanya.

    Camat Sedati Abu Dardak menambahkan konsep Sister Village ini sangat relevan untuk menanamkan nilai gotong royong, saling membantu dan kebersamaan antardesa mengingat suatu bencana tidak bisa diatasi hanya oleh satu atau dua pihak.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sulsel tuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih 100 persen

    Sulsel tuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih 100 persen

    Makassar (ANTARA) – Pemprov Sulawesi Selatan berhasil menuntaskan pembentukan 100 persen Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, serta siap diluncurkan di Kabupaten Takalar pada 21 Juli 2025.

    Sebanyak 3.059 koperasi kini resmi berdiri aktif di Sulawesi Selatan, terdiri dari 2.266 koperasi desa dan 793 koperasi kelurahan.

    Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Sulsel Andi Eka Prasetya di Makassar, Jumat, menyampaikan keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kolektif lintas sektor, mulai dari tim teknis, kementerian terkait, notaris, hingga masyarakat.

    “Tugas selanjutnya adalah memastikan koperasi yang sudah terbentuk ini benar-benar berjalan aktif, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya,” ujarnya.

    Ia menyebut capaian ini menjadikan Sulsel sebagai salah satu provinsi tercepat yang memenuhi target pembentukan koperasi berbadan hukum sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

    “Satgas akan terus melakukan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan agar koperasi Merah Putih ini menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh,” lanjut Andi Eka.

    Ia menjelaskan, peluncuran resmi kelembagaan Koperasi Merah Putih tingkat Provinsi Sulawesi Selatan digelar pada 21 Juli 2025 yang akan dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Acara ini mengikuti peluncuran nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto yang akan berlangsung secara serentak di hari yang sama.

    Ia menambahkan, capaian 100 persen ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan HAM, notaris, pendamping koperasi, serta dinas-dinas teknis di provinsi dan kabupaten/kota.

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Optimalkan pelayanan, Cilegon buka sembilan OPD

    Optimalkan pelayanan, Cilegon buka sembilan OPD

    ANTARA – Sebanyak sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Cilegon akan membuka gerai pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Penambahan ini merupakan upaya Pemkot Cilegon untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat. Menurut Kepala DPMPTSP Cilegon, Hayati Nufus, langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
    (Susmiatun Hayati/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UIII luncurkan Komitmen dengan empat pilar tujuan strategis

    UIII luncurkan Komitmen dengan empat pilar tujuan strategis

    Depok (ANTARA) – Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) meluncurkan inisiatif Kerangka Ekonomi untuk Indonesia Tanggap Iklim Menuju Emisi Nol Bersih (KOMITMEN) yang mempunyai empat pilar tujuan strategis.

    “Dalam hal ini KOMITMEN menjalankan empat tujuan strategis yang saling terkait,” kata Direktur Program Komitmen UIII, Teguh Yudo Wicaksono di Depok, Jumat.

    Pertama Kerangka Makroekonomi dan Fiskal Tanggap Iklim. Pilar ini akan mengembangkan riset dan analisis mengenai kerangka makroekonomi dan fiskal yang tanggap dan secara eksplisit mengintegrasikan risiko iklim. Elemen penting pilar ini juga mencoba memahami dinamika politik ekonomi kebijakan perubahan iklim.

    Dikatakannya KOMITMEN merupakan respons akademik UIII terhadap kebutuhan mendesak Indonesia untuk mengintegrasikan pertimbangan iklim dalam kebijakan ekonomi.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI tekankan urgensi sistem perpajakan internasional yang adil di G20

    RI tekankan urgensi sistem perpajakan internasional yang adil di G20

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil di Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Forum G20.

    “Saya menekankan pentingnya menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil, efektif, dan stabil,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan sistem perpajakan internasional bukan hanya menyoal fiskal, melainkan soal keadilan global agar seluruh negara bisa tumbuh bersama.

    Negara berkembang, kata dia, mempunyai hak yang setara dalam aktivitas ekonomi lintas batas yang terjadi di wilayah masing-masing.

    “Indonesia mendukung Two-Pillar Solution, dan kita sudah mulai melaksanakannya. Namun, pekerjaan kita belum selesai,” ujar Sri Mulyani.

    Menkeu RI pun menyatakan G20 harus menjadi forum yang memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam sistem perpajakan global yang makin kompleks.

    Tak hanya G20, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya peran Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas dan menjaga kedaulatan fiskalnya.

    “Pajak bukan hanya tentang pendapatan masing-masing negara. Ini tentang membangun masa depan dunia yang setara dan berkelanjutan,” tegas Sri Mulyani.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kongres AS loloskan RUU Stablecoin

    Kongres AS loloskan RUU Stablecoin

    New York City (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada Kamis (17/7) meloloskan sebuah rancangan undang-undang (RUU) penting tentang koin stabil (stablecoin) setelah Senat menyetujui RUU tersebut pada Juni.

    Dengan nama Undang-Undang Panduan dan Pembentukan Inovasi Nasional untuk Koin Stabil (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) AS, atau GENIUS Act, RUU itu menjabarkan standar untuk stablecoin, sejenis mata uang digital yang dipatok ke dolar AS atau mata uang fiat lainnya.

    RUU tersebut diloloskan dengan suara 308 banding 122 di DPR dengan dukungan bipartisan.

    Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan segera menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang (UU) dan itu akan menjadi regulasi federal pertama tentang stablecoin di AS.

    Trump menjadi pendukung RUU tersebut dan mendesak anggota parlemen dari Partai Republik untuk memberikan suara mendukung.

    Pada Kamis tersebut, DPR juga meloloskan Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital (Digital Asset Market Clarity Act), yang menetapkan aturan untuk pertukaran kripto, broker, dan penerbit; serta Undang-Undang Pengawasan Negara Anti-CBDC (Anti-CBDC Surveillance State Act), yang melarang mata uang digital bank sentral.

    Kedua RUU itu masih harus mendapat persetujuan di Senat, yang berarti nasibnya masih belum pasti.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI dampingi pemda di Bali perkuat elektronifikasi transaksi

    BI dampingi pemda di Bali perkuat elektronifikasi transaksi

    Denpasar (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mendampingi pemerintah daerah di Pulau Dewata untuk memperkuat elektronifikasi transaksi keuangan.

    “Ini untuk mendukung visi bersama menuju Bali sebagai pulau digital,” kata Advisor Bank Indonesia Bali Indra Gunawan Sutarto di Denpasar, Bali, Jumat.

    Bank sentral itu sebelumnya telah meluncurkan cetak biru sistem pembayaran Indonesia 2030 yang merupakan panduan kebijakan Bank Indonesia (BI) bidang sistem pembayaran pada era digital.

    Inovasi dan akseptasi digital menjadi salah satu bagian inisiatif dalam cetak biru sistem pembayaran tanah air tersebut.

    Ia mengapresiasi agenda digitalisasi daerah salah satunya di Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, dalam mengakselerasi digitalisasi dan transaksi non-tunai yang inklusif dan berkelanjutan.

    Bahkan, Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapatkan penghargaan terbaik dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk wilayah Jawa dan Bali.

    Sementara itu, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menekankan pentingnya peningkatan kesiapan kanal-kanal digital untuk mendukung transaksi non-tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

    Salah satunya menggunakan pembayaran digital memanfaatkan kode batang atau barcode yakni Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    Ia menargetkan peningkatan penggunaan transaksi non tunai hingga 90 persen untuk menciptakan sistem yang lebih aman, transparan, dan terhindar dari potensi kebocoran.

    Sutjidra juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi retribusi parkir, sehingga perlu segera ditindaklanjuti pengelola parkir kabupaten di Bali Utara itu.

    Selain menggunakan QRIS, transaksi nontunai pemerintah daerah juga bisa dilakukan dengan kartu kredit Indonesia.

    Berdasarkan data bank sentral itu untuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Bali pada 2023 awalnya ada empat pemda yang menggunakan kartu kredit Indonesia (KKI) dengan nominal transaksi mencapai Rp116 juta.

    Kemudian pada 2024, EPTD untuk penggunaan KKI di Bali sudah 100 persen yakni di sembilan kabupaten dan kota serta Pemerintah Provinsi Bali dengan nominal transaksi mencapai Rp2,23 miliar.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.