Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Menkeu di G20: Perlu arsitektur keuangan global yang inklusif

    Menkeu di G20: Perlu arsitektur keuangan global yang inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan perlunya arsitektur keuangan global yang inklusif saat menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) G20 di Afrika Selatan.

    Sri Mulyani, dikutip melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa arsitektur keuangan global harus mencakup seluruh spektrum perekonomian baik negara berpenghasilan rendah, negara berkembang, maupun negara maju.

    Saat ini, Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) tengah mengimplementasikan Peta Jalan MDB G20 serta rekomendasi-rekomendasi dari Laporan CAF (Capital Adequacy Framework).

    Munculnya teknologi keuangan, mulai dari aset kripto hingga mata uang digital, menawarkan potensi besar dalam hal kecepatan dan efisiensi. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko-risiko baru yang tidak dapat diabaikan.

    Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, situasi ini menuntut negara-negara G20 untuk meninjau kembali fondasi dari arsitektur keuangan internasional guna memastikan bahwa sistem tersebut tetap stabil, inklusif, dan relevan dalam menghadapi dunia yang terus berkembang dengan cepat.

    Adapun selama pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Juli 2025, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini.

    Selain arsitektur keuangan internasional, isu-isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut utamanya yakni ekonomi global, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, sektor keuangan, pajak internasional, dan kesehatan global.

    Terkait ekonomi global dan tantangan terkini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyoroti ketidakpastian ekonomi global akibat konflik bersenjata, tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, utang publik tinggi, dan kejadian iklim ekstrem.

    Hubungan ekonomi global sering dipersepsikan sebagai permainan zero-sum, di mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak terjadi dengan mengorbankan pihak lain. Persepsi semacam ini harus segera ditanggapi secara serius.

    “Perdagangan dan investasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan bersama, yakni menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat,” ujar Menkeu.

    Selain itu Menkeu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan yang tangguh dimulai dari dalam negeri, terutama di tengah ekonomi dan lingkungan global yang menciptakan lebih banyak risiko.

    Indonesia mengatasi ketidakseimbangan dengan menggunakan instrumen fiskal secara hati-hati dan terukur, bersifat countercyclical, sebagai peredam guncangan, dan mendorong reformasi struktural.

    “Kami bekerja sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Inflasi 1,6 persen, defisit fiskal 2,5 persen,” jelas Menkeu.

    Dalam isu terkait perpajakan internasional, Menkeu menyampaikan bahwa arsitektur perpajakan internasional yang adil, efektif, dan stabil bukan hanya soal pemerataan global melainkan prasyarat bagi ketahanan dan pembangunan berkelanjutan.

    Terkait keuangan berkelanjutan, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menekankan perlunya koordinasi global dalam arsitektur keuangan berkelanjutan, mendorong interoperabilitas dan efisiensi pembiayaan iklim, termasuk penguatan aksi adaptasi, ketahanan, dan rencana transisi menuju pembangunan rendah karbon.

    Pada isu terkait infrastruktur, para anggota G20 menyatakan bahwa peningkatan investasi infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

    Sementara dalam sesi mengenai isu sektor keuangan dan inklusi keuangan, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menegaskan kembali komitmen untuk mengatasi kerentanan dan mendorong sistem keuangan yang terbuka, tangguh, dan stabil yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan didasarkan pada implementasi yang konsisten, menyeluruh, dan tepat waktu dari semua reformasi dan standar internasional yang disepakati, termasuk Basel III.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentrans: Investasi dan riset dongkrak ekonomi transmigrasi NTT

    Mentrans: Investasi dan riset dongkrak ekonomi transmigrasi NTT

    Sumba Barat Daya (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan transmigrasi adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi.

    Dalam kunjungan ke tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan Sumba Barat pada Sabtu, Iftitah menyebut bahwa ketiga wilayah tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi sekitar 26-28 persen.

    Menurutnya, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memiliki tiga strategi untuk membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan ini.

    “Pertama, adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui investasi, kemudian hilirisasi dan industrialisasi,” ujar Iftitah di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.

    Ia menyebut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan riset untuk menggali perekonomian di tiap wilayah. Kementrans akan mengirimkan sekitar 40 orang peneliti dari universitas terbaik di Indonesia untuk ketiga kabupaten tersebut.

    Para peneliti akan melakukan pemetaan potensi wilayah apa saja yang cocok untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa menghadirkan investasi di tiga kabupaten tersebut.

    Selain itu, Iftitah juga akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait pemberian insentif khusus terhadap ketiga kawasan transmigrasi tersebut.

    “Mungkin perlu ada semacam insentif khusus. Apakah misalkan keringanan pajak atau misalkan relaksasi keuangan dan lain-lain. Itu nanti akan saya pikirkan dan saya tentu akan harus diskusikan dengan Menteri Keuangan,” katanya.

    Lebih lanjut, strategi kedua untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.

    Di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, kata Iftitah, banyak potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Menurutnya, saat investor masuk ke sektor pariwisata, maka banyak anak muda bisa terserap pada industri tersebut.

    Strategi selanjutnya adalah menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan alam sekitar. Iftitah mengatakan kehadiran 40 peneliti mendatang diharapkan dapat mencari solusi adanya energi terbarukan di Nusa Tenggara Timur.

    “Mudah-mudahan dengan bantuan para peneliti ini, kita bisa carikan solusi dengan energi terbarukan, menggunakan solar panel. Tadi saya lihat dari pesawat, sudah ada beberapa tempat yang menggunakan solar panel tersebut,” imbuh Iftitah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aprisindo apresiasi upaya Pemerintah capai tarif 19 persen dengan AS

    Aprisindo apresiasi upaya Pemerintah capai tarif 19 persen dengan AS

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia dalam mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) yang berhasil menurunkan tarif impor menjadi 19 persen, dari rencana awal 32 persen.

    “Tahapan negosiasi yang intens dilakukan pemerintah sejak bulan April dengan melewati beberapa putaran bersama U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer, lanjut negosiasi bulan Juni dan Juli ini dengan negosiasi langsung bukan merupakan hasil yang instan untuk kemajuan industri padat karya yang berorientasi ekspor,” kata Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Yoseph menjelaskan industri alas kaki yang tergabung dalam Aprisindo merupakan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja besar, terutama di Pulau Jawa. Saat ini, industri alas kaki menyerap sekitar 960 ribu pekerja langsung dan melibatkan sekitar 1,3 juta orang dalam rantai pasoknya.

    Menurut dia, keberlangsungan industri sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, terutama kebijakan tarif impor AS terhadap produk Indonesia.

    Pada 2024 saja, ekspor alas kaki Indonesia ke AS tercatat mencapai 2,39 miliar dolar AS, dan tarif yang lebih rendah diharapkan mampu mendorong peningkatan ekspor ke depannya.

    “Apabila hasil ini dianggap sebagai tantangan oleh berbagai pihak. Namun tetap harus dimaknai sebagai peluang strategis ke depan karena hasil tarif 19 persen bagi Indonesia ini memberikan dampak yang positif dengan harapan meningkatkan nilai ekspor dan investasi di sektor industri padat karya alas kaki, ” kata Billie.

    Ia menambahkan, dengan tarif baru tersebut, Indonesia kini memiliki daya saing lebih kuat dibanding negara lain seperti Kamboja (36 persen), Thailand (36 persen), Laos (40 persen), Malaysia (25 persen), Korea Selatan (25 persen), dan Jepang (25 persen). Bahkan lebih kompetitif dari Vietnam yang selama ini menjadi pesaing utama dengan tarif 20 persen.

    Di sektor alas kaki, lanjut Billie, pekerja Indonesia memiliki keunggulan kualitas dalam membuat alas kaki dengan telaten dan rapih dimana pembeli (buyer) akan mencari kualitas lebih bagus dengan tarif masuk dengan harga yang terjangkau untuk memanfaatkan peluang ini.

    Lebih lanjut, Aprisindo berharap momentum positif ini menjadi pemicu percepatan reformasi struktural di dalam negeri, termasuk deregulasi lintas sektor yang konsisten dan terkoordinasi.

    Billie menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Asosiasi mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pengurusan AMDAL, penerapan SNI yang efisien, kebijakan energi terbarukan yang terjangkau, hingga penyederhanaan proses ekspor-impor.

    Di samping itu, penetapan upah minimum juga harus berbasis inflasi dan memiliki regulasi yang jelas dan konsisten.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Arie Novarina
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI modernisasi sarana tingkatkan keandalan-efisiensi operasional

    KAI modernisasi sarana tingkatkan keandalan-efisiensi operasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) melakukan modernisasi sarana perkeretaapian untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional serta mendukung pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman hingga tepat waktu.

    KAI memperkenalkan lokomotif hasil reverse engineering dalam rangkaian kegiatan Jambore Indonesian Railways Cyclist Community (IRCC) yang digelar di Balai Yasa Yogyakarta.

    “Ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan KAI dalam memperbarui dan memodernisasi sarana perkeretaapian untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional,” kata Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana KAI John Robertho dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan inovasi dalam dunia transportasi merupakan langkah strategis yang tidak dapat dihindari untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.

    “Keberhasilan program reverse engineering ini merupakan hasil dari inovasi insan KAI di Balai Yasa Yogyakarta yang terus berinovasi dan bertransformasi,” ujarnya.

    Melalui upaya itu, KAI berharap dapat menghadirkan layanan kereta api yang lebih andal, efisien, dan aman bagi seluruh pengguna transportasi tersebut.

    Lokomotif yang di-reverse adalah lokomotif legendaris CC 201 89 16, yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah perkeretaapian Indonesia sejak era 1980-an. Namun, seiring berjalannya waktu, performanya menurun akibat faktor usia.

    Oleh karena itu, KAI melakukan pembaruan menyeluruh untuk mengembalikan sekaligus meningkatkan kinerja lokomotif agar sesuai dengan kebutuhan operasional masa kini.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan salah satu elemen utama dalam reverse engineering ini adalah penerapan sistem Medha Excitation Propulsion (MEP) berbasis mikroprosesor. Teknologi itu menggantikan sistem eksitasi konvensional yang bersifat elektro-mekanis dan telah berusia puluhan tahun.

    “MEP memberikan daya hingga 2.100 HP dengan respons tenaga yang lebih cepat serta sistem kontrol yang lebih presisi. Teknologi ini juga terbukti lebih efisien dalam memaksimalkan energi sehingga berdampak langsung pada penghematan bahan bakar dan biaya operasional,” jelas Anne.

    Proses reverse ini juga mencakup penggantian generator DC lama dengan alternator, yang menghasilkan tegangan lebih stabil meskipun kecepatan mesin berubah-ubah. Sistem itu terbukti lebih hemat energi, lebih minim perawatan, dan meningkatkan performa lokomotif di berbagai kondisi medan dan beban.

    Teknologi MEP turut dilengkapi TFT Display yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap parameter penting seperti tegangan, arus, tekanan udara sistem pengereman, dan lainnya.

    Fitur ini memungkinkan teknisi untuk melakukan diagnosis daring (online monitoring), mempercepat proses perawatan, dan mengurangi potensi gangguan layanan.

    Seluruh proses reverse engineering ini dilakukan oleh tenaga ahli KAI di Balai Yasa Yogyakarta.

    Setelah selesai, lokomotif telah melewati uji performa dan keselamatan sesuai dengan standar tinggi yang berlaku. Hasil uji menunjukkan performa lokomotif sangat baik dan siap mendukung operasional angkutan penumpang maupun barang.

    Dengan keberhasilan inisiatif ini, KAI berencana untuk memperluas implementasi teknologi MEP ke lokomotif lainnya secara bertahap.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP gandeng Polda Sulsel laksanakan Kampung Nelayan Merah Putih

    KKP gandeng Polda Sulsel laksanakan Kampung Nelayan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melaksanakan Kampung Nelayan Merah Putih guna mendorong perikanan tangkap berkelanjutan dan mendukung terwujudnya ekonomi biru berbasis masyarakat pesisir.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menilai dukungan Polda Sulawesi Selatan berperan penting untuk menyukseskan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan pengelolaan pelabuhan perikanan di daerah tersebut.

    “Pembangunan kampung nelayan merah putih sejalan juga dengan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih yang akan menjadi penggerak kampung nelayan,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Latif bertemu langsung Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Rusdi Hartono di Kota Makassar, Sulsel, pada Kamis (17/7). Dalam pertemuan itu, dia mengajak jajaran Polda Sulsel untuk bersinergi menyukseskan program KNMP.

    Berbagai program telah disiapkan KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tidak hanya pembangunan fisik namun juga penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) nelayan.

    KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    Sejauh ini KKP telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budidaya di Indonesia. Untuk tahap awal di 2025, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih.

    Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan dan KKP tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut.

    Kapolda Sulsel Irjen Pol. Rusdi Hartono menyambut baik inisiasi KKP untuk mengembangkan Sulawesi Selatan di sektor perikanan tangkap.

    Pihaknya mengaku siap untuk mendukung berbagai program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

    “Kolaborasi ini adalah hal yang positif dan kami siap mendukung program nasional ini sesuai tusi kami,” ujarnya.

    Menurut Kapolda Sulsel melalui sinergi KKP, Polri dan pemerintah daerah, sejalan dengan pembangunan fisik, para nelayan akan didampingi dalam hal pengembangan usaha, legalitas koperasi, hingga akses permodalannya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dukungan berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan program prioritas.

    Dengan adanya kerja sama dengan Polri, diharapkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Arie Novarina
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menbud sebut Indonesia berpotensi jadi ibukota kebudayaan dunia

    Menbud sebut Indonesia berpotensi jadi ibukota kebudayaan dunia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa Indonesia berpotensi menjadi Ibu kota Kebudayaan Dunia lewat ragam ekspresi budaya, seperti makanan tradisional, seni lokal, hingga permainan tradisional, bahkan yang baru-baru populer yakni tradisi pacu jalur.

    “Kita tahu bahwa kebudayaan kita ini kaya, seperti tradisi pacu jalur yang kemarin sempat viral. Dan mudah-mudahan ada satu jembatan yang kuat antara budaya dengan sektor lain seperti ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM dan koperasi,” ujar Menbud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dalam Kongres I Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), Fadli juga menyerukan bahwa kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia mampu menjadi kekuatan lunak untuk memajukan pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus kebudayaan Indonesia.

    “Kebudayaan dapat menjadi soft power atau kekuatan lunak, dan soft power ini yang harus kita jadikan satu garapan bersama yaitu bagaimana membangkitkan gerakan Indonesia dalam bentuk Indonesian Wave atau gelombang Indonesia ,” kata Fadli menambahkan.

    Ia melanjutkan bahwa kongres Gekrafs mampu menjadi tonggak awal kerja sama lintas sektor, khususnya kebudayaan sebagai salah satu motor penggerak ekraf di Indonesia.

    Menurutnya ekraf dan kebudayaan merupakan suatu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

    Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekrafs sendiri merupakan sebuah gerbong penggerak ekonomi kreatif di Indonesia yang berfokus pada pengembangan 17 sub sektor ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi masa depan.

    Gekrafs berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia melalui perlindungan hukum, promosi budaya, serta kolaborasi antara pelaku kreatif, pemerintah, dan sektor swasta.

    Hadirnya Gekrafs diharapkan menjadi lokomotif bagi para pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor, salah satunya sektor kebudayaan. Menbud Fadli berharap kongres ini dapat menjadi penggerak ekosistem budaya dan ekonomi kreatif terbesar di Indonesia dengan melibatkan aktif generasi muda

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentrans: Fasilitas dasar sekolah penentu mutu pendidikan transmigran

    Mentrans: Fasilitas dasar sekolah penentu mutu pendidikan transmigran

    Sumba Barat Daya (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pentingnya pembangunan fasilitas pendidikan, terutama toilet karena menjadi dasar pendidikan kebersihan bagi anak-anak sejak usia dini.

    Dalam peninjauan pelaksanaan rehabilitasi toilet dan pemugaran bangunan SD Bondo Kawona di kawasan transmigrasi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, pembangunan fasilitas pendidikan merupakan bagian dari program dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas dasar di kawasan transmigrasi.

    “Kami ingin anak-anak transmigran tumbuh dengan standar pendidikan dan lingkungan yang sehat dan layak. Toilet bukan hanya fasilitas fisik, tapi bagian dari pembelajaran hidup bersih,” kata Iftitah.

    Ia mengatakan wilayah SD Bondo Kawona merupakan salah satu kawasan transmigrasi prioritas di Sumba Barat Daya. Perbaikan meliputi rehabilitasi toilet dan pemugaran ruang belajar yang sebelumnya dalam kondisi rusak berat dan tidak layak digunakan.

    Anggaran yang dialokasikan untuk setiap unit toilet sekolah mencapai Rp200 juta, termasuk untuk bangunan SMP Negeri 5 Kodi yang juga mendapat bantuan serupa. Total anggaran untuk rehabilitasi sekolah dan toilet di kawasan ini dialokasikan dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Transmigrasi.

    “Kami mendapat banyak masukan dari dinas transmigrasi daerah bahwa banyak sekolah di kawasan transmigrasi, termasuk toilet dan ruang belajarnya, butuh direhabilitasi. Karena itu, tahun ini Kementerian Transmigrasi membantu perbaikan 940 unit sekolah di seluruh Indonesia, termasuk SD Bondo Kawona dan SMP 5 Kodi di Sumba Barat Daya,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Kaka menyebut bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi merupakan bentuk dukungan nyata pada sektor pendidikan.

    “Ini sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kami, khususnya di kawasan transmigrasi,” ucap Kaka.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran: Kalau pangan terganggu negara bisa “runtuh”

    Mentan Amran: Kalau pangan terganggu negara bisa “runtuh”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan ketahanan pangan adalah fondasi utama negara, sebab bila terganggu bisa menyebabkan keruntuhan, sehingga pembangunan pertanian harus dirancang hingga seribu tahun ke depan.

    “Kalau pangan terganggu, negara bisa runtuh. Itulah kenapa Presiden serius menggarap pertanian, bukan hanya untuk lima tahun ke depan, tapi untuk 1.000 tahun mendatang,” kata Mentan dalam kuliah umum ratusan mahasiswa, dosen, dan pimpinan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di Majene, Sabtu.

    Oleh karena itu, Mentan menyatakan keberhasilan sektor pertanian masa depan sangat ditentukan peran generasi muda.

    Dalam paparannya di kuliah umum yang mengangkat tema “Inovasi dan Teknologi dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani”, Mentan Amran menekankan filosofi hidup yang membentuk kesuksesannya di dunia pertanian dan pemerintahan yakni keyakinan, tindakan, dan konsistensi.

    Menurutnya, membangun pertanian masa depan bukan hanya soal teknologi dan infrastruktur, tapi juga soal mentalitas dan karakter pelaku utamanya.

    “Kalau tidak yakin pada diri sendiri, jangan harap pertanian bisa jadi tulang punggung bangsa. Generasi muda harus yakin, berani bertindak, dan konsisten berkontribusi,” ujar Amran dalam keterangan di Jakarta.

    Dia juga menyinggung pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang siap menjawab tantangan global termasuk krisis pangan dunia.

    Oleh karena itu dia mendorong mahasiswa untuk keluar dari zona nyaman dan aktif terlibat dalam transformasi pertanian Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RPJMD 2025-2029 Jabar disahkan dengan fokus penataan desa-tata ruang

    RPJMD 2025-2029 Jabar disahkan dengan fokus penataan desa-tata ruang

    Bandung (ANTARA) – Pemprov Jawa Barat bersama DPRD Jabar resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 yang di dalamnya akan berfokus pada beberapa soal seperti penataan desa, BUMD, hingga tata ruang.

    “Pengesahan RPJMD lewat paripurna ini bagian dari kerja sama yang dibangun yang sekarang sudah arah kebijakannya sudah menjadi satu visi yang sama. Terima kasih DPRD yang telah bekerja keras sehingga sekarang visinya menjadi sama, yaitu Jawa Barat Istimewa,” ucap Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jabar, Sabtu.

    Dedi mengungkapkan di RPJMD 2025-2029 ada fokus penataan ulang struktur desa, karena menurutnya ada disparitas jumlah penduduk antar-desa yang sangat mencolok, di mana ada desa dengan hanya 2.000 penduduk sementara yang lain mencapai 150.000 jiwa.

    “Pertama yaitu pemekaran atau penggabungan desa. Karena ada desa yang penduduknya hanya dua ribu, tapi ada yang 150 ribu. Ini kan disparitas ini enggak beres, harus segera dibenahi,” katanya.

    Kemudian, Dedi juga menekankan pentingnya perubahan status desa menjadi kelurahan bagi daerah-daerah yang sudah dihuni oleh kaum urban sehingga lebih cocok.

    “Perubahan dari desa menjadi kelurahan. Karena banyak daerah desa yang sudah dihuni oleh kaum urban, karakternya karakter urban tetap jadi desa, kan ini nggak cocok. Ini yang harus dilakukan,” ujarnya.

    Dia menekankan upaya ini merupakan kebutuhan mendasar mengingat perbandingan jumlah desa dan penduduk di Jabar dengan provinsi lain yang cukup jauh dan berimbas ke dana desa yang diterima untuk pembangunan wilayah.

    “Jawa Barat penduduknya 54 juta jiwa. Desanya hanya sekitar 5.311 desa. Jawa Tengah hampir 7.000, Jawa Timur hampir 8.000. Kan beda serapan anggaran desanya juga. Kita jauh lebih kecil dibanding daerah yang penduduknya lebih sedikit,” katanya.

    Fokus lainnya yang diakomodir, kata Dedi, adalah konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar, termasuk untuk merampingkan jumlah BUMD yang tersebar saat ini menjadi lebih terpusat.

    “Penggabungan BUMD. Tidak berantakan seperti sekarang di mana-mana. Saya cukup satu BUMD saja dengan satu BJB,” kata dia.

    Aspek lainnya yang menjadi prioritas, adalah perubahan tata ruang dan penyusunan peraturan daerah tentang tata kelola air.

    “Kemudian yang berikutnya adalah perubahan tata ruang. Ini yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah perda tentang tata kelola air. Daerah penghasil air harus mendapat insentif,” ujar dia.

    Tidak hanya itu, Dedi mengatakan dalam RPJMD 2025-2029 itu pihaknya juga menyoroti pentingnya tata kelola karbon, di mana daerah penghasil karbon diharapkan mendapat insentif, dengan tujuan untuk mengurangi disparitas antara daerah industri dan daerah pertanian, serta antara daerah industri dan daerah pegunungan.

    “Termasuk di dalamnya nanti daerah-daerah penghasil padi harus mendapat insentif daerahnya. Jadi bukan hanya harga padinya saja yang diperoleh, tapi insentif daerah bagi daerah penghasil padi agar orang tetap mau bersawah karena itu kebutuhan pangan,” ucap dia.

    Dedi menegaskan bahwa semua rancangan ini telah disepakati oleh anggota DPRD Jabar.

    “Ini yang dirancang dan tadi teman-teman DPRD sudah sepakat. Sepakat untuk membahas tentang perubahan struktur dan tata kelola desa serta perubahan dari desa ke kelurahan dan kemudian pemekaran desa. Tidak bahas perubahan provinsi,” tuturnya menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASABRI komitmen bangun ekosistem keterbukaan informasi

    ASABRI komitmen bangun ekosistem keterbukaan informasi

    Jakarta (ANTARA) – PT ASABRI (Persero) berkomitmen membangun ekosistem keterbukaan informasi yang menyeluruh, setara, dan berdampak bagi peserta, keluarga, dan masyarakat.

    “Keterbukaan informasi publik merupakan amanat undang-undang yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. lebih dari itu, keterbukaan informasi adalah bentuk penghormatan kepada masyarakat,” kata Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffry Haryadi P. Manullang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dengan komitmen keterbukaan informasi publik, ASABRI mengusung keterbukaan informasi sebagai kekuatan strategis yang menyatukan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi yang berdampak.

    Sebagai bagian dari misinya, ASABRI memastikan setiap informasi yang disampaikan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan peserta serta keluarga mereka.

    Dalam upaya memperluas akses informasi, ASABRI terus memperkuat kanal-kanal digital, seperti ASABRI Mobile, ASABRI STAR, serta memperluas jangkauan ASABRI Link hingga lebih dari 1.900 titik di seluruh Indonesia.

    Upaya itu diharapkan dapat mewujudkan pemerataan akses pelayanan dan informasi hingga ke lapisan masyarakat paling jauh dari pusat kota.

    ASABRI menyalurkan pembayaran manfaat pensiun lebih dari Rp19 triliun kepada hampir 500 ribu penerima pensiun di seluruh Indonesia selama 2024.

    Dirut ASABRI menyatakan penyaluran manfaat tersebut tidak hanya sekadar untuk menunaikan kewajiban perseroan, tapi juga wujud kehadiran negara bagi para pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri.

    Untuk meningkatkan layanan, perseroan memperluas jaringan pembayaran dan layanan melalui kerja sama dengan 13 mitra kerja pembayaran, yaitu 12 bank dan PT Pos Indonesia.

    Tidak hanya itu, program ASABRI Link kini telah hadir di lebih dari 1.900 titik layanan di seluruh Indonesia agar layanan yang diberikan semakin dekat, mudah dijangkau, dan cepat diakses oleh para peserta.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.