Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Tanzania dalami pengelolaan kilang LNG Indonesia di Sulteng

    Tanzania dalami pengelolaan kilang LNG Indonesia di Sulteng

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi pemerintah Republik Tanzania mengunjungi kilang PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, untuk mendalami pengelolaan kilang tersebut.

    “Kami belajar banyak dari DSLNG yang sudah terdepan dalam pengelolaan LNG,” ujar Senior Engineer Petroleum Department dari Kementerian Energi Tanzania Philemon Meddah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Delegasi yang berkunjung terdiri atas tim Kementerian Energi Tanzania, Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC), dan mitra dari Japan International Cooperation Agency (JICA), didampingi perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI.

    Kunjungan tersebut, diungkapkannya, sebagai tindak lanjut setelah kunjungan perdana Delegasi Government Negotiating Team (GNT) Republik Tanzania pada Desember 2024.

    Dalam kunjungan tersebut, diskusi difokuskan pada aspek teknis pengelolaan kilang LNG, aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi keandalan operasi kilang, pengelolaan lingkungan hidup, dan keterlibatan masyarakat yang diterapkan oleh DSLNG.

    Operation Director DSLNG Betantyo Madyantoro menyambut kunjungan lanjutan ini.

    “Kami merasa terhormat menerima kunjungan kedua dari Delegasi Pemerintah Republik Tanzania. Ini menunjukkan bahwa model pengelolaan LNG di DSLNG dapat menjadi referensi internasional. Semoga kunjungan ini terus memperkuat hubungan baik antara kedua negara, khususnya di sektor energi,” ucapnya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APSA bahas peluang tercapainya 500 MW PLTS di Bali

    APSA bahas peluang tercapainya 500 MW PLTS di Bali

    Denpasar (ANTARA) – Asosiasi Panel Surya Abadi (APSA) Bali membahas peluang target pengembangan 500 MW energi bersih dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Dewata sesuai target Pemprov Bali.

    Ketua APSA Bali Gusti Ayu Kade Widhiastari mengatakan potensi ini ada terutama pada PLTS atap sebagai solusi strategis, namun regulasi yang digunakan saat ini menjadi penghalang.

    Sehingga, asosiasi pengusaha di bidang energi terbarukan itu di Denpasar, Kamis, mendorong adanya regulasi khusus untuk Bali mencapai cita-citanya.

    “Diperlukan perubahan peraturan maka percepatan implementasi PLTS atap bisa dicapai, yang selalu kami diskusikan adalah bagaimana mengubah peraturan atau bagaimana Bali mendapat perlakuan khusus,” kata dia.

    Widhiastari menjelaskan yang menjadi hambatan bagi pengembangan PLTS atap di Bali adalah regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur pengajuan izin PLTS on grid hanya boleh pada Januari dan Juli setiap tahunnya.

    “Misalnya kita baru kesepakatan klien di bulan Februari, kan sudah lewat Januari, jadi harus menunggu di bulan Juli untuk bisa mendaftarkan,” ujarnya.

    “Dan begitu pun ketika kita sudah masuk Juli ternyata kuotanya tidak ada ya kita harus menunggu periode berikutnya di bulan Januari,” sambung Widhiastari.

    Oleh karena itu usulannya agar sistem kuota kapasitas pengajuan dihapus sehingga dengan mudah masyarakat atau instansi memasang PLTS atap.

    “Kalau masih dengan satu pasal ini saja dari perspektif pengusaha sulit untuk mencapai 500 MW dengan PLTS atap, bahkan 100 MW pun sulit,” ujarnya.

    Usulan selanjutnya dari asosiasi adalah insentif bagi pengguna PLTS, dimana selama ini pemilik PLTS atap khususnya, yang menghasilkan energi lebih kemudian disalurkan ke PLN (on grid) tidak diberikan imbalan atau nilai jual atas energi mereka.

    Untuk mendukung tercapainya 500 MW energi dari energi terbarukan, APSA Bali membantu pemerintah daerah merancang peta jalan, salah satunya langkah awal memanfaatkan gedung-gedung pemerintah untuk dipasang PLTS atap.

    “2025 sisa 6 bulan, kita anggap mulai 500 KWp saya tidak memakai 100 MW karena dalam pandangan saya itu sangat tidak mungkin, kalau 500 KWp sangat mungkin saya sudah mengecek beberapa kantor pemerintahan bisa memiliki kapasitas dipasangi PLTS 200, bisa dikerjakan dalam 5-6 bulan,” kata Widhiastari.

    Berangkat dari sana, Pemprov Bali dapat melanjutkan 5 MW pada Januari 2026 dibantu dengan PLTS terapung, kemudian terus berlanjut dengan regulasi-regulasi pendukung seperti mengatur agar hotel dan perumahan diwajibkan menggunakan 30 persen atap bangunan untuk dipasangi panel surya.

    Jika masyarakat memahami peluang biaya lebih irit dengan menggunakan PLTS atap, menurutnya akan lebih mendorong misi pemerintah.

    Dicontohkan saja dengan memasang 4-5 panel surya atau setara biaya keseluruhan Rp40 juta maka dapat menghasilkan 16-20 KWH per hari dan hemat Rp10 juta per bulan.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI bakal bebas tarif ekspor 1 juta ton CPO ke Uni Eropa

    RI bakal bebas tarif ekspor 1 juta ton CPO ke Uni Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia akan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebanyak 1 juta ton per tahun ke Uni Eropa dengan tarif 0 persen.

    Hal ini menjadi bagian dari kesepakatan dalam perundingan kemitraan perdagangan komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Kita menyepakati kuota sekitar 1 juta (ton per tahun), dan untuk PKO (palm karnel oil) tergantung dari jumlah ekspor PKO tahun lalu ke Uni Eropa,” ujar Airlangga dalam konferensi pers peresmian EU visa cascade di Jakarta, Kamis.

    Selain CPO, Indonesia dan Uni Eropa juga menyepakati perdagangan palm kernel oil (PKO) atau minyak inti sawit dalam IEU CEPA.

    Namun, kuota PKO akan bergantung pada volume ekspor tahun sebelumnya.

    Sementara itu, Airlangga menuturkan biodiesel tidak termasuk dalam perundingan lantaran Indonesia masih mengutamakan konsumsi domestik untuk komoditas tersebut.

    “Untuk biodiesel, kita belum membicarakannya, karena saat ini kita tidak ekspor biodiesel. Kita mengutamakan konsumsi domestik,” terangnya.

    Adapun Airlangga menargetkan seluruh dokumen perjanjian IEU-CEPA dapat diselesaikan pada September 2025.

    Ia menyampaikan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Šefčovič akan datang ke Jakarta pada bulan September untuk menandatangani dokumen kesepakatan awal.

    Perjanjian IEU-CEPA sendiri ditargetkan mulai diimplementasikan pada akhir tahun 2026 setelah melalui proses ratifikasi dari kedua pihak.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen IEA: Saatnya ASEAN lakukan diversifikasi investasi

    Sekjen IEA: Saatnya ASEAN lakukan diversifikasi investasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing mengatakan sudah saatnya Indonesia dan ASEAN mulai melakukan diversifikasi baik dari perdagangan hingga investasi di luar Amerika Serikat dan China.

    Ia menyebut bahwa ASEAN harus mempersiapkan diri dari peningkatan tensi perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Perang dagang antara kedua negara nilai masih akan terus berlanjut.

    “Indonesia serta ASEAN harus bisa mempersiapkan diri dari peningkatan tensi yang akan terus terjadi. Jadi intinya adalah sudah mulai saatnya bagi Indonesia dan ASEAN untuk diversifikasi bukan hanya di perdagangan, investasi, tapi juga di currency dan payment systems,” ujar Lili dalam diskusi “Indonesia di Era Perang Dagang Trump” secara daring di Jakarta, Kamis.

    Lili menyampaikan perang antara Amerika dan China tidak lagi seputar masalah perdagangan, namun akan bergeser ke arah industri strategis dan teknologi.

    Sebagai antisipasi atas tensi yang diprediksi masih terus berlanjut, Indonesia perlu menciptakan stabilitas makro ekonomi, terutama dari sisi defisit fiskal, dan pengeluaran fiskal.

    Selain itu, Indonesia juga perlu mempertahankan konsistensi kebijakan, hukum dan peraturan. Sebab, banyak perusahaan yang khawatir untuk melakukan ekspansi di Indonesia karena ketidakpastian regulasi di Indonesia.

    “Ini penting bagi Indonesia untuk melanjutkan domestic reform, bukan untuk Amerika, bukan untuk China tapi untuk kepentingan Indonesia,” katanya.

    Lebih lanjut, Lili mengatakan Indonesia juga perlu meningkatkan daya saing untuk kemampuan digital dan kecerdasan buatan (AI). Selama ini, kerja sama antara Indonesia dan China masih sebatas investasi infrastruktur. Menurutnya, China dan Amerika Serikat telah sejajar untuk kemampuan digital.

    “Sudah saatnya Indonesia memperbesar atau ekspansi kerjasama dengan China khusus untuk di digital industrial robots dan AI,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank juga nilai kemampuan nasabah bayar paylater sebelum beri KPR

    Bank juga nilai kemampuan nasabah bayar paylater sebelum beri KPR

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Hirwandi Gafar menuturkan perbankan juga memperhitungkan kemampuan nasabah dalam membayar utang, termasuk layanan paylater, dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk pembelian rumah bersubsidi.

    Ia mengatakan kelayakan calon penerima KPR subsidi tidak hanya dinilai dari dari sisi administrasi dan penghasilan, tapi juga kemampuan finansial mereka untuk membayar cicilan.

    “Tentu kami harus lihat biaya-biaya yang dikeluarkan (nasabah), kemudian juga kewajiban-kewajiban yang sudah muncul,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

    “Terkait ini kan juga ada kredit-kredit sebelumnya, baik itu paylater atau BNPL (Buy Now, Pay Later), maupun utang ke koperasi, nah itu akan dihitung,” lanjutnya.

    Hirwandi menyatakan bahwa berbagai pengeluaran dan kewajiban calon nasabah penerima KPR subsidi tersebut kemudian akan dihitung untuk menentukan apakah mereka masih memiliki sisa penghasilan yang cukup untuk membayar cicilan pembelian rumah nantinya.

    Ia menyampaikan bahwa biasanya nominal angsuran maksimal untuk para nasabah KPR subsidi adalah sepertiga dari total penghasilan.

    Oleh karena itu, terdapat minimal jumlah penghasilan yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah yang nominalnya bisa berbeda per wilayah.

    “Misalnya di daerah Sumatera, kalau (minimal) penghasilan pekerja single atau belum nikah itu adalah Rp8,5 juta, kemudian yang sudah menikah itu sekitar Rp10 juta,” tuturnya.

    “Dan Jabodetabek (minimal penghasilan) untuk yang single Rp12 juta, kemudian yang menikah itu sekitar Rp14 juta,” tambahnya.

    Untuk menghindari adanya rekayasa data, Hirwandi mengatakan bahwa perbankan juga melakukan verifikasi ke tempat kerja maupun tempat usaha calon nasabah untuk memastikan jumlah penghasilan yang dilaporkan sesuai.

    Ia menuturkan bahwa calon nasabah juga harus memenuhi syarat belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.

    Calon nasabah juga wajib terdaftar di aplikasi SiKasep milik Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan KPR secara online dan memantau status pengajuan secara real-time.

    “Jadi, (upaya-upaya) yang dilakukan bank seperti itu supaya tidak muncul nanti kredit yang bermasalah,” imbuh Hirwandi Gafar.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapenda Kota Tangerang berikan diskon PBB-P2 BPHTB sebesar 20 persen

    Bapenda Kota Tangerang berikan diskon PBB-P2 BPHTB sebesar 20 persen

    ANTARA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang kembali memberikan keringanan bagi warganya, berupa program diskon Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan, Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), dalam menyambut HUT ke-80 RI. Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, Kamis (31/7), menyebutkan untuk potongan diberikan sebesar 20 persen baik untuk PBB-P2 dan BPHTB. (Agung Andhika Indrawan/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN fasilitasi 158 pelajar belajar konversi motor BBM ke motor listrik

    PLN fasilitasi 158 pelajar belajar konversi motor BBM ke motor listrik

    Makassar (ANTARA) – PT PLN (Persero) memfasilitasi 158 pelajar dari empat SMK dan mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Kota Makassar belajar mengkonversi motor konvensional (BBM) menjadi motor listrik (Molis) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    Pelatihan ini digelar PLN bekerjasama dengan Braja Elektrik Motor, penyedia jasa konversi kendaraan listrik di Kampus PNUP Makassar Sulawesi Selatan, pada 28-31 Juli 2025.

    General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah di Makassar, Kamis menjelaskan PLN tidak hanya memastikan ketersediaan listrik dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, tetapi juga berperan aktif sebagai pionir dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik.

    “PLN memfasilitasi pelatihan dan kuliah umum untuk 158 pelajar di Makassar, dengan harapan mereka dapat menyebarkan pengetahuan ini lebih luas dan semakin banyak masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik,” kata Edyansyah.

    Dari hasil pelatihan ini, PLN mencatat sebanyak sepuluh motor BBM telah dikonversi menjadi motor listrik. Selanjutnya dilakukan test drive motor konversi untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis.

    Apalagi, kata Edyansyah, pemerintah telah memberikan berbagai insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, baik untuk motor baru maupun hasil konversi.

    Menurutnya, peningkatan kapabilitas ini sejalan dengan visi PLN untuk menjadikan listrik sebagai motor penggerak ekonomi, sesuai prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dan Environmental, Social, and Governance (ESG).

    Ia juga optimistis bahwa dengan semakin banyak pelaku UMKM yang beralih ke kendaraan listrik, peluang usaha baru akan tercipta, serta pendapatan UMKM akan meningkat.

    “Kami ingin mempercepat terciptanya ekosistem kendaraan listrik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan,” katanya.

    Andi Fahrul Farid, salah satu peserta pelatihan dari PNUP, mengapresiasi manfaat pelatihan ini yang dinilai sangat bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan sebab langsung dipraktekkan.

    Fahrul mengaku sangat antusias dengan kegiatan ini sebab semakin banyak orang beralih ke kendaraan listrik lantaran bahan bakar fosil semakin sulit diperoleh, dan polusi semakin memburuk.

    “Ini adalah bentuk sinergi yang baik agar anak-anak mendapatkan pengetahuan tentang transisi energi dan konversi motor, sehingga kami juga dapat berkontribusi secara nyata di dunia kerja,” ujar Andi Fahrul Farid.

    Mengenai infrastruktur pengisian daya, PLN UID Sulselrabar telah menyediakan 1.260 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Saat ini, terdapat 65 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 51 lokasi untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik.

    Pelatihan konversi motor BBM ke motor Listrik di Kampus PNUP Makassar, Kamis (31/07/2025). ANTARA/Nur Suhra Wardyah (B)

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM nilai batu bara masih diperlukan dalam proses transisi EBT

    ESDM nilai batu bara masih diperlukan dalam proses transisi EBT

    energi baru terbarukan bisa tetap berkembang, energi batu bara pun diupayakan lebih ramah lingkungan. Keduanya berjalan paralel

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menilai batu bara sebagai sumber daya masih diperlukan Indonesia dalam proses transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

    “Untuk energi baru terbarukan bisa tetap berkembang, energi batu bara pun diupayakan lebih ramah lingkungan. Keduanya berjalan paralel,” kata Tri di sela-sela acara Energi Mineral Festival 2025 Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pengembangan EBT di Indonesia sejalan dengan Peta Jalan Investasi Energi Nasional dan target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah disahkan.

    Ia menambahkan porsi EBT dalam pengembangan energi nasional setelah tahun 2030 adalah sebesar 70 persen. Namun, dalam jangka pendek, sekitar 40 persen bauran energi nasional sekarang masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi utama.

    “Harapannya ke depan, semakin lama energi yang kita gunakan semakin ramah lingkungan,” kata Tri.

    “Akan tetapi, sektor batu bara yang masih kita andalkan tetap digunakan dengan teknologi seperti carbon capture and storage (CCS), serta pembangkit listrik rendah karbon lainnya. Sehingga pemanfaatannya bisa optimal dan juga masyarakat bisa menikmati energi yang murah,” ujar dia menambahkan.

    Ia juga menyoroti masih terdapat sekitar 5.400 desa yang belum teraliri listrik secara memadai, serta adanya keterbatasan pasokan bahan bakar minyak di sejumlah daerah.

    “Ini menjadi tantangan besar dalam pemerataan energi nasional. Masyarakat Indonesia berhak menikmati energi yang murah dan terjangkau,” kata Tri.

    Selain itu, untuk mewujudkan pemerataan dan kemandirian energi tersebut, Tri menilai hal ini perlu dilakukan bersama-sama.

    “Transisi energi adalah sebuah keniscayaan, dilakukan secara bertahap, realistis, dan inklusif. Gasifikasi, batu bara adalah solusi jangka menengah untuk memastikan energi terjangkau dan berkelanjutan. Pemerintah pun berkomitmen untuk mempercepat adopsi energi baru terbarukan,” ujar Tri.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uni Eropa berlakukan Visa Cascade bagi WNI untuk kawasan Schengen

    Uni Eropa berlakukan Visa Cascade bagi WNI untuk kawasan Schengen

    ANTARA – Uni Eropa resmi memberlakukan kebijakan Visa Cascade yang mempermudah Warga Negara Indonesia (WNI) untuk masuk ke kawasan Schengen berulang kali dengan visa yang berlaku lebih panjang. Hal itu diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/7). (Aria Cindyara/Irfansyah Naufal Nasution/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Progres pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 telah capai 89,22 persen

    Progres pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 telah capai 89,22 persen

    Jumat, 18 Juli 2025 14:06 WIB

    Foto udara ruas Tol Probowangi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (18/7/2025). Berdasarkan data PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA) per Selasa (15/7), proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Paket 3 yang ditargetkan rampung tahun ini tersebut telah mencapai progres 89,22 persen. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/nym.

    Foto udara ruas progres pembangunan Tol Probowangi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (18/7/2025). Berdasarkan data PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA) per Selasa (15/7), proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Paket 3 yang ditargetkan rampung tahun ini tersebut telah mencapai progres 89,22 persen. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.