Category: Antaranews.com Ekonomi

BPS: Beras hingga tomat penyumbang utama inflasi bulanan Juli 2025

penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,74 persen

Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyampaikan sejumlah komoditas pangan, termasuk beras, tomat, bawang merah, cabai rawit dan telur ayam ras, menjadi kontributor terbesar inflasi bulanan Juli 2025.

“Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,74 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,22 persen,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan bahwa beras menjadi salah satu komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran tersebut dengan andil inflasi sebesar 0,06 persen.

Sementara tomat dan bawang merah memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,05 persen, cabai rawit sebesar 0,04 persen, serta telur ayam ras sebesar 0,02 persen.

Bensin dan biaya sekolah dasar merupakan komoditas lain di luar kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang juga menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi bulanan Juli 2025 dengan andil masing-masing sebesar 0,03 persen dan 0,02 persen.

“Selain itu, masih terdapat juga komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada Juli 2025 ini, yaitu seperti tarif angkutan udara dengan andil deflasi sebesar 0,03 persen,” kata Pudji.

Sedangkan menurut komponen, ia menyatakan kenaikan inflasi bulanan pada Juli 2025 terutama didorong oleh inflasi komponen harga bergejolak.

Ia menuturkan komponen tersebut mengalami inflasi sebesar 1,25 persen dan memberikan andil inflasi terbesar, yakni sebesar 0,20 persen.

“Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah beras, tomat, bawang merah dan cabai rawit,” ucap Pudji.

Komponen dengan andil inflasi bulanan terbesar selanjutnya adalah komponen inti yang mengalami inflasi sebesar 0,13 persen dengan andil sebesar 0,08 persen.

Ia mengatakan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen tersebut adalah biaya sekolah dasar, biaya sekolah menengah pertama, biaya sekolah menengah atas, biaya bimbingan belajar dan biaya taman kanak-kanak.

Sedangkan komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,09 persen dengan andil sebesar 0,02 persen.

“Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah ini adalah bensin, bahan bakar rumah tangga dan sigaret kretek mesin,” imbuh Pudji Ismartini.

BPS melaporkan terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025, atau inflasi sebesar 0,3 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juli 2025.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 11:20
Mitra Angkasa Sejahtera bidik penjualan Rp160 miliar tahun ini

Jakarta (ANTARA) – PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (kode saham BAUT), perusahaan distribusi produk mur dan baut berskala nasional, membidik nilai penjualan sebesar Rp160 miliar pada 2025.

Hingga akhir Juni, perusahaan telah membukukan penjualan senilai Rp61 miliar. Kinerja pada semester II diekspektasi lebih tinggi seiring mulai bergulirnya kembali berbagai proyek pembangunan nasional maupun swasta.

“Kami melihat indikator positif sejak awal semester II 2025 yang menunjukkan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi, termasuk dari sektor swasta maupun pemerintahan,” ujar Direktur PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk Simon Hendiawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Perusahaan sebelumnya sempat menghadapi tantangan akibat pengurangan belanja negara di sektor infrastruktur lebih dari 70 persen, yang berdampak pada turunnya permintaan mur dan baut hingga lebih dari 20 persen pada 2024.

Namun, pasar utama BAUT masih ditopang sektor konstruksi yang dinilai akan terus tumbuh dalam 3-5 tahun ke depan.

Sektor manufaktur furnitur, alat elektronik, hingga pertanian dan kereta api disebut juga menjadi kontributor penjualan yang signifikan.

Maka, guna menjaga kelangsungan bisnis, BAUT mengusung berbagai strategi utama. Misalnya, dengan memperluas jaringan distribusi, meningkatkan efektivitas tim penjualan dengan fokus pada end-user, serta membuka outlet baru pada kuartal III/IV 2025.

Selain itu, BAUT memasarkan produk-produk dengan margin optimal dan menjalankan efisiensi melalui pendekatan right sizing, menyesuaikan struktur tenaga kerja dengan kebutuhan aktual.

“Meski bukan produsen, strategi digitalisasi tetap menjadi pilar penting perusahaan, BAUT telah mengimplementasikan sistem internal YAPOS, yang mengonsolidasikan proses penjualan, manajemen gudang, hingga aktivitas tim lapangan. Sistem ini membantu pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan tepat,” ujar dia.

BAUT juga menargetkan keterlibatan dalam sejumlah proyek strategis nasional tahun ini, seperti pembangunan smelter, sistem pengolahan air limbah, kawasan industri (Kendal, Demak, Batam, JIIPE Gresik, PIER Pasuruan), hingga proyek jalan tol dan bandara. Di sisi ritel, BAUT juga memasok produk untuk jaringan Mr. DIY di seluruh Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 11:05
BPS: Impor Indonesia pada Juni 2025 capai 19,33 miliar dolar AS

Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh kenaikan impor non-migas dengan andil kenaikan sebesar 9,94 persen

Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Juni 2025 mencapai 19,33 miliar dolar AS atau naik 4,28 persen dibandingkan dengan Juni 2024 yang sebesar 18,54 miliar dolar AS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan nilai impor migas sebesar 2,22 miliar dolar AS atau turun 32,07 persen secara tahunan, sementara nilai impor non-migas senilai 17,11 miliar dolar AS dan mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 12,07 persen.

“Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh kenaikan impor non-migas dengan andil kenaikan sebesar 9,94 persen,” kata Pudji di Jakarta, Jumat.

Pada Juni 2025, terjadi peningkatan impor untuk golongan penggunaan barang konsumsi dan barang modal secara tahunan.

Nilai impor barang konsumsi naik sebesar 1,18 persen, dari 1,78 miliar dolar AS pada Mei 2025, menjadi 1,80 miliar dolar AS.

Nilai impor bahan baku penolong turun sebesar 2,74 persen, menjadi 13,35 miliar dolar AS pada 2025.

Sedangkan barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor mengalami peningkatan sebesar 37,8 persen menjadi 4,18 miliar dolar AS.

Total impor pada Januari-Juni 2025 mencapai 115,94 miliar dolar AS, meningkat 5,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tiga komoditas utama non-migas yang diimpor Indonesia pada Januari-Juni 2025, yaitu peralatan mekanis, mesin perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya.

Sepanjang Januari-Juni 2025, nilai impor ketiga komoditas tersebut memberikan share sekitar 36,94 persen terhadap total impor non-migas Indonesia.

Nilai impor komoditas utama mengalami peningkatan baik dari sisi nilai maupun dari sisi volume jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Nilai impor mesin atau peralatan mekanis sebesar 17,09 miliar dolar AS dengan volume 2,22 juta ton. Kemudian nilai impor mesin atau perlengkapan elektrik adalah sebesar 14,53 miliar dolar AS dengan volume 0,89 juta ton.

Sementara nilai impor untuk kendaraan dan bagiannya adalah sebesar 5,35 miliar dolar AS dengan volume sebesar 0,80 juta ton.

Tiga besar negara asal impor yakni Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat dengan share sekitar 52,30 persen dari total impor non-migas Indonesia dalam periode Januari hingga Juni 2025.

Impor non-migas dari Tiongkok mencapai 40,00 miliar dolar AS terdiri atas mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya.

Jepang tercatat 7,47 miliar dolar AS terdiri dari mesin dan peralatan mekanis, kendaraan dan bagiannya, serta besi dan baja.

Dari Amerika Serikat nilai impor tercatat sebesar 4,87 miliar dolar AS, terdiri atas mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, serta biji dan buah mengandung minyak.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 11:02
Pemberlakuan tarif baru pajak kripto

Jumat, 1 Agustus 2025 11:01 WIB

Warga mengamati pergerakan harga mata uang kripto Bitcoin (BTC) di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/8/2025). Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 menetapkan tarif baru pajak aset kripto dengan PPh Pasal 22 final yaitu pungutan ditetapkan sebesar 0,21 persen melalui PPMSE dalam negeri dan 1 persen melalui PPMSE luar negeri atau penyetoran mandiri, sedangkan PPN dikenakan 0,11 persen jika transaksi dilakukan lewat PPMSE terdaftar di Bappebti, dan 0,22 persen jika melalui PPMSE yang tidak terdaftar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wpa.

Warga mengamati pergerakan harga mata uang kripto Bitcoin (BTC) di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/8/2025). Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 menetapkan tarif baru pajak aset kripto dengan PPh Pasal 22 final yaitu pungutan ditetapkan sebesar 0,21 persen melalui PPMSE dalam negeri dan 1 persen melalui PPMSE luar negeri atau penyetoran mandiri, sedangkan PPN dikenakan 0,11 persen jika transaksi dilakukan lewat PPMSE terdaftar di Bappebti, dan 0,22 persen jika melalui PPMSE yang tidak terdaftar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wpa.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 11:01
DJP kejar pajak dari integrasi NIK di Digital ID milik Dukcapil

makin bisa mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan dalam kerangka optimalisasi penerimaan pajak

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan pembaruan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyasar optimalisasi penerimaan pajak melalui integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Digital ID.

Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengutip Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, merupakan KTP-el yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

“Dengan adanya Digital ID, informasi yang terkait variabel individu yang bersangkutan akan makin kaya. Jadi, makin bisa mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan dalam kerangka optimalisasi penerimaan pajak,” kata Bimo dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (31/7) malam.

Bimo pun menyinggung soal Payment ID yang akan diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus mendatang.

Menurut dia, baik Payment ID maupun kolaborasi DJP dengan Dukcapil merupakan wujud dari arah kebijakan Indonesia menuju pemerintahan digital atau e-government.

“Referensinya adalah Peraturan Presiden terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres Nomor 95 Tahun 2018),” ujar Bimo.

Maka dari itu, lanjut Bimo, integrasi data dalam sistem pemerintahan akan terus dilakukan ke depannya. Dengan begitu, layanan publik dapat terlaksana dengan lebih cepat, pasti dan murah.

“Memang (Perjanjian Kerja Sama/PKS) setiap tiga tahun sekali itu kami perbarui. Kemarin kami perpanjang lima tahun sekali. Ini merupakan nota kesepamahan yang memang berjalan dan kami revisi secara berkala,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, DJP dan Dukcapil menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pada 29 Juli 2025.

Kerja sama tersebut mencakup validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemutakhiran data kependudukan dan pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan.

Menurut Bimo, PKS ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan, memperkuat tata kelola administrasi perpajakan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 10:59
Perbanas proyeksi kredit tumbuh 8,7 persen plus minus 1 persen yoy

Jakarta (ANTARA) – Kepala Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Aviliani memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2025 sebesar 8,7 persen plus minus 1 persen year on year (yoy).

“Memang kredit itu berbagai lembaga menunjukkan bahwa memang untuk mencapai 10 persen itu agak susah. Jadi kita semua ‘pengen’ 10 persen tapi ini proyeksi kita sampai akhir tahun itu itu diperkirakan sekitar 8,7 persen. Mungkin ada bank-bank yang memang bisa cenderung ‘double digit’, tapi tidak semuanya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kesulitan mencapai angka di atas 10 persen karena permintaan bisnis berpotensi terbatas, sehingga tak mungkin bank menawarkan kredit.

Bank Indonesia (BI) disebut telah memberikan insentif untuk sektor tertentu dan menyediakan repo, sementara bank sudah siap memberikan kredit, tetapi yang menjadi masalah adalah permintaan dari pasar.

Karena itu, menurut dia, sektor-sektor yang hendak dikembangkan pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu memiliki arah jelas karena pasti akan diikuti oleh perbankan.

Ke depan, pertumbuhan kredit dinilai akan berasal dari antara lain sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, akomodasi makanan dan minuman, perdagangan besar dan eceran, listrik, gas dan air. Lalu transportasi, pergudangan dan komunikasi, hingga pertanian, perburuan dan kehutanan.

“Jadi ini yang harus diikuti oleh pengusaha. Makanya kalau anda lihat, pengusaha itu ada yang bisa lanjut, ada yang enggak, tergantung bagaimana dia bisa melihat perubahan yang begitu cepat dan mereka bisa mengikuti. Tapi kalau dia enggak bisa berubah, cenderung mereka akan jatuh atau ya dia jual kepada perusahaan lain,” kata Aviliani.

Menurut dia, pertumbuhan kredit harus diarahkan pada sektor padat karya seperti pertanian dan bernilai tambah tinggi seperti manufaktur maupun informasi dan komunikasi (Infokom) dengan potensi penguatan struktural jangka panjang.

Perbanas mencatat sektor pertambangan diproyeksikan tumbuh 23,4 persen, lalu listrik, gas dan air sebesar 14,9 persen, sedangkan infokom sekitar 10 persen.

Namun, Aviliani juga mengingatkan bahwa beberapa sektor seperti transportasi mengalami perlambatan signifikan dan perlu pendekatan kredit yang lebih cermat.

“Kita harus cermat dalam menyalurkan kredit, mengedepankan kualitas dan selektivitas. Fokus pada sektor unggulan dan esensial seperti pertanian, manufaktur, pertambangan dan energi, serta infokom akan memperkuat portofolio kita, namun tidak lupa menjaga dukungan bagi konsumsi masyarakat agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 10:53
HK resmi berlakukan tarif Tol Padang-Sicincin mulai 2 Agustus 2025

PT Hutama Karya Persero memberlakukan tarif Jalan Tol Padang–Sicincin mulai Sabtu, 2 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB

Padang (ANTARA) – PT Hutama Karya selaku pengelola Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin secara resmi memberlakukan tarif tol pertama di Ranah Minang tersebut mulai Sabtu (2/8).

“PT Hutama Karya Persero memberlakukan tarif Jalan Tol Padang–Sicincin mulai Sabtu, 2 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB,” kata Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim di Kota Padang, Sumbar, Jumat.

Pemberlakuan tarif tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 672/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin yang ditandatangani pada 16 Juli 2025.

Adjib mengatakan ruas ini merupakan bagian dari Jalan Tol Pekanbaru-Padang yang sebelumnya lebih dulu beroperasi dari arah Pekanbaru hingga XIII Koto Kampar dan telah ditetapkan tarifnya.

“Kami mengimbau pengguna Jalan Tol Padang-Sicincin untuk mengecek tarif yang berlaku, dan memastikan saldo uang elektronik mencukupi agar perjalanan tetap lancar tanpa hambatan di gerbang tol,” imbau dia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum bernomor 672/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, dan Besaran Tarif Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin, terdapat rincian tarif yang dikenakan kepada pengguna jalan bebas hambatan tersebut.

Untuk kendaraan golongan I dikenakan tarif sebesar Rp50.500, golongan II dan III masing-masing Rp75.500, serta golongan IV dan V sebesar Rp100.500. Tarif tersebut berlaku dari arah Kota Padang menuju Kapalo Hilalang maupun sebaliknya.

Ia mengatakan jalan Tol Padang-Sicincin memberikan manfaat yang signifikan salah satunya mempermudah konektivitas, dan mengurangi waktu tempuh perjalanan dari Kota Padang ke Sicincin atau sebaliknya, dari yang semula sekitar 1 jam 30 menit menjadi 30 menit.

Sementara itu, Icha (32) warga Kota Bukittinggi menyambut baik beroperasinya jalan bebas hambatan sepanjang 36 kilometer tersebut. Akses jalan itu dinilai semakin mempermudah mobilitas masyarakat.

Hanya saja, ia berharap besaran tarif tersebut dikaji ulang karena dianggap terlalu besar sehingga bisa mempengaruhi keinginan masyarakat untuk lebih memilih jalan umum.

“Tol ini sangat membantu, hanya saja tarifnya terlalu tinggi,” kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 10:52
BPS: CPO hingga komponen elektronik penyumbang ekspor terbesar

Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas pada Januari hingga Juni 2025

Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap sektor industri pengolahan seperti minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, serta kimia dasar organik, komponen elektronik menjadi pendorong peningkatan kinerja ekspor Indonesia pada Januari-Juni 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut ekspor sektor industri pengolahan mencapai 107,60 miliar dolar AS, naik 16,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 92,31 miliar dolar AS.

“Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas pada Januari hingga Juni 2025 dengan andil sebesar 12,16 persen,” ujar Pudji Ismartini di Jakarta, Jumat.

Pudji menyampaikan ekspor hasil industri pengolahan yang naik cukup besar, yaitu minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, semikonduktor dan komponen elektronik lainnya, serta peralatan listrik lainnya.

Ekspor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 49,77 persen. Ekspor hasil pertanian yang naik cukup besar, yaitu kopi, buah-buahan tahunan, tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah, sayur-sayuran, serta ikan segar atau dingin hasil tangkap.

Nilai ekspor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada Januari-Juni 2025 sebesar 3,39 miliar dolar AS, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2,26 miliar dolar AS.

Total ekspor Januari-Juni 2025 mencapai 135,41 miliar dolar AS, kemudian meningkat 7,70 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

Sementara itu, nilai ekspor pada Juni 23,44 miliar dolar AS atau naik 11,29 persen dibandingkan dengan Juni 2024. Nilai ekspor migas tercatat senilai 1,11 miliar dolar AS atau turun 9,85 dolar AS.

Pada Juni 2025, total ekspor non-migas sebesar 22,33 miliar dolar AS dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 0,59 miliar dolar AS, sektor pertambangan dan lainnya berkontribusi sebesar 2,74 miliar dolar AS, serta sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,00 miliar dolar AS.

Sepanjang Januari-Juni 2025, tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat dan India dengan share sekitar 41,34 persen dari total ekspor non-migas Indonesia.

Nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 29,31 miliar dolar AS yang utamanya terdiri atas besi dan baja, bahan bakar mineral serta nikel dan barang daripadanya.

Amerika Serikat tercatat sebesar 14,79 miliar dolar AS yang terdiri atas mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, serta pakaian dan aksesorisnya atau rajutan.

Sementara India tercatat sebesar 8,97 miliar dolar AS yang terdiri atas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 10:45
Sri Mulyani dan Bahlil sepakat tukar data migas dan tambang

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sepakat untuk bekerja sama untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, termasuk dengan melakukan pertukaran data.

Dikutip dari Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat, Sri Mulyani mengatakan kesepakatan itu dituangkan melalui perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu bersama Direktorat Jenderal Minerba dan SKK Migas.

“Kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, pemanfaatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk proses perizinan usaha pertambangan, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi dalam penyusunan kontrak dan skema bagi hasil migas,” kata Sri Mulyani.

Penandatangan perjanjian itu dilakukan pada kunjungan Bahlil ke kantor Sri Mulyani, di mana mereka membahas tantangan dan langkah konkret dalam mengelola sektor migas dan pertambangan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Menurut Menkeu, dirinya dan Menteri ESDM mendalami isu strategis terkait optimalisasi penerimaan negara dari sektor migas.

Keduanya juga mendiskusikan upaya memperkuat efisiensi dan pengawasan dalam pengelolaan subsidi energi dan pendapatan negara dari pertambangan.

“Kami sepakat bahwa perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk memperkuat fondasi fiskal dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Ia berharap sinergi bersama Kementerian ESDM dapat mendorong sistem pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang lebih efisien, akuntabel dan berdampak.

Sinergi itu juga diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara dari sektor-sektor strategis.

Menteri ESDM Bahlil sebelumnya mengumumkan lifting minyak pada Rabu (30/7), sudah mencapai 608 ribu barel per hari (bph), melampaui target di APBN sebesar 605 ribu bph.

Akan tetapi, lanjut dia, angka tersebut bukanlah angka akumulatif lifting minyak untuk bulan Juli 2025.

Bahlil menyoroti bahwa keberhasilan tersebut merupakan kali pertama bagi Indonesia mencapai target lifting minyak di APBN.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 10:38
Anggota DPR: Reklamasi pascatambang harus dongkrak ekonomi hijau

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menegaskan bahwa reklamasi pascatambang harus diintegrasikan dengan program karbon agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Ia mengatakan pendekatan itu tidak sekadar memenuhi kewajiban lingkungan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru melalui perdagangan karbon di pasar domestik maupun internasional.

“Reklamasi jangan sekadar menutup lubang tambang. Lahan bekas tambang harus menjadi karbon sink yang mampu menghasilkan kredit karbon untuk mendukung target Net Zero Emission 2060. Ini peluang ekonomi hijau yang harus kita tangkap,” kata Cek Endra dalam keterangannya di Jakarta, Jum’at

Cek Endra menjelaskan, potensi ekonomi dari program karbon sangat signifikan. Berdasarkan proyeksi IDXCarbon, nilai perdagangan karbon di Indonesia diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun hingga 2030. Dengan harga karbon global berada di kisaran USD 5–20 per ton CO2, reklamasi berbasis reforestasi mampu menghasilkan pendapatan miliaran dolar.

“Setiap hektar lahan bekas tambang yang direklamasi dengan hutan atau agroforestri dapat menyerap 200–300 ton CO2 per tahun. Jika kita mengelola 1 juta hektar, potensi penyerapan bisa mencapai 200 juta ton CO2 atau setara USD 2–4 miliar per tahun di pasar karbon internasional. Ini bukan beban biaya, tapi investasi jangka panjang,” ujarnya

Dalam kesempatan itu, Endra juga membahas beberapa inisiatif yang digagas sejumlah negara terkait perdagangan karbon, antara lain Australia yang menerapkan rehabilitation bond dan offset karbon melalui Emissions Reduction Fund.

Kemudian Kanada dengan eklamasi progresif dengan hutan dan habitat satwa dalam skema carbon offset program, Jerman dengan transformasi tambang lignit menjadi danau wisata dan PLTS sebagai bagian dari transisi energi, dan Afrika Selatan yang mengalihkan bekas tambang batubara untuk agroforestri karbon, dijual ke pasar sukarela global.

“Indonesia punya keunggulan iklim tropis yang memiliki daya serap karbon tinggi. Jika kebijakan insentif dan tata kelola reklamasi diperkuat, kita bisa menjadi benchmark global dalam green mining,” ujar legislator asal daerah pemilihan Jambi itu.

Ia menambahkan, melalui Komisi XII DPR akan mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain pemberian insentif fiskal bagi perusahaan yang mengintegrasikan reklamasi dengan proyek karbon, pengurangan jaminan reklamasi untuk tambang yang memenuhi target karbon sink, dan kewajiban registrasi proyek di IDXCarbon untuk transparansi.

“Kolaborasi investasi hijau melalui kemitraan publik-swasta juga harus diperkuat agar proyek ini berjalan cepat,” jelasnya.

Cek Endra juga menegaskan bahwa insentif fiskal untuk proyek karbon dapat dikompensasi melalui penerimaan baru.

“Dampak ekonominya jauh lebih besar. Penerimaan negara bisa diperoleh dari pajak karbon, dividen BUMN tambang, dan investasi baru yang masuk karena citra ESG yang lebih baik. Insentif ini harus dilihat sebagai investasi strategis, bukan beban anggaran,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/08/2025 10:36