Category: Antaranews.com Ekonomi

  • MedcoEnergi catat emisi turun lebih dari 1,5 juta ton CO2e lebih awal

    MedcoEnergi catat emisi turun lebih dari 1,5 juta ton CO2e lebih awal

    Jakarta (ANTARA) – PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mencatat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Cakupan 1 dan 2 lebih dari 1,5 juta ton CO2e dibandingkan tahun dasar 2019.

    Jumlah tersebut, menurut Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Ronald Gunawan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, melampaui target perusahaan untuk 2025 yaitu sebesar 1,08 juta ton CO2e atau setara 20 persen dari total emisi tahun dasar 2019.

    “Pengurangan emisi adalah bagian dari upaya meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. MedcoEnergi terus menjalankan berbagai inisiatif pengurangan emisi yang dilakukan secara paralel dengan operasi kami di lapangan,” ujar dia.

    Penurunan emisi tersebut, lanjut Ronald, merupakan bagian dari rencana jangka panjang MedcoEnergi, yang menargetkan Net Zero emisi GRK Cakupan 1 dan 2 pada 2050, serta Cakupan 3 pada 2060.

    Dalam pelaksanaannya, menurut dia, perusahaan menjalankan sejumlah inisiatif, antara lain efisiensi dan pengurangan emisi yang diterapkan di seluruh wilayah operasi, baik di Indonesia maupun aset internasional.

    Lebih jauh, Ronald mengatakan pada 2024, MedcoEnergi menerapkan 43 inisiatif di berbagai aset dengan puncak pengurangan emisi GRK tahunan mencapai 181.727 ton CO2e.

    Kontribusi terbesar berasal dari kegiatan penghindaran gas suar (flare avoidance) di Blok Corridor, yaitu sebesar 53.713 ton CO2e.

    Pengurangan emisi juga diperoleh dari optimalisasi proses produksi untuk efisiensi penggunaan bahan bakar gas, dan mengurangi emisi gas metana.

    Ia mengatakan di wilayah offshore, panel surya digunakan untuk mendukung kebutuhan energi di beberapa anjungan di South Natuna Sea Block B dan Blok Sampang.

    Penggunaan panel surya juga diterapkan pada operasi aset onshore di Indonesia. Konversi penggunaan genset ke sistem kelistrikan dilakukan di Oman, Grati Facilities (Jawa Timur), dan Rawa Gas Plant (Sumatra Selatan). Selain itu penggunaan biodiesel telah diimplementasikan untuk kapal suplai di Thailand.

    “Upaya pengurangan emisi dilakukan dengan mengacu pada standar teknis dan lingkungan yang berlaku. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan dan diperluas seiring transformasi Perusahaan menuju operasi yang lebih efisien dan rendah karbon,” ujar Ronald.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perdagangan RI-AS sumbang surplus tertinggi sepanjang semester I 2025

    Perdagangan RI-AS sumbang surplus tertinggi sepanjang semester I 2025

    ANTARA – Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Senin (4/8), mengungkapkan neraca perdagangan RI pada semester I 2025 mencapai 19,48 miliar dolar AS. Adapun perdagangan dengan AS menyumbang surplus tertinggi, mencapai 9,92 miliar dolar AS. (Suci Nurhaliza/Ryan Rahman/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin: Data kawasan industri terintegrasi akselerasi ekonomi RI

    Kemenperin: Data kawasan industri terintegrasi akselerasi ekonomi RI

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan data kawasan industri yang terintegrasi dapat mempercepat terwujudnya target pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

    ‎‎Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy di Jakarta, Senin mengatakan peran kawasan industri harus mampu dikuantifikasi dengan baik, sehingga diperlukan penyediaan data oleh pengelola kawasan industri.

    ‎‎Hal itu, menurut dia, penting mengingat kawasan industri menjadi pusat hilirisasi yang menopang pertumbuhan industri manufaktur di Tanah Air.

    ‎‎Untuk mengumpulkan data yang terintegrasi, kata Tri, kementeriannya melakukan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), serta pengelola kawasan industri dalam Satu Data Indonesia.

    ‎‎”Data yang akurat dari kawasan industri adalah kunci untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar dia.

    ‎Menurut dia, Kemenperin sudah melakukan pengisian bersama kuisioner pendataan di Kawasan Industri Deltamas, Kabupaten Bekasi. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam bentuk pemantauan aktif dan dukungan ke BPS untuk pengumpulan data di berbagai kawasan industri prioritas di Tanah Air.

    ‎‎”Penyampaian data yang lengkap dan tepat waktu akan membantu pemerintah menyusun kebijakan industri yang lebih berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Tri.

    ‎‎Menurut dia, petugas lapangan dari BPS sedang melakukan pengumpulan data di 171 kawasan industri se-Indonesia. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Kemenperin melakukan pemantauan pengumpulan data Kawasan Industri dan tenant secara langsung di sejumlah wilayah.

    ‎Adapun wilayah cakupan pemantauan yakni Bekasi, Tangerang, Serang, Subang, Purwakarta, Medan, Deli Serdang, Simalungun, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Makassar, dan Morowali.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag: Kinerja dagang Indonesia masih positif di tengah perang tarif

    Mendag: Kinerja dagang Indonesia masih positif di tengah perang tarif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kinerja perdagangan Indonesia pada semester 1 tahun 2025 mencapai 19,48 miliar dolar AS yang menunjukkan pertumbuhan positif di tengah isu geoekonomi.

    Budi menyebut surplus tertinggi disumbang oleh perdagangan dengan Amerika Serikat sebesar 9,92 miliar dolar AS, disusul dengan India 6,64 miliar dolar AS dan Filipina 4,36 miliar dolar AS.

    “Surplus kita tertinggi adalah ke Amerika yaitu menyumbangkan surplus yang tertinggi sampai semester 1 ini sebesar 9,92 miliar dolar AS. Ini pertanda bahwa produk-produk Indonesia masih punya daya saing meskipun ini belum diberlakukan tarif resiprokal,” kata Budi di Jakarta, Senin.

    Surplus perdagangan juga terjadi di kawasan seperti ASEAN sebesar 9,6 miliar dolar AS, Uni Eropa 3,8 miliar dolar AS dan Eurasia sebesar 0,007 miliar dolar AS.

    Menurut Budi, surplus neraca perdagangan untuk kawasan Uni Eropa diperkirakan akan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, apalagi setelah diberlakukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA).

    “Harapan kita akan semakin meningkat karena ini pertanda yang baik, bahwa sebelum diberlakukan IEU CEPA pun, ekspor kita terus mengalami peningkatan termasuk dengan Eurasia,” ujarnya.

    Komoditas ekspor nonmigas dengan pertumbuhan tertinggi di semester 1 2025 adalah kakao dan olahannya tumbuh 129,86 persen; kopi, teh dan rempah-rempah 86,50 persen; timah dan barang daripadanya 80,88 persen; aluminium dan barang daripadanya 74,35 persen; dan berbagai produk kimia 54,12 persen.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Infrastruktur dorong percepatan rehab irigasi di Sambas Kalbar

    Kemenko Infrastruktur dorong percepatan rehab irigasi di Sambas Kalbar

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPW) terus mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah-daerah lumbung pangan, termasuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    “Hal ini kita lakukan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” kata Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI, Herzaky Mahendra Putra di Sambas, Senin.

    Herzaky melakukan kunjungan kerja ke Sambas bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I M Tahid pada Senin, menjelaskan kunjungan ini penting untuk mendengar langsung keluhan dan harapan petani, khususnya kendala utama belum optimalnya saluran irigasi, yang menyebabkan gagal panen dan rendahnya produktivitas.

    Kunjungan dilakukan ke Desa Penakalan di Kecamatan Sejangkung, Desa Tri Kembang di Kecamatan Galing, dan Desa Lumbang di Kecamatan Sambas. Ketiga wilayah ini memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, namun kerap terdampak banjir di musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.

    Dia menegaskan bahwa persoalan irigasi akan dibawa ke tingkat pusat. “Saya akan sampaikan langsung kepada Menko IPW dan Menteri PU (Pekerjaan Umum) agar pembangunan irigasi ini bisa segera direalisasikan sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo,” katanya.

    Menurut Herzaky, keberadaan irigasi yang memadai akan meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali panen menjadi dua kali panen per tahun, sekaligus menurunkan risiko kerugian akibat cuaca ekstrem.

    Di tempat yang sama, Kepala Desa Penakalan, Sartomo, menyebutkan bahwa lahan pertanian seluas 126 hektare di wilayahnya kerap terendam banjir, mengakibatkan panen gagal atau hanya menghasilkan sekitar 1,3 ton gabah per hektare.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Digitalisasi tempat penerimaan susu pacu kualitas bahan baku

    Digitalisasi tempat penerimaan susu pacu kualitas bahan baku

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyampaikan program digitalisasi tempat penerimaan susu terbukti telah meningkatkan kualitas bahan baku susu segar di 96 titik di wilayah Tanah Air.

    ‎Wamenperin di Jakarta, Senin menyampaikan program tersebut dijalankan mengingat industri pengolahan susu saat ini masih mengalami tantangan dalam pemenuhan bahan baku susu segar, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

    ‎‎”Program ini terbukti meningkatkan kualitas bahan baku susu segar, serta berperan membangun sistem pengelolaan data yang transparan dan akurat sehingga menekan potensi kerugian sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak,” kata dia.

    ‎‎Wamenperin menyampaikan program digitalisasi yang sudah dijalankan sejak tahun 2022 ini melibatkan sembilan koperasi dengan anggota lebih dari 25 ribu orang peternak, dan mencatat produksi 680 ton per hari susu yang berkualitas baik.

    ‎‎Lebih lanjut, dari sisi ekspor, kinerja industri pengolahan susu nasional menunjukkan tren pertumbuhan positif yang mencapai 233,5 juta dolar AS pada tahun 2024.

    ‎‎Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan, impor sapi perah yang dilakukan oleh pihaknya pada tahun ini yang mencapai 250 ribu ekor bertujuan untuk mengurangi ketergantungan susu impor (substitusi) dan memenuhi kebutuhan susu domestik.

    ‎‎”Yang sekarang kita konsumsi susu, yang di mana konsumsi susu per kapita kita juga masih rendah, itu pun 80 persennya masih impor. Kita ingin gap impor kita perbaiki, di samping juga ada market baru namanya Makan Bergizi Gratis (MBG), maka, mau nggak mau ini kan kejar-kejar antara waktu, antara kebutuhan sama suplainya,” kata dia ditemui di Jakarta, Jumat (13/7).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UE komitmen akui sawit Indonesia berkelanjutan di IEU-CEPA

    UE komitmen akui sawit Indonesia berkelanjutan di IEU-CEPA

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan Uni Eropa atau UE berkomitmen mengakui sawit Indonesia sebagai komoditas yang berkelanjutan dalam Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Yang menjadi komitmen UE mengakui sawit kita sebagai sumber bahan baku, energi atau produk makanan karena sawit ini penggunaannya bermacam-macam dan luas. Juga sawit itu sebagai komoditas sustainable (berkelanjutan). Itu penting,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono di Jakarta, Senin.

    Uni Eropa mengakui bahwa sawit Indonesia adalah sumber yang berkelanjutan (sustainable sources) untuk energi, untuk makanan, dan sebagainya. Pengakuan ini penting secara politik, maupun ekonomi.

    Bahkan dalam perjanjian IEU-CEPA terdapat protokol khusus mengenai sawit. “Ada protokol khusus mengenai sawit. Belum pernah ada dalam perjanjian CEPA mana pun terdapat protokol khusus terkait sawit dan baru kali ini ada dalam IEU-CEPA,” kata Djatmiko.

    Indonesia ingin ke depannya hal itu menjadi sesuatu yang benar-benar dilaksanakan. Indonesia juga tetap komitmen untuk memastikan bahwa sawit Indonesia berkelanjutan.

    “Dengan pengakuan itu, kita memproyeksikan ke depannya potensi pasar sawit di Uni Eropa itu akan semakin terbuka,” kata Djatmiko.

    Pengakuan tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor sawit Indonesia dan turunannya ke pasar negara-negara Eropa.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP Bali tempuh cara persuasif sikapi potensi kebocoran pajak

    DJP Bali tempuh cara persuasif sikapi potensi kebocoran pajak

    Denpasar, Bali (ANTARA) –

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Provinsi Bali menempuh cara persuasif menyikapi potensi kebocoran penerimaan pajak akibat munculnya akomodasi vila yang diduga tidak mengantongi izin.

    “Kami edukasi dulu supaya yang memang belum tahu kewajibannya bisa melaksanakan atau kami bisa sediakan layanan,” kata Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan di Denpasar, Bali, Senin.

    Menurut dia, edukasi diperlukan karena pihaknya terlebih dahulu menganalisa status kepemilikan akomodasi yang diduga ilegal tersebut.

    Bisa jadi properti itu melalui pembelian, penyewaan, atau bangunan yang dijual.

    Setelah itu, pihaknya akan mencocokkan data terkait pelaporan pajak khususnya terkait pajak penghasilan (PPh) yang menjadi kewenangan DJP.

    Sedangkan, pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di antaranya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) misalnya makan dan minum, jasa hotel, jasa parkir, jasa hiburan hingga tenaga listrik.

    Pencocokan data itu, lanjut dia, menggunakan beragam sumber data termasuk data dari pemerintah daerah selaku pihak yang mengeluarkan administrasi perizinan, hingga data di media sosial.

    Data dari pemerintah daerah itu di antaranya mencakup nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya bernama izin mendirikan bangunan (IMB) hingga terkait status sewa atau beli.

    “Dari berbagai sumber kami kumpulkan, kami cocokkan dengan data dan kami coba lihat dari sisi kepatuhan,” ucapnya.

    Pihaknya tidak membedakan latar belakang kepemilikan akomodasi tersebut baik yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA).

    Untuk WNA, pihaknya memiliki direktorat perpajakan internasional di kantor pusat di Jakarta untuk pertukaran data misalnya di negara asal pemilik, dan berkoordinasi dengan Imigrasi dan Bea Cukai.

    Meski begitu, ia tidak secara spesifik mengungkapkan nominal potensi penerimaan pajak hilang tersebut karena perlu dianalisa dulu.

    Sementara itu, berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyebutkan bahwa jumlah hotel dan akomodasi sejenisnya di bawah naungan asosiasi itu mencapai 370 hotel, dengan jumlah kamar diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 unit.

    Sekretaris PHRI Bali Perry Markus menyebutkan berdasarkan biro perjalanan wisata daring (OTA) jumlah kamar di Bali diperkirakan mencapai sekitar 150 ribu unit kamar.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua OJK sebut stabilitas sektor jasa keuangan RI masih resilien

    Ketua OJK sebut stabilitas sektor jasa keuangan RI masih resilien

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan, stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih dalam kondisi resilien di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

    Menurutnya, ketahanan sektor keuangan didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta profil risiko yang terjaga, sehingga mampu menopang peran sektor jasa keuangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan.

    “Indikator sisi penawaran masih mix dengan surplus neraca perdagangan yang persistent dan cadangan devisa di level yang tinggi. Meskipun PMI (Purchasing Managers’ Index) Manufaktur masih di zona kontraksi,” kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Juli 2025, Jakarta, Senin.

    Salah satu faktor yang turut memperkuat prospek sektor keuangan Indonesia adalah kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS).

    Mahendra menilai, kebijakan AS untuk menetapkan tarif 19 persen terhadap produk asal Indonesia merupakan langkah positif yang membuka peluang daya saing baru bagi produk Tanah Air.

    “Kesepakatan Indonesia dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif menjadi 19 persen yang menjadi salah satu tarif terendah di kawasan diharapkan akan menciptakan peluang yang meningkatkan daya saing Indonesia, terutama dibandingkan dengan negara-negara lain yang menghadapi tarif yang lebih tinggi dari Amerika Serikat,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker: PBL beri pendekatan pelatihan vokasi yang lebih aplikatif

    Menaker: PBL beri pendekatan pelatihan vokasi yang lebih aplikatif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai program Project Based Learning (PBL) Smart Sector merupakan pendekatan pelatihan vokasi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

    “Model pelatihan ini dirancang agar peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga terlibat langsung dalam proyek nyata yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan program PBL difokuskan pada sektor-sektor berbasis teknologi dan digital, dengan target nasional sebanyak 20.032 peserta sepanjang 2025.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.664 peserta akan mengikuti pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP), sementara 10.368 peserta akan mengikuti pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah/Balai Latihan Kerja (UPTD/BLK) tingkat daerah.

    “PBL tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menciptakan solusi bersama antara dunia usaha dan pemerintah. Perusahaan memperoleh tenaga kerja siap pakai, sementara peserta mendapatkan sertifikasi kompetensi, pengalaman kerja nyata, serta perlindungan sosial,” ujar Yassierli.

    Lebih lanjut, ia menekankan pelatihan vokasi menjadi kunci menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan, seperti tingginya angka pengangguran lulusan SMK dan ketidaksesuaian (mismatch) antara pendidikan dan kebutuhan industri.

    Yassierli menambahkan transformasi ketenagakerjaan Indonesia harus mengantisipasi disrupsi digital dan transisi menuju ekonomi hijau.

    Untuk itu, Kemnaker terus memperkuat kebijakan pelatihan vokasi berbasis triple skilling, yaitu, reskilling bagi pekerja aktif, skill adjustment untuk pencari kerja, dan upskilling bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Era digital menuntut kita bergerak cepat. Kita harus membekali tenaga kerja dengan keterampilan masa depan yang menuntut untuk kreatif, kolaboratif, digital, dan adaptif,” kata dia.

    Adapun program PBL Smart Sector telah dibuka di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten.

    Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Agung Nur Rohmad mengatakan program PBL Smart Sector adalah metode pembelajaran inovatif yang menuntut peserta menguasai keterampilan dalam mengerjakan proyek-proyek yang relevan dengan industri modern berbasis teknologi canggih.

    “PBL menitikberatkan pada pembelajaran berbasis praktik langsung, pemecahan masalah, kerja tim, serta inovasi. Dengan melibatkan industri, diharapkan lulusan peserta PBL dapat langsung siap bekerja,” ujar Agung.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.