Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Harapan dan langkah Indonesia menuju swasembada gula

    Harapan dan langkah Indonesia menuju swasembada gula

    Ketika lahan tebu terus hijau dan mesin pabrik terus berputar, Indonesia sedang menulis babak baru dalam perjalanan panjang menuju kemandirian.

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia tengah berlari menuju mimpi besar swasembada gula. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030.

    Sebuah ambisi yang tak hanya soal memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mengurangi kebergantungan pada impor yang telah lama membebani neraca perdagangan.

    Di balik target ini, ada harapan petani, lahan yang terus diperluas, dan mesin-mesin pabrik yang bersiap menggiling harapan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan optimistis menyatakan paling lambat empat atau lima tahun, Indonesia bisa mulai meraih swasembada gula.

    Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan gula nasional terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan gula konsumsi dan industri tahun 2025 diproyeksikan mencapai 9,1 juta ton, terdiri atas 3,4 juta ton untuk konsumsi rumah tangga dan 5,7 juta ton untuk kebutuhan industri.

    Sementara itu, produksi gula nasional tahun 2025 diproyeksikan sebesar 2,9 juta ton. Artinya, produksi dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan nasional.

    Kesenjangan antara produksi dan kebutuhan membuat Indonesia harus mengimpor jutaan ton gula setiap tahun. Selain membebani neraca perdagangan, kebergantungan ini membuat negara rentan terhadap gejolak harga global dan krisis pasokan.

    Untuk memperkecil kesenjangan ini, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satu fokus utama adalah modernisasi dan peningkatan kapasitas giling pabrik gula eksisting. Sebab, sebagian besar pabrik gula di Indonesia berumur tua, dengan teknologi yang jauh tertinggal dari negara produsen lain.

    PTPN III (Persero) melalui anak perusahaannya akan mengaktifkan kembali sejumlah pabrik gula yang telah lama tidak beroperasi. Sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari penataan sumber daya manusia, kesiapan fasilitas pabrik, hingga koordinasi terkait distribusi bahan baku tebu yang akan digiling.

    Pada 2025, pabrik gula yang akan diaktifkan adalah Pabrik Gula Bone di Sulawesi. Pada 2026 direncanakan menghidupkan Pabrik Gula Sei Semayang, Medan, Sumatera Utara. Kemudian pada 2027, Pabrik Gula Tasikmadu di Karanganyar, Jawa Tengah, dan Pabrik Gula Pangka, Tegal, Jawa Tengah, pada 2028.

    Langkah besar lainnya adalah perluasan areal tanam tebu. Pemerintah menargetkan tambahan lahan tebu baru seluas 200.000 hektare hingga 500.000 hektare. Untuk merealisasikan ini, anggaran besar disiapkan sekitar Rp10 triliun hingga Rp40 triliun.

    Data Kementerian Pertanian menunjukkan tren positif dalam perluasan lahan tebu. Pada 2022, luas lahan tebu mencapai 490.008 hektare, sedikit turun menjadi 489.338 hektare pada 2023, lalu melonjak ke 520.823 hektare pada 2024.

    Hingga Maret 2025 luasnya tercatat naik menjadi 529.266 hektar. Pada 2025, target luasan lahan tebu sebesar 538.168 hektare.

    Upaya-upaya ini cerminan dari serangkaian strategi yang tengah digulirkan.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag tegaskan pemerintah tak minta penarikan beras premium

    Kemendag tegaskan pemerintah tak minta penarikan beras premium

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah meminta peritel modern untuk menarik beras premium yang ada di toko masing-masing guna mencegah kelangkaan.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah hanya merekomendasikan peritel untuk menurunkan harga premium.

    “Nggak ada perintah menarik, tapi menyesuaikan harganya,” katanya.

    Ia mengatakan pemerintah meminta peritel modern untuk menyesuaikan harga beras yang tidak sesuai dengan standar mutu dan takaran.

    Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk mencegah kelangkaan apabila seluruh ritel menarik seluruh beras di gerainya.

    “Tarik kalau mereka mau, menyesuaikan juga nggak apa-apa. Tapi untuk mencegah kelangkaan kan pemerintah tidak merekomendasikan untuk ditarik, tapi menyesuaikan harganya,” kata Moga, menjelaskan.

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengeluarkan imbauan agar stok tetap disalurkan ke konsumen, namun harus dilakukan adjustment berupa penurunan harga. Itu berlaku terhadap beras yang terindikasi tidak memenuhi standar beras premium.

    “Langkah ini supaya tidak ‘shortage’ di lapangan. Beras-beras ini masih baik, hanya tidak sesuai antara isi dengan ‘packaging’-nya. Jadi harganya harus diturunkan sesuai dengan isi yang ada di dalamnya. Dari pengamatan kita bersama, cek di lapangan, harga itu diturunkan sekitar Rp 1.000,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

    Bapanas telah mengeluarkan surat imbauan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Dalam warkat bernomor 589/TS.02.02/B/07/2025 disampaikan agar peritel tetap menjalankan transaksi penjualan beras seperti biasa serta tetap menjual stok yang ada di gudang dan display penjualan.

    Selain itu, terhadap beras yang ada indikasi tidak memenuhi ketentuan standar mutu beras premium, agar dilakukan penurunan harga yang disesuaikan dengan standar mutu beras dalam kemasan.

    “Jadi beras yang sudah ‘on sale’, yang sudah ada di rak-rak, sudah ada di pasar, itu bukan ditarik kembali, karena kalau ditarik kembali, nanti malah ada kekosongan. Masyarakat mau beli jadi susah. Beras-beras ini kualitasnya masih baik, hanya ‘broken’-nya tinggi. Nah, itu kita minta untuk di ‘adjust’ harganya. Jadi ‘customer’ tetap bisa beli beras sesuai kualitas yang ada,” ujar Arief.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop tegaskan kesiapan kelembagaan dan dampak Kopdes Merah Putih

    Menkop tegaskan kesiapan kelembagaan dan dampak Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya kesiapan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dan dampak positif yang langsung dihasilkan dari program tersebut.

    “Strategi kita ke depan harus menegaskan kesiapan kelembagaan koperasi dan menyajikan bukti nyata dampak dari program ini,” kata Menkop Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Terkait skema pembiayaan yang akan digulirkan melalui program ini, Menkop menyatakan saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Melalui PMK ini, katanya, diharapkan permasalahan pembiayaan dapat digulirkan melalui Kopdes dengan mengacu pada ketentuan yang telah dipersyaratkan.

    “Tentu proses ini dirancang transparan, akuntabel, dan melibatkan tiga pihak yaitu koperasi, bank, dan pemerintah daerah,” ujar Menkop.

    “Tapi perlu diingat bahwa masalah koperasi ini tidak hanya berbicara soal akses modal, mereka juga harus disiapkan untuk dikelola secara profesional, modern dan digital,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Budi juga menyoroti bagaimana komunikasi publik memengaruhi kinerja program ini.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lion Air “blacklist” pelaku ancaman bom di pesawat

    Lion Air “blacklist” pelaku ancaman bom di pesawat

    Kalau itu sementara informasinya memang akan kita blacklist. Cuma itu menunggu nanti informasi atas pidananya

    Tangerang (ANTARA) – Manajemen Lion Air Grup akan memasukkan identitas seorang penumpang penerbangan bernama Herman (42) warga Pematang Siantar ke dalam daftar hitam (blacklist) atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat.

    “Kalau itu sementara informasinya memang akan kita blacklist. Cuma itu menunggu nanti informasi atas pidananya,” kata Kuasa Hukum Lion Air Yuridio Tirta di Tangerang, Senin.

    Ia mengatakan pemberlakuan daftar hitam atas pengguna jasa maskapai Lion Air ini dilakukan sebagai bentuk komitmen menciptakan transportasi publik yang aman dan nyaman.

    Atas tindakan yang dilakukan oleh penumpang tersebut, kata dia, telah merugikan dan berdampak besar kepada pelayanan yang diberikan perusahaan terhadap pelanggan lain.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK selesaikan 85 persen aduan tentang KPR subsidi sejak Januari 2025

    OJK selesaikan 85 persen aduan tentang KPR subsidi sejak Januari 2025

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan 85 persen pengaduan terkait pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaporkan sepanjang Januari hingga Juli 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan di Jakarta, Senin, bahwa masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tersebut ke nomor kontak OJK 157.

    Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan kanal khusus di nomor kontak tersebut bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pengajuan KPR subsidi.

    “Dalam rangka mendukung program pemerintah di sektor perumahan, OJK juga telah menyiapkan kanal pengaduan khusus pada kontak 157,” ujarnya.

    Friderica menuturkan sejak Januari hingga Juli 2025, OJK telah menerima 62 pengaduan terkait kendala pengajuan KPR yang berhubungan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

    “Dan telah ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian sebesar 85 persen dari total pengaduan yang masuk,” ucapnya.

    Selain pengaduan, ia menyampaikan bahwa pihaknya juga menerima pertanyaan mengenai implementasi SLIK dalam pengajuan KPR FLPP.

    “Selain itu, ada juga pertanyaan terkait dengan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang terkait dengan SLIK,” kata Friderica Widyasari Dewi.

    Hingga 14 Juli, OJK telah menerima 268.908 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 24.975 pengaduan.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan OJK kini tengah membahas penyederhanaan proses SLIK untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses KPR subsidi.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin lalu (28/7).

    Pertemuan tersebut membahas penyelarasan kebijakan SLIK untuk mendukung percepatan realisasi KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Saya mengapresiasi komitmen OJK dan dunia perbankan dalam mendukung program rumah subsidi. Kami ingin memastikan proses pengajuan KPR subsidi tidak terhambat hanya karena faktor administratif dalam sistem SLIK, padahal aturannya sudah jelas,” ujar Maruarar Sirait.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK sudah minta bank blokir 25.912 rekening terkait judi online

    OJK sudah minta bank blokir 25.912 rekening terkait judi online

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah meminta perbankan untuk memblokir sebanyak 25.912 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring atau judi online (judol).

    Langkah tersebut, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juli 2025 di Jakarta, Senin, diambil berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Ia mengatakan OJK terus mengembangkan laporan dari Komdigi dengan meminta bank menutup rekening yang sesuai dengan identitas kependudukan (KTP) dan menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD).

    “OJK telah meminta bank untuk memblokir sekitar 25.912 rekening berdasarkan data dari Komdigi, serta menindaklanjuti dengan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan dan menerapkan EDD,” ujar Dian.

    Selain pemblokiran, OJK juga meminta bank meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan rekening agar tidak digunakan dalam kejahatan keuangan seperti jual beli rekening.

    “Dengan meningkatnya ancaman siber yang lebih sistematis dan terorganisir, OJK juga telah meminta bank untuk kembali meningkatkan dan memperkuat kemampuan deteksi ‘insider cyber’ dengan melakukan pemantauan setiap saat terhadap anomali transaksi keuangan yang berpotensi fraud,” katanya, menjelaskan.

    Adapun dalam konferensi pers sebelumnya pada Selasa (8/7), OJK melaporkan telah meminta pemblokiran terhadap 17.026 rekening yang terindikasi judol. Angka tersebut meningkat signifikan dalam waktu kurang dari satu bulan.

    “OJK juga telah meminta bank untuk memantau rekening ‘dormant’ agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penanganan jual beli rekening,” kata Dian.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag tanggapi protes produsen soal relaksasi impor wadah makanan

    Mendag tanggapi protes produsen soal relaksasi impor wadah makanan

    ANTARA – Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Senin (4/8) merespons protes produsen lokal terkait kebijakan relaksasi impor food tray atau wadah makanan. Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti pemerintah mengabaikan produk lokal, melainkan karena program Makan Bergizi Gratis membutuhkan food tray dalam jumlah yang sangat besar. (Suci Nurhaliza/Ryan Rahman/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transaksi DOKU tumbuh 85 persen pada semester I 2025

    Transaksi DOKU tumbuh 85 persen pada semester I 2025

    Jakarta (ANTARA) – Platform pembayaran DOKU mencatatkan pertumbuhan transaksi sebesar 85 persen (year-on-year/yoy) pada semester I 2025.

    “Tahun lalu, di kuartal III, angka yang kami proses adalah lebih dari 300 juta. Saat ini, kami sudah memproses lebih dari 500 juta transaksi,” kata Co-Founder & Chief Marketing Officer DOKU Himelda Renuat dalam kegiatan taklimat media di Jakarta, Senin.

    Kategori yang menunjukkan transaksi paling dominan, menurut dia, adalah lokapasar, gim digital, dan retail.

    Dari segi metode pembayaran, virtual account (VA) masih menjadi metode yang paling banyak digunakan oleh konsumen. Namun, QRIS, yang berada pada urutan selanjutnya, mengalami pertumbuhan pesat sebesar 1200 persen (yoy).

    “Kami mencatat 12 kali lipat dari transaksi QRIS dari tahun lalu pada tahun ini. Dan ini baru semester pertama, jadi sangat luar biasa,” ujar Himelda.

    Untuk preferensi berikutnya yaitu menggunakan uang elektronik (e-money), toko kelontong (convenience store), kartu kredit, dan lainnya.

    Dari sisi layanan produk, DOKU telah meluncurkan inovasi seperti Wallet as a Service atau WaaS untuk pengelolaan arus kas (cash flow) bisnis yang memiliki banyak cabang atau berbasis komunitas.

    Teranyar, DOKU merilis fitur PayChat yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran langsung pada aplikasi WhatsApp.

    Fitur itu mengintegrasikan layanan pesan (chat) pelanggan dengan rekapitulasi penjual, sehingga pembelian, pencatatan data, dan pembayaran bisa dilakukan dalam satu aplikasi.

    Penjual bisa membuat pesan terpersonalisasi (chatbot custom) dari dasbor terpusat DOKU, di mana penjual bisa mengatur format pemesanan (order) otomatis, pertanyaan spesifik (seperti nama, alamat, metode pengiriman, dan sebagainya), gambar, dan kebutuhan lainnya.

    Pelanggan bisa menjawab pesan chatbot dari WhatsApp, yang nantinya data akan terintegrasi secara otomatis dengan dasbor penjual.

    “Dengan kepercayaan dari penjual dan partner kami, kami bisa terus berkembang untuk bisa lebih memberikan yang terbaik kepada penjual dan konsumennya,” ujar Himelda.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tarif AS berlaku 7 Agustus, Pertamina tunggu regulasi impor minyak

    Tarif AS berlaku 7 Agustus, Pertamina tunggu regulasi impor minyak

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) menyampaikan masih menunggu regulasi untuk mengimpor minyak mentah (crude) dan bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat, menjelang berlakunya tarif resiprokal AS terhadap Indonesia pada 7 Agustus.

    “Kami masih menunggu regulasi,” ucap Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Fadjar menyampaikan bahwa regulasi diperlukan untuk menjadi dasar langkah Pertamina untuk pembelian crude dan BBM dari Amerika Serikat.

    Pertamina telah menjajaki pembelian atau impor bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari negosiasi tarif resiprokal.

    Selain BBM, Fadjar menyampaikan bahwa Pertamina sebelumnya sudah melakukan kerja sama berupa penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan mitra Pertamina di AS untuk pembelian minyak mentah.

    MoU yang ditandatangani oleh Pertamina bersama mitranya masih bersifat terbuka, sehingga nantinya menyesuaikan kebutuhan, kapasitas fiskal Indonesia, dan kesiapan kilang di dalam negeri.

    Nantinya, minyak mentah yang diimpor dari AS akan ditampung di kilang-kilang Pertamina, salah satunya Kilang Balikpapan.

    “Peningkatan volume (impor) LPG juga masih penjajakan,” kata dia lagi.

    Pada 2024, Pertamina sudah mengimpor dari AS sebesar 57 persen dari total impor LPG.

    Berdasarkan hasil negosiasi, Pertamina berencana untuk meningkatkan impor gas yang dicairkan (Liquefied Petroleum Gas/LPG) dari AS menjadi 60 persen dari total impor LPG.

    Pernyataan tersebut terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengungkapkan bahwa tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen akan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.

    Adapun di luar tarif, kesepakatan perdagangan Indonesia-AS juga juga mencakup komitmen pembelian sejumlah produk asal AS.

    Di antaranya pembelian energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta pengadaan 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar merupakan model Boeing 777.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag: IEU-CEPA diproyeksikan dongkrak ekspor RI ke pasar Eropa

    Kemendag: IEU-CEPA diproyeksikan dongkrak ekspor RI ke pasar Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan adanya Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) diproyeksikan dapat meningkatkan ekspor Indonesia dua kali lipat ke pasar Uni Eropa.

    “Waktu saya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pak Menko Perekonomian dan teman-teman Kadin (Kamar Dagang dan Industri) serta Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), kita proyeksikan bisa dua kali lipat peningkatan ekspor ke Eropa,” ujar Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono.

    Menurut Djatmiko di Jakarta, Senin, sektor-sektor industri di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja cukup banyak seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik dan produk yang banyak digunakan akan sangat diuntungkan dengan adanya perjanjian IEU-CEPA.

    Indonesia juga kurang lebih memberikan akses pasar yang bagus buat produk-produk dari Uni Eropa yang memang dibutuhkan oleh Indonesia.

    “Kita komplementer tadi saya sampaikan, jadi tidak ada produk yang head to head. Misalnya produk permesinan berteknologi tinggi atau high-tech dari Jerman atau Prancis yang kita tidak punya, bisa untuk kita gunakan di dalam negeri sebagai bagian dari sistem atau proses produksi yang tujuannya untuk ekspor lagi,” kata Djatmiko.

    Untuk produk-produk yang high-tech dari Uni Eropa ini, Pemerintah Indonesia memang memberikan fasilitasi supaya bisa dimanfaatkan oleh sektor industri di Indonesia, termasuk misalnya alat kesehatan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri tetapi diperlukan mengingat rakyat membutuhkan sistem kesehatan yang berkualitas.

    “Banyak produk-produk kesehatan dari Uni Eropa yang memang high-tech, bagus, dan kita perlu. Ini kita berikan fasilitas supaya jatuhnya bisa kompetitif di Indonesia,” ujar Djatmiko.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.