Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pemprov Jateng gencarkan subsidi pangan murah di Klaten

    Pemprov Jateng gencarkan subsidi pangan murah di Klaten

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot upaya pengendalian inflasi melalui program subsidi pangan murah. Pada Senin (4/8), giliran warga Kabupaten Klaten yang merasakan manfaatnya. Sedikitnya 10 ton beras dan 2.000 liter minyak goreng yang disalurkan agar daya beli masyarakat meningkat di pasaran. (Denik Apriyani/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Pemberdayaan sumur minyak rakyat gerakkan ekonomi daerah

    Anggota DPR: Pemberdayaan sumur minyak rakyat gerakkan ekonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka menilai pemberdayaan sumur minyak rakyat harus menjadi prioritas guna menggerakkan ekonomi daerah sekaligus menjaga ketahanan energi.

    Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut terdapat 30 ribu sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Jika separuh sumur ini diaktifkan dengan rata-rata produksi 10 barel per hari, potensi tambahan lifting bisa mencapai 90.0000–100.000 barel per hari (bph), setara 15 persen target nasional. Ini peluang yang tidak boleh terlewat,” kata Beniyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Beniyanto memandang kebijakan ini merupakan wujud nyata pemerataan ekonomi lantaran dampak ekonominya sangat besar bagi daerah.

    Dia menerangkan, jika 5.000 sumur beroperasi, perputaran uang lokal diperkirakan mencapai Rp250–500 miliar per bulan sehingga dapat menggerakkan UMKM sektor jasa migas, transportasi, dan industri pendukung lainnya.

    “Jika dikelola profesional dengan dukungan regulasi dan pembiayaan, potensi lifting bisa meningkat signifikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan,” kata legislasi asal dapil Sulawesi Tengah itu.

    Untuk memastikan implementasi berjalan baik, ujar dia, DPR mendorong akses pembiayaan murah seperti kredit usaha rakyat (KUR) hijau, insentif fiskal, serta pendampingan teknis dari BUMN migas maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    Selain itu, Komisi XII DPR RI juga menegaskan pentingnya pengawasan SKK Migas untuk menjamin tata kelola yang transparan dan ramah lingkungan.

    “Kami ingin kekayaan migas tidak hanya tercatat sebagai angka produksi, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat. Inilah cara kita menghadirkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya,” kata Beniyanto.

    Diketahui, Permen ESDM 14/2025 membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut berperan dalam mengelola sumur-sumur marginal dengan tetap menjunjung prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat ada 30 ribu sumur rakyat yang siap mendongkrak lifting minyak nasional guna mencapai target APBN sebesar 605 ribu bph.

    Ia menyampaikan bahwa sebagian besar sumur rakyat berlokasi di Pulau Sumatera, seperti di Aceh, Sumatera Selatan, dan Jambi.

    Lebih lanjut, Bahlil juga mengatakan, Pertamina sudah bersedia untuk menjadi pembeli minyak dari sumur rakyat. Nantinya, produksi minyak dari sumur masyarakat yang dibeli oleh KKKS akan dihitung sebagai lifting dari KKKS tersebut.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai offtaker (pembeli),” tuturnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom memproyeksikan ekonomi RI tetap tumbuh solid di kuartal II-2025

    Ekonom memproyeksikan ekonomi RI tetap tumbuh solid di kuartal II-2025

    Kondisi ini mencerminkan ketahanan ekonomi domestik yang cukup baik, meskipun tidak optimal.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 masih akan relatif solid di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, terutama dampak Trade War 2.0 serta tensi geopolitik yang meningkat di berbagai kawasan dunia.

    Ia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,76 persen year on year (yoy) pada kuartal II-2025, atau sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan sebesar 4,87 persen (yoy) pada kuartal I-2025.

    “Walaupun demikian, angka ini masih mencerminkan kondisi perekonomian yang cukup stabil, meskipun berada sedikit di bawah tren rata-rata 10 tahun terakhir sekitar 5 persen,” ujar Josua saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Secara kuartalan, ia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 3,68 persen quartal on quartal (qoq) pada kuartal II-2025, atau menunjukkan pola rebound yang didorong oleh pola musiman peningkatan konsumsi masyarakat selama liburan dan aktivitas produksi yang membaik setelah Hari Raya Idul Fitri.

    “Kondisi ini mencerminkan ketahanan ekonomi domestik yang cukup baik, meskipun tidak optimal,” ujar Josua.

    Ia memproyeksikan pertumbuhan akan ditopang beberapa sentimen utama; pertama, meningkatnya investasi (PMTB) yang tumbuh 3,71 persen (yoy) didorong oleh pemulihan sektor konstruksi dan real estate, tercermin dari kenaikan konsumsi semen dan impor barang modal, terutama mesin dari AS yang kini terbebas dari tarif impor.

    Kedua, pemulihan belanja pemerintah yang kembali tumbuh positif sebesar 1,78 persen (yoy) akibat percepatan realisasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya periode Juni 2025.

    Ketiga, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara yang turut mendukung ekspor jasa, khususnya sektor pariwisata, meskipun perdagangan barang masih tertekan oleh konflik perdagangan internasional.

    Ia melanjutkan, beberapa sektor yang akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025, di antaranya sektor konstruksi dan properti yang menunjukkan pemulihan signifikan, tercermin dari kenaikan Gross Fixed Capital Formation (GFCF) hingga 3,71 persen, didukung kuat oleh peningkatan konsumsi semen.

    Kemudian, sektor perdagangan ritel terpantau membaik dengan penjualan eceran pada Juni 2025 tumbuh sebesar 2,0 persen (yoy), serta sektor konsumsi barang tahan lama seperti otomotif dan elektronik yang cenderung meningkat.

    Di sisi lain, ia mengingatkan sektor industri manufaktur secara keseluruhan masih menghadapi tekanan, tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Juli 2025 yang masih di zona kontraksi di level 49,2, meski membaik dari bulan sebelumnya di level 46,9.

    Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal II-2025 pada Selasa, 5 Agustus 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK catat nilai transaksi bursa karbon tembus Rp77,95 miliar

    OJK catat nilai transaksi bursa karbon tembus Rp77,95 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi bursa karbon Indonesia telah mencapai Rp77,95 miliar sejak pertama kali diluncurkan pada 26 September 2023 hingga akhir Juli 2025.

    “Sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Juli 2025, tercatat 116 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 1.599.000 ton CO₂ ekuivalen dengan akumulasi sebesar Rp77,95 miliar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) di Jakarta, Senin.

    Menurut Inarno, tingginya partisipasi pelaku pasar menunjukkan peningkatan kesadaran dan keterlibatan sektor jasa keuangan dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme pasar karbon.

    Keikutsertaan 116 pengguna jasa mencerminkan respons positif terhadap ekosistem perdagangan karbon yang mulai berkembang di Indonesia.

    Guna memperluas pemahaman pelaku industri keuangan, menurut dia, OJK juga telah menerbitkan buku panduan tentang perdagangan karbon yang ditujukan khusus bagi sektor jasa keuangan. Buku tersebut memberikan pemahaman aplikatif mengenai ekosistem pasar karbon nasional.

    Selain itu, ia mengatakan OJK juga tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dengan unit penyertaan yang diperdagangkan di bursa efek dan memiliki aset dasar berupa emas atau Exchange-Traded Fund (ETF) emas.

    “Ini dalam rangka memberikan alternatif instrumen investasi baru bagi pelaku pasar sehingga akan memperluas akses investor terhadap pasar emas tanpa harus memiliki emas secara fisik,” kata Inarno, menjelaskan.

    Pada kesempatan yang sama, Inarno menyoroti pencapaian Indonesia dalam forum ASEAN Corporate Governance Conference & Awards 2025 (ASEAN CGCA 2025) yang digelar di Malaysia.

    Berdasarkan hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), skor rata-rata nasional Indonesia mengalami peningkatan 9 persen, tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

    Sebanyak empat emiten Indonesia berhasil masuk dalam daftar 50 besar ASEAN, termasuk dua emiten perbankan yang menembus 10 besar. Jumlah perusahaan Indonesia yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class pun meningkat dari 9 menjadi 23 perusahaan.

    “Ini mencerminkan dampak konkret dari berbagai inisiatif pembinaan dan pengawasan yang secara konsisten, yang dilakukan oleh OJK dan tentunya partisipasi dari seluruh sektor jasa keuangan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan juga keberlanjutan di pasar modal,” ujar dia.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPK tekankan urgensi MIKTA SAIs sebagai platform dinamis kolaborasi

    BPK tekankan urgensi MIKTA SAIs sebagai platform dinamis kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan urgensi pertemuan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) SAIs (Supreme Audit Institutions) sebagai platform dinamis untuk kerja sama dan kolaborasi antar negara-negara anggota.

    “Dukungan dan komitmen kelembagaan diberikan kepada MIKTA SAIs untuk turut berkontribusi dalam menghadapi isu global dan mendukung forum komunitas SAI lainnya,” katanya dalam pertemuan secara virtual para Ketua SAI anggota MIKTA SAIs, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

    Pertemuan ini diinisiasi oleh SAI Korea yang merupakan Ketua MIKTA tahun 2025 dan menjadi tindak lanjut atas pertemuan MIKTA SAIs di Seoul pada tahun 2024. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua SAI Korea Choe Jaehae, serta dihadiri oleh Auditor General Australia Caralee McLiesh, dan Deputy President SAI Turki Orhan YAŞA.

    Pertemuan MIKTA SAIs 2025 mengumpulkan aspirasi tentang operational guidelines dan work plan MIKTA SAIs.

    SAI Korea juga mengusulkan penyelenggaraan working-level seminar pada akhir September 2025 di Seoul dengan tema “The Role of Supreme Audit Institutions According to National Development Stages”.

    “(Kami) menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan SAI negara-negara MIKTA terhadap MIKTA SAIs. (Kami) berharap MIKTA SAIs dapat mempererat solidaritas di antara SAI anggota utamanya dalam menghadapi isu global,” kata Choe Jaehae.

    Forum kerja sama MIKTA digagas pada pertemuan informal Menteri Luar Negeri G20 di Los Cabos, Meksiko, pada tahun 2012. Secara resmi, wadah ini berdiri pada pertemuan pertama MIKTA Foreign Ministers’ Meeting tahun 2013 di sela sesi ke-68 Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

    Sebagai forum “middle power”, MIKTA berperan sebagai ‘consensus maker’ dan ‘bridge builder’ antara negara-negara berkembang dan maju.

    “MIKTA SAIs diharapkan dapat berfungsi sebagai platform bagi kelima SAI untuk memberikan tanggapan dan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang muncul di tingkat global, regional dan nasional, melalui berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pemeriksaan,” ungkap Ketua BPK.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK sebut PMK 50/2025 beri kepastian dan pengaturan atas aset kripto

    OJK sebut PMK 50/2025 beri kepastian dan pengaturan atas aset kripto

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto karena memberikan kepastian dan pengaturan atas aset kripto.

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi menggarisbawahi salah satu poin penting dalam regulasi tersebut yaitu penguatan klasifikasi aset kripto sebagai aset keuangan digital yang dapat dipersamakan dengan surat berharga.

    Regulasi itu tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 PMK 50 Tahun 2025, kata Hasan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juli 2025 di Jakarta, Senin.

    “Sejalan dengan itu, transaksi aset kripto diperlakukan sebagai surat berharga sehingga dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN),” katanya.

    Selain itu, Hasan mengatakan, regulasi tersebut juga mencerminkan keberpihakan terhadap penggunaan platform berizin dalam negeri, dengan pengenaan tarif pajak penghasilan (PPh) yang jauh lebih rendah dibandingkan transaksi melalui platform luar negeri yang dikenakan tarif hingga lima kali lipat.

    Hasan berharap, berbagai pihak terus mendorong kebijakan dan insentif bagi industri aset keuangan digital dan kripto domestik yang masih membutuhkan dukungan pada fase awal pengembangannya.

    OJK juga menekankan pentingnya menciptakan level playing field yang sehat agar industri kripto nasional mampu bersaing di tingkat regional dan global.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap kelangsungan usaha dan pengembangan industri aset keuangan digital (IAKD) domestik, Hasan mengatakan OJK menetapkan pemberian insentif berupa penyesuaian kewajiban pungutan tahunan bagi penyelenggara di sektor IAKD.

    Dalam hal itu, ia mengatakan OJK telah memberlakukan penyesuaian pungutan yang diberikan selama lima tahun pertama, dimulai dengan penerapan tarif pungutan 0 persen atau tidak dikenakan pungutan sama sekali untuk tahun pertama di tahun 2025.

    “Kami tentu mengharapkan bahwa upaya OJK dalam pengembangan dan penguatan industri aset kripto domestik juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Terutama dengan menghadirkan terus regulasi yang memenuhi kebutuhan dari industri dan di sisi lain memberikan insentif yang sangat dibutuhkan pada fase awal pengembangan industri ini,” kata Hasan.

    Hasan pun mengingatkan bahwa ke depan, implementasi PMK 50 Tahun 2025 juga perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan kebijakan tersebut mendorong perdagangan aset kripto yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan tarif baru pajak kripto melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025, di mana perubahan utama terletak pada kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) 22 final dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

    Seiring dengan peralihan kripto menjadi aset keuangan digital yang pengawasannya berada di bawah OJK, PPh 22 final ditetapkan sebesar 0,21 persen untuk pungutan yang dilakukan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan 1 persen untuk pungutan oleh PPMSE luar negeri atau penyetoran mandiri.

    Kripto sebelumnya ditetapkan sebagai komoditas ketika diperdagangkan di bursa berjangka. Saat itu, besaran tarif PPh 22 final yang ditetapkan sebesar 0,1 persen dari transaksi yang dilakukan di PPMSE terdaftar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan 0,2 persen dari transaksi di PPMSE tidak terdaftar Bappebti.

    Terkait dengan PPN, seiring dengan perubahan menjadi instrumen keuangan, kripto diperlakukan setara dengan surat berharga sehingga dibebaskan dari pengenaan PPN.

    Besaran tarif PPN sebelumnya ditetapkan sebesar 0,11 persen dari nilai transaksi jika dilakukan melalui PPMSE yang terdaftar di Bappebti dan 0,22 persen dari transaksi yang dilakukan di PPMSE tidak terdaftar di Bappebti.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menyebut potensi penerimaan pajak kripto mencapai Rp600 miliar per tahun.

    Berdasarkan laporan terakhir DJP, penerimaan pajak kripto secara akumulasi telah terkumpul sebesar Rp1,2 triliun sampai dengan Maret 2025.

    Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp115,1 miliar penerimaan 2025.

    Sebanyak Rp560,61 miliar bersumber dari pungutan PPh Pasal 22 dan Rp642,17 miliar dari PPN dalam negeri.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apindo Expo & UMKM Fair diharap naikkan penetrasi UMKM di rantai pasok

    Apindo Expo & UMKM Fair diharap naikkan penetrasi UMKM di rantai pasok

    Bandung (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengharapkan Apindo Expo & UMKM Fair 2025 di Bandung yang dimulai Senin, dapat meningkatkan penetrasi UMKM Indonesia yang jumlahnya di atas 66 juta unit, pada rantai pasok nasional dan global.

    Pasalnya, kata Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, dalam data yang dimilikinya, meski UMKM berkontribusi terhadap 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, hanya 7 persen UMKM terhubung ke rantai pasok domestik, dan 4,1 persen ke pasar global. Tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Vietnam (24 persen), Thailand (29 persen), dan Singapura (41 persen).

    “UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi nasional, mereka adalah agen transformasi. Acara ini harus jadi momentum perubahan nyata. UMKM harus jadi bagian utama dalam peta ekonomi nasional yang baru,” kata Shinta di salah satu hotel di Bandung, Senin.

    Untuk mendorong penetrasi UMKM ke rantai pasok yang lebih masif, Shinta menyampaikan pentingnya semangat “Indonesia Incorporated”, yakni kolaborasi terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi.

    “Ini untuk membangun ekosistem UMKM yang tangguh, efisien, dan terbuka terhadap inovasi. Kita harus buka akses, bangun jejaring, dan dorong UMKM agar jadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Shinta.

    Di lokasi yang sama, Ketua DPD Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyebut Apindo Expo dan UMKM Fair 2025 ini sebagai wujud nyata kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

    Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat.

    “Ini bukan hanya ajang pameran, tapi platform strategis untuk memperluas jaringan, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat keterlibatan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ning.

    Apindo Expo & UMKM Fair 2025 ini, jadi bagian dari Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) APINDO ke-34 yang mengangkat tema besar transformasi dan akselerasi UMKM Indonesia dalam rantai pasok nasional dan global.

    Sebanyak 34 pelaku UMKM dari berbagai sektor unggulan seperti kuliner, kerajinan, batik, fesyen, dan produk lokal lainnya berpartisipasi dalam pameran ini.

    Expo dan UMKM Fair ini juga menghadirkan berbagai sesi workshop tematik, pelatihan, dan diskusi kebijakan yang membahas tantangan krusial seperti digitalisasi, pembiayaan inklusif, inovasi produk, hingga ekspor.

    Kemudian dilakukan peluncuran buku panduan Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk UMKM. Serta sebagai bentuk komitmen konkret, dilakukan penandatanganan beberapa Nota Kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha besar dan UMKM.

    Ketua Bidang UMKM dan Koperasi Apindo, Ronald Walla, mengatakan hal ini karena ekspor tersebut tidak hanya sebagai ajang promosi, tetapi juga sebagai platform kolaboratif antara UMKM, dunia usaha, pemerintah, investor, hingga akademisi.

    Ronald juga mengatakan isu-isu pembiayaan dan keterhubungan juga menjadi sorotan dalam ajang ini, mengingat survei Apindo mengungkap bahwa 51 persen UMKM masih kesulitan akses pembiayaan, dan 80 persen bergantung pada modal pribadi.

    “Sehingga Expo ini diharapkan menjadi jembatan untuk mengatasi gap tersebut,” ujarnya.

    Salah satu inisiatif strategis Apindo, adalah program Apindo UMKM Merdeka (AUM) yang mengusung pendekatan pentahelix, dengan tahun 2024 mereka telah menjangkau 425 UMKM di sembilan provinsi dan akan diperluas pada 2025 melalui program seperti Green Jobs, integrasi ke e-katalog, serta kolaborasi dengan Diplomat Success Challenge dan Magang Berdampak.

    “AUM adalah strategi konkret membangun ekosistem UMKM yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal dari masing-masing daerah. Karena peran Apindo sebagai enabler dan advokator, yakni tidak hanya memberikan panggung, tapi juga memperjuangkan kebijakan dan menciptakan ruang kolaborasi yang mendorong UMKM naik kelas,” kata Ronald menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fenomena One Piece: menggali harta karun ekonomi kreatif Indonesia

    Fenomena One Piece: menggali harta karun ekonomi kreatif Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Seruan di media sosial untuk mengibarkan bendera bajak laut One Piece menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia memicu perdebatan. Ada yang menyebutnya protes simbolik, ada pula yang menganggapnya provokasi.

    Simbol Jolly Roger Topi Jerami bukan sekadar lambang fiktif. Bagi jutaan penggemarnya di Indonesia, simbol ini mewakili perlawanan terhadap ketidakadilan, solidaritas, dan semangat kebebasan berekspresi.

    Namun, di balik kontroversi ini, terselip potensi besar yang kerap diabaikan: kekuatan budaya populer sebagai motor ekonomi kreatif Indonesia.

    Indonesia bukannya tidak memiliki produk budaya populer. Beberapa karya anak bangsa menunjukkan potensi model ekonomi kreatif seperti itu. Sebut saja Si Juki karya Faza Meonk, berkembang dari komik digital menjadi serial animasi, film layar lebar, dan produk merchandise.

    Ada pula Nussa dan Rara karya The Little Giantz, sukses dari YouTube hingga layar lebar dengan ekosistem dakwah kreatif.

    Tak kalah penting, BumiLangit Universe dengan karakter Gundala dan Sri Asih, membangun narasi lintas media layaknya Marvel Cinematic Universe.

    Pemerintah sebenarnya menyadari potensi ini. Dalam Rapat Kerja DPR RI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif pada Juli 2025, ekonomi kreatif dicanangkan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

    Targetnya, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8,37 persen dan nilai ekspor 32,94 miliar dolar AS pada 2029. Sektor animasi, video, musik, aplikasi, dan gim menjadi ujung tombak.

    Subsektor animasi Indonesia tercatat tumbuh 6,5 persen pada 2024 dengan nilai Rp10,78 triliun. Ekspor animasi dan video juga terus meningkat, meski dominasi Intellectual Property (IP) lokal di pasar global masih terbatas.

    Pemerintah memiliki delapan prioritas Asta Ekraf yaitu pengembangan SDM kreatif, penguatan ekosistem kelembagaan, pengembangan kekayaan intelektual (IP) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akses pembiayaan, riset dan inovasi, digitalisasi, promosi dan pemasaran, serta penguatan jejaring pelaku ekraf nasional dan global.

    Ekosistem bisnis kreatif

    Kita bisa belajar dari ekosistem bisnis One Piece. Manga ini telah terjual lebih dari 500 juta kopi di seluruh dunia dan memegang rekor Guinness sebagai seri manga terbanyak terbit oleh satu penulis.

    One Piece berkembang menjadi waralaba besar dengan pendapatan miliaran dolar dari merchandise, film, theme park, hingga kolaborasi brand ternama. Awalnya dirancang selesai dalam lima tahun, kini serial ini berjalan lebih dari dua dekade berkat narasi yang terus relevan.

    Ekosistem ini menjadi contoh nyata bagaimana IP yang kuat mampu menciptakan rantai ekonomi dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi nilai budaya pop. Ini adalah model ekonomi kreatif berbasis IP yang layak ditiru.

    Karya-karya anak bangsa tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya mampu membangun IP lokal yang kuat, dengan fanbase solid dan potensi monetisasi besar.

    Potensi ini seharusnya membuka gerbang bisnis beragam, dari penjualan merchandise dan adaptasi media hingga pariwisata, kuliner, bahkan teknologi.

    Kekuatan utama budaya populer terletak pada kemampuannya menciptakan narasi kuat dan mengikat.

    Jutaan penggemar global membentuk komunitas loyal yang tak hanya mengonsumsi, tapi juga aktif memproduksi konten turunan dan mempromosikan merek secara organik. Komunitas inilah pondasi utama pengembangan ekonomi kreatif.

    Pemerintah dan industri wajib serius memanfaatkan potensi ini. Investasi pada talenta lokal—animator, komikus, desainer—sangat krusial.

    Kolaborasi antara pemegang lisensi budaya populer dengan UMKM juga dapat membuka pasar baru dan mendorong inovasi produk.

    Bayangkan desa-desa tematik dari Si Juki misalnya, atau festival kuliner bertema karakter yang menunjukkan bagaimana imajinasi dari budaya populer dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi nyata.

    Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya populer juga mendorong inovasi teknologi dan digitalisasi. Aplikasi mobile, game interaktif, atau pengalaman VR yang terinspirasi dari karya-karya populer itu dapat menarik generasi muda dan menciptakan aliran pendapatan baru.

    Dengan demikian, budaya populer bukan lagi hiburan pasif, melainkan ekosistem dinamis yang menawarkan peluang tak terbatas untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan identitas budaya melalui medium yang digemari global.

    Ekosistem bisnis One Piece adalah contoh nyata rantai nilai ekonomi kreatif: kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Tantangan besar muncul di tahap konservasi atau pelestarian nilai kreatif.

    Tanpa dukungan kebijakan dan fasilitas, nilai ekonomi dari kreativitas komunitas ini akan menguap. Pemerintah perlu hadir dengan program-program yang memungkinkan kreativitas komunitas menjadi sumber ekonomi berkelanjutan.

    Strategi penguatan ekonomi kreatif tidak cukup hanya dengan target PDB atau ekspor. Perlu ada keberanian merangkul dinamika budaya populer.

    Festival budaya pop, kolaborasi lisensi IP lokal-global, hingga event kreatif bertema nasionalisme inklusif, harus didorong sebagai medium sinergi antara aspirasi rakyat dan visi pembangunan.

    Di era digital, kekuatan narasi dan simbol budaya pop jauh lebih efektif menjangkau generasi muda dibanding retorika formal kenegaraan.

    Inisiatif seperti pengibaran bendera One Piece membuktikan bahwa ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya soal produk, tetapi juga soal makna dan narasi. Komunitas kreatif mampu mengolah simbol global menjadi ekspresi lokal yang relevan dengan kondisi sosial.

    Inilah aset tak ternilai yang, jika dikelola dengan baik, dapat menguatkan identitas budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Indonesia harus memanfaatkan potensi budaya pop dan subkultur kreatif sebagai bagian integral dari strategi ekonomi nasional. Jika tidak, kita akan terus tertinggal dalam gelombang ekonomi kreatif global.

    Kini saatnya pemerintah, pelaku industri, dan komunitas kreatif bersinergi. Bukan untuk memadamkan kreativitas, tetapi memastikan bahwa setiap ekspresi, simbol, dan cerita menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa kreatif yang berdaya saing di pentas dunia.

    *) Rioberto Sidauruk adalah Pemerhati Industri Ekraf saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Kaltara benahi infrastruktur dan pertanian warga transmigrasi

    Pemprov Kaltara benahi infrastruktur dan pertanian warga transmigrasi

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyoroti kurangnya perhatian terhadap pembangunan wilayah transmigrasi di Kaltara, terutama dari segi infrastruktur dan sektor pertanian, Senin (4/8). Pemprov mengupayakan memberi solusi dengan memperbaiki infrastruktur dan sektor pertanian, termasuk memberikan bantuan rumah bagi warga asli Kaltara. (Cica Andriyani/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pupuk Kujang siapkan stok pupuk subsidi 5.165,34 ton di MT kemarau

    Pupuk Kujang siapkan stok pupuk subsidi 5.165,34 ton di MT kemarau

    Karawang (ANTARA) – PT Pupuk Kujang menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 5.165,34 ton untuk memenuhi kebutuhan petani selama menanam di musim tanam (MT) kemarau yang berlangsung pada Agustus-Oktober 2025.

    “Kami memastikan stok pupuk yang ada siap memenuhi kebutuhan petani, sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah,” kata VP Komunikasi dan Administrasi Korporat PT Pupuk Kujang, M. Arief Rahman, di Karawang, Senin.

    Ia menyampaikan, stok pupuk bersubsidi disediakan sebagai komitmen PT Pupuk Kujang sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi yang memadai.

    Arief memastikan distribusi pupuk telah berjalan lancar hingga ke gudang dan kios. Sehingga para petani dapat menebus pupuk yang mereka butuhkan tepat waktu.

    “Kondisi stok pupuk bersubsidi di Karawang saat ini sangat stabil dan mencukupi. Untuk pupuk urea, total stok fisik yang tersebar di empat gudang utama Karawang mencapai 2.608,15 ton,” katanya.

    Stok pupuk tersebut didistribusikan di Gudang Blendung dengan 1.057,00 ton, Gudang Klari sebanyak 515,15 ton, Gudang Cilamaya 644,25 ton, dan Gudang Karawang III sebanyak 391,75 ton. Dengan jumlah stok tersebut, ketersediaan pupuk urea di Karawang mencapai 110 persen dari ketentuan stok yang ditetapkan.

    “Jadi kondisi stok pupuk subsidi saat ini sangat aman memasuki musim tanam kemarau,” katanya.

    Sementara itu, ketersediaan pupuk NPK Phonska juga terjaga dengan baik. Total stok fisik di gudang-gudang Karawang mencapai 2.407,95 ton. Angka ini terdiri dari 884,85 ton di Gudang Blendung, 599,15 ton di Gudang Klari, 566,10 ton di Gudang Cilamaya, dan 357,85 ton di Gudang Karawang III.

    Stok NPK Phonska ini berada pada angka 101 persen dari ketentuan stok dua minggu, memastikan pasokan tetap lancar.

    Selain itu, pasokan pupuk Petroganik juga berlimpah. Stok fisiknya di Karawang mencapai 149,24 ton, yang tersebar di Gudang Blendung (63,00 ton), Gudang Klari (69,60 ton), dan Gudang Cilamaya (16,64 ton).

    Arief menyebutkan, angka stok tersebut menunjukkan ketersediaan yang sangat melimpah, yakni 272 persen dari jumlah ketentuan stok.

    Menurut dia, ketersediaan pupuk ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya di wilayah tanggung jawab PT Pupuk Kujang.

    “Kami akan terus berupaya menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi agar dapat didistribusikan hingga ke tangan petani secara tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.

    Secara keseluruhan, stok pupuk bersubsidi di Karawang berada dalam kondisi yang memadai dan siap mendukung para petani sepanjang musim tanam kemarau.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.