Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Apindo yakin ancaman China terkait tarif resiprokal disikapi baik

    Apindo yakin ancaman China terkait tarif resiprokal disikapi baik

    Bandung (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini pemerintah bisa menyikapi dengan baik atas pesan yang terkesan ancaman dari China beberapa waktu lalu terkait aktivitas negosiasi tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat.

    Menurut Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, di Bandung, Senin, peringatan China pada negara-negara yang menegosiasikan ulang tarif resiprokal dengan Amerika Serikat adalah hal biasa dalam diplomasi dagang.

    “Kami rasa itu hal biasa dalam diplomasi ekonomi. Kami yakin diplomasi ekonomi kita akan bisa mengatasi persoalan semacam itu dengan baik,” katanya.

    Shinta mengatakan Apindo sangat yakin atas kepiawaian diplomasi ekonomi Indonesia yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya, bisa menjaga ritme perdagangan antar negara yang dilakukan Indonesia, baik dengan AS ataupun China.

    “Pemerintah Indonesia sudah sangat ‘mature’, piawai dalam menjalin hubungan (dagang), baik dengan Amerika, China, dan kita mampu menjaga netralitas hubungan dengan Amerika dan China sehingga persoalan semacam ini dapat diatasi,” ujar dia.

    Sebelumnya, China memperingatkan berbagai untuk tidak mencapai kesepakatan ekonomi yang lebih luas ke AS dengan mengorbankan mereka, yang turut meningkatkan retorika dalam perang dagang antara dua kutub ekonomi terbesar di dunia tersebut.

    “China menghormati semua pihak yang menyelesaikan perbedaan ekonomi dan perdagangan dengan AS melalui konsultasi dengan kedudukan yang setara, tetapi akan dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan China,” kata pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China, Senin (21/4).

    Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa China akan mengambil tindakan balasan dengan tegas dan timbal balik jika ada negara yang menginginkan kesepakatan semacam itu dengan AS.

    Pasalnya, mereka menekankan bahwa Amerika Serikat telah menyalahgunakan tarif pada semua mitra dagang dengan alasan yang disebut kesetaraan, sementara juga memaksa semua pihak untuk memulai apa yang disebut negosiasi “tarif timbal balik” dengan mereka.

    Indonesia dikenakan tarif bea masuk resiprokal ke AS sebesar 19 persen. Nilai itu, hasil dari negosiasi Indonesia dengan AS yang sebelumnya bakal dikenakan 32 persen dengan imbal balik beberapa item dari Indonesia.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif tersebut akan mulai berlaku penuh pada 7 Agustus 2025 mendatang.

    Sejumlah negara dikenai tarif berbeda, seperti Inggris sebesar 10 persen, Vietnam 20 persen, Filipina 19 persen, Jepang 15 persen, dan Korea Selatan 15 persen. Uni Eropa juga dikenai tarif 15 persen untuk sejumlah produk.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK tanggapi soal BPR bermasalah yang terus bertambah

    OJK tanggapi soal BPR bermasalah yang terus bertambah

    OJK telah memiliki pengaturan mengenai exit policy, atau untuk menyelesaikan bank-bank yang bermasalah termasuk BPR bermasalah

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons maraknya pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan konsolidasi industri BPR.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa otoritas secara konsisten mendorong industri perbankan, termasuk BPR dan BPR Syariah (BPRS), agar meningkatkan ekspansi kredit secara hati-hati melalui penerapan prinsip prudential banking, manajemen risiko, serta tata kelola yang baik.

    “Kemudian juga berinovasi, terutama menjaga integritas juga mendorong industri perbankan yang luas hingga resilien ya, memiliki daya tahan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” kata Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Senin.

    Sebagaimana diketahui, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, OJK telah mencabut izin usaha 22 BPR di berbagai daerah.

    Dian menyatakan dalam hal ini OJK telah memiliki kebijakan exit policy untuk menangani bank-bank bermasalah, termasuk BPR dan BPRS, dengan pendekatan deteksi dini dan langkah penyehatan.

    “OJK telah memiliki pengaturan mengenai exit policy, atau untuk menyelesaikan bank-bank yang bermasalah termasuk BPR bermasalah yang menitikberatkan deteksi sejak awal terhadap permasalahan dan kondisi BPR atau BPRS (Syariah) yang dianggap membahayakan kelangsungan usaha, maupun langkah penyehatan sebagai upaya perbaikan tingkat solvabilitas dan atau juga likuiditas,” jelasnya.

    Kemudian terkait proyeksi jumlah BPR yang berpotensi dicabut izin usahanya tahun ini, Dian menilai hal itu masih terlalu dini dan sangat tergantung pada efektivitas penyehatan yang dilakukan manajemen bank masing-masing.

    Ia juga membeberkan saat ini ada lebih dari 100 BPR dan BPRS yang tengah menjalani proses konsolidasi sebagai bagian dari langkah penguatan industri.

    Konsolidasi diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 yang mewajibkan penggabungan atau peleburan bagi BPR/BPRS dalam satu kepemilikan dan wilayah.

    “POJK menerapkan kewajiban konsolidasi bagi BPR atau BPRS dalam kepemilikan dan atau pemegang saham pengendali yang sama, atau satu grup dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama melalui skema penggabungan atau peleburan. Yang pertama adalah paling lama dua tahun atau tiga tahun bagi BPR dan BPRS dari pemilik pemerintah daerah,” jelas Dian.

    Maka dari itu, pihaknya menegaskan komitmen untuk terus memperkuat struktur dan daya saing industri BPR dan BPRS.

    Penguatan mencakup peluang BPR untuk terlibat dalam sistem pembayaran nasional serta akses pendanaan melalui pasar modal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Adapun yang terakhir, OJK telah mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa atau disebut Bank Cahaya yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No.199, Mojorejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

    Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-47/D.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa.

    Pada 8 November 2024, OJK telah menetapkan BPR Dwicahaya Nusaperkasa dengan status pengawasan bank dalam penyehatan (BDP) karena memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, cash ratio rata-rata selama tiga bulan terakhir kurang dari 5 persen, dan tingkat kesehatan (TKS) memiliki predikat “kurang sehat”.

    Selanjutnya pada 9 Juli 2025, OJK menetapkan status BPR Dwicahaya Nusaperkasa sebagai bank dalam resolusi (BDR).

    Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus BPR dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan, termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bantul pastikan tidak pungut retribusi wisata jika hendak lewat JJLS

    Bantul pastikan tidak pungut retribusi wisata jika hendak lewat JJLS

    Bantul (ANTARA) – Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan petugas tempat pemungutan retribusi (TPR) wisata pantai selatan tidak memungut biaya retribusi bagi masyarakat ataupun wisatawan yang hendak melewati jalur jalan lintas selatan (JJLS) kawasan pantai selatan.

    Kepala Dinas Pariwisata Bantul Saryadi di Bantul, Senin, mengatakan keberadaan TPR wisata pantai selama ini masih berada di utara JJLS, sehingga masyarakat ketika menuju jalur selatan tersebut harus melewati TPR wisata dengan penjagaan petugas retribusi.

    “Karena itu dalam masa transisi ini memang perlu memberikan penjelasan kepada petugas TPR, kalau memang wisatawan tidak ingin berwisata ke objek pantai selatan Bantul tinggal ngomong saja, pasti petugas memberikan toleransi tidak menarik retribusi,” katanya.

    Hal tersebut menanggapi viralnya kejadian di media sosial dengan narasi wisatawan dengan motor mendadak diberhentikan oknum petugas retribusi dan meminta membayar retribusi ketika melintasi TPR Jalan Samas, padahal wisatawan yang tidak disebut identitasnya itu hanya ingin melintasi JJLS.

    Menurut dia, kejadian tersebut merupakan risiko dari masa transisi pemerintah daerah yang saat ini sedang berencana memindahkan lokasi TPR pantai selatan, menyusul segera dibukanya Jembatan Pandansimo Bantul yang nantinya semakin memudahkan masyarakat melintasi JJLS.

    “Yang kemarin viral katanya mau ke Pacitan, jadi ya silahkan, memang perlu ngomong karena JJLS akses multi, TPR bisa dilewati wisatawan bisa dilewati pengguna jalan umum, oleh karena itu kalau tidak untuk berwisata ya omong aja dengan petugas, saya yakin petugas toleransi,” katanya.

    Meski demikian, ia mengatakan petugas TPR wisata pantai tetap tidak bisa mengidentifikasi tujuan akhir wisatawan yang melintasi gerbang wisata tersebut. Dan jika memang tidak ada komunikasi antara pengunjung dan petugas, maka diasumsikan masuk objek wisata dan wajib membayar retribusi.

    Sementara itu, Adyatama Lepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata Bantul Markus Purnomo Adi mengatakan mengakui bahwa petugas retribusi TPR saat ini kesulitan membedakan antara wisatawan asli Bantul dan masyarakat yang hanya ingin melintasi JJLS.

    “Karena kadang ada yang ngomong hanya ke JJLS dan ke Gunungkidul, saat diloloskan ternyata ada juga yang mampir ke pantai. Beberapa kali petugas kami membuntuti untuk membuktikan, hal itu karena memang posisi TPR saat ini berada di utara JJLS,” katanya.

    Namun demikian, ia mengatakan nantinya ketika pemerintah daerah melakukan penyesuaian dengan memindah lokasi TPR ke sisi selatan JJLS, ketika Jembatan Pandansimo dan JJLS Kelok 23 dari arah Gunungkidul sudah dibuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, maka kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

    “Jadi ditunggu saja, dan pada waktunya nanti, TPR pantai selatan akan pindah ke selatan JJLS,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Festival Pinisi hadirkan keunggulan budaya yang diakui UNESCO 

    Festival Pinisi hadirkan keunggulan budaya yang diakui UNESCO 

    Makassar (ANTARA) – Festival Pinisi yang menjadi salah satu dari kalender event Kementerian Pariwisata 2025 menghadirkan keunggulan budaya yang telah diakui organisasi internasional UNESCO.

    “Pemkab Bulukumba berupaya optimal menghadirkan keunggulan budaya pada Festival Pinisi XV 2025 yang akan digelar 11 sampai 13 September mendatang,” kata Kabid Humas Kominfo Bulukumba Andi Ayatullah Ahmad saat dikonfirmasi dari Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin.

    Ia mengatakan festival yang mengusung tema “Culture elaboration for sustainable tourism” itu akan berlangsung pada tiga titik utama yakni di Pantai Mandala Ria, Pantai Merpati dan Bonto Bahari, Bulukumba, Sulsel.

    Menurut dia, sejumlah rangkaian lomba maupun ada tradisi telah disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah Bulukumba.

    Sebagai gambaran untuk mengangkat kekayaan maritim dan kearifan lokal digelar kegiatan sailing Pinisi, karnaval budaya lomba mancing, hias perahu dan Senandung Kopi Kahayya.

    Selain itu, ia mengatakan untuk masyarakat umum juga disiapkan berbagai lomba diantaranya lomba foto, video miniatur Pinisi, lomba mewarnai sekaligus menikmati pameran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif yang menghadirkan produk-produk unggulan Kabupaten Bulukumba dan wilayah sekitarnya.

    Festival Pinisi diambil dari nama kapal legendaris Bulukumba Pinisi yang merupakan hasil karya pelaut dan pengrajin kapal daerah yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Andi ayatullah mengatakan perlu ada dukungan masyarakat setempat dan juga para mitra untuk menyukseskan kegiatan yang digelar sekali dalam setahun.

    Sementara itu, menurut Mudassir, salah seorang warga Bonto Bahari, Bulukumba, Festival Pinisi memberikan efek berganda bagi warga karena sepanjang kegiatan dapat berjualan untuk menambah penghasilan keluarga.

    “Kami menjual ‘souvenir’ berupa perahu Pinisi mini yang banyak diminati oleh pengunjung,” katanya.

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelindo beri beasiswa 60 mahasiswa berorientasi pada sektor industri

    Pelindo beri beasiswa 60 mahasiswa berorientasi pada sektor industri

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero) memberikan beasiswa kepada 60 mahasiswa melalui program Pelindo Prestasi yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia unggul di sektor industri dan mendukung kemajuan pendidikan nasional.

    “Beasiswa pendidikan diberikan kepada 60 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dilengkapi dengan pelatihan peningkatan keterampilan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja pasca kuliah,” kata Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyebut program itu menjadi salah satu cara perusahaan mendukung pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan industri.

    “Kami berharap para penerima beasiswa dapat mengembangkan potensi akademiknya sekaligus memahami tantangan nyata dunia kerja,” ujarnya.

    Program itu diluncurkan melalui acara inagurasi yang digelar di Kampus Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI), Ciawi, Bogor, Jawa Barat.

    Selain penyerahan simbolis beasiswa, peserta juga mengikuti pelatihan tahap awal sebagai bagian dari rangkaian pembinaan yang akan berlangsung selama empat semester.

    Arif mengatakan mahasiswa di era sekarang sangat kaya akan informasi. Namun, hal tersebut justru bisa menimbulkan kelelahan informasi, penurunan daya fokus, dan pemahaman yang dangkal.

    “Karena itu, penguatan soft skill seperti komunikasi, kreativitas, dan empati menjadi sama pentingnya dengan prestasi akademik,” tuturnya.

    Beasiswa diberikan dalam bentuk subsidi uang kuliah tunggal (UKT) sebesar Rp3 juta per semester untuk empat semester, mulai dari semester lima hingga delapan. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh bantuan biaya penyusunan skripsi senilai Rp3 juta pada semester akhir.

    Selain dukungan pembiayaan, peserta beasiswa mengikuti pelatihan daring dan sesi mentoring setiap semester. Materi pelatihan meliputi keterampilan komunikasi, penulisan akademik hingga persiapan memasuki dunia kerja.

    Sementara itu, sesi mentoring difokuskan pada pendampingan penulisan tugas akhir dan pengembangan karier.

    Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Pelindo Dwi Fatan Lilyana mengatakan banyak lulusan perguruan tinggi yang belum siap menghadapi kebutuhan sektor industri, terutama maritim dan logistik.

    Untuk itu, Pelindo ingin membentuk jalur pembinaan sejak mahasiswa masih duduk di bangku kuliah.

    “Kami percaya bahwa setiap investasi pendidikan akan menghasilkan efek ganda, yakni menciptakan insan unggul, memperkuat daya saing bangsa serta membuka jalan bagi pertumbuhan kolektif, baik bagi Pelindo maupun ekosistem industri yang lebih luas,” katanya.

    Seluruh penerima beasiswa telah melalui proses seleksi administratif, asesmen, dan wawancara yang berlangsung dari Maret hingga Juni 2025. Mereka berasal dari delapan perguruan tinggi negeri dan dipilih berdasarkan kombinasi prestasi akademik serta potensi pengembangan diri.

    Lilyana menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan yang mengacu pada arahan Kementerian BUMN.

    Dalam kebijakan tersebut, pendidikan menjadi salah satu dari tiga bidang prioritas TJSL, bersama dengan lingkungan dan pengembangan usaha mikro dan kecil.

    “Melalui program ini, kami berharap muncul generasi muda yang tidak hanya berpendidikan tinggi, tetapi juga punya kesiapan berperan dalam pembangunan sektor logistik nasional yang lebih kompetitif. Bangsa ini terlalu besar untuk disuarakan oleh suara yang biasa,” kata dia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN UID Sulselrabar dan PT EMI kerja sama pemasaran EBT

    PLN UID Sulselrabar dan PT EMI kerja sama pemasaran EBT

    Makassar (ANTARA) – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) dan PT Energy Management Indonesia (EMI) menjalin kerja sama terkait pemasaran energi baru terbarukan (EBT).

    General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah melalui keterangan tertulis yang diterima di Makassar, Senin, mengatakan kedua belah pihak akan bersinergi dalam memasarkan berbagai produk dan solusi berbasis energi hijau, seperti Renewable Energy Certificate (REC), layanan Green Energy, hingga pengembangan ekosistem kelistrikan berbasis EBT untuk sektor industri, komersial, maupun pemerintahan.

    “Kami optimistis kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan pemanfaatan EBT di berbagai sektor sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya transisi energi,” kata Edyansyah.

    Edyansyah mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bukti nyata komitmen PLN dalam mempercepat dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

    “PLN terus membuka ruang kolaborasi untuk menghadirkan solusi energi bersih dan berkelanjutan. Sinergi ini tentu akan memperkuat ekosistem hijau yang sedang kita bangun bersama,” ujar dia.

    Menurut dia, PLN UID Sulselrabar dengan PT EMI telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat (UID Jabar), Bandung beberapa waktu lalu.

    Penandatanganan itu menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) Indonesia pada 2060 dengan memasarkan REC.

    REC adalah salah satu instrumen produk hijau inovatif dari PLN yang mempermudah pelanggan mendapatkan pengakuan atas penggunaan energi baru terbarukan secara transparan, akuntabel dan diakui secara internasional. REC PLN memvalidasi bahwa produksi tenaga listrik per Megawatt hour (MWh) yang digunakan pelanggan berasal dari energi listrik hijau yang telah terverifikasi.

    Edyansyah mencatat hingga Juni 2025, penjualan REC di wilayah PLN UID Sulselrabar telah mencapai 131.905 unit atau setara 131,905 Gigawatt hour (GWh). “Hal ini tidak lepas dari semakin tingginya minat pelanggan, khususnya sektor bisnis dan industri, terhadap REC”.

    Langkah itu, menurut dia, juga selaras dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca secara bertahap melalui dokumen kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

    Melalui upaya transisi energi berbasis EBT dan pemanfaatan REC, PLN mendukung implementasi NDC dengan memberikan pilihan nyata bagi pelanggan untuk terlibat langsung dalam upaya dekarbonisasi.

    Sementara itu, Direktur Utama PT EMI Henri Firdaus mengatakan sebagai perusahaan yang fokus pada manajemen energi dan konservasi, pihaknya siap menjadi mitra strategis PLN dalam memperluas penetrasi pasar energi hijau.

    “Kami percaya sinergi ini akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan mendorong transformasi energi nasional,” ujar Henri.

    Ia mengatakan langkah tersebut sejalan dengan peta jalan transisi energi Indonesia dan memperkuat peran BUMN sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan.

    Dengan menggandeng PLN EMI, PLN dapat lebih agresif dalam menawarkan produk EBT kepada pelanggan yang memiliki komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK catat transaksi aset kripto capai Rp32,31 triliun pada Juni 2025

    OJK catat transaksi aset kripto capai Rp32,31 triliun pada Juni 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menuturkan total transaksi aset kripto mencapai Rp32,31 triliun pada Juni 2025.

    “Nilai transaksi aset kripto selama bulan Juni 2025 tercatat sebesar Rp32,31 triliun, menurun 34,82 persen dibandingkan Mei 2025 yang tercatat sebesar Rp49,57 triliun,” kata Hasan Fawzi di Jakarta, Senin.

    Dengan begitu, ia mengatakan bahwa total nilai transaksi aset kripto sepanjang tahun ini (secara year to-date/ytd) pada Januari-Juni 2025 telah tercatat senilai Rp224,11 triliun.

    Ia menyatakan bahwa hal tersebut menunjukkan kepercayaan konsumen dan kondisi pasar yang tetap terjaga baik, yang juga terlihat dari meningkatnya jumlah konsumen aset kripto.

    Hasan menyampaikan jumlah konsumen aset kripto pada Juni 2025 tumbuh 5,18 persen secara bulanan (month-to-month) dari 15,07 juta konsumen pada Mei 2025.

    “Jumlah konsumen pedagang aset kripto berada dalam tren meningkat, yaitu mencapai 15,85 juta konsumen pada posisi Juni 2025,” ucapnya.

    Pihaknya mencatat terdapat 1.181 aset kripto yang dapat diperdagangkan per Juli 2025 dan telah menyetujui perizinan 23 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto.

    Entitas tersebut terdiri dari satu bursa kripto, satu lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, satu pengelola tempat penyimpanan, dan 20 pedagang aset kripto.

    Selain itu, OJK kini tengah melanjutkan proses perizinan terhadap 10 calon pedagang aset kripto.

    Sebagai upaya untuk mengembangkan ekosistem kripto yang lebih berintegritas, OJK juga sedang mempersiapkan pengembangan Single Investor Identification (SID) yang akan diterapkan untuk investor aset kripto.

    Hasan mengatakan upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan, kepatuhan terhadap prinsip Know Your Customer (KYC), hingga pelindungan konsumen.

    Ia menuturkan bahwa implementasi teknologi tersebut juga akan mendukung upaya Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

    “Tentu sebagai bagian dari komitmen kami di OJK dalam upaya membangun ekosistem aset keuangan digital yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelindungan konsumen memang kami saat ini tengah melakukan kajian dan juga pengembangan untuk potensi pengembangan Single Investor Identification atau SID,” ujarnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua BPK ungkap tiga isu utama saat ketemu Auditor General Australia

    Ketua BPK ungkap tiga isu utama saat ketemu Auditor General Australia

    Kami sangat menghargai dukungan ANAO dalam memfasilitasi pertemuan kami dengan Department of Finance Australia.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun mengungkapkan tiga isu utama dalam kegiatan Senior Management Dialogue (SMD) saat bertemu Auditor General Australia Caralee McLiesh, di Kantor Australian National Audit Office (ANAO), di Canberra, Australia.

    “Pertama, peran penting Supreme Audit Institutions (SAIs) dalam mentransformasi kehidupan masyarakat melalui audit sektor publik yang relevan, adaptif dan berdampak langsung,” katanya sebagaimana dalam keterangan resmi, di Jakarta, Senin.

    Isu selanjutnya ialah urgensi manajemen integritas sebagai elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.

    Dalam konteks ini, BPK dan ANAO saling berbagi pengalaman dan pendekatan dalam membangun kerangka kerja integritas, termasuk penilaian risiko fraud serta pengukuran dan pemantauan integritas kelembagaan.

    Terakhir ialah penguatan pemeriksaan atas informasi non-keuangan, khususnya dalam audit atas performance statements dan sustainability reporting.

    Isma Yatun mengapresiasi atas peran ANAO dalam memfasilitasi pertemuan BPK dengan Department of Finance Australia yang dinilai sangat bermanfaat dalam mendalami praktik pelaporan non-keuangan.

    “Kami sangat menghargai dukungan ANAO dalam memfasilitasi pertemuan kami dengan Department of Finance Australia. Kegiatan ini memberikan kami wawasan penting mengenai penerapan informasi non-keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan,” ujar dia.

    SMD merupakan forum sakral bagi kedua lembaga pemeriksa negara untuk mempererat kerja sama dan berbagi praktik terbaik dalam tata kelola dan pengawasan sektor publik.

    Forum ini dianggap menjadi sarana penting untuk memperdalam dialog institusional, terutama isu-isu strategis seperti pemeriksaan kinerja, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektivitas pemeriksaan sektor publik.

    Pertemuan ini menandai keberlanjutan hubungan erat antara BPK dan ANAO yang telah terjalin sejak 2006, sekaligus pertemuan tatap muka pertama antara Ketua BPK dengan Auditor General ANAO yang baru.

    “Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Senior Management Dialogue ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lembaga pemeriksa negara yang semakin relevan, profesional, dan berdampak nyata terhadap peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan publik,” ujar Ketua BPK RI itu pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK: BEI cetak rekor tertinggi dengan kapitalisasi pasar Rp13.700 T

    OJK: BEI cetak rekor tertinggi dengan kapitalisasi pasar Rp13.700 T

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat mencetak rekor tertinggi dengan nilai kapitalisasi pasar saham domestik menembus angka Rp13.700 triliun pada 29 Juli 2025.

    Capaian tersebut menjadi titik tertinggi sepanjang sejarah bursa dan terjadi selama tiga hari berturut-turut di bulan Juli.

    “Nilai kapitalisasi pasar pada bulan Juli 2025 menyentuh ‘all time high’ selama tiga hari berturut-turut. Puncaknya tercatat pada tanggal 29 Juli 2025 dengan nilai sebesar Rp13.700 triliun, dan pada akhir Juli 2025 nilai kapitalisasi tercatat sebesar Rp13.492 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta, Senin.

    Kinerja positif tersebut turut dibarengi oleh peningkatan likuiditas di pasar saham. Rata-rata nilai transaksi harian saham secara year-to-date (ytd) pada Juli 2025 mencapai Rp13,42 triliun, naik dari posisi Juni sebesar Rp13,29 triliun.

    Dari sisi indeks harga saham gabungan (IHSG), pasar saham Tanah Air menunjukkan pemulihan signifikan. IHSG tercatat naik ke level 7.484 per 31 Juli 2025, menguat 5,71 persen dalam sebulan dibandingkan posisi akhir Juni di 6.927.

    “Dengan kinerja indeks sektoral di bulan Juli 2025, seluruhnya mengalami peningkatan,” ujar dia.

    Adapun total jumlah investor yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) per Juli 2025 tercatat 17,42 juta investor.

    Meski demikian, Inarno mengatakan investor non-residen juga tercatat melakukan aksi jual bersih (nett sell) sebesar Rp8,34 triliun selama Juli 2025. Secara kumulatif, nett sell investor asing sejak awal tahun mencapai Rp61,91 triliun.

    Sementara itu, ia mengatakan dari sisi penghimpunan dana, pasar modal masih menunjukkan tren positif.

    Total nilai penawaran umum mencapai Rp144,78 triliun hingga Juli 2025, termasuk Rp8,49 triliun yang berasal dari 16 emiten baru. Sementara itu, pendanaan melalui securities crowdfunding (SCF) tercatat mengumpulkan dana Rp1,64 triliun, dengan melibatkan 876 efek dari 534 penerbit dan 184.504 pemodal.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK menyiapkan tiga opsi pengembangan SID untuk investor kripto

    OJK menyiapkan tiga opsi pengembangan SID untuk investor kripto

    Dari hasil kajian awal, kami telah menelaah setidaknya ada tiga opsi yang strategis dalam pengembangan SID bagi konsumen aset kripto.

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan tiga opsi strategis dalam pengembangan Single Investor Identification (SID) yang akan diterapkan untuk investor aset kripto sebagai upaya memperkuat integritas data, pengawasan, kepatuhan terhadap prinsip Know Your Customer (KYC), hingga pelindungan konsumen.

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan bahwa saat ini OJK masih melakukan kajian mengenai penerapan SID tersebut.

    “Dari hasil kajian awal, kami telah menelaah setidaknya ada tiga opsi yang strategis dalam pengembangan SID bagi konsumen aset kripto,” kata Hasan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Juli 2025, di Jakarta, Senin.

    Opsi pertama yaitu pengembangan SID yang sepenuhnya dilakukan oleh OJK guna menjamin keselarasan dengan peraturan, penerapan standar keamanan data, dan interoperabilitas lintas sektor.

    Opsi kedua mempertimbangkan kolaborasi dengan pelaku industri, termasuk asosiasi dan lembaga self-regulatory organization (SRO) di sektor aset keuangan digital dan aset kripto (IAKD), agar implementasinya lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

    Sementara opsi ketiga, yaitu mempertimbangkan kemungkinan integrasi dengan infrastruktur identifikasi yang sudah lebih dulu berjalan di sektor jasa keuangan lain.

    “Tentu ketiga opsi tersebut sedang dalam kajian secara komprehensif melalui regulatory impact assessment,” kata Hasan.

    Ia menambahkan, OJK juga melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan. Diharapkan, mekanisme atau opsi yang dipilih akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat integritas transparansi dan pelindungan konsumen dalam ekosistem aset keuangan digital nasional.

    Hasan menjelaskan, pengembangan SID untuk investor kripto merupakan bagian dari komitmen OJK dalam upaya membangun ekosistem aset keuangan digital yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

    SID diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat integritas data konsumen, mempermudah proses pengawasan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip KYC, serta mendukung mitigasi atas risiko-risiko terutama terkait dengan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT).

    “Dan OJK pada saatnya nanti akan merumuskan pengaturan khusus terkait penggunaan SID ini untuk ekosistem aset keuangan digital dan aset kripto nasional,” kata Hasan.

    Sebagai informasi, SID berfungsi sebagai kode unik untuk setiap investor. Konsep ini telah diterapkan di pasar modal oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

    Kode SID memungkinkan data investor, seperti nama dan nomor rekening, diakses secara terpusat, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.

    Namun, aset kripto memiliki karakteristik yang beragam, tak selalu memiliki underlying yang jelas seperti saham. Beberapa aset kripto berbasis proyek, produk, atau aset tertentu. Ada pula aset yang tidak memiliki underlying.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.