Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Mendes PDT apresiasi kejaksaan dan petani dukung ketahanan pangan

    Mendes PDT apresiasi kejaksaan dan petani dukung ketahanan pangan

    Karena kita semua tahu, sumber pangan itu mayoritas berasal dari desa

    Lampung Tengah (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memberikan apresiasi kolaborasi strategis antara kejaksaan dan petani dalam membangun ketahanan pangan.

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung melalui Program Petani Mitra Adhyaksa. Karena kita semua tahu, sumber pangan itu mayoritas berasal dari desa. Program ini sangat sejalan dengan Astacita ke-6 Presiden, yaitu membangun dari desa,” ujar Yandri usai panen raya di Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Kamis.

    Ia menyebutkan pembangunan ekonomi dari desa sangat krusial, mengingat desa menjadi tulang punggung penyedia pangan nasional.

    Yandri juga menegaskan bahwa kementeriannya memiliki alokasi 20 persen Dana Desa khusus untuk ketahanan pangan, yang ke depan akan dikolaborasikan lebih intensif dengan program kejaksaan seperti Jaga Desa.

    “Bayangkan, dari total Dana Desa yang mencapai Rp71 triliun, sekitar Rp14 triliun bisa diarahkan untuk mendukung program-program produktif seperti budi daya padi, jagung, bahkan singkong yang potensial di Lampung. Kita pastikan dana itu tidak bocor dan tepat sasaran,” lanjutnya.

    Menurut dia, kolaborasi antara kejaksaan dan petani ini menjadi salah satu strategi konkret dalam mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa.

    Program ini, lanjutnya, tak hanya memastikan pemanfaatan Dana Desa berjalan transparan, tetapi juga berdampak langsung bagi produktivitas sektor pertanian.

    “Kalau petaninya kita dampingi, pupuk tidak bermasalah, panennya berhasil, maka kesejahteraan akan jadi kenyataan. Dan ini yang sedang dibangun oleh Kejaksaan dan para petani,” tambah Yandri.

    Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa keberhasilan panen raya ini bukan hanya berdampak pada daerah, tetapi berpotensi memberi efek domino terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Dengan berhasilnya panen di sini, tentu akan ada efek domino yang luar biasa. Diharapkan teman-teman Forkopimda di daerah lain juga bisa ikut turun tangan, mendukung program pemerintah pusat dalam hal ketahanan pangan,” ungkap Reda.

    Jamintel juga mengisyaratkan bahwa program Petani Mitra Adhyaksa ini akan diperluas ke daerah lain, khususnya di wilayah Sumatera dan provinsi-provinsi strategis lainnya.

    “Kalau ini membawa tren positif, akan kami perluas. Apa yang berhasil di Lampung Tengah ini, akan kami tebarkan ke daerah lain. Minimal di seluruh provinsi Lampung dan wilayah Sumatera akan kita kembangkan. Tapi target kami, bisa kita sebar ke seluruh Indonesia,” tegasnya.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FinHope dorong literasi keuangan lewat edukasi dan pembangunan rumah

    FinHope dorong literasi keuangan lewat edukasi dan pembangunan rumah

    Kami percaya bahwa edukasi harus berjalan beriringan dengan aksi nyata,

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi non-provit FinHope berupaya mendorong literasi keuangan dengan menggelar kegiatan edukasi hingga kegiatan sosial pembangunan rumah.

    “Kami percaya bahwa edukasi harus berjalan beriringan dengan aksi nyata,” kata Pendiri FinHope Alicia Caitlyn Susanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Sebagai bagian dari komitmen FinHope dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya literasi keuangan, Finhope turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Bunda Mulia.

    Sesi edukatif itu mengusung tema “Building Financial Literacy for a Brighter Future” untuk mengajak para peserta untuk memahami konsep dasar pengelolaan keuangan pribadi, pentingnya perencanaan keuangan sejak dini, serta mengenali risiko dan peluang dalam dunia keuangan digital.

    Alicia meyakini membangun kebiasaan finansial yang sehat perlu dimulai sejak dini, terutama di masa transisi menuju kehidupan perkuliahan yang marak dengan keinginan versus kebutuhan.

    “Karena itu, kehadiran kami di Universitas Bunda Mulia bukan hanya untuk berbagi pengetahuan, tapi juga menanamkan mindset finansial yang bertanggung jawab,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, FinHope juga mengumumkan lima pemenang lomba FinHope Essay Contest, di mana tiap pemenang mendapatkan beasiswa kuliah sebesar 100 persen.

    Menurut Alicia, langkah itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA terhadap literasi keuangan serta membentuk karakter mandiri, kritis, dan bijak dalam mengelola keuangan pribadi mereka sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan kehidupan di masa depan.

    Adapun terkait pembangunan rumah, kegiatan sosial itu dilakukan di Maumere, Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah 100 rumah yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.

    “Membangun kembali 100 rumah di Maumere bukan hanya tentang menyediakan tempat tinggal yang layak , tapi juga tentang memberikan harapan dan martabat bagi keluarga yang membutuhkan,” tambahnya.

    Dengan berbagai kegiatan itu, FinHope berharap dapat menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak hanya menyoal teori, tetapi juga bagaimana pemahaman yang benar bisa membawa dampak sosial yang besar, termasuk dalam mewujudkan solidaritas dan kepedulian kepada sesama.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Strategi kendalikan tata ruang untuk lindungi area sawah

    Strategi kendalikan tata ruang untuk lindungi area sawah

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Sebutan kota industri sudah melekat pada Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak beberapa dekade terakhir setelah wilayah itu tumbuh dan berkembang menjadi sentra kawasan industri terpadu. Itu semua mengubah wajah daerah yang dahulu dikenal sebagai kewedanan.

    Di tanah seluas 1.225 kilometer persegi itu kini berdiri lebih dari 7.500 perusahaan dari sejumlah kawasan industri besar seperti MM2100, Lippo Cikarang, Jababeka, EJIP, Hyundai, GIIC, Kitic, Delta Mas, Marunda Center, Gobel, Bekasi Fajar serta kawasan-kawasan lain.

    Kota ini telah menjelma menjadi kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, bahkan disebut-sebut hanya terpaut tidak jauh dari jumlah perusahaan di Kota Shenzhen, Tiongkok, yang dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Benua Asia.

    Perkembangan sektor industri yang sangat dinamis ini, meski membawa dampak positif bagi iklim investasi sekaligus berkontribusi terhadap pendapatan pajak nasional, turut mengubah tata ruang dengan alih fungsi lahannya yang begitu cepat. Lahan sawah di Bekasi terus berubah fungsi dan wajahnya.

    Lahan pertanian atau sawah sejatinya merupakan elemen fundamental dalam membangun sistem ketahanan pangan dan keseimbangan ekologis suatu wilayah.

    Keberadaan lahan ini tidak hanya menghasilkan komoditas pangan strategis seperti padi, tetapi juga menjalankan fungsi lingkungan seperti resapan air hujan, pengendalian banjir, penyimpanan karbon tanah hingga pelestarian keanekaragaman hayati.

    Dalam konteks kewilayahan, lahan sawah telah menjadi bagian integral dari sejarah pembangunan daerah serta penghidupan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.

    Namun demikian, dinamika perkembangan wilayah perkotaan dan kawasan industri yang semakin intensif telah menimbulkan tekanan besar terhadap eksistensi sawah produktif.

    Konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun terjadi secara progresif dan cenderung tidak terkendali, menyebabkan lahan sawah menyusut secara signifikan dari tahun ke tahun.

    Strategi pengendalian tata ruang Kabupaten Bekasi terhadap lahan sawah yang dilindungi menjadi respons konkret terhadap tekanan alih fungsi lahan pertanian yang semakin masif akibat ekspansi kawasan industri serta arus urbanisasi secara tidak terkendali.

    Lahan sawah yang memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan pangan dan fungsi ekologis wilayah kini berada dalam situasi yang sangat rentan sehingga dibutuhkan pendekatan pengendalian tata ruang yang lebih efektif, partisipatif dan berkeadilan.

    Pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan strategi pengendalian tata ruang demi melindungi area persawahan. Setiap sawah yang dikonversi menjadi lahan terbangun harus diganti sawah baru dengan nilai dan luas yang setara.

    Hal ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang salah satunya fokus pada kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Di sisi lain, sebagai daerah industri, kebijakan mempertahankan lahan pertanian menjadi vital demi menjaga keseimbangan sektor industri dan agraris.

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengaku upaya pengendalian tata ruang sangat diperlukan demi menjaga keseimbangan wilayah, sesuai dengan apa yang dicita-citakan yakni membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi sejumlah sektor berpotensi, termasuk pertanian.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin dorong penguatan rantai pasok industri halal pacu ekonomi RI

    Kadin dorong penguatan rantai pasok industri halal pacu ekonomi RI

    Penguatan rantai nilai halal merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi syariah, baik di pasar domestik maupun internasional,

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penguatan rantai pasok industri halal dari hulu ke hilir yang meliputi sektor makanan-minuman, fesyen, farmasi, industri kesehatan, pariwisata, keuangan syariah, serta rumah potong hewan bersertifikasi halal.

    “Penguatan rantai nilai halal merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi syariah, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

    Dikatakan dia, pihaknya berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

    Upaya ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pembangunan jejaring internasional, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi syariah nasional.

    Titi juga menyampaikan Kadin sudah menyiapkan program untuk memacu industri halal di Tanah Air, yakni Kadin Halalpreneur yang diinisiasi oleh Badan Ekonomi Syariah Kadin.

    Ia menyampaikan, pihaknya mendorong akselerasi industri halal, peningkatan ekspor halal, dan penguatan rantai pasok industri halal untuk pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Selain itu, Titi juga menyoroti peran strategis digitalisasi dalam mengakselerasi ekosistem syariah nasional.

    Pemanfaatan teknologi dinilai mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, dan membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM berbasis syariah.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap Indonesia berpeluang untuk menjadi pemain penting di industri halal dunia.

    Menurut dia, sertifikasi halal di Indonesia dapat menjadi potensi yang harus dijadikan prestasi.

    Sertifikasi halal juga menjadi kunci utama dalam membangun membangun ekosistem halal yang baik, kompetitif, berkelanjutan yang mudah apalagi dengan dukungan teknologi.

    Dengan dukungan kemajuan teknologi saat ini, proses pengurusan sertifikat halal yang rumit sebetulnya dapat disederhanakan sehingga lebih mudah baik bagi investor luar negeri, industri besar sampai dengan pelaku UMKM.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Bahlil datangi perusahaan solar PV untuk realisasi PLTS 100 GW

    Menteri Bahlil datangi perusahaan solar PV untuk realisasi PLTS 100 GW

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan perusahaan produsen Solar Photo Voltaik (PV) Trina Solar di China, sebagai langkah awal realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

    “Kita tahu potensi energi surya Indonesia mencapai ribuan gigawatt, maka perlu dilakukan penjajakan kerja sama dengan perusahaan produsen Solar PV agar potensi energi surya yang besar ini dapat dioptimalkan untuk mencapai ketahanan dan swasembada energi,” ujar Bahlil, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

    Indonesia menyimpan potensi energi solar hingga 3.294 Gigawatt Peak (GWp), namun hingga Desember 2024 lalu, baru dimanfaatkan sekitar 912 Megawatt (MW).

    Dari potensi besar itu Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi di tingkat regional dan global. Maka dari itu, diperlukan optimalisasi dalam perencanaan penyediaan tenaga listrik yang lebih bersih dan tetap andal.

    Salah satu fokus pembicaraan adalah penguatan kerja sama dengan PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI), yaitu perusahaan patungan antara Trina Solar dan mitra lokal yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Jawa Tengah.

    TMAI didirikan pada 2023 sebagai pabrik terintegrasi tier-1 pertama di Indonesia untuk produksi sel dan modul surya, dengan kapasitas awal 1 GWp per tahun dan rencana ekspansi hingga 3 GW dalam 2–3 tahun mendatang. Teknologi yang dipakai termasuk i-TOPCon N-type dengan efisiensi tinggi pada kelasnya

    Kehadiran TMAI diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor komponen industri energi di Indonesia dan mempercepat hilirisasi industri, termasuk penciptaan ekosistem dan rantai pasok energi surya dalam negeri, baik secara horizontal (industri pendukung) maupun vertikal (pembuatan wafer dan ingot-bahan, umumnya silikon, yang digunakan dalam industri semikonduktor, serta pengembangan smelter polisilikon).

    Langkah kerja sama ini sekaligus relevan dengan program prioritas pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk inisiatif PLTS desa melalui skema Koperasi Desa.

    Pemerintah menilai investasi dan transfer teknologi dari produsen global akan mempercepat realisasi target tersebut.

    Dari pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka potensi kerja sama untuk optimalisasi pengembangan rantai pasok dan ekosistem energi surya dalam negeri.

    Peningkatan kapasitas produksi sel dan modul surya dengan TMAI juga dapat dilakukan untuk mendukung dan mempercepat ekspansi demi memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Tak hanya itu, kerja sama dapat diperluas dengan pemanfaatan dan transfer teknologi terbaru yang lebih canggih, dan pengembangan solusi energi terintegrasi mulai dari riset dan pengembangan, manufaktur, pengembangan proyek, hingga sistem berbasis Internet of Things (IoT), dan penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Sumut sediakan 39.828 tiket saat libur panjang HUT RI

    KAI Sumut sediakan 39.828 tiket saat libur panjang HUT RI

    Jumlah itu setara dengan rata-rata 9.957 tiket yang tersedia per harinya

    Medan (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara menyediakan total 39.828 tiket kereta api pada momen libur panjang HUT Ke-80 Republik Indonesia yang berlaku mulai Jumat (15/8) hingga Senin (18/8).

    “Jumlah itu setara dengan rata-rata 9.957 tiket yang tersedia per harinya,” kata Manajer Humas KAI Divre I Sumatera Utara, M. As’ad Habibuddin di Medan, Kamis.

    Ia mengatakan selama periode tersebut terdapat 20 perjalanan kereta api setiap hari yang melintas di wilayah Sumatera Utara. KA-KA tersebut menghubungkan berbagai kota seperti Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kisaran, Tanjung Balai, hingga Rantau Prapat.

    Selain itu, terdapat pula 8 perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Aceh. Dengan demikian, total terdapat 28 perjalanan kereta api penumpang yang akan beroperasi per hari selama masa libur panjang tersebut di wilayah Divre I Sumatera Utara.

    As’ad menjelaskan bahwa hingga Kamis (14/8) siang, sebanyak 17.735 tiket telah terjual untuk periode “long weekend” ini.

    Rinciannya yaitu penumpang KA Putri Deli relasi Medan – Tanjung Balai PP sebanyak 12.854 penumpang, KA Siantar Ekspres relasi Medan – Siantar PP sebanyak 3.590 penumpang, KA Sribilah Utama relasi Medan – Rantau Prapat PP sebanyak 1.275 penumpang, dan KA Datuk Belambangan relasi Tebing Tinggi – Lalang PP sebanyak 16 penumpang.

    “Masih banyak tiket yang tersedia. Kami mengajak masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan dan membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau kanal resmi lainnya yang telah bekerja sama dengan KAI,” ujarnya.

    ”Kami berharap calon penumpang menyediakan waktu yang cukup untuk perjalanan menuju stasiun keberangkatan, agar tidak terlambat,” kata As’ad.

    As’ad juga mengimbau calon penumpang KA Putri Deli dan KA Sribilah Utama keberangkatan Stasiun Medan untuk menggunakan layanan Face Recognition Boarding Gate.

    Keunggulannya, pada proses boarding otomatis tersebut, penumpang tidak perlu lagi menunjukkan tiket dan ID card. Sehingga proses boarding lebih cepat dan praktis.

    Menyikapi kemungkinan lonjakan penumpang pada libur panjang akhir pekan ini, KAI memastikan seluruh layanan kereta api di wilayah Divre I Sumut berjalan dengan optimal.

    Langkah ini diambil untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pelanggan selama bepergian menggunakan kereta api.

    “Kami berkomitmen memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu dan bebas dari kemacetan jalan raya. Kami ingin setiap pelanggan dapat menikmati momen long weekend ini dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga maupun sahabat,” tutup As’ad.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemberantasan underground economy bisa tambah penerimaan Rp500 T

    Pemberantasan underground economy bisa tambah penerimaan Rp500 T

    Memberantas underground economy, seperti mengambil ikan tanpa membuat keruh air kolam. Meningkatkan penerimaan negara, tanpa mengganggu kondusivitas ekonomi kita,

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, pemberantasan ekonomi informal atau underground economy bisa menjadi salah satu langkah efektif pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara hingga Rp500 triliun.

    Wijayanto di Jakarta, Kamis menjelaskan, mengutip data EY, underground economy Indonesia mewakili sekitar 23,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara 326 miliar dolar AS.

    Maka dari itu, potensi penerimaan negara dari sektor tersebut mencapai sekitar Rp500 triliun.

    “Ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, sekaligus membantu para pengusaha kita untuk tumbuh melalui perbaikan iklim berusaha,” kata Wijayanto.

    Underground economy sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni produk legal yang masuk secara ilegal, produk legal yang tidak membayar pajak, serta produk ilegal.

    Wijayanto mengibaratkan, pemberantasan underground economy seperti “mengambil ikan tanpa membuat keruh air kolam,” yang maksudnya dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengganggu kondusivitas perekonomian.

    “Memberantas underground economy, seperti mengambil ikan tanpa membuat keruh air kolam. Meningkatkan penerimaan negara, tanpa mengganggu kondusivitas ekonomi kita,” terangnya.

    Selain itu, ia memandang sejumlah saran Center of Economics and Law Studies (Celios) untuk menambah penerimaan negara menarik untuk dianalisa.

    Sebelumnya, Celios memperkirakan total penerimaan negara dari penerapan berbagai pajak progresif dapat mencapai Rp524 triliun per tahun.

    Perhitungan itu mencakup 10 instrumen pajak seperti pajak kekayaan, pajak karbon, hingga pajak windfall profit sektor ekstraktif, serta dua instrumen kebijakan lainnya.

    Celios menghitung, potensi penerimaan pajak kekayaan mencapai Rp81,6 triliun, pajak karbon Rp76,4 triliun, dan pajak produksi batu bara Rp66,5 triliun.

    Sementara itu, pengakhiran insentif pajak yang dinilai pro konglomerat berpotensi menambah penerimaan sebesar Rp137,4 triliun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPD Bali genjot QRIS Tap dan QRIS lintas negara di Jepang

    BPD Bali genjot QRIS Tap dan QRIS lintas negara di Jepang

    Kami sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) untuk QRIS tap dan sudah ikut serta juga sudah uji coba QRIS cross border di Jepang,

    Denpasar (ANTARA) –

    BUMD Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menggenjot pemanfaatan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tanpa pindai (tap) untuk transportasi umum dan uji coba QRIS lintas negara di Jepang.

    “Kami sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) untuk QRIS tap dan sudah ikut serta juga sudah uji coba QRIS cross border di Jepang,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di sela peluncuran QRIS tap transportasi umum di Denpasar, Bali, Kamis.

    Ia menjelaskan, transaksi QRIS lintas negara Jepang rencananya akan diluncurkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta bertepatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.

    Dia menambahkan, untuk transaksi QRIS di Jepang saat ini baru untuk transaksi warga negara Indonesia (WNI) di negeri sakura itu atau outbound.

    Sedangkan untuk transaksi warga Jepang di Indonesia (inbound) masih terus dilakukan proses finalisasi.

    “Untuk inbound itu masih belum, masih terus diproses, tergantung dengan bank sentral Jepang,” ucapnya.

    Sebelumnya, lanjut dia, bank milik pemerintah daerah di Bali itu menjadi satu-satunya lembaga jasa keuangan untuk level BPD di tanah air yang sudah melaksanakan QRIS lintas negara yakni di Malaysia, Singapura dan Thailand baik untuk outbound dan inbound.

    Sejauh ini, imbuh dia, transaksi digital di tiga negara di Asia Tenggara itu berjalan lancar dan belum menghadapi kendala berarti.

    “Semua lancar dari sisi kecepatan, rekonsiliasi,” ujarnya.

    Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia Provinsi Bali per Mei 2025 nominal transaksi QRIS lintas negara di Pulau Dewata diperkirakan tumbuh sebesar 41 persen dibandingkan April 2025.

    Sedangkan secara bulanan volume transaksi juga tumbuh sebesar 32 persen pada Mei 2025.

    BI Bali mencatat nominal transaksi QRIS lintas negara di Bali pada Mei 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar dan volume transaksi pada bulan yang sama diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu transaksi.

    Baik nominal dan volume transaksi itu didominasi oleh negara Malaysia.

    Kehadiran QRIS lintas negara itu diharapkan mendongkrak perdagangan dan sektor pariwisata khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Selain itu, untuk memperkuat stabilitas makroekonomi melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag buka Pekan Pengembangan Ekspor dorong UMKM tembus pasar global

    Mendag buka Pekan Pengembangan Ekspor dorong UMKM tembus pasar global

    Kita ingin UMKM bisa ekspor. Pekan Pengembangan Ekspor ini menjadi wadah untuk ‘business matching’, sosialisasi, hingga klinik desain

    Batam (ANTARA) – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso membuka Pekan Pengembangan Ekspor 2025 di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mampu menembus pasar global.

    “Kita ingin UMKM bisa ekspor. Pekan Pengembangan Ekspor ini menjadi wadah untuk ‘business matching’, sosialisasi, hingga klinik desain. Kami juga memiliki Program Berani Inovasi, Siap Adaptasi yakni ‘Bisa Ekspor’ untuk mendampingi pelaku usaha,” ujar Mendag di Batam, Kamis.

    Sepanjang Januari hingga Juli 2025, Kementerian Perdagangan mencatat 410 sesi “business matching”, yang terdiri atas 268 presentasi bisnis (pitching) dan 142 pertemuan langsung dengan pembeli.

    Hasilnya, tercatat potensi transaksi sebesar 90,04 juta dolar AS, yang terbagi menjadi 34,95 juta dolar AS juta potensi transaksi dan 55,09 juta dolar AS pesanan (purchase order).

    “Jadi kami kemarin juga sudah membuka ekspor center di Batam, dengan tujuan meningkatkan ekspor nasional. Sekarang pertumbuhannya sudah di angka 7,7 persen jadi kami harap terus meningkat,” kata dia.

    Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad menegaskan komitmen Batam sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.

    “Batam sebagai Free Trade Zone terus mencatat tren positif dalam kinerja ekspor. Kontribusinya signifikan bagi Kepri,” kata Amsakar.

    Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Kepri tengah melakukan transformasi ekonomi.

    “Kami ingin Kepri menjadi lumbung ekonomi, dengan Batam sebagai salah satu corong penting perdagangan ekspor. Batam akan kita dorong menjadi hub ekspor untuk seluruh Sumatera,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa pada Triwulan II 2025, angka ekspor Provinsi Kepri sudah mencapai sekitar Rp200 triliun.

    Pekan Pengembangan Ekspor ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi UMKM Batam dan Kepri di pasar global, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat perdagangan ekspor.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog sebut tidak ada keterlambatan penyaluran beras SPHP di Sultra

    Bulog sebut tidak ada keterlambatan penyaluran beras SPHP di Sultra

    ANTARA – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Perum Bulog Kanwil Sultra) menyebut tidak ada keterlambatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayahnya. Meski demikian, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sultra Siti Mardati Saing pada Kamis (14/8) menyebut perlu waktu untuk memverifikasi setiap kios yang nantinya mendistribusikan SPHP kepada konsumen, untuk mencegah penyalahgunaan ataupun beras oplosan.(Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.