Category: Antaranews.com Ekonomi

Menteri PKP sebut angsuran KPR FLPP sangat terjangkau

daripada uangnya untuk bayar sewa lebih baik digunakan untuk angsuran KPR FLPP dan rumahnya jadi milik sendiri

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan angsuran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat terjangkau.

“Selisih angsuran KPR FLPP itu tidak beda jauh dengan biaya sewa untuk mengontrak rumah. Jadi daripada uangnya untuk bayar sewa lebih baik digunakan untuk angsuran KPR FLPP dan rumahnya jadi milik sendiri,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah subsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP. Selain angsuran KPR yang selisihnya tidak beda jauh dengan mengontrak atau sewa rumah, masyarakat juga mendapat keuntungan karena rumah subsidi akan menjadi hak milik dan tempat tinggal yang nyaman bersama keluarga.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti terkait penyediaan rumah subsidi FLPP untuk karyawan Injourney Group di Jakarta.

Ara menjelaskan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan akses KPR FLPP untuk menyediakan rumah subsidi bagi para pekerja di sektor pariwisata di bawah naungan Injourney Group.

Selain itu juga dalam Rangka Penyediaan dan Pemutakhiran Data Dan/ Atau Informasi Statistik Karyawan Group PT Aviasi Pariwisata (Persero) Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan Bagi Karyawan PT Aviasi Pariwisata (Persero) sekaligus mendukung Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pada kesempatan itu, Ara juga berdiskusi langsung dengan para pegawai Injourney Group yang menerima kunci rumah subsidi.

Mereka ada yang bekerja sebagai cleaning servis, petugas keamanan bandara hingga pegawai kantoran.

“Ini bukti nyata Program KPR FLPP bisa membantu mereka memiliki rumah subsidi dengan DP hanya 1 persen, angsuran terjangkau dan masa tenor KPR yang panjang,” katanya.

Lewat program rumah subsidi KPR FLPP, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hadir untuk menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat.

Semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan seperti Injourney, BPS, BTN dan BP Tapera ternyata bisa membantu MBR memiliki rumah layak huni.

Sementara itu, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono menjelaskan Injourney merupakan BUMN holding pariwisata di Indonesia.

Pihaknya juga telah melakukan polling kepada karyawannya dan ternyata minat mereka untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk membeli rumah subsidi sangat tinggi.

“Kami ingin lewat kerjasama ini sosialisasi pemanfaatan KPR FLPP bisa diketahui oleh pegawai mulai dari aksesnya dan keuntungannya. Pegawai merupakan aset Injourney Group dan kami harap dengan memiliki rumah sendiri mereka lebih bersemangat dalam bekerja,” kata Maya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:53
MTI nilai PT KAI konsisten jalankan komitmen prinsip keberlanjutan

Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah konsisten dalam menjalankan dan melanjutkan komitmen prinsip keberlanjutan melalui implementasi environmental, social, and governance (ESG) serta berbagai inisiatif dekarbonisasi guna mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia.

“Saya kira perjalanan kereta api itu sudah bagus, karena saya melihat komitmen PT KAI itu selalu berlanjut dan konsisten terus dijalankan,” ujar Wakil Ketua Umum Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, komitmen prinsip keberlanjutan seperti ESG dan inisiatif dekarbonisasi yang terus dijalankan oleh PT KAI secara konsisten tersebut sudah bagus dan selalu disertai dengan inovasi-inovasi baru dari PT KAI.

“Saya kira ini hal yang cukup bagus. Inovasinya ada,” katanya.

Djoko berharap KAI dapat terus mempertahankan dan melanjutkan komitmen serta capaian-capaian yang sudah ada, sembari memiliki inovasi-inovasi baru lainnya yang lebih ramah lingkungan.

“Hal-hal yang sudah bagus, capaian-capaian yang sudah ada itu dilanjutkan saja, sembari memiliki inovasi-inovasi baru lagi yang ramah lingkungan, berkeselamatan, dan memudahkan konsumen,” katanya.

Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan KAI telah menyusun kebijakan keberlanjutan sebagai upaya untuk memastikan kinerja keberlanjutan Perseroan berjalan sesuai dengan visi dan misi KAI.

Kebijakan ini dirancang sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, aspirasi pemegang saham, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Melalui kebijakan ini, KAI berupaya menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dengan mengadopsi praktik keberlanjutan yang komprehensif dan relevan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen KAI dalam mengintegrasikan aspek ESG dalam setiap aktivitas operasional dalam mendukung keberlanjutan, transparansi, dan pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi,” kata Anne.

KAI juga menjalankan program dekarbonisasi, yang berfokus pada transisi ke penggunaan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang bebas emisi karbon dalam kegiatan operasional sehingga tidak menghasilkan karbon sama sekali pada proses pembakarannya.

KAI, dijelaskan Anne, telah mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau panel surya di Gedung Jakarta Railway Center, 53 Stasiun KAI, Balai Yasa Lahat, Balai Yasa Surabaya Gubeng, Balai Yasa Tegal, Griya Karya Soka, Griya Karya Cipinang, Griya Karya Banjar, Griya Karya Kertosono, Kantor Daop 2 Bandung, serta Kantor Divre III Palembang.

PLTS tersebut dioperasikan melalui sistem solar panel on grid, yang menggabungkan suplai listrik dari jaringan listrik PLN dan jaringan listrik panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di area operasional.

“Program dekarbonisasi KAI berfokus pada pemanfaatan energi bersih, inovasi teknologi transportasi, yang mana hal ini sejalan dengan misi nasional dalam mendukung transisi energi dan pencapaian net zero emission,” kata Anne.

Pewarta: Aji Cakti/Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:53
Pemerintah masih kaji pemberian diskon tarif listrik

Itu masih dalam proses ya, teman-teman PLN kan juga mengkaji

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moergiarso mengatakan stimulus pemberian diskon tarif listrik kepada masyarakat masih dikaji.

“Itu masih dalam proses ya, teman-teman PLN kan juga (mengkaji),” ujar Susiwijono di Jakarta, Kamis.

Susiwijono menyampaikan kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebelumnya pernah dilakukan oleh pemerintah pada Januari-Februari 2025.

Menurut dia, pemberian diskon tersebut sangat membantu masyarakat untuk mendorong daya beli.

Stimulus ekonomi, lanjut Susiwijono, digelontorkan untuk menjaga permintaan dan pasokan atau supply and demand.

Menurut dia, hal tersebut menjadi kunci untuk mendorong peningkatan konsumsi, menjaga daya beli dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, stimulus tidak dapat langsung diputuskan begitu saja. Menurutnya, perlu kajian mendalam lantaran menggunakan anggaran dari pemerintah.

“Masih perlu banyak aspek ya, karena listrik itu kan mendapatkan subsidi dan kompensasi energi. Jadi pasti harus perlu kajian lebih mendalam. Karena itu nanti kan bagi pemerintah ya kantong kiri-kanan kan (anggaran), karena ada subsidi kompensasi di sana jadi tetap harus dikaji,” imbuhnya.

Kementerian Keuangan masih mengevaluasi efektivitas dari stimulus pemberian diskon tarif listrik kepada masyarakat, sehingga belum bisa memastikan pemberian diskon tarif listrik untuk kuartal III dan IV tahun 2025.

“Diskon listrik itu kan di kuartal I, ya. Kuartal II tidak ada, karena kami masih monitoring efektivitasnya. Diskon listrik itu besar, paket stimulusnya itu besar,” ucap Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Riznaldi Akbar di Jakarta, Rabu (6/8).

Saat ini, pemerintah masih dalam proses pembayaran kompensasi diskon tarif listrik pada kuartal I ke PLN. Proses inilah, kata dia, yang sedang dievaluasi oleh pemerintah.

Meskipun demikian, ia tidak menutup kemungkinan ihwal adanya diskon tarif listrik yang akan diberikan oleh pemerintah sebagai paket stimulus ekonomi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:46
Badan Bank Tanah-TNI manfaatkan lahan di Poso untuk padi dan jagung

Jakarta (ANTARA) – Badan Bank Tanah bersama TNI/Polri memanfaatkan lahan seluas 40 ribu m2 di Poso, Sulawesi Tengah, untuk ditanami padi, jagung, dan pembuatan demplot.

“Program Ketapang (ketahanan pangan) ini hadir sebagai dukungan nyata terhadap Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan pembangunan dari pinggiran melalui pemanfaatan tanah negara secara produktif,” kata Team Leader Project Poso Mahendra Wahyu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aspek ketahanan pangan, bakal menjadi penunjang perwujudan swasembada pangan.

Guna mendukung hal tersebut, Badan Bank Tanah mewujudkannya melalui program Ketapang.

Mahendra mengatakan ada enam tujuan dari program Ketapang. Pertama, mengoptimalkan tanah negara menjadi lahan produktif pangan.

Kedua, meningkatkan keterlibatan Badan Bank Tanah dan petani dalam ketahanan pangan sebagai bentuk pengabdian.

Lebih lanjut, program tersebut bertujuan untuk mendorong kemandirian pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat lokal.

Keempat, menjadi kolaborasi nasional antara pemerintah dan masyarakat. Kelima, meningkatkan ketahanan pangan nasional yang terencana dan berkelanjutan.

“Dan, yang terakhir untuk mendukung instansi pemerintah dalam mendukung program kemandirian pangan,” tuturnya.

Yunus, salah satu calon subjek reforma agraria yang terlibat dalam inisiatif program Ketapang, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan program ini.

Menurut Warga Desa Kalemago tersebut, keterlibatan masyarakat yang menjadi subjek RA dalam program Ketapang akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta daerahnya.

“Banyak masyarakat, khususnya petani, banyak terbantu. Masalah manfaat (lain) bagi masyarakat, kita (nanti) punya lahan sudah terdata dengan rapi,” kata Yunus.

Badan Bank Tanah merupakan badan khusus (sui generis) yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola dan menjamin ketersediaan tanah dalam rangka menciptakan ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:35
RI bidik tarif 0 persen untuk ekspor kakao hingga sawit ke AS

kita targetkan itu tarifnya nggak kena yang resiprokal, tapi bisa kita usahakan untuk negosiasi sampai 0 persen

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut pemerintah menargetkan komoditas seperti kakao, kopi, hingga minyak kelapa sawit asal Indonesia untuk mendapatkan tarif impor sebesar 0 persen dari Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moergiarso menyampaikan bahwa tim perundingan Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan AS agar komoditas yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam bisa bebas tarif impor.

“Tinggal nunggu, nanti kita targetkan itu tarifnya nggak kena yang resiprokal, tapi bisa kita usahakan untuk negosiasi sampai 0 persen. Itu lebih penting karena itu kan konkret ada potensi ekspornya,” ujar Susi di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan komoditas seperti kakao, kopi, minyak kelapa sawit dan mineral kritis memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi.

Ia juga menyampaikan Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Repreventative (USTR) untuk melakukan negosiasi lanjutan terkait komoditas yang tidak bisa diproduksi oleh Amerika Serikat.

“Itu kita yang sudah mengajukan list program komoditasnya, termasuk kakao, kopi, sawit, kemudian produk-produk mineral semuanya,” katanya.

Tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 19 persen mulai berlaku hari ini. Kebijakan tarif ini juga telah diumumkan Amerika Serikat kepada 92 negara lainnya.

Tarif 19 persen yang diperoleh Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara, kecuali Singapura yang mendapat tarif hanya 10 persen dari Amerika Serikat.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut beberapa komoditas yang mendapat tarif impor nol persen adalah konsentrat tembaga (copper concentrate) dan katoda tembaga (copper cathode). Hal ini sejalan dengan diskusi strategis terkait perdagangan mineral antara kedua negara.

Pemerintah Indonesia mendorong agar sejumlah komoditas strategis lain bisa mendapatkan pembebasan tarif hingga nol persen.

Ia menyebut di antaranya minyak kelapa sawit mentah (CPO), karet, kayu meranti, serta produk turunan dari tembaga.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:34
PetroChina-Pemprov Jambi jalin kerja sama pemberdayaan masyarakat

Kami tidak hanya memberikan kontribusi finansial melalui pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH). MoU ini adalah simbol keikutsertaan PetroChina melalui program sosial,

Jakarta (ANTARA) – PetroChina International Jabung Ltd memperkuat kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengembangkan berbagai program sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

“Kemitraan ini bukan hanya soal operasional migas, tetapi juga upaya bersama membangun akses, infrastruktur, dan fasilitas publik yang bermanfaat luas bagi masyarakat Jambi,” ucap Vice President Business Support PetroChina Alfiani dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, PetroChina senantiasa mendukung visi Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Dengan kerja sama ini, PetroChina akan mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Jambi.

Komitmen kerja sama antara PetroChina dengan Pemprov Jambi ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (13/8).

Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi terhadap komitmen PetroChina dalam mendukung pembangunan daerah.

Kerja sama yang dibangun antara PetroChina dan Pemerintah Provinsi sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Banyak hal positif yang dapat kita kerjakan bersama untuk mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi ini diharapkan memberi manfaat optimal bagi masyarakat di Jambi, baik di bidang lingkungan, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,”ujar Al Haris.

Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan Wilayah Kerja Jabung di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas, PetroChina telah terlibat dalam berbagai program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) di sekitar wilayah Jambi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

Beberapa program PPM dalam dua tahun terakhir termasuk bantuan ternak untuk mendukung ketahanan pangan di Betara, Tanjung Jabung Barat; sertifikasi dan bantuan alat untuk kelompok pembatik melalui program Canting Emas; dan upaya pengembangan literasi di Tanjung Jabung Timur.

Kemudian pengembangan kawasan mangrove Pangkal Babu di Tanjung Jabung Barat; dan pelatihan menyulam dan bordir untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:30
Ombudsman RI apresiasi penyaluran LPG Pertamina tepat sasaran

menjaga stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kilogram bersubsidi hingga bisa dinikmati oleh kelompok penerima manfaat yang berhak

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengapresiasi pelaksanaan distribusi LPG 3 kilogram oleh Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus yang dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya dalam hal kepatuhan harga dan ketersediaan pasokan di tingkat pangkalan.

“Apresiasi kami kepada Pertamina Patra Niaga yang menjaga stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kilogram bersubsidi hingga bisa dinikmati oleh kelompok penerima manfaat yang berhak,” kata Asisten Pemeriksa pada Keasistenan Utama III Ombudsman RI Muhammad Wildan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Wildan mengatakan, pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait penyaluran LPG 3 kilogram di Surabaya dan didapati hasil bahwa distribusi ini berlangsung lancar, kondisi persediaan aman, serta harga di pangkalan tetap terkendali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Kegiatan sidak dalam rangka agenda Uji Petik Lapangan dari Ombudsman RI ini, kata Wildan, selain dalam rangka pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kilogram juga sebagai bagian dari rencana kebijakan pengecer menjadi sub pangkalan LPG 3 kilogram.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi memastikan komitmen perusahaan untuk terus melakukan pembenahan menyeluruh untuk peningkatan pelayanan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan LPG subsidi tersalurkan secara tepat sasaran.

Ia menegaskan setiap masukan dari Ombudsman RI menjadi bagian dari continuous improvement perusahaan.

“Jika ditemukan agen atau pangkalan yang melanggar, kami akan menindak tegas sesuai ketentuan, hingga pencabutan izin jika diperlukan. Kami berkomitmen menjaga integrasi rantau distribusi LPG subsidi di seluruh wilayah Jatimbalinus,” ujar Ahad.

Sementara sebagai bentuk upaya pengawasan berkelanjutan dalam rangka penyaluran LPG subsidi tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga memasifkan pembinaan terhadap pangkalan serta memperkuat mekanisme kontrol digital melalui sistem Subsidi Tepat.

Sistem Subsidi Tepat tersebut dapat memantau pencatatan transaksi secara real time sehingga menjaga akurasi data dan ketepatan sasaran distribusi LPG subsidi.

“Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan dan terbuka untuk mendapat masukan dan perbaikan untuk melakukan pengawasan bersama dengan pihak-pihak terkait yang melakukan pengawasan, termasuk dalam hal ini Ombudsman RI,” kata Ahad.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pada awal 2025 secara resmi mengumumkan rencana transformasi pengecer menjadi sub pangkalan.

Namun, pada prakteknya banyak tantangan yang harus dihadapi dibalik peluang-peluang yang ada sehingga Uji Petik Lapangan penting dilakukan untuk meminimalisir dan memitigasi potensi permasalahan pada saat implementasi kebijakan diberlakukan sekaligus memaksimalkan potensi peningkatan layanan dalam distribusi LPG 3 kilogram.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:27
OJK sebut literasi keuangan Indonesia ungguli negara-negara maju

ANTARA – Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan literasi keuangan di Indonesia jauh lebih baik dari negara-negara maju. Hal tersebut disampaikan Mahendra usai menghadiri acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan, di Cibubur Jakarta Timur, Kamis (14/8).
(Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:25
Pertamina optimistis RDMP Balikpapan rampung Q4 2025

Kemudian juga, kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya (kualitas) EURO II, menjadi EURO V,

Balikpapan, Kalimantan Timur (ANTARA) – Senior Officer I Media Communication PT Pertamina (Persero) Bagja Mahendra mengatakan, pihaknya optimistis proses pembangunan proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan bisa rampung pada kuartal IV (Q4) 2025.

“Melihat progresnya kita optimistis bisa dirampungkan di tahun ini. Kita optimistis,” kata Bagja saat ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

Per pekan pertama Agustus 2025, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) mencatat progres proyek kilang ini telah mencapai 96,15 persen.

Lebih lanjut, Bagja mengatakan KPB pun kini tengah mempercepat progres pembangunan, seperti penyelesaian scope secondary process unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), RFCC-LPG, Propylene Recovery Unit (PRU), dan fasilitas pendukungnya.

PT KPB menargetkan RFCC dapat selesai dan bisa beroperasi pada November tahun ini.

RDMP, yang memiliki nilai proyek sebesar 7,4 miliar dolar AS, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengolahan crude atau produksi kilang menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd) dari yang sebelumnya 260 kbpd.

“Kemudian juga, kita akan meningkatkan standar ramah lingkungan kita, gasoline kita yang awalnya (kualitas) EURO II, menjadi EURO V,” kata VP Legal and Relation PT KPB Asep Sulaeman.

Selain itu, Asep mengatakan, RDMP diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas dari negara lain.

“Sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden Prabowo (Subianto), kita akan menuju kemandirian energi. Kenapa menuju? Karena memang kondisinya produksi migas kita dengan kebutuhan atau demand dari masyarakat Indonesia itu (jarak/gap-nya) jauh,” ujar Asep.

“Tapi, dengan adanya Kilang Pertamina Balikpapan, menaikkan (produksi) 100 ribu (kpbd), Insya Allah bisa mengurangi impor produk (migas) kita,” imbuh dia.

Tak hanya ditujukan sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan energi, RDMP Balikpapan diperkirakan menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi, dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35 persen, dan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp514 miliar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:24
Kemendag perkuat daya saing UMKM Batam lewat Klinik Desain

Batam (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), untuk meningkatkan kualitas desain produk, desain kemasan dan komunikasi visualnya melalui program Klinik Desain.

Hal itu selaras dengan Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) yang digaungkan Kemendag agar pelaku UMKM berani berinovasi dan siap beradaptasi menjadi eksportir.

“Penguatan kapasitas UMKM perlu terus dilakukan agar dapat bersaing di pasar domestik dan luar negeri. Kualitas desain adalah salah satu unsur yang penting untuk memberikan nilai tambah dalam memasarkan produk kita,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di Batam, Kamis.

Ia mengatakan desain produk, kemasan dan konsep komunikasi visual yang kuat merupakan modal penting bagi peningkatan daya saing produk UMKM.

”Kemarin kami gelar program bertajuk ‘Lokakarya Pengembangan Ekspor Produk Kreatif melalui Klinik Desain’ di IT Center kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam,” katanya.

Untuk mendorong ekspor, Kemendag menegaskan komitmen mendukung UMKM melalui berbagai fasilitasi kepada pengusaha termasuk UMKM.

Fasilitasi ini mencakup pengembangan produk ekspor melalui fasilitasi sertifikasi dan dukungan desain produk melalui Indonesia Design Development Center (IDDC), pendampingan ekspor melalui Export Center dan pembukaan jejaring melalui kemitraan internasional.

“Adapun pengembangan pasar ekspor melalui partisipasi pelaku UMKM dalam misi dagang dan pameran dagang internasional,” katanya.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan Klinik Desain merupakan salah satu program untuk mempersiapkan pelaku usaha untuk bersaing di pasar global.

“Klinik Desain adalah program gratis yang bisa dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mempersiapkan masuk ke pasar global dengan memperkuat desain produk, kemasan, dan desain komunikasi visual,” kata Puntodewi.

Lokakarya Klinik Desain diikuti 50 pelaku UMKM dan menghadirkan desainer dari Indonesia Design Development Center (IDDC) Darfi Rizkavirwan sebagai narasumber.

Melalui Klinik Desain, Kemendag juga memberikan pemahaman tentang tren global kepada para pelaku UMKM sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan ekspor.

Salah satu pelaku UMKM Sumiyati mengapresiasi Klinik Desain yang membantunya meningkatkan kualitas kemasan produk yang ia jual, yakni keripik peyek bulat.

“Kami terbantu karena banyak sekali ilmunya dan kami jadi mengetahui hal-hal yang harus kami benahi untuk bisa ekspor. Kami jadi paham bahwa sebelum ekspor, harus ada legalitas yang lengkap mulai dari Nomor Induk Berusaha, izin Industri Rumah Tangga, sertifikasi halal, hingga perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Juga, (di kemasan) harus ada barcode internasional,” kata Sumiyati.

Berdasarkan data Kemendag, sejak 2017 hingga 2024, telah tercatat 1.338 pelaku usaha, terutama dari kalangan UMKM berorientasi ekspor, yang memanfaatkan program klinik desain.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 17:23