Xcloud.id

Category: Antaranews.com Ekonomi

  • Pemko Lhokseumawe tingkatkan pendidikan pesisir dari Gelari Pelangi

    Pemko Lhokseumawe tingkatkan pendidikan pesisir dari Gelari Pelangi

    ANTARA – Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, mempercayakan Desa Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, yang merupakan wilayah pesisir untuk menjadi lokasi Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (Gelari Pelangi), ke perlombaan tingkat nasional, Kamis (14/8). Berbagai sarana maupun prasarana dipersiapkan, mulai dari sekolah, rumah keterampilan anak, hingga pojok baca bagi usia muda hingga lansia. (Try Vanny S/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhub: Penetapan 36 bandara internasional wujudkan pemerataan ekonomi

    Menhub: Penetapan 36 bandara internasional wujudkan pemerataan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan penetapan 36 bandara umum sebagai bandara internasional merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

    “Presiden Prabowo menginstruksikan pembukaan bandara internasional sebanyak-banyaknya di berbagai daerah guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata daerah,” kata Menhub Dudy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    “Sehingga, penetapan bandara internasional ini menjadi langkah strategis untuk mendorong hal tersebut,” imbuhnya.

    Adapun penetapan 36 bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 ini diharapkan mampu mendorong penguatan industri penerbangan nasional, mendorong pariwisata, perdagangan, dan investasi.

    Menhub menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan keputusan menteri ini.

    Status bandara internasional akan terus dievaluasi sekurang-kurangnya setiap dua tahun sekali.

    “Ada sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pengelola bandara, termasuk persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan sebagai bandara internasional sebelum kegiatan penerbangan internasional dilakukan,” ujar Menhub.

    “Persyaratan tersebut harus disampaikan paling lambat enam bulan sejak keputusan menteri ini dikeluarkan,” imbuhnya.

    Berikut adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandara internasional:

    1. Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh

    2. Bandara Kualanamu, Sumatera Utara

    3. Bandara Minangkabau, Sumatera Barat

    4. Bandara Sultan Syarif Kasim II, Riau

    5. Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau

    6. Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten

    7. Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta

    8. Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

    9. Bandara Kulon Progo, Yogyakarta

    10. Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur

    11. Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali

    12. Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat

    13. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur

    14. Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan

    15. Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara

    16. Bandara Sentani, Jayapura, Papua

    17. Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur

    18. Bandara S.M. Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan

    19. Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, Kepulauan Bangka Belitung

    20. Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah

    21. Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan

    22. Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat

    23. Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Sumatera Utara

    24. Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

    25. Bandara Radin Inten II, Lampung

    26. Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah

    27. Bandara Banyuwangi, Jawa Timur

    28. Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara

    29. Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur

    30. Bandara Pattimura, Ambon, Maluku

    31. Bandara Frans Kaisiepo, Biak Numfor, Papua

    32. Bandara Mopah, Merauke, Papua Selatan

    33. Bandara Kediri, Jawa Timur

    34. Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah

    35. Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya

    36. Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur.

    “Khusus untuk Bandara Halim Perdanakusuma, penerbangan luar negeri hanya diperuntukkan bagi angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara bukan niaga, serta penerbangan pesawat udara negara Indonesia atau pesawat udara negara asing,” imbuh Menhub.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PIS salurkan lima juta liter air bersih ke warga pedalaman Labuan Bajo

    PIS salurkan lima juta liter air bersih ke warga pedalaman Labuan Bajo

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina International Shipping (PIS) menyalurkan hampir lima juta liter air bersih kepada warga di Desa Golomori, pedalaman Labuan Bajo, dalam satu tahun terakhir.

    Keberhasilan tersebut dicapai melalui pemasangan pompa air bertenaga surya yang mampu menekan konsumsi energi listrik sebesar 4.000 kWh.

    Corporate Secretary PIS Muhammad Baron dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, menyampaikan Labuan Bajo yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, masih memiliki daerah penopang yang belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, salah satunya air bersih.

    Ketersediaan air bersih ini juga menjadi salah satu faktor krusial dalam menjaga produktivitas pertanian yang menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian warga.

    Menjawab tantangan tersebut, sejak tahun lalu, PIS bekerja sama dengan Komodo Water, perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan akses air bersih dan pengelolaan air berkelanjutan di daerah terpencil, mengoperasikan pompa air bertenaga surya di Dusun Compang Ra’ong, Desa Golomori.

    Teknologi ini dirancang untuk mengalirkan air ke tujuh lapangan demonstrasi plot (demplot) pertanian yang dikelola oleh kelompok tani lokal yang memiliki anggota berjumlah 20 orang, dan diharapkan bertambah ke depannya.

    “Kami mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang masih tinggal di pedalaman dengan akses air bersih terbatas, agar dapat memaksimalkan hasil pertanian yang merupakan mata pencaharian utama warga di Dusun Compang ini,” kata dia.

    Ia meyakini penyaluran air bersih ini bisa mendorong mata pencaharian masyarakat, baik di sektor pertanian hingga nelayan.

    Berawal dari penyediaan air bersih, PIS berencana mengembangkan sebuah ekosistem rantai pasok untuk membantu mata pencaharian masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tidak hanya memproduksi, tapi juga bisa memasok hasil tani mereka seperti sayur-sayuran, sawi, kangkung, cabai ke luar desa, bahkan sampai ke hotel dan penginapan-penginapan di Labuan Bajo yang kini menjadi destinasi wisata favorit.

    Penyaluran air bersih oleh PT Pertamina International Shipping (PIS) di pedalaman Labuan Bajo, NTT. ANTARA/HO-PT Pertamina International Shipping (PIS)

    Program ini merupakan bagian dari inisiatif BerSEAnergi untuk laut, payung besar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PIS, yang menggabungkan pelestarian ekosistem laut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Salah satu pilar utamanya adalah desa energi berdikari. Pilar ini berfokus pada penyediaan akses energi terbarukan dan berkelanjutan di suatu wilayah.

    Lebih lanjut, program ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) poin tiga (kehidupan sehat dan sejahtera), poin enam (akses air dan sanitasi) dan poin 13 (penanganan perubahan iklim).

    Tidak hanya itu, program ini juga memenuhi tiga aspek utama dari prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG).

    Keberhasilan program di Golomori menjadi bukti bahwa kolaborasi dengan masyarakat lokal dan mitra pelaksana mampu menghasilkan solusi yang tepat sasaran.

    Dengan langkah ini, PIS tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

    Kombinasi antara teknologi ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci bagi masa depan yang lebih tangguh dan produktif.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag lepas ekspor produk elektronik dari Batam ke Asia dan Eropa

    Mendag lepas ekspor produk elektronik dari Batam ke Asia dan Eropa

    ANTARA – Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk komponen elektronik di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (14/8). Mendag menyebut, produk itu dikirimkan ke sejumlah negara, yaitu Singapura, China, Jerman, dan Inggris. (Angiela Chantiequ/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas: Kestabilan politik kunci RI hadapi gejolak ekonomi dunia

    Lemhannas: Kestabilan politik kunci RI hadapi gejolak ekonomi dunia

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan stabilitas politik dan keamanan yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain, serta kultur masyarakat yang adaptif menjadi kunci bagi Indonesia dalam menghadapi gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.

    Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Rido Hermawan di Jakarta, Kamis, mengatakan diperlukan sikap tenang, pengamatan cermat, dan analisis matang sebelum mengambil keputusan untuk memitigasi dinamika perekonomian global saat ini.

    Ia juga menuturkan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong dan kepedulian sosial, menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan global saat ini.

    “Values (nilai-nilai) sebagai bangsa Indonesia itu menjadi penting untuk bisa menghadapi (ketidakpastian geopolitik dan ekonomi) ini agar kita bisa menatap masa depan lebih baik,” ujar Rido.

    Selain itu, ia mengatakan efisiensi rantai pasok (chain supply) diperlukan untuk memitigasi ketidakpastian ekonomi global, mengingat gejolak geopolitik dunia menciptakan disrupsi yang berdampak langsung pada pelaku usaha, mulai dari kenaikan tarif hingga meningkatnya biaya distribusi.

    Salah satu cara untuk mengatasi kenaikan biaya operasional tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memangkas biaya rantai pasok yang sering kali membengkak akibat proses yang berlapis.

    “Banyak kegiatan-kegiatan usaha, terutama dalam rantai pasok, yang sering menjadi tidak efektif dan tidak efisien karena terlalu banyak langkah-langkah (prosedur) yang harus dibiayai,” kata Rido.

    Ia menyatakan digitalisasi proses bisnis dapat membuat kegiatan usaha menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pelaku usaha mampu bertahan di tengah tekanan biaya.

    Untuk meningkatkan efisiensi bisnis, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pelaku usaha sejenis dalam pengiriman logistik serta proses distribusi produk.

    “Proses packing, controlling, handling dan transporting (pengemasan, pengawasan, penanganan, dan pengiriman) itu biasanya biayanya sangat besar. Nah, kita harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman di dunia usaha sejenis sehingga pada proses distribusinya itu kita bisa lebih hemat,” ujarnya.

    Rido juga mendorong industri dalam negeri untuk memanfaatkan bahan baku lokal sebagai alternatif sekaligus menghindari ketergantungan terhadap bahan baku impor.

    Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar, biaya produksi dapat ditekan, sekaligus mengurangi risiko suplai bahan baku akibat gangguan pasokan global.

    Selain itu, ia meminta para pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai kebijakan protektif pemerintah, seperti subsidi, insentif, atau relaksasi aturan tertentu, secara optimal.

    “Pemerintah pasti akan mengambil sebuah kebijakan untuk bisa melindungi rakyatnya dari dampak itu. Biasanya ada subsidi, kemudian ada juga yang sifatnya mungkin relaksasi untuk kegiatan bisnis. Kita harus bisa memaksimalkan (berbagai insentif) itu,” imbuh Rido.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bea Cukai sebut mayoritas pakaian ilegal masuk dari Malaysia

    Bea Cukai sebut mayoritas pakaian ilegal masuk dari Malaysia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan mayoritas pakaian dan tas bekas (balpres) ilegal yang masuk ke Indonesia berasal dari Malaysia.

    “Seperti kita ketahui, Kalimantan itu berbatasan dengan Malaysia. Kemudian, di perbatasan Selat Malaka juga dengan Malaysia. Mayoritas kalau dilihat dari frekuensi yang masuk ke wilayah Indonesia itu ya dari Malaysia,” kata Djaka dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Meski begitu, lanjut Djaka, Malaysia bukan satu-satunya sumber pemasukan balpres. Sebagian yang masuk ke Indonesia juga berasal dari negara-negara lainnya, namun dirinya tak merinci negara-negara tersebut.

    Bea Cukai bersama TNI Angkatan Laut (AL) baru saja mengamankan pemasukan 747 bal pakaian dan aksesoris pakaian dalam kondisi bekas serta delapan bal tas bekas senilai Rp1,51 miliar.

    Penindakan itu dilakukan pada Sabtu (9/8) hingga Selasa (12/8), di tiga lokasi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Rinciannya, Kade Domestik 212 (lokasi pembongkaran barang), Alat Pemindai Impor TPS TER3 (lokasi pemindaian), dan TPS CDC Banda (lokasi penimbunan dan pemeriksaan barang.

    Pengamanan balpres kali ini menambah daftar panjang upaya Bea Cukai dalam memberantas peredaran pakaian bekas ilegal.

    Berdasarkan catatan Bea Cukai, sepanjang 2024 hingga 2025 tercatat sebanyak 2.584 kali penindakan dengan total barang bukti sebanyak 12.808 koli dan perkiraan nilai barang mencapai Rp49,44 miliar.

    Khusus pada 2025, terdapat enam penindakan balpres signifikan lainnya yang dilakukan oleh Bea Cukai.

    Pertama, Bea Cukai Makassar menindak 873 bal balpres senilai Rp2,1 miliar dari tiga kontainer yang masuk melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, pada 13 Maret 2025.

    Sehari berselang, Bea Cukai Pangkalan Bun menindak 167 koli balpres senilai Rp665 juta dari satu truk di Pelabuhan Panglima Ular.

    Penindakan ketiga, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai menindak dua truk yang mengangkut 132 koli balpres senilai Rp1 miliar di Tol Cikampek pada 26 April 2025. Balpres tersebut diduga eks impor yang dikirim dari Jawa Timur menuju Jakarta.

    Pada hari yang sama, Bea Cukai Purwakarta menindak 66 bal balpres diduga eks impor senilai Rp1 miliar dari sebuah mobil boks di Jalan Raya Pamanukan, Subang, Jawa Barat.

    Penindakan kelima yaitu Bea Cukai Dumai menindak kapal bermuatan 150 bal balpres senilai Rp525 juta pada 30 April 2025.

    Terakhir, Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat mengamankan 2.000 bal balpres dalam delapan kontainer senilai Rp4 miliar di Lapangan Peti Kemas Depo Temas Shipping pada 7 Agustus 2025.

    Djaka mengatakan capaian penindakan itu menegaskan bahwa balpres masih menjadi salah satu komoditas yang paling sering menjadi target penyelundupan dan menjadi prioritas pengawasan Bea Cukai di seluruh wilayah Indonesia.

    “Untuk memberantas penyelundupan, kami akan terus memperkuat patroli laut, pengawasan di terminal peti kemas, dan pemanfaatan teknologi pemindaian. Penegakan hukum yang konsisten dan sinergi antarinstansi adalah kunci untuk melindungi masyarakat dan mendukung perekonomian nasional,” kata Djaka.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telkom: Digi Koperasi hubungkan kementerian, BUMN, dan UMKM di KDMP

    Telkom: Digi Koperasi hubungkan kementerian, BUMN, dan UMKM di KDMP

    Jakarta (ANTARA) – Direktur IT Digital PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan Digi Koperasi berfungsi menghubungkan antara kementerian/lembaga (K/L), perusahaan BUMN, dan UMKM dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    “Fungsi Digi Koperasi itu menghubungkan tiga besar, kementerian/lembaga (K/L), BUMN, dan Padi UMKM,” ujar Faizal dalam Business Update bertajuk “Penguatan Product Hero Digital & B2B Telkom di Market” di Jakarta, Kamis.

    Faizal menjelaskan, pertama, Digi Koperasi akan menghubungkan antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya sebagai regulator.

    Kedua, lanjutnya, Digi Koperasi akan menghubungkan koperasi dengan perusahaan BUMN, diantaranya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menyediakan funding untuk koperasi dan menghubungkan dengan perusahaan BUMN penyedia produk.

    Ia mengungkapkan terdapat sebanyak tujuh perusahaan BUMN yang akan terlibat dalam menyuplai barang- barang bersubsidi terhadap KDMP.

    “Karena produk yang akan dijual di KDMP adalah produk-produk bersubsidi. Contohnya pupuk, Minyak Kita, beras SPHP, tabung gas, apotek, itu adalah logistik. Jadi kita ada dengan Kimia Farma, Bulog, ID Food, Pos Indonesia sebagai logistik, dengan Pertamina ya, Pertamina Niaga, dan Pupuk Indonesia” ujar Faizal.

    Ketiga, hubungan dengan UMKM, Ia menjelaskan Digi Koperasi akan menghubungkan koperasi dengan UMKM melalui platform Padi UMKM yaitu marketplace berbasis Business to Business (B2B).

    “Kooperasi KDMP itu bisa kulakan (belanja) barang bersubsidi dan bisa kulakan barang komersial. Melalui marketplace yang namanya Padi UMKM. Jadi kita bikin satu platform yang lengkap untuk KDMP beroperasi,” ujar Faizal.

    Telkom Indonesia mendukung program KDMP dengan menghadirkan platform Digi Koperasi, yaitu integrator yang menghubungkan antara koperasi, rantai pasok BUMN, akses ke marketplace UMKM, hingga dasbor guna melakukan pemantauan performansi koperasi.

    “Keberadaan Digi Koperasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih menjadi lebih efisien dan efektif melalui sejumlah fitur yang andal, termasuk penyediaan internet berkecepatan tinggi,” ujar Direktur Utama Telkom Dian Siswarini.

    Program KDMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang profesional dan transparan.

    Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7), yang mana saat agenda peresmian dan peluncuran tersebut, jumlah Koperasi Desa Merah Putih tercatat sebanyak 80.081.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden bantu perpanjangan “runway” Bandara Wamena 400 meter

    Presiden bantu perpanjangan “runway” Bandara Wamena 400 meter

    Wamena (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto membantu perpanjangan runway atau landasan pacu Bandar Udara (Bandara) Wamena sepanjang 400 meter di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, guna meningkatkan pelayanan transportasi udara ke sana, menurut Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.

    John Tabo di Wamena, Kamis, mengatakan wujud perhatian pemerintah pusat untuk Papua Pegunungan salah satunya perpanjangan runway Bandara Wamena itu.

    “Setelah saya bertemu langsung dengan bapak presiden beberapa waktu lalu, bapak presiden memberikan bantuan kepada kami (Papua Pegunungan) seperti 2.200 unit rumah, percepatan di sektor pertanian dan perikanan darat serta perpanjangan (runway) Bandara Wamena 400 meter,” katanya.

    Menurut dia, dukungan Presiden RI Prabowo Subianto untuk perpanjangan Bandara Wamena supaya memudahkan pesawat berbadan besar dapat masuk ke pusat pemerintahan, perekonomian Papua Pegunungan tersebut.

    “Wamena saat ini menjadi pintu masuk ke wilayah Papua Pegunungan, sehingga peningkatan konektivitas udara sangat diperlukan, salah satunya perpanjangan bandara sehingga pesawat berbadan besar dapat masuk ke daerah ini,” ujar dia.

    Ia mengatakan tentu dukungan untuk akan mempercepat pembangunan di daerah otonomi baru atau DOB Papua Pegunungan meliputi delapan kabupaten di antaranya Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara dengan tingkat inflasi year-on-year (y-on-y) masih cukup tinggi pada bulan Juli 4,15 persen.

    “Bandara Wamena diperpanjang maka akan banyak pesawat berbadan besar akan masuk, dan harga tiket semakin murah sehingga dapat membantu menekan inflasi di Papua Pegunungan,” katanya.

    Ia berharap dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya dalam hal ini bupati dan wakil bupati untuk merelokasi pemukiman warga sehingga proyek perpanjangan Bandara Wamena dapat berjalan baik.

    “Bapak bupati dan wakil bupati Jayawijaya kami minta dukungannya untuk membantu percepatan pembangunan perpanjangan bandara, dengan memindahkan warga ke lokasi lain ketika perpanjangan bandara tersebut masuk ke lokasi perumahan warga sehingga tidak menimbulkan masalah,” ujar dia.

    Bandara Wamena saat ini memiliki panjang landasan pacu 2.435 meter dan lebar 45 meter. Dan Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan untuk penambahan panjang landasan pacu 400 meter.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aprindo batasi pembelian beras SPHP maksimal dua kemasan per orang

    Aprindo batasi pembelian beras SPHP maksimal dua kemasan per orang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan pembelian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di toko ritel modern dibatasi pembelian maksimal dua kemasan 5 kg atau total 10 kg per orang.

    “Saya batasin cuma dua pieces, untuk beras yang ditugasi oleh Bulog ya, SPHP,” ujar Solihin ditemui di Jakarta, Kamis.

    Solihin menyampaikan Aprindo telah mendapat penugasan untuk membantu mendistribusikan SPHP, khususnya dalam rangka menstabilkan harga beras di pasaran.

    Penugasan ini tercantum dalam surat yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan kepada Aprindo.

    Dalam warkat bernomor 589/TS.02.02/B/07/2025 disampaikan agar peritel tetap menjalankan transaksi penjualan beras seperti biasa serta tetap menjual stok yang ada di gudang dan display penjualan.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan pada 17 Juli sampai dengan 31 Desember 2025. Perum Bulog akan menyalurkan beras SPHP ke toko-toko ritel modern seluruh Indonesia.

    Saat ini, stok beras SPHP sedang dalam pengiriman.

    Namun, ia menegaskan bahwa beras-beras tersebut baru dikirim ke gudang-gudang distribusi ritel, sehingga tidak akan langsung tersedia di toko.

    “Kita sudah mulai ada pengiriman, sudah mulai ya. Tapi jangan salah, kalau saya sebut mulai pengiriman bukan berarti ada di toko. Karena pengiriman itu dikirim ke gudang. Nah, dari gudang baru dikirim ke toko-toko. Jadi, perlu waktu,” jelasnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Gerakan Pangan Murah Bulog dan Polri kendalikan inflasi

    Mendagri: Gerakan Pangan Murah Bulog dan Polri kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan inisiasi Gerakan Pangan Murah Perusahaan Umum Bulog dan Polri berperan penting dalam pengendalian harga komoditas dan menjaga angka inflasi.

    Tito juga mengapresiasi langkah Bulog dan Polri yang dinilai sangat efektif dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) lantaran Polri memiliki jejaring yang sistematis hingga ke daerah.

    “Sehingga sangat mudah untuk komandonya melalui gerakan-gerakan (pangan murah),” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Mendagri Tito kepada awak media usai menghadiri Peluncuran Gerakan Pangan Murah Polri dan Bulog di Lapangan Bulog Kanwil Jakarta dan Banten, Jakarta Utara, Kamis.

    Ia menjelaskan selama ini Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), TNI, dan Polri, serta pihak terkait lainnya terus berupaya mengendalikan angka inflasi pada kisaran 1,5 sampai 3,5 persen.

    Angka tersebut dinilai aman untuk kalangan produsen dan konsumen. Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, angka inflasi Juli 2025 secara year on year (YoY), sesuai rilis BPS, sebesar 2,37 persen.

    “Angka ini masuk dalam target, artinya seimbang. Menyenangkan produsen, petani, nelayan, pabrik-pabrik, karena mereka ongkos operasionalnya tertutup, dapat untung,” ujar Mendagri.

    Di sisi lain, konsumen juga merasakan kemudahan karena masih dapat menjangkau harga bahan pokok yang relatif stabil.

    Kendati begitu, secara rinci, Mendagri menyebut ada beberapa komponen yang memberi andil terhadap angka inflasi pada bulan Juli, yakni sektor makanan, minuman, dan bahan bakar minyak.

    Selain itu, untuk komoditas pangan yang turut memberikan andil terhadap inflasi yakni bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras.

    Berbeda dengan komoditas tersebut, keberadaan beras dinilai sentral lantaran menjadi makanan utama sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, harga beras di sejumlah tempat terlihat mulai mengalami kenaikan.

    “Bapak Presiden memerintahkan untuk melakukan stabilisasi harga beras melalui yang ditugaskan paling utama adalah Bulog yang memiliki stok itu lebih kurang hampir empat juta ton dari hasil panen kemarin,” kata Tito.

    Adapun sebagian stok tersebut telah mulai dikucurkan hingga sampai ke masyarakat melalui berbagai mekanisme. Ada yang dengan cara komersial, gerakan pasar murah, hingga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Kemudian ada pula penyaluran melalui pasar rakyat, kebijakan pemerintah daerah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta instansi terkait lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.